cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,856 Documents
 174   175   176   177   178 
TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN STAF KHUSUS DALAM ORGANISASI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH Prins Dave Good Friday Salindeho
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum staf khusus kepala daerah dan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pengangkatan staf khusus kepala daerah di lingkup pemerintah daerah. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: pada dasarnya kebijakan pengangkatan Staf Khusus kepala daerah atau secara spesifik dalam skripsi ini Staf Khusus adalah kebijakan yang baik dan bijaksana. Melihat dari tugas dan fungsi dari staf khusus tersebut, akan sangat efektiv pengaruh dalam berjalannya suatu pemerintahan daerah sebab merupakan salah satu implementasi AUPB dalam jalannya roda pemerintahan. Akan tetapi jika pada orientasinya jabatan staf khusus ini hanya terpatok bagi-bagi jabatan untuk relasi poltik maka kepentingan pribadi kepala daerahlah yang hanya terakomodir dan dapat merugikan pemerintahan daerah dalam hal ini menyangkut keuangan daerah terlebih lagi apabila jumlah staf khusus yang diangkat berjumlah banyak Kata Kunci : staf khusus, organisasi tata kelola pemerintah daerah
RELEVANSI PENGATURAN VIRTUAL AUTOPSY SEBAGAI METODE AUTOPSI JENAZAH DALAM PEMBUKTIAN PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Fanuel Juricho Ibrani Nalang
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja telah meciptakan ruang interpretasi baru dalam praktik hukumnya sehingga memungkinkan terjadinya praktik penghindaran masa kerja. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan interpretasi. Bahwa hasil penilitian ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran masa kerja adalah bentuk pelanggaran norma hukum ketenagakerjaan yang sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja. Kata Kunci: PKWT, Cipta Kerja, Penghindaran Masa Kerja
RELEVANSI PENGATURAN VIRTUAL AUTOPSY SEBAGAI METODE AUTOPSI JENAZAH DALAM PEMBUKTIAN PIDANA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Tesalonika Sweeta Thungka
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan autopsi jenazah dalam pembuktian pidana berdasarkan hukum positif Indonesia serta menganalisis penerapan dan relevansi virtual autopsy sebagai metode autopsi jenazah dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan autopsi jenazah dan virtual autopsy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur pelaksanaan autopsi jenazah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum secara eksplisit dan komprehensif menempatkan virtual autopsy sebagai metode autopsi jenazah yang memiliki kedudukan tegas dalam pembuktian pidana. Namun, secara normatif, terdapat ruang hukum yang memungkinkan penerapan virtual autopsy sebagai metode alternatif atau pelengkap autopsi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi guna memberikan kepastian hukum, perlindungan hak keluarga korban, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembuktian pidana. Kata Kunci : Autopsi Jenazah; Virtual Autopsy; Pembuktian Pidana; Hukum Positif Indonesia; Kedokteran Forensik.
PENERAPAN SISTEM TAPERA DITINJAU DARI PERATURAAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 Aisiwa Daeng Malinta
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengaturan Tapera ditinjau dari peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dari isi pasal 15 Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2024. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan Tabungan Peerumahan Rakyat dalam beberapa ketentuan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana Tabungan Perumahan rakyat. Salah satunya mengenai besaran potongan iuran yang ditanggung oleh peserta khususnya pada peserta pekerja nonformal atau freelancer yang memiliki penghasilan tidak pasti setiap bulannya ditambah lagi persoalan ekonomi yang harus dipenuhi setiap harinya sehingga, menyebabkan peraturan belum berjalan maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengaturan yang kongkrit dan tegas sehingga menyebabkan kontradiksi dengan fakta lapangan. 2. Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar kepercayaan peserta meningkat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan, transparansi pengelolaan dana, serta koordinasi lintas lembaga agar Tapera benar benar mampu menjawab kebutuhan perumahan secara adil dan berkelanjutant. Perbaikan sistem pelayanan, pemangkasan birokra, serta penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kata Kunci : Tapera, Peraturaan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024
PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN JALAN TROTOAR OLEH PEDAGANG UNTUK BERJUALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Muhammad Syafril Syahruddin
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, serta memahami pengaturan hukum terhadap penggunaan jalan trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan untuk mengetahui, serta memahami penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan di trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan jalan trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan secara jelas, bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya. 2. Penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan di trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan pada prinsip bahwa trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Aktivitas berdagang di trotoar dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan, karena menghambat pergerakan pejalan kaki dan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah, umumnya dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan, sebelum menerapkan sanksi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menegakkan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menjamin perlindungan hak pejalan kaki secara proporsional dan berkeadilan. Kata Kunci : trotoar, pedagang, UULAJ
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGHINAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE (Studi Kasus Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg) Panji Dwi Putra Dilapanga
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pelaku yang melakukan penghinaan melalui media teknologi informasi serta mengkaji penegakan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan melalui media elektronik menimbulkan implikasi hukum pidana bagi pelaku berupa pertanggungjawaban pidana, ancaman pidana penjara atau denda, serta konsekuensi yuridis dan sosial lainnya. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur delik secara cermat, asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip proporsionalitas. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki batas hukum, terutama ketika pernyataan yang disampaikan telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan di ruang digital harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kata Kunci : Penghinaan; Media Elektronik; Undang-Undang ITE; Implikasi Hukum; Putusan Pengadilan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 25-K/PM.II-08/AL/II/2025) Takbir
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum dan putusan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan studi kasus pada Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai delicta communia (tindak pidana umum), proses penegakan hukum terhadap anggota TNI tetap dilakukan melalui peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana; TNI; Peradilan Militer.
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 10 TAHUN 2024 Carrisa Fransia Imanuella Makal
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan bagaimana pelindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. 2. Pelindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, yaitu mereka tidak dapat dituntut pidana, atau digugat perdata karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat. Peraturan Menteri ini mengimplementasikan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mencakup perlindungan terhadap berbagai bentuk tindakan balasan, seperti ancaman, somasi, atau gugatan, juga menyediakan bantuan hukum jika diperlukan. Kata kunci: Pelindungan Hukum, Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup, Kehutanan.
PERANAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SUMOMPO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN 2021 Marchello D. A. Soetomo
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang krusial di Kota Manado, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumompo. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat berimplikasi pada meningkatnya volume sampah yang harus dikelola secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di TPA Sumompo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang cukup dalam mengatur pengelolaan sampah, mulai dari tahap pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi penegakan hukum agar pengelolaan sampah di TPA Sumompo dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Manado. Kata Kunci: Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Penegakan Hukum
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MELAWAN HUKUM PENJUALAN MINUMAN KERAS DI KERAMAIAN BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM Preti Sisong
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai penjualan minuman keras ditempat umum menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 dan untuk mengetahui tindakan melawan hukum terkait penjualan miras di keramaian Kota Manado. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan penjualan minuman keras dalam Perda Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Perda ini menegaskan pembatasan tempat penjualan, mewajibkan kepemilikan izin, dan melarang penjualan di lokasi keramaian yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial. 2. Praktik penjualan miras ilegal maupun penjualan miras legal yang dilakukan tidak sesuai ketentuan (seperti lokasi, izin, dan jam operasional) Pemerintah Kota Manado telah melakukan upaya regulatif, preventif, dan represif melalui peraturan daerah, operasi penertiban, edukasi masyarakat, dan penegakan sanksi. Namun efektivitasnya masih bergantung pada partisipasi masyarakat, pengawasan konsisten, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha ilegal maupun pelaku usaha resmi yang melanggar. Kata Kunci : penjualan minuman keras, Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2019

Page 176 of 186 | Total Record : 1856

 174   175   176   177   178 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue