cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,990 Documents
 195   196   197   198   199 
KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT BERBASIS APLIKASI MOBILE BANKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Giorgio Mamuaja
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan perjanjian kredit berbasis aplikasi mobile banking untuk memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan untuk mengkaji kekuatan pembuktian perjanjian kredit berbasis aplikasi mobile banking jika terjadi sengketa antara Bank dan Nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1). Perjanjian kredit berbasis aplikasi mobile banking tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat dan sah dalam perspektif hukum perdata Indonesia karena telah memenuhi seluruh kualifikasi Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata. 2. Dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit melalui mobile banking memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU ITE yang memperluas cakupan alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian dokumen tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, terutama aspek integritas, aksesibilitas, serta keandalan sistem elektronik yang digunakan oleh bank. Kata Kunci : keabsahan, perjanjian kredit, aplikasi mobile banking
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA Agatha Rotua Paulyna Sirait; Imelda Gracia Onibala; Edwin Neil Tinangon
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Batak Toba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya telah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Namun demikian, pengakuan tersebut masih bersifat terbatas dan bersyarat, sehingga dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap hak ulayat belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya konflik agraria, tumpang tindih penguasaan lahan, serta lemahnya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat. Selain itu, belum adanya regulasi yang komprehensif dan harmonis menyebabkan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Batak Toba belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta harmonisasi kebijakan agar perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat terwujud secara adil, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keberlangsungan hak-hak masyarakat adat.
PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA ORANG TUA SEBAGAI PELAKU KEKERASAN PADA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Andreini Ringalai
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku kekerasan pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh orang tua. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia juga berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam praktiknya, penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan pengadilan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya masyarakat yang masih menganggap kekerasan sebagai bagian dari pendisiplinan anak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, serta adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang kerap menghambat proses hukum. Kata Kunci : orang tua, pelaku kekerasan, anak
PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF AUTHORITY) OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Inaya Hadyatullah Ridwan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengaturan penyalahgunaan wewenang Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia dan untuk Mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim terkait unsur penyalahgunaan wewenang dalam Putusan PTUN Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). 2. Pertimbangan Hakim terkait Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan PTUN Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN tercermin secara nyata bahwa majelis hakim dalam perkara menilai adanya cacat prosedur tidak hanya berfokus terhadap aspek kewenangan formal pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan keputusan, tetapi juga selain menguji aspek prosedur pengujian aspek substansi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam perkara ini. Kata Kunci : abuse of authority, pejabat tata usaha negara, penyelenggaraan administrasi pemerintahan
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNAY UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Nor Alif Lalisu; Roy Ronny Lembong; Fonnyke Pongkorung
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik pasca beralakuanya KUHP nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi terbaru UU ITE. Revisi ini menjadi jawaban atas perkembangan pesat media sosial dan kompleksitas masalah hukum yang muncul di ranah digital. 2. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang. Terdapat sejumlah undang-undang yang melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku perbuatan penghinaan nama baik, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Baru dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perubahan yang terdapat dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan nama baik seseorang dengan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Pasal 433 KUHP Nasional memiliki fungsi perlindungan (defensive role) bagi individu yang kehormatannya diserang secara tidak sah. Perlindungan ini penting untuk menjaga martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam negara hukum. Namun demikian, pasal ini juga memiliki potensi disalahgunakan sebagai instrumen pembatasan kebebasan berekspresi (offensive role). Apabila diterapkan secara tidak proporsional, pasal ini dapat digunakan untuk merespons kritik publik secara represif, khususnya terhadap pejabat atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran yang berorientasi pada hak asasi manusia agar Pasal 433 tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kata Kunci : Tindak, Pencemaran, Nama Baik
SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN BAGI PERNDERITA GENETIK BAWAAN DI INDONESIA Sri Widiastuti Samalam
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan hukum terhadap perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan, khususnya Hypospadia Scrotalis, di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan identitas kependudukan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur perubahan identitas kependudukan akibat kondisi genetik bawaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penderita. Kondisi Hypospadia Scrotalis sebagai kelainan bawaan pada organ genital dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara identitas biologis dengan identitas administratif yang tercatat dalam dokumen kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji pengaturan hukum, prinsip perlindungan hukum, serta mekanisme perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap perubahan identitas kependudukan bagi penderita Hypospadia Scrotalis di Indonesia masih belum optimal karena belum terdapat pengaturan khusus yang secara rinci mengatur prosedur dan standar perubahan identitas akibat kondisi medis genetik bawaan. Perubahan identitas masih harus melalui mekanisme penetapan pengadilan yang bersifat panjang, kompleks, dan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran hakim. Selain itu, penderita juga menghadapi hambatan sosial berupa stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif, sederhana, dan memberikan kepastian hukum guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta pengakuan identitas bagi penderita genetik bawaan di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Identitas Kependudukan, Genetik Bawaan, Hypospadia Scrotalis, Administrasi Kependudukan.
PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus TPK/2025/PN.JKT.pst) Aprionaldo Yusufananda Deriyanto; Ronny A. Maramis; josepus j. Pinori
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi terkait impor gula, dengan fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan teknik studi kepustakaan (library research). Analisis difokuskan pada bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya (legal reasoning) dalam menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penekanan diberikan pada penerapan Pasal 2, khususnya terkait unsur “perbuatan melawan hukum,” “penyalahgunaan wewenang,” dan “kerugian keuangan negara.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, yang mencerminkan integrasi antara norma hukum dan pembuktian. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hakim secara umum telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya dasar pertimbangan hakim dalam menjamin konsistensi dan akuntabilitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Kesesuaian Putusan; Unsur Tindak Pidana; Penerapan Hukum; Korupsi Impor Gula; Pertimbangan Yuridis; Putusan PN Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst
PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF AUTHORITY) OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Inaya Hadyatullah Ridwan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengaturan penyalahgunaan wewenang Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia dan untuk Mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim terkait unsur penyalahgunaan wewenang dalam Putusan PTUN Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). 2. Pertimbangan Hakim terkait Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan PTUN Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN tercermin secara nyata bahwa majelis hakim dalam perkara menilai adanya cacat prosedur tidak hanya berfokus terhadap aspek kewenangan formal pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan keputusan, tetapi juga selain menguji aspek prosedur pengujian aspek substansi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam perkara ini. Kata Kunci : abuse of authority, pejabat tata usaha negara, penyelenggaraan administrasi pemerintahan
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA RESTORAN YANG MELALAIKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Blessy Brigitta Pingkan Mantik
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana pengaturan hukum perpajakan berkaitan dengan kegiatan usaha bisnis restoran dan untuk mengetahui sejauhmana bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku usaha yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum perpajakan pada sektor pajak restoran telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan ketentuan yang ada, dapat diketahui bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksimal besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah sebesar 10%. Tapi tidak semua restoran memiliki kewajiban memungut dan menyetorkan PB1 atau Pajak Bangunan 2. Setiap pelaku usaha restoran memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jika ada restoran yang enggan atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerapan sanksi tentu akan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi, maka terhadap wajib pajak restoran yang tidak patuh dalam membayar pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda, surat teguran, penempelan stiker dan spanduk, penyegelan tempat usaha, pencabutan izin usaha. Jika ada indikasi penggelapan pajak atau tindak pidana pajak, kosekwensinya mencakup sanksi berat, baik berupa hukuman penjara, denda dua hingga enam kali jumlah pajak yang kurang bayar, maupun kombinasi keduanya, sebagaimana diatur dalam UU KUP. Kata Kunci : pelaku usaha, restoran, lalai, bayar pajak
PERLINDUNGAN HAK PRIVASI TERKAIT MANIPULASI WAJAH DAN TUBUH DENGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN Asyauki Maharani Lombu
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap perlindungan hak privasi terkait manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan hak privasi terkait manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan (deepfake) di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945, UU PDP yang mengklasifikasikan wajah sebagai data biometrik yang dilindungi secara ketat, serta UU ITE yang mensyaratkan persetujuan subjek data. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi wajah dan tubuh dengan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang fundamental, yaitu ketiadaan norma yang secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan deepfake, belum adanya mekanisme pembuktian digital yang membedakan konten asli dari konten manipulasi, serta belum tersedianya pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang spesifik. Meskipun putusan PN Semarang atas terdakwa Chiko Radityatama (5 Maret 2026) menjadi preseden pertama, vonis yang dijatuhkan mencerminkan bahwa penegakan hukum secara keseluruhan belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban. Kata Kunci : manipulasi wajah dan tubuh, teknologi kecerdasan buatan

Page 199 of 199 | Total Record : 1990

 195   196   197   198   199 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue