cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
PRAKONDISI UNTUK MENGUKUHKAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN Darmawan, Devi
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.296 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.434

Abstract

Keterlibatan elite politik selaku penyelenggara negara dalam praktik korupsi berdampak pada delegitimasipemerintahan hasil pemilu karena mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahansecara bertanggung jawab. Di sisi lain, problem delegitimasi ini mencerminkan kegagalan partai politik dalammelakukan fungsi rekrutmen sehingga tidak dapat menghasilkan calon-calon kandidat yang berkualitas untukmengikuti pemilu. Oleh sebab itu, partai politik harus dipaksa untuk melakukan seleksi internal bakal calon kandidatsecara transparan dalam membuat daftar calon kandidat yang akan dicalonkan untuk mengikuti pemilu. Hal inidiperlukan agar kualitas kandidat peserta pemilu dapat berkontribusi positif dalam menghasilkan keterpilihanpenyelenggara negara yang kredibel, kapabel, dan akuntabel untuk mengelola pemerintahan ke depan.Kata kunci: Legitimasi Pemerintahan, Pencalonan Kandidat Peserta Pemilu
Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru Bhakti, Ikrar Nusa; Mengko, Diandra M; Samego, Indria; Yanuarti, Sri; Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2523.293 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.211

Abstract

AbstrakIntelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen. Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru
MENELAAH RELASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.398 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.535

Abstract

Tulisan ini menelaah relasi eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. Menurutsejumlah studi, sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai cenderung akan berakhir dengankonflik antara lembaga eksekutif dan legislatif dan menghadirkan ketidakstabilan demokrasi. Berbeda dari argumentersebut, studi ini menyatakan bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia dapat berjalan dengan relatif baik.Adanya perpaduan institusi formal dan informal yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatifberhasil mengurangi potensi kebuntuan dan membuat hubungan kedua lembaga terebut berjalan baik. Selain itu,sosok presiden yang akomodatif dan mengedepankan koalisi, serta sikap elite politik yang cenderung menempuhkonsensus turut andil dalam bekerjanya sistem presidensial multipartai di Indonesia.Kata kunci: sistem presidensial multipartai, lembaga eksekutif dan legislatif, institusi formal dan informal, koalisi.
PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KRITIS UNTUK PARTAI POLITIK Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.25 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.197

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai beberapa persoalan terkait dengan peran partai politik di pemilihan langsungkepala daerah dalam upaya menghadirkan calon-calon pemimpin daerah. Sebagai salah satu institusi yang menjadipintu masuk bagi calon pemimpin daerah diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik.Persoalannya, sejauh ini dalam praktiknya partai politik masih jauh dari harapan tersebut, seperti melakukan prosespengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, partai politik dinilai hanya sebatas sebagai kendaraanatau pemberi tiket, sampai abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkutpolitik kekerabatan dan korupsi di daerah.Kata Kunci: pilkada langsung, partai politik, rekrutmen politik, calon kepala daerah.
KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK PERBANDINGAN DI SAMBAS DAN SAMPIT Suryani, Dini
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1229.015 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.457

Abstract

Salah satu penanda penting dari runtuhnya Orde Baru adalah munculnya gelombang konflik dan kekerasandi beberapa daerah di Indonesia Di Pulau Kalimantan terdapat dua konflik dan kekerasan yang masif terjadi diwaktu yang hampir bersamaan dengan nuansa yang juga mirip yaitu konflik antaretnis Kedua konflik itu terjadidi Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah Studi ini hendak memotretkembali kedua konflik tersebut dengan melihat sebab proses dan resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak pihakyang terlibat Tidak hanya itu studi ini juga melihat proses transformasi konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut Hasil temuan menunjukkan proses transformasi konflik di kedua wilayah konflik menekankan pada prosesalamiah yakni negara tidak memegang peranan yang signifikan sebaliknya masyarakat memiliki andil yang cukupbesar Hasil penelitian menunjukkan proses rekonsiliasi di Kalimantan Tengah cenderung lebih cepat dibandingdengan Kalimantan BaratKata kunci Resolusi konflik proses alamiah peran negara Kalimantan
MINORITAS MUSLIM DI AUSTRALIA DAN INGGRIS Kartini, Indriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.578 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.424

Abstract

The war against terrorism has become the main topic and spread a ll over the w orld since the bombing o f WTC building in September 11"' 2001. The issue is that rather fighting terrorist as the actor o f terrorism, the war is blured with fighting M oslem people as the most victimized as the actor o f terrorism. Moslems in Australia and United Kingdom, two countries that become close supporter o f USA in the war against terrorism, has suffered o f negative public perception. It is interesting to analyse policy in those two U S ’ close allies. The research that has been conduct compares p o lic y o f Australia and Britain after the bombing. Image o f Moslem community in those countries is shaped by the role o f mass media as the source o f opinion. The war against terrorism has negative effect that it is victimizing Moslem community as the source o f terror.
Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 Fadiyah, Dina
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2825.48 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.711

Abstract

AbstrakTulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012.Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan.Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.Keywords: Ormas, Forkabi, Patron, Klien
THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach Fahmi, Chairul
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.883 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.231

Abstract

Sejak Common Foreign and Security Policy (CSFP) dikeluarkan pada 1993, bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastrich, CFSP telah menjadi bagian penting bagi hubungan eksternal dan skema tatanandunia yang diacu oleh Uni Eropa (UE). Namun, CFSP juga mendapatkan tantangan dari model tradisional sepertikonsep keamanan dari NATO yang juga menjadi acuan dalam kebijakan keamanan negara-negara UE. Kajian inibermaksud mendalami penerapan hubungan luar negeri UE melalui skema CFSP yang merupakan bagian pentingbagi integrasi UE dalam peranannya sebagai aktor global dan kawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis mengenailatar belakang dan bagaimana pengembangan CFSP serta peranan UE di dunia, khususnya dalam perdamaian diAceh. Untuk itu, ulasan dalam artikel ini akan mengupas sejarah perkembangan CFSP, latar belakang konflik Aceh,dan instrumen yang digunakan CFSP dalam misi UE di Aceh. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumberdari dokumen dan pernyataan yang diungkapkan oleh pejabat UE. Kesimpulan yang dapat diambil ialah, perananUE dalam perdamaian di Aceh dapat menjadi model pendekatan sipil dalam menangani proses perdamaian padakonflik sub-nasional di kawasan.Kata kunci: Uni Eropa, peace building, Aceh
Pemilu Presiden Iran 2009 dan Upaya Destabilisasi Iran Kartini, Indriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1361.703 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.526

Abstract

Iran s 2009 presidential election became a big challenge for President Mahmud Ahmadinejad to preserve hispowerfor a second term The challenges were not only comefrom reformist groups but alsofrom conservative groups of which his political affiliation belong In addition international society also concerned with Ahmadinejad political statement andpolicy that could harm Iran national interests This paper will examine Iran s 2009 presidential election and the efforts offoreign forces to destabilize the Islamic Republic of Iran In this paper the electoral process including electoral competition between conservative and reformist groups and allegation offraud will be analyzed This paper will argue that tense competition between conservative and reformist groups in presidential elections has sharpened political division in Iran.
PROSPEK DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN APEC Irewati, Awani
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1146.716 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.493

Abstract

This essay attempts to analyseproblems andprospects ofthe APEC existence in dealing with the organizationsprinciples implementation Afew years ago the Asia Pack Economic Cooperation APEC one ofthe most meaningful organization in the region has been criticizedfor conducting insufficient efforts in addressing the 1997Asiacrisis Nowadays the organization is currentlyfacing the internal detrimental challenges ofthe raising FTA basedeconomic cooperations i e ASEAN China FTA ASEAN Japan FTA even bilateral based FTAs within the AsiaPacific region These FTAs could turn APEC out to be either breakable or even stronger It is hoped that thepowerfulFTA basis should be a cornerstone towards the sturdy APEC The paper comes to the conclusion that the APECwhich meets the two region Asia and Pacific is an convincinglyfeasible organization to remain taking the yearlydialogue between the developed and developing members This is truly becoming a lucrative opportunity for themembers to express what they want to getfrom this organization

Filter by Year

2004 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue