Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Politik

jpp
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Arjuna Subject : -

Articles 560 Documents

15 16 17 18 19

Konflik Elite Politik di Pedesaan: Relasi antara Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa Cahyono, Heru
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Rurai Representative Body (Badan Perwakilan Desa) claims their institutions bring the people aspirations, but in reality BPD shows themselves as an elitist and failed to express peopleâ€™s voice. Large authority that is possessed by BPD, such as suggesting the regent to dismiss the head of the village from his job, has been endorsed the grow of politicization ofBPD by its members.This new uniformity policy has caused a dilemma, because not all village in Indonesia are ready to take representative democracy model. The rule of law assumes village as an administrative units and extremely formal. It also simplificate the heterogenity or plurality of village s in Indonesia, such as ignoring the variety oflocal milieu and local condition, cultural differences, and social structure differences in society.

Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia Wahyudi, Nostalgiawan; Basyar, M Hamdan; Mashad, Dhurorudin; Ghafur, Muhammad Fachry
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakÃ‚Â Riset ini dilakukan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia pasca Arab Spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena Ã¢â‚¬Å“backward bending processÃ¢â‚¬Â dimana gejolak politik dan regime change dibeberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena Arab exceptionalism terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.Kata Kunci: Arab Spring, Ikhwanul Muslimin, Maroko, Sudan, Somalia

EVALUASI FORMAT PEMILUKADA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN EFEKTIF DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Nuryanti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

emilukada langsung di tingkat Kabupaten/Kota tetap dipertahankan keberlangsungannya dengan beberapacatatan: adanya keperluan untuk mempertimbangkan keberagaman dinamika lokal, kebutuhan untuk melihat beberapaperbaikan dalam hal pengelolaan kepemiluan, penyelenggara pemilu, dan penerapan keputusan pengadilan. Meskipun belum ditemui adanya hubungan langsung antara pemilukada langsung dan kualitas kepemimpinan pemimpindaerah terpilih, pemilukada langsung diasumsikan memberikan bobot yang lebih baik atas pelaksanaan demokrasi.Kata kunci: format Pemilukada, pemerintahan efektif, kabupaten/kota

MASALAH PERBATASAN WILAYAH LAUT INDONESIA DI LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR Sitohang, Japanton
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

As an archipelago Indonesia hasproblem concerning maritime borders with its neighbours such as AustraliaPapua New Guinea and Timor Leste In Arafura sea Indonesia has no problems concerning maritime boundarieswith Papua New Guinea however the Indonesian Australian maritime boundaries concerning continental shelfand economic exclusive zone have notfinished yet In Timor sea Indonesia has problems with Timor Leste concerning territorial sea as well as with Australia concerning with continental shelfand economic exclusive zoneInspite of unfinished maritime boundaries agreements with the neighbours Indonesia still tries to negotiate withits neighbours to solve the problems

NDONESIA NEGARA DEMOKRASI BERKUALITAS RENDAH Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Since many countries have experienced changes in regime at the end of the 20th century democracy hasbecome political trend Compared with other countries in Europe Latin America and Asia Indonesia becomesone of the latest countries that run the effort ofdemocratization After 32 years ofauthoritarian regime Indonesiahas run process of democratic transition and consolidation After a decade how does the form of democracy inIndonesia This article aims to review a book entitled Democratization in Post Suharto Indonesia that willanswer the question

DILEMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PELAKSANAAN MIFEE DI MERAUKE Dewi, Rosita
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Papua walaupun otonomi khusustelah dilaksanakan sejak tahun 2001 Untuk memperbaiki kondisi tersebut Presiden SBY meluncurkan InpresNo 5 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua Salah satu paket program dalam Inpres tersebut adalahMIFEE Program ini dirancang untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekaligus untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Papua Namun terdapat kekhawatiran bahwa MIFEE tidak dapat menyelesaikan problemkemiskinan dan ketertinggalan pembangunan justru menciptakan persoalan baru dengan dampak lingkungan dankepemilikan lahan Artikel ini bertujuan menjelaskan dilema Program MIFEE yang diluncurkan oleh pemerintahpusat pada tahun 2010 yang mencakup area lahan di alas 1 juta hektare Artikel ini juga akan menganalisis dampakdari pelaksanaan MIFEE terhadap lingkungan dan masyarakat PapuaKata kunci MIFEE pembangunan berkelanjutan dampak lingkungan masalah kepemilikan lahan

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ISU TERORISME INTERNASIONAL Wuryandari, Ganewati
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Terorisme bukan isu baru namun menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam kebijakan luar negeriIndonesia. Perang global melawan terorisme memperoleh legitimasi dan dukungan yang semakin meluas darimasyarakat internasional terutama setelah terjadi tragedi 11 September 2001 di New York. Keterlibatan Indonesia dalam perang melawan terorisme ini tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai bagian masyarakatinternasional untuk secara bersama-sama memerangi terorisme, melainkan juga demi memenuhi kepentingannasionalnya. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanganan isu ini sangat mengedepankan kerja sama dengannegara-negara lain baik bilateral, regional dan multilateral. Namun demikian, kerja sama internasional yang terkaitdengan penanganan isu terorisme internasional harus dicermati karena sangat diwarnai oleh perspektif pihak-pihakyang berkepentingan. Tulisan ini menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam forum bilateral, regional danmultilateral mengenai isu terorisme internasional.Kata Kunci: kebijakan luar negeri, terorisme internasional, kerja sama internasional.

GOOD GOVERNANCE DAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA Zuhro, R Siti
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

With the downfall ofSoeharto s New Order regime the authoritarian nature of the bureaucratic system wasexposed The implementation ofnew political laws since 1999 gave rise to an invigorated roleforpoliticalpartiesand the implementation ofa government regulationfor a neutral bureaucracy resulted in its declining involvementin politics A strongparliament and the increasingpolitical awareness ofbureaucrats have become a reality todayThese changes have put paid to questions about the involvement ofpolitical parties and the influence of societalforces in theformation ofpolicy The bureaucracy can no longer exist as it was in the New Order and infact hasresponded to societal needs by adjusting to the new political climate Indonesian politics under the transition eratakes on a wider significancefor one ofthe main results has been the emergence ofbureaucraticpluralism a morepluralistic political system that is more open to the influence ofthese societalforces Improvement in governancebecame possible however with the rise of the reformation since 1998 At this time the debate on governance inIndonesia began with a consideration of good governance The post Soeharto era was seen by reformists as along awaited opportunity to improve government policy so that people would not only follow the government sdecisions but would also contribute to the decision making process Indonesian demanded more democraticgovernance that is more regular interaction between government and civil society andfreerparticipation by thelatter in government institutionsKeywords Governance policy democratization reformation good governance

KOALISI DALAM SISTEM DEMOKRASI PRESIDENSIAL INDONESIA : Faktor faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono Haris, Syamsuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Although the concept ofcoalition is only prevalent in parliamentary democratic system but multiparty presidential system scheme which is applied in Indonesia necessitates the existence ofcoalition among its party Thepresence of Coalition is necessary to minimize the risk ofpolitical deadlock in relations between President andParliament on the one hand and due to built effectiveness in the government as the outcome ofgeneral electionBut in fact political coalition do not guarantee effectiveness in government administration even on the contraryit has become a prison for president because opposition comes from inside of The Parliament which also partof the coalition member in government In the era ofPresident Yudhoyono there are three importantfactors thatlead to fragility of the coalition the coalition design factor personalityfactor of the President and character ofthe party in theparliament In order to Built effectiveness in government which requires restructuring the coalitionform especially related to coalition base political nature of the agreement and contract among the members ofcoalition scope ofmaterial agreement and internal mechanism in the coalition in thefuture the effectiveness isalso going to be base on restructuring general election format to become national general election to elect President and Vice President and members ofparliament and local elections to choose head oflocal governmentprovince and district and members of local house of representatives)

PENCAPAIAN REFORMASI INSTRUMENTAL POLRI 1999-2011 Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Sejak pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari ABRI pada tahun 1999, Polri memiliki banyakinstrumen (kebijakan) yang menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan fungsi dan kewenangannya. Namun,instrumen ini belum sepenuhnya diatur dengan kewenangan yang jelas kepada Polri, terutama dalam hal koordinasi,hubungannya dengan TNI pada saat melakukan pengelolaan keamanan di daerah konflik, mekanisme pengawasan,dan akuntabilitas dalam hal kinerja, fungsi, dan kewenangan Polri. Oleh karena itu, upaya Reformasi InstrumentalPolri yang masih memiliki kendala perlu dievaluasi kembali. Kehadiran UU No. 2 Tahun 2002 dan juga perangkatperaturan lainnya masih menimbulkan masalah baru, seperti pengawasan, mekanisme kontrol, hubungan denganaktor-aktor keamanan lainnya, terutama pada saat menjalankan pengelolaan keamanan, dan sebagainya.Kata kunci: Reformasi, Instrumental, Instrumen, Keamanan, Polisi, Peraturan.

Page 17 of 56 | Total Record : 560

15 16 17 18 19

Filter by Year

2004 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA