cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 12   13   14   15   16 
KESEPAKATAN BATAS DARAT RI-TIMOR LESTE: SEBUAH KAJIAN DIPLOMASI PERBATASAN RI Anggitta, Mutti
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.595 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.429

Abstract

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan diplomasi perbatasan oleh Republik Indonesia (RI)dalam mencapai Provisional Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Governmentof Republic Democratic Timor Leste on the Land Boundary pada tahun 2002-2005. Dalam mencapai kesepakatantersebut, diplomasi perbatasan dilaksanakan oleh berbagai aktor (kementerian, institusi pemerintah nonkementerian,dan akademisi) pada tiga level, yaitu level Joint Ministerial Commission (JMC) yang fokus pada penyelesaianmasalah-masalah residual antara RI dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Joint Border Committee (JBC)yang fokus pada pengelolaan perbatasan RI-RDTL, dan Technical Sub-Committee on Border Demarcation andRegulation (TSC-BDR) yang fokus pada hal-hal teknis delimitasi batas darat RI-RDTL.Kata Kunci : diplomasi perbatasan, kesepakatan batas darat, RI, RDTL.
Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan Siswanto, Siswanto; Wuryandari, Ganewati; Sriyanto, Nanto; Ramadhan, Mario Surya; Prabaningtyas, Rizka Fiani
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2477.639 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.693

Abstract

ABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an  mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa  kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangankan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi insturmen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan  sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan.  Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.Kata kunci: Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional
Membaca “PHK Massal”: Rantai Nilai Industri Elektronik, MEA, dan Tantangan bagi Gerakan Buruh di Indonesia Izzati, Fathimah Fildzah
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2493.559 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.209

Abstract

                                                                  Abstrak“PHK Massal” sempat menjadi isu dalam politik perburuhan, khususnya di industri elektronik, pada awal tahun 2016 setelah kemunculan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam rangka menyambut peran/keterlibatan Indonesia dalam MEA. Meskipun konstruksi kata “massal” dalam isu PHK ini tidak sejalan dengan data ketenagakerjaan, namun penting untuk menganalisis isu ini karena terkait erat dengan politik dalam produksi industri elektronik. Dalam konteks MEA, kerentanan gerakan buruh di sektor elektronik pun kian meningkat seiring dengan meningkatnya fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam rezim pasar bebas.  Tulisan ini membahas hubungan antara isu PHK massal dengan rantai nilai industri elektronik di tingkat global, MEA, dan tantangan bagi gerakan buruh di Indonesia. Tujuannya untuk menunjukkan peran gerakan buruh dalam menghadapi skema ekonomi seperti MEA terutama di dalam industri elektronik melalui analisis teori rantai nilai. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, tulisan ini menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk membangun kekuatan di tingkat regional dengan memahami posisi dirinya di dalam governance dari rantai nilai global dan rezim pasar tenaga kerja fleksibel.Kata Kunci: PHK Massal, Rantai Nilai, Industrio Elektronik, Fleksibilitas Pasar, Tenaga Kerja, MEA, Gerakan Buruh
EKSISTENSI KEBANGSAAN DAN PERWUJUDAN KEINDONESIAAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA: KASUS KALIMANTAN BARAT Andriana, Nina
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.78 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.530

Abstract

Kondisi wilayah perbatasan yang penuh dengan “keterbatasan” menunjukkan indikasi mudahnya masyarakatdi wilayah tersebut untuk lebih berorientasi kepada negara tetangga, karena negara tetangga relatif lebih mampumengatasi keterbatasan yang mereka alami. Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuhtidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalismemasyarakat perbatasan menjadi kuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkandan memelihara rasa kebangsaan masyarakat diseluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan inimenyajikan potret rasa kebangsaan dalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya,tulisan ini ingin memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwapendekatan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatifdan humanis serta beradab.Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, Nasionalisme, Peran Pemerintah.
RISIS UKRAINA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATANAN POLITIK GLOBAL DAN REGIONAL Kamasa, Frassminggi
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1735.309 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.192

Abstract

Krisis politik di Ukraina adalah isu internasional aktual yang terjadi saat ini. Artikel ini akan membahaskrisis Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan politik global dan regional. Secara khusus, artikel ini akan fokusmenganalisa secara makro dan mikro aktor, isu, dan dimensi konflik krisis politik di Ukraina. Berbeda dengan studilainnya, artikel ini membahas bahwa krisis Ukraina membawa pada suatu perubahan lingkungan strategis yang barudi Eropa dan usaha untuk mempertahankan tatanan global yang ada saat ini dari ancaman antisistemik. Sebagaitambahan, artikel ini akan membahas sejauh mana hak untuk menentukan nasib sendiri berupa referendum dapatdigunakan untuk menyelesaikan krisis, sementara di sisi lain kedaulatan negara merupakan hal yang penting yangharus dijaga. Selanjutnya artikel ini juga membahas pelajaran referendum Krimea bagi Indonesia. Terakhir, artikelini menemukan bahwa hasil krisis Ukraina tidak hanya berpengaruh bagi masa depan Ukraina tetapi juga awal/dasar pada perimbangan baru dalam tatanan politik global dan regional. Implikasinya, hal itu menimbulkan duakemungkinan apakah Barat dan Rusia menahan diri untuk tidak saling mengganggu atau sebaliknya.Kata Kunci: krisis Ukraina, tatanan politik global dan regional, geopolitik, sistem/masyarakat internasional,referendum, hak untuk menentukan nasib sendiri.
Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu Zuhro, R. Siti
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1427.216 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.497

Abstract

During the transition period, societal forces participated much more in the formation of policy. This suggests that the real and significant role ofsocietal forces and the strengthening of the political participation of the people has become crucial in contemporary Indonesia. Decentralization and regional autonomy would be hard to realize without the local buraeucracy being reformed. Thus, the establishment of best practices in some regions in Indonesia shows clearly that as a mater of fact, although the benefit of decentralization has not been substantively felt by most regions, some regions have been capable of making positive breakthroughs in the form of improvement of their public services either in the education sector or in healthcare like what has happened in Jembrana Regency (Bali) or services to attract investment like what the Sidoarjo Regency (East Java), Gianyar (Bali), and Tarakan (East Kalimantan) have shown.
Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat Raharjo, Sandy Nur Ikfal
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2551.661 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.206

Abstract

Abstrak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi lebih inklusif pada tahun 2025. Untuk menghadapi isu tersebut, masyarakat Entikong di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia harus memiliki ketahanan sosial yang kuat. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi pelaksanaan MEA. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa kerja sama bilateral perlintasan batas tradisional dan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia memberikan dampak positif terhadap modal sosial dan modal keuangan masyarakat Entikong, yaitu dengan menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi lokal. Tulisan ini menyarankan perlunya reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA demi membangun ketahanan sosial masyarakat perbatasan di masa depan. Kata Kunci: Masyarakat ekonomi ASEAN, Kerja sama lintas batas, Entikong, Ketahanan sosial.
Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa Aziz, Nyimas Latifah Letty
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2051.914 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.575

Abstract

AbstrakLahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.Kata Kunci : otonomi desa, efektivitas, dana desa
DARI OTORITARIANISME KE DEMOKRASI: BAGAIMANA MENDORONG NEGARA MENUJU KESTABILAN DAN KETERBUKAAN? Rosyidin, Mohamad
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.94 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.224

Abstract

Demokratisasi menjadi fenomena penting dalam politik dunia sejak berakhirnya Perang Dingin. Pendapatyang berkembang mengatakan bahwa demokratisasi tidak hanya menjamin hak-hak sipil, tetapi juga menunjangkeamanan dan perdamaian internasional. Masalahnya, banyak negara di dunia yang masih mengadopsi sistemotoritarianisme yang tidak menjamin hak-hak sipil meskipun politik di negara-negara tersebut relatif tidak adagejolak. Walaupun demikian, sistem politik yang ideal adalah sistem politik yang stabil sekaligus terbuka. Artikelini meyoroti teori ‘Kurva J’ yang menawarkan penjelasan tentang dinamika politik suatu negara dan menyediakanrekomendasi kebijakan kepada negara besar untuk mendorong demokratisasi di negara otoriter. Strategi mendorongperubahan politik menuju demokrasi adalah dengan memperkuat pelembagaan politik. Pelembagaan politik sangatpenting agar terhindar dari jebakan ketidakstabilan selama menempuh proses demokratisasi. Artikel ini berpendapatbahwa teori ‘Kurva J’ sangat mendukung agenda politik luar negeri Amerika. Teori ‘Kurva J’ menyarankan supaya Amerika lebih mengedepankan cara-cara pelembagaan politik ketimbang intervensi militer dalam mengakhiri otoritarianisme. Keterlibatan Amerika dalam proses demokratisasi di Indonesia mencerminkan penerapan teori ‘Kurva J’.Kata kunci; teori ‘Kurva J’, otoritarianisme, demokratisasi, pelembagaan politik
Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi Peran Partai dan Gej ala Pragmatisme Noor, Firman
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1621.087 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.521

Abstract

The 2009 election campaign for legislative bodies provides many lessons for Indonesian The phenomena occurred in this occasion are the gradation of theparties role and the rise ofpragmatism This paper discusses factors behind those phenomena in which the existence of the new regulation internal condition ofpolitical parties and the quality of the member ofpolitical parties are believed to play a salient role.

Page 14 of 56 | Total Record : 560

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue