cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
DINAMIKA IIUBUNGAN AUSTRALIA ASIA TIMUR (1997 2005) Adriana Elisabeth
Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v4i1.486

Abstract

In this summary, Australia East Asian relations cover Australia bilateral, regional and multilateral relations with Cina Indonesia Japan and Singapore during 1997-2005. In this regard, there are five strategic issues, which have impacts to these relations. They are trade and investment, energy security, international migration, bioterrorism. and border issues. Australia-East Asian relations is also affected by the Asian Crisis in 1997, and domestic political conditions in individual East Asian countries, particularly Indonesia.
PENGUATAN KONEKTIVITAS LINTAS BATAS DALAM KERJA SAMA EKONOMI SUBREGIONAL Indriana Kartini; Awani Irewati; Agus R Rahman; Tri Nuke Pudjiastuti; CPF. Luhulima; Rosita Dewi; Sandy Nur Ikfal Raharjo; Hayati Nufus
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.859

Abstract

Konektivitas yang dibangun negara, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun global berkelindan satu sama lain. Misalnya, kerja sama subregional berbasis konektivitas lintas batas yang tengah dibangun dalam kerangka IMT-GT, BIMP-EAGA, dan TIA-GT akan mendorong dan menguatkan sebuah kerja sama regional, seperti ASEAN Community, sesuai dengan Master Plan on ASEAN Connectivity. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yakni  pertama, capaian dan tantangan pembangunan konektivitas lintas batas (fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat) melalui kerja sama ekonomi subregional; kedua, strategi penguatan konektivitas antarwilayah pertumbuhan subregional untuk mendukung konektivitas ASEAN; ketiga, strategi pemanfaatan konektivitas ASEAN berbasis kerja sama ekonomi subregional bagi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif yang bersifat eksploratif analitis, studi ini menemukan bahwa keterlibatan Indonesia dalam beberapa kerja sama ekonomi subregional membawa dampak positif bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Namun, capaian dari beberapa kerja sama subregional ini lebih terlihat di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah dibandingkan bagian timur. Tantangan ini yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan kerja sama subregional di semua kawasan di Indonesia dengan mendorong peran aktif pemerintah-pemerintah daerah untuk terlibat dalam kerja sama subregional yang melibatkan daerahnya. Kata kunci: konektivitas, lintas batas, subregional, IMT-GT, BIMP-EAGA, TIA-GT
NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM RESOLUSI KONFLIK DI INDONESIA (Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) Heru Cahyono
Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v4i1.451

Abstract

An explosion ofethnic conflicts in West Kalimantan 1999 andCentral Kalimantan 2001 shook the entire area Media reports ofwidespread violence often including beheadings cannibalism and ethnic cleansing In both case a single ethnic group migrants from the island of Madura was targeted and accounted for the overwhelming majority of victims State have a little role to push conflict resolution Jakarta s tardy response read clearly in both cases especially in Central Kalimantan We very shockly how can violence killed hundreds ofpeople The state s response to mass murders killed has been too little and too late National intervention is usually required But because the state lacks an national rapid response force and because state has so far been either paralyzed or unwilling to act mass killing has gone unchecked The Madurese in West and Central Kalimantan were particularly hard hit by these conflicts Most had to abandon their homes and livelihoods and seek shelter in safe areas in the Kalimantan orfarther away in Madura Recently most internally displacedpersons IDPs from the 2001 Central Kalimantan conflict have begun returning however IDPs from the West Kalimantan district ofSambas who fled during the 1999 conflict have been barred from returning to their homes Locals and returnees note an increased on physical intimidation an unwelcome situation and a general sense ofinsecurity Although years have passed since the conflicts erupted resolution is still elusive for many people The peace process in Sambas West Kalimantan still stagnant and should be re launched to enable the return ofIDPs.
Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung Kurniawati Hastuti Dewi; Atika Nur Kusumaningtyas; Esty Ekawati; Syafuan Rozi Soebhan
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.765

Abstract

Abstrak Kajian ini secara khusus menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.Kata Kunci: modal, jaringan, kandidasi, pilkada langsung
Membongkar Keterlibatan Pejabat-Pejabat AS dalam Serangan 9/11 Rosita Dewi
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.406

Abstract

The attacks of September ll'h, 2001 (9/11) have often compared with the attacks of Pearl Harbor because the American response to 9/11 attacks is similar with American response to Pearl Harbor. But actually these comparison is unjustified, because both events are in different conditions, and the attacks of 9/11 seems to be deliberated event. Because so many evidence pointed out to complicity ofthe US official in 9/11 attacks. There are at least eight possibilities ofthe US official complicity. These possibilities can be understood in many way s, several of them did not involved and several of them are involved in active planning.
Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah Yusuf Maulana
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.550

Abstract

AbstrakPersoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangunKata Kunci : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.
PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DAN HAM DI ASEAN: STUDI KASUS KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM Lidya Christin Sinaga
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.222

Abstract

ASEAN telah berkomitmen untuk memperkuat demokrasi, memajukan tata kelola pemerintahan, dan penegakanhukum serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN. Namun, praktik-praktik pelaksanaan demokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakanhukum, dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN tidaklah mudah untuk dilaksanakan, khususnyadi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, terkait dengan sistem politik mereka yang cenderung masih otoriter.Kata kunci: ASEAN, demokrasi, hak asasi manusia
Golput dan Pemilu di Indonesia Sri Yanuarti
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.519

Abstract

The percentage of non voting behavior known as Golput in Indonesia was inceasing from one election period to another period In the New Order era the reasons behind Golput were political such as the election was not conducted based on democratic principles the bureaucracy and state apparatus were not neutral and systematic intimidation by government to create victory for Soeharto regime While the increasing number of non voting behavior Golput in 2004 election was caused by people s disappointment to political institution whether parliament orpoliticalparties The decayed assessment to executive institution performance president andjudicative institution judicature also became pull factors for society not to participate in the election In 2009 election however the most dominantfactor that loweredpeople s voting participation was the inefficiency of the general election committee KPU performance This has made many people who have the right to vote were not on the list This paper tries to describe Golputphenomenon in Indonesian election from one period to another including the causal factors of it.
MASALAH SENJATA NUKLIR DAN MASA DEPAN PERDAMAIAN DUNIA Emilia Yustiningrum
Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v4i1.442

Abstract

North Korean nuclear arms test has shocked international communityfor the coming up of a new nuclear state Despite the United Nations sanction on nuclear arms test North Korea tried to prove herself against United States political domination on regulating the world nuclear arms However the test has raised thefear on misuse ofnuclear arms particularly among the states in the East Asia region As the result six countries United States Russia Japan China South Korea and North Korea had the idea to sit together on the negotiation table to solve the North Korean nuclear arms named six party talks Unfortunately each of the six party talk s member has different political interest in solving the problem This situation gave comfortable spacefor North Korea to develop their nuclear arms and lived the international community infear ofthe spread ofnuclear arms all over the world.
Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN Khanisa Krisman; Tri Nuke Pudjiastuti; Zamroni Salim; Panky Tri Febiyansah; CPF Luhulima; Ratna Shofi Inayati
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.226

Abstract

AbstrakASEAN tengah mengubah pendekatan instutusinya dari top-to-bottom ke cara yang lebih memasyarakat. Penciptaan sebuah komunitas mendorong ASEAN untuk bersikap lebih inklusif dalam implementasi program-programnya. Dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kesadaran dan pemahaman publik adalah faktor kunci yang menentukan apakah pillar ini akan dapat direalisasikan dengan sukses. Mengingat popularitas dari ASEAN dan kerangka-kerangkanya tidak diketahui secara signifikan di Indonesia, survei dan policy paper yang kemudian diterbitkan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai Masyarakat Ekonomi ASEA yang mulai di terapkan tahun lalu. Kata Kunci : ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia, Survei Publik

Filter by Year

2004 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue