cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 32   33   34   35   36 
MUATAN BERITA PROPAGANDA ISRAEL DAN KESENGSARAAN PALESTINA Tika Tazkya Nurdyawati
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.902

Abstract

Datangnya pandemi Covid-19 membuat negara-negara memberlakukan berbagai kebijakan pembatasan. Berbeda dengan Palestina, hal demikian telah dialami dalam tujuh dekade lamanya. Perbedaannya, negara lain membatasi demi kesehatan rakyat, sedang Palestina berada di bawah kontrol ilegal para Zionis yang “merampas” tanahnya. Ancaman resisi ekonomi di masa pandemi tidak juga mendorong Zionis Israel untuk memberhentikan aneksasi. Sebaliknya, justru para buruh Palestina harus terus bekerja hingga akhirnya tak sedikit yang terfinfeksi virus korona. Hal ini dimuat juga oleh berbagai berita di media yang bersifat Israel-sentris; dengan menggemborkan “kerja sama kedua negara dalam menghadapi korona”. Artikel ini dibuat dengan pengamatan aktual kondisi Palestina (dalam periode Maret-Juni 2020). Faktanya, banyak jiwa melayang dari sistem eksploitatif yang kian mengekang. Dengan menggunakan konsep dependensi, luaran artikel ini menunjukkan data bahwa Palestina berada pada puncak sengsara. Pertanyaannya, mengapa dunia berdiam diri saja? Kepentingan siapa yang menutupi dengan rapi penjajahan ini? Artikel ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian serupa. Kata Kunci : Aneksasi, Covid-19, Politik Ketergantungan, Israel-Palestina, Zionis
KECENDERUNGAN HUBUNGAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN : Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009 Luky Sandra Amalia
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.467

Abstract

This research report is about relations ofMember ofParliament and his her constituent in Banten ProvinceThe MPs are those who elected by General Election 2009 One ofthe reasons behind this study is critics towards MPs who does not perform their duty optimally Because of that MPs does not have close relations with his herown constituent This study suggests some evaluation to the current condition
Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019 Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.777

Abstract

AbstrakBeberapa prasyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal, dan terciptanya aktor keamanan (militer dan polisi) yang profesional. “Profesional” berarti militer (dan polisi) tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal ini  menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi profesionalisme aktor keamanan sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas TNI/Polri.Tulisan ini akan menganalisa  secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019.  Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.Kata Kunci: Polri, Netralitas, Politik, Keamanan, Demokrasi
TANTANGAN PRESIDEN INDONESIA MENDATANG, DAN RELEVANSI ‘MULTIPLICATION AUTHORITIES’ SINGAPURA Zainuddin Djafar
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.433

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan observasi pada hal-hal terkait dengan tantangan yang significanbagi calon presiden Indonesia mendatang (pasca 2014). Dalam hal itu observasi sudah dilakukan, dan pandanganpada hal-hal yang terkait dengan kekuatan maupun kelebihan kepemimpinan seseorang tampak tidak cukup.Kepemimpinan bagi presiden Indonesia mendatang juga harus memperhitungkan perannya untuk dapat mengatasimasalah besar bangsa khususnya dalam hal makin kronisnya problema korupsi. Singapura dengan manajemensuksesnya telah berhasil mengatasi soal korupsi yang juga demikian kronik di negaranya. Perdana MenteriSingapura telah memberi berbagai pelajaran yang berharga, termasuk berbagai strategi yang perlu dipertimbangkanyaitu dengan memperhatikan relevansi prinsip “Multiplication of Authorities’, yang telah terbukti validitasnya,dan tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian bagi kepemimpinan Presiden Indonesia mendatang.Kata kunci: Presiden Indonesia mendatang, dan Multiplikasi Otoritas Singapura
Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Yustina Trihoni Nalestidewi
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.719

Abstract

Abstrak Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya fair trial Pengadilan HAM.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban
ASEAN FTAS DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA : TANTANGAN JASA TENAGA KERJA BAGI INDONESIA Tri Nuke Pudjiastuti
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.492

Abstract

Under contemporary globalization and liberalization particularly with many kinds ofFree Trade Agreements FTAs in terms of liberalization of services and labours Indonesia has to deal with so many challenges In one side theforeign labour mobility will increase in thefuture ofIndonesian labour market while lack of competency mostly for local or domestic labours In another side at the current situation Indonesian migrant workers are stilldominated by unskilled workers which is notpart of trade ofservices in FTAs scheme
REVIEW BUKU DIPLOMASI DAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MARITIM INDONESIA DALAM KONSTELASI POLITIK GLOBAL Hardi Alunaza SD
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.875

Abstract

Visi Pemerintahan Joko Widodo terkait poros maritim dunia berdasarkan tinjauan terhadap posisi strategis Indonesia yang memiliki lokasi di pusat perairan Asia Pasifik yang juga dikenal sebagai pusat komersial maritim. Melalui visi tersebut, Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan program lima tahun dengan meningkatkan pembangunan 6 pelabuhan skala internasional diikuti dengan 24 pelabuhan komersial baru dan lebih dari seribu pelabuhan lainnya. Mega proyek ini dinilai sebagai penghubung bagian terpencil nusantara ke perdagangan dunia. Pembentukan poros maritim tidak hanya bertujuan untuk menjawab kebutuhan di tingkat domestik dan regional, tetapi juga tantangan dari dunia internasional mengenai pentingnya keberadaan jalur perdagangan dengan memanfaatkan jalur laut. Menanggapi proyek dari kebijakan Joko Widodo, Humphrey Wangke menunjukkan ancaman dari sisi keamanan terhadap poros maritim. Hal tersebut terlihat dari peningkatan ancaman keamanan yang terjadi terhadap kapal niaga di Kawasan Laut Sulu Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, termasuk ancaman rivalitas antara China dan Amerika yang terjadi di Laut China Selatan di tengah pandemi global Covid-19. Sikap konfrontatif AS dan klaim wilayah maritim yang dilakukan China ini berdampak terhadap kedaulatan Indonesia dalam melanjutkan pembangunan dan konektivitas maritim. Artikel ini bertujuan me-review buku Humprey Wangke yang meninjau konsep pembangunan konektivitas maritim dan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Laut Sulu Sulawesi dan Laut China Selatan.
DEMOKRASI DAN FUNDAMENTALISME AGAMA : HINDU DI INDIA BUDDHA DI SRI LANKA DAN ISLAM DI TURKI Indriana Kartini
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.456

Abstract

Fundamentalisme adalah fenomena yang ada di setiap tradisi agama dunia seperti Kristen Yahudi IslamHindu dan Buddha Dalam beberapa dekade terakhir fundamentalisme memainkan peran penting dalam politikglobal khususnya dalam interaksi dengan demokrasi di beberapa negara Fundamentalisme muncul disebabkanoleh beberapa faktor tidak hanya terkait dengan persoalan agama namun juga kultural sosial politik dan ideologiSebagai sebuah ideologi tujuan fundamentalisme adalah untuk mengatur sistem politik sumber daya ekonomi dankekuatan sosial sebuah negara berdasarkan agama Penelitian ini mengkaji mengapa tren fundamentalisme meningkatdi negara negara seperti India Sri Lanka dan Turki yang menganut paham demokrasi Apakah ada korelasi antararealitas fundamentalisme dengan perkembangan demokrasi di negara negara tersebutKata kunch Politik global fundamentalisme demokrasi Hindu Buddha Islam India Sri Lanka Turki
Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi Sri Budi Eko Wardani
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.749

Abstract

AbstrakSistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.Kata Kunci: representasi, wakil, konstituen
MERENTAS JALAN PANJANG PERDAMAIAN: NEGARA & MASYARAKAT DALAM RESOLUSI KONFLIK Syafuan Rozi
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.423

Abstract

Horizontal conflicts that occured in Central Sulawesi, Maluku, and North Maluku have caused more than fiv e thousands casualties and more than fiv e hundred thousands IDPs in North Sulawesi. The conflict has segregated the society into separated communities that live base on religion: Islam and Christian. Research on anatomy o f violence in Indonesia has showed a great development since 1990s. The research was only focused on dominant actors and groups. The research seldom included religious leaders, local leader, and youth leader; neither had it involved IDPs as research object. Therefore this research suggests a development o f people economic model that create cooperation between each members o f society. The model itselfcan generatefamily base economic empowerments thatpromote communalization amongand intra-society. Base on that idea.folksfestival been held periodically, with each villages can produce its special craft andproduct. F o lk ’s fe stiva l can act as peacemaker in annihilating reason fo r conflict. Local wisdom such as panas pela, hibualamo need to be introduced arnong generations o f people.

Page 34 of 56 | Total Record : 560

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue