cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 31   32   33   34   35 
Strategi Kontemporer Partai-partai Politik di Indonesia 2004-2009 Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v1i1.383

Abstract

The public perception and choice to a specific political party or politician, which based on intuition or rationality, are absolutely depended on historical experiences and the rise o f discourse oj political parties and politicians’ behavior it selves. However, every performance o f political parties with all of their conflicting interests that happens to them is directly influenced by the electoral and parties system. On the other hand, this system converts votes in the polling booth into seats in the assembly and simultaneously converts the behavior o f political parties -including the politicians- on the intra or extra parliament. In the meantime, when the people are in deep participation towards democratization o f the electoral and parties system, will political parties be able to be more mature and wise as their role, including fairly competition during elections? Will the national bad experiences be made a sfu e l o f struggle that is stated in their programs? It is not false, if undecided voters and violence by the people because o f an endless oligarchy usually respond these questions. One of Solutions that can avoid it is the maturity o f political culture and the reinforcement o f parties system.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN ISU KEAMANAN NON-TRADISIONAL Athiqah Nur Alami
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i2.543

Abstract

Non-traditional security issues have become Indonesian foreign policy agenda since the last two decades. It is influenced by the Cold War and the growing strength of non traditional security threats that are transnational and endanger the life of people. The non traditional security threats include climate change and environmental destruction, energy security, international migration, and international terrorism. As part of international community, Indonesia is also unavoidable from non-traditional security threats that require the handling of not only domestic policy but also foreign policy. To that end, this paper will examine the importance of non-traditional security issues in Indonesian foreign policy.Keywords: Indonesian foreign policy, non traditional security.
PEMILU DAN RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF Nina Andriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.204

Abstract

Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skemapenyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks skema penyelenggaraan dan sistempemilu, penataan tak hanya terkait urgensi penyelenggaraan secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilupresiden, melainkan juga penataan kembali format pilpres itu sendiri. Sistem pilpres yang diterapkan oleh Indonesiasaat ini bukan hanya tidak menjanjikan munculnya kandidat presiden yang memiliki kompetensi dan kapabilitas,tetapi juga cenderung mendistorsikan obsesi penguatan presidensialisme sebagai sistem pemerintahan yang telahdiamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen. Penataan relasi eksekutif-legislatif dalam hal ini juga amat penting.Koalisi yang lazimnya ditemukan pada pemerintahan parlementer, namun dengan sistem multipartai dalampresidensial hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Mekanisme checks and balances internal DPRmaupun antara DPR dan Presiden pun harus dibenahi.Kata Kunci: Pemilu, sistem Pemilu, presidensialisme, partai politik.
PEMEKARAN DAERAH DAN PERSOALAN GOVERNABILITY LOKAL DI INDONESIA Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.510

Abstract

The implementation of regional government splitting or proliferation in Indonesia has created many acuteproblems in the local level These problems refer to local ungovernability problem ofgovernability This paperargues that the problem oflocal governability caused by proliferation policy occurs in both governing and governed The weakness ofcivil society marked by lessening of its participation is an indicator of diminishing consentof society Meanwhile corruption bureaucratic and political rent seeking are indicators of the weaknesses ofgoverning capacity
PEREMPUAN DI PARLEMEN BERJUANG DI TENGAH KERAGUAN Eva Kusuma Sundari
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.476

Abstract

Women representation in parliament has been determined 30 by law The 30 gender quota is still considered ineffective in voicing out the problems and needs of women and other marginalized groups One ofthe rootcause ofthe ineffectiveness is the domination ofpatriarchy value and norms over women in which stands that menare better handlingpolitical issues rather than women This domination ofpatriarchal values can be traced back topolitical parties through their commitment in giving or not givingproper and rightpolitical education and equalopportunity to both men and women tofill in the seat ofpolitical arena which is still disadvantage to women
Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Sri Yanuarti
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.818

Abstract

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya  korupsi oleh para politisi dan partai poltik karena  biaya kontestasi pemilu  dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu  partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan  negara untuk partai politik dapat meminiailisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara -negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara
Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara Awani Irewati; Agus R Rahman; CPF Luhulima; Tri Nuke Pudjiastuti; Sandy Nur Ikfal Raharjo; Hayati Nufus
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.249

Abstract

AbstrakSelama berabad-abad, Sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan bagi masyarkat yang ada di enam negara tepian sungai, yaitu: Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Secara geografis, sungai ini mengalir melalui negara-negara tersebut sejauh 4.900 km. Sungai Mekong menciptakan Daerah Aliran Sungai (DAS)seluas 795.000 km² yang terdistribusi antara Uper Mekong River Basin, yang terbentuk oleh Tiongkok (21%) dan Myanmar (3%), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25%), Thailand (23%), Kamboja (20%), dan Viet Nam (8%) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Sungai Mekong serta subkawasannya, negara-negara tepi Sungai Mekong telah mengembangkan beberapa inisiatif kerja sama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS) dan Mekong River Commission [MRC] adalah contoh dari kerja sama lintas batas yang sudah terjalin di antara negara tepi Sungai Mekong. Selain itu, juga ada beberapa kerja sama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari subkawasan Mekong, tetapi tidak secara khusus fokus pada Sungai Mekong, yaitu ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerja sama di subkawasan Sungai Mekong. Tulisan ini menganalisis beberapa masalah yang ada ataupun potensi masalah yang mungkin muncul akibat kompleksitas kerja sama di subkawasan tersebut, seperti kemungkinan adanya tumpang tindih kerja sama; serta perbedaan kepentingan masing-masing negara tepi Sungai Mekong yang muncul akbat adanya perbedaan profil negara-negara tersebut. Analisis dalam tulisan ini disusun berdasarkan pada penelitian lapangan di beberapa tempat, yaitu: Vietnam, Laos, dan Thailand pada tahun 2015.Kata kunci: kerja sama lintas batas, negara-negara ASEAN bagian utara, GMS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas
Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh Septi Satriani
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.534

Abstract

The study looks at changes and continuities of a local traditional institution in Aceh called Mukim, in Indonesia's post New Order period. After MoUHelsinki was signed in 2005 which marked the peace agreement in Aceh, the Government of Indonesia officially endorses Special Autonomy status to the province. One among many important articles in the new law is to revitalize the traditional structure of territoriality called Mukim. During the New Order regime, Mukim served as traditional institution that left out majority of customary roles since it has been co opted into the structure of Indonesian government under UU No.5/1979. This paper describes the current condition of Mukim and how it finds the new role and relations with other institutions under Aceh's UUPA (Local Government in Aceh) No. 11/2006.
FISIBILITAS SISTEM PEMILU CAMPURAN: UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Moch Nurhasim
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.195

Abstract

Proses pencarian sistem pemilu yang cocok bagi Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan bagikalangan intelektual. Dalam proses pencarian itu, tim pemilu P2P LIPI telah melakukan serangkaian upaya untukmencari solusi dalam membenahi watak rapuh dan kelemahan utama sistem proporsional yang telah beberapa kaliditerapkan di Indonesia. Kajian P2P LIPI mengenai Fisilibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya MemperkuatSistem Pemilu Presidensial di Indonesia adalah sebuah kajian yang membandingkan tingkat kecocokan penerapanvarian-varian sistem pemilu bagi Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan sebuah formulasi sistem pemiluyang dapat memunculkan pemenang pemilu mayoritas minimal di parlemen (DPR) dalam rangka mengurangijumlah partai.Kata Kunci: Sistem Presidensial, Sistem Pemilu, Sistem Pemilu Campuran.
ISU ISU STRATEGIS MENUJU PEMBENTUKAN KOMUNITAS EKONOMI ASEAN Adriana Elisabeth
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.501

Abstract

ASEAN Community in 2015 will be achieved through three pillars ASEAN Political Security Community APSC ASEAN Economic Community AEC andASEANSocio Cultural Community ASCC In order to assess the realization ofAEC this research focuses on free trade service and investment Generally intra ASEAN trade and investment is smaller than from extra ASEAN This is one reason to know what ASEAN members have been doing to materialize the AEC in 2015 with thefact that economic growth within ASEAN remains relatively unequal In particular to what extent is the role ofIndonesia in coordinating automotive and other sectors to improve its economy trade and investment The most controversial is how ASEAN can be a single market andproduction base without establishing customs union as well as the European Union did before

Page 33 of 56 | Total Record : 560

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue