cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 33   34   35   36   37 
Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.694

Abstract

Abstrak Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membincangkan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinifisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan.Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya.Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Kata kunci : Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat
DOMINASI PARTAI ACEH PASCA-MoU HELSINKI Moch Nurhasim
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.229

Abstract

MoU Helsinki telah membuka kotak pandora konflik di Aceh. Penyelesaian konflik melalui desain politik,ekonomi, dan integrasi, membawa perubahan yang signifikan dalam konstelasi politik di Aceh, khususnya setelahGAM mendirikan Partai Aceh. Dominasi Partai Aceh tidak saja mengalahkan partai-partai lokal lainnya, tetapi jugasekaligus mengalahkan partai-partai nasional. Perubahan konstelasi politik di Aceh akan membawa implikasi yangpenting, khususnya bagi masa depan perdamaian di Aceh. Eksistensi GAM yang diwujudkan oleh dominasi PartaiAceh dan Komite Peralihan Aceh tentu akan menjadi faktor penting. Sebagian mereka yang pernah mengangkatsenjata dan kini berkuasa serta memperoleh keuntungan dari segi ekonomi, tentu akan berpikir ulang jika inginmenghidupkan kembali ideologi GAM masa lalu. Artikel ini sekaligus memberikan kesimpulan bahwa konflik Acehsesungguhnya sudah usai dengan terpilihnya dua kali Gubernur Aceh dari pihak GAM.Kata kunci: Partai lokal, Partai Aceh, konstelasi politik, eksistensi GAM.
PELEMBAGAAN SISTEM KEPARTAIAN DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI INDONESIA (1998 – SEKARANG) Aisah Putri Budiatri
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.525

Abstract

Diterapkannya demokrasi di Indonesia setelah tahun 1998 telah membawa pembaharuan pada sistem kepartaiandan pemilu. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah sistem kepartaian setelah diterapkannya demokrasi diIndonesia telah mengarah pada sebuah sistem yang terlembaga. Hasil analisa yang didasarkan pada empat dimensisistem kepartaian Mainwaring dan Scully menunjukan bahwa sistem kepartaian Indonesia di masa reformasi saatini belum terlembaga. Hanya dimensi legitimasi partai politik yang menunjukan situasi perbaikan dalam sistemkepartaian Indonesia saat ini, namun tiga dimensi lainnya tidak. Indonesia hingga kini masih dihadapkan padapersoalan pola kompetisi yang tidak stabil, hubungan masyarakat dan partai yang lemah, serta partai dengan oligarkiyang kuat.Kata Kunci: partai, demokrasi, sistem kepartaian, pelembagaan, Indonesia.
POLITIK PERANG DAN PERAMPASAN ANGGARAN SEKTOR KESEHATAN Petrus Kanisius Siga Tage
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.844

Abstract

Politik kebijakan anggaran kesehatan adalah elemen penting dalam mendukung upaya percepatan pembangunan sektor kesehatan. Namun, dalam prosesnya, kebijakan soal anggaran justru mengabaikan sektor pembiayaan kesehatan dan lebih difokuskan pada sektor militer dan perang. Situasi ini menjadi semakin rumit di era ketidakpastian yang ditandai dengan peningkatan jumlah konflik, perluasan daerah konflik, dan penggunaan teknologi tempur berbiaya mahal. Persoalan “pengalihan paksa” anggaran kesehatan demi tujuan perang oleh sebuah kebijakan politik harus dianggap sebagai langkah keliru yang bisa membahayakan peradaban manusia, mengingat dalam beberapa dekade terakhir ini telah terjadi peningkatan tajam prevalensi berbagai jenis penyakit yang membutuhkan sokongan dana yang sangat besar. Problem yang ada mesti mendapat perhatian serius di tataran akademik dan pembelajaran politik maupun kesehatan guna mengadvokasi dampak dari perang terhadap kesehatan. Kata Kunci: Era ketidakpastian, kebijakan anggaran kesehatan, politik perang
KEGAGALAN PARTAI POLITIK MENARIK SIMPATI RAKYAT: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik Firman Noor
Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v4i1.447

Abstract

This paper encourages political parry to take into account a new paradigm in conducting their activities in Indonesia today. By emphasizing the importance ofcareness and the commitment ofserving people, as the essence ofthe new paradigm for political parties, this paper believe that this paradigm is actually in line with the spirit of the national political history and a contemporary understanding of politics. This paper considers that this paradigm is important to enhance the relation between people and the political party also, to regain the trust of the people, which in the end will preserve the existence ofdemocracy in Indonesia.
Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar tahun 2014-2016 Meutya Viada Hafid
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.739

Abstract

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar)  pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menujukkan bahwa  konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya,  keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan yang bertindak sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI. Tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik di Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan masyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan bagi pihak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Kata Kunci : Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.
Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat, 1949-1950: Sebuah Kajian Historis Siswanto Ahmed
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.402

Abstract

This article would like to understand the history of diplomacy ofDutch and Indonesia in West Papua dispute in 1949 to 1950. According to historical documents, West Papua dispute has begun since Round Table Conference in 1949. In that Conference, the delegation of Dutch and Indonesian agreed to renegotiate West Papua problem one year after the Conference. In April 1950, Dutch and Indonesia negotiated the problem in Jakarta, but both countries could not produce a significant commitment. In December 1950 Dutch and Indonesia held a Special Conference in Hague in order to solve the problem, but once again they are failed. The peace proposal which is introduced by both countries is so contradicted one another. At last, West Papua dispute could not be negotiated successfully because Dutch did not have serious intention to transfer West Papua to Indonesia.
Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah Kurniawati Hastuti Dewi; Ahmad Helmy Fuady
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.549

Abstract

AbstrakTulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: pertama, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; kedua, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah. Kata Kunci:  sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.
ELEKTABILITAS DAN MITOS PEMILIH RASIONAL: DEBAT HASIL-HASIL RISET OPINI MENJELANG PEMILU 2014 Wawan Sobari
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.218

Abstract

Menjelang Pemilu 2014, lembaga-lembaga riset opini (pollsters) di Indonesia antusias mempublikasikan hasilhasil jajak pendapat {poli) mereka. Para pollsters mempresentasikan tren nilai elektabilitas yang serupa untuk tigapartai besar. Mayoritas lembaga riset opini mengunggulkan Partai Golkar sebagai parpol yang memiliki kesempatanuntuk unggul dalam pemilu mendatang. Meski demikian, hasil-hasil jajak pendapat menyisakan pertanyaan seriusterkait besarnya disparitas nilai-nilai elektabilitas, padahal jajak pendapat dilakukan dalam waktu yang relatifbersamaan. Makalah ini menelaah secara kritis logika fundamental riset-riset jajak pendapat melalui klarifikasimetodologi, profil lembaga, data swing voters, politik konsultansi, dan rasionalitas pemilih. Hasil-hasil pokokterhadap kajian ini di antaranya, pertama, telaah atas metodologi yang digunakan dan profil lembaga riset opinitidak cukup kuat memberikan jawaban yang meyakinkan terhadap perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol yangdipublikasikanpollsters. Berikutnya, kajian terhadap angka swing voters menyisakan pertanyaan karena disparitas ngka swing voters yang besar tidak menjawab fakta-fakta utama penyelenggaraan jajak pendapat yang dilakukanhampir bersamaan. Kemudian, pendekatan kritis dalam melihat praktik jajak pendapat memberikan arahan untuksampai pada argumen tentang jajak pendapat partisan sebagai inti disparitas nilai-nilai elektabilitas parpol. Selainitu, kategorisasi kubu-kubu (camps) di antara lembaga-lembaga riset opini berguna dalam menjelaskan perbedaankepentingan di balik perbedaan hasil-hasil jajak pendapat. Analisis rasionalitas pemilih yang terlalu sederhana jugatelah menghasilkan pemahaman yang kurang tepat terhadap karakter unik pemilih Indonesia. Terakhir, penggunaansecara dominan pendekatan sains (episteme dan techne) dalam pelaksanaan jajak pendapat telah mengabaikankonteks, nilai, realitas praksis pemilih, dan isu kontestasi di antara lembaga-lembaga riset opini.Kata kunci: jajak pendapat, elektabilitas, perilaku memilih, rasionalitas, Pemilu 2014
ALTERNATIF MODEL PENGELOLAAN KEAMANAN DI DAERAH KONFLIK Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.515

Abstract

In Post New Order era the security regulation has been rearranged and has caused a conceptual change ofsecurity and defense in Indonesia This can be seen through the regulation ofseparation ofPolri and ABRI andaccompanied by TAP APR No VI on seperation ofTNI and Polri and TAP MPR VII in 2000 on the role of TNI andPolri These regulations have created a model ofsecurity management which arranged authority between TNI andPolri in conducting security management in conflict areaparticularly in Ambon Poso Aceh and Papua Howeverthese regulations have created new problems in the field especially related to regulation of duty and authoritybetween Polri and TNI in handling security problems in conflict area Based on this illustration this study tries toanalyse the implementation ofstate security managementpolicy in conflict area and to recommend an alternativeofsecurity management model in conflict area along with other operational regulations in order to regulate strictlyand clearly betweenfunction and authority ofTNI and Polri in conducting security management in conflict area

Page 35 of 56 | Total Record : 560

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue