cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 35   36   37   38   39 
EKSISTENSI KEBANGSAAN DAN PERWUJUDAN KEINDONESIAAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA: KASUS KALIMANTAN BARAT Nina Andriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.530

Abstract

Kondisi wilayah perbatasan yang penuh dengan “keterbatasan” menunjukkan indikasi mudahnya masyarakatdi wilayah tersebut untuk lebih berorientasi kepada negara tetangga, karena negara tetangga relatif lebih mampumengatasi keterbatasan yang mereka alami. Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuhtidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalismemasyarakat perbatasan menjadi kuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkandan memelihara rasa kebangsaan masyarakat diseluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan inimenyajikan potret rasa kebangsaan dalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya,tulisan ini ingin memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwapendekatan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatifdan humanis serta beradab.Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, Nasionalisme, Peran Pemerintah.
MASALAH KRUSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN TERLUAR ROTE NDAO Poltak Partogi Nainggolan
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.191

Abstract

Pulau-pulau terluar adalah beranda Indonesia yang penting, yang belum banyak diperhatikan kondisinya.Kabupaten Kepulauan Rote Ndao, bagian paling selatan Indonesia yang berbatasan dengan perairan Australia,adalah pulau terluar yang seharusnya penting secara geopolitik dan geostrategis, tetapi posisinya rawan darigangguan asing. Untuk melindungi eksistensinya, beberapa permasalahan krusial yang dihadapi di Rote Ndaoharus dapat dipetakan secara komprehensif dan segera dicarikan solusinya. Kajian ini mendiskusikan Rote Ndaodari kondisi infrastruktur, kelangkaan penduduk, pengelolaan ilegal, dan keamanan, baik tradisional maupun nontradisional, dan kaitannya dengan transmigrasi sebagai solusi untuk melindungi wilayah itu. Pengumpulan datadilakukan dengan kunjungan lapangan dan wawancara dengan para pejabat dinas terkait dan aparat keamanan,pada tahun 2012, selain penggunaan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis dilakukandengan pendekatan kualitatif, yang temuan pentingnya antara lain mengungkap pelanggaran wilayah perairanyang dilakukan oleh Angkatan Laut Australia belakangan ini dan munculnya ancaman pengelolaan secara ilegaloleh orang asing, serta para pelaku non-negara lainnya.Kata Kunci: pulau terluar, kabupaten kepulauan terluar, Rote Ndao, Provinsi NTT, ancaman keamanan, migranilegal, perdagangan manusia.
Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu R. Siti Zuhro
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.497

Abstract

During the transition period, societal forces participated much more in the formation of policy. This suggests that the real and significant role ofsocietal forces and the strengthening of the political participation of the people has become crucial in contemporary Indonesia. Decentralization and regional autonomy would be hard to realize without the local buraeucracy being reformed. Thus, the establishment of best practices in some regions in Indonesia shows clearly that as a mater of fact, although the benefit of decentralization has not been substantively felt by most regions, some regions have been capable of making positive breakthroughs in the form of improvement of their public services either in the education sector or in healthcare like what has happened in Jembrana Regency (Bali) or services to attract investment like what the Sidoarjo Regency (East Java), Gianyar (Bali), and Tarakan (East Kalimantan) have shown.
KEPEMIMPINAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19: RESPONS, KEBIJAKAN, DAN PANGGUNG ELEKTORAL Ridho Imawan Hanafi; Imam Syafii; Mario Surya Ramadhan; Pandu Prayoga
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.899

Abstract

Artikel ini membahas tentang respons dan kebijakan kepala daerah di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan menelusuri sejumlah studi literatur dan analisis deskriptif, kajian ini menunjukkan bahwa para pemimpin lokal di empat provinsi ini tidak hanya memiliki peran dalam pengendalian penyebaran virus namun juga memiliki peran menjaga banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk menghadapi pandemi, para pemimpin lokal melakukan koordinasi dengan pemimpin pusat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik di daerah, dan mendorong partisipasi aktif warga. Di sisi lain, kinerja para pemimpin daerah terkait pengendalian penyebaran virus di level subnasional juga memunculkan penilaian publik. Penilaian publik ini bisa mendorong prospek kepemimpinan politik para pemimpin lokal ke panggung politik nasional.
MENELAAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYIKAPI ISU PERDAGANGAN MANUSIA Ganewati Wuryandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.462

Abstract

Human trafficking remains one of the serious problemsfor Indonesia It reflects the problem oftrafficking asit is a source transit and destination state This demands stronger and more active measuresfrom the governmentto prevent and eliminate this problem How the Indonesian foreign policy to tackle the issue is the main focuss of this paper Indeed Indonesia has carried out multiple efforts to prevent and eradicate trafficking through itspolicydiplomacy and international cooperations However the problem oftrafficking continues to grow Its efforts there fore did notfully success This paper argues that human trafficking is not only a matter offoreign policy Addressing the root causes oftrafficking is also important to prevent and eradicate trafficking especially considering thedomestic and global natures of the problem
Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018 Fajar Shodiq Ramadlan; Romel Masykuri
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.753

Abstract

Abstrak Isu agama menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018. Dalam strategi marketing politik, terdapat dua jenis konten, yakni ajakan untuk memilih pemimpin seagama, atau larangan untuk memilih pemimpin yang berbeda agama; dan black campaign. Produksi isu agama (konten) tidak lepas dari dua konteks: sosial-politik di level lokal/daerah dan konteks kompetitor dalam pilkada. Konteks sosial-politik lokal, berkaitan dengan konteks historis, seperti sentimen dan pengalaman konflik agama di masa lalu. Konteks ini dihubungkan dengan isu-isu (konten) untuk mendiskreditkan lawan politik dan digunakan melalui black campaign. Sedangkan dalam konteks kompetitor, isu agama muncul jika terdapat salah satu kandidat berlatarbelakang minoritas. Identitas minoritas kandidat menjadi sumber untuk memproduksi isu agama. Isu agama digunakan melalui larangan memilih pemimpin dari latar belakang agama berbeda (konten). Isu agama yang muncul di sepanjang penyelenggaraan pilkada 2015-2018 memiliki cara, bentuk dan pola dimana konten dan konteks saling berkaitan. Kata Kunci: isu agama, marketing politik, pemilihan kepala daerah
KESEPAKATAN BATAS DARAT RI-TIMOR LESTE: SEBUAH KAJIAN DIPLOMASI PERBATASAN RI Mutti Anggitta
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.429

Abstract

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan diplomasi perbatasan oleh Republik Indonesia (RI)dalam mencapai Provisional Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Governmentof Republic Democratic Timor Leste on the Land Boundary pada tahun 2002-2005. Dalam mencapai kesepakatantersebut, diplomasi perbatasan dilaksanakan oleh berbagai aktor (kementerian, institusi pemerintah nonkementerian,dan akademisi) pada tiga level, yaitu level Joint Ministerial Commission (JMC) yang fokus pada penyelesaianmasalah-masalah residual antara RI dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Joint Border Committee (JBC)yang fokus pada pengelolaan perbatasan RI-RDTL, dan Technical Sub-Committee on Border Demarcation andRegulation (TSC-BDR) yang fokus pada hal-hal teknis delimitasi batas darat RI-RDTL.Kata Kunci : diplomasi perbatasan, kesepakatan batas darat, RI, RDTL.
Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan Siswanto Siswanto; Ganewati Wuryandari; Nanto Sriyanto; Mario Surya Ramadhan; Rizka Fiani Prabaningtyas
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.693

Abstract

ABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an  mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa  kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangankan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi insturmen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan  sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan.  Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.Kata kunci: Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional
REALITAS DAN PROSPEK HUBUNGAN ASEAN-CINA Lidya Christin Sinaga
Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v4i1.487

Abstract

ASEAN-China Relations Realities and Prospects,Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (Ed.)(Singapore Institute of Southeast Asian Studies ,2005) XIX, 366+index
INOVASI DAN KETIDAKPASTIAN: MENUJU PERSPEKTIF BARU KEKUASAAN DALAM POLITIK GLOBAL Defbry Margiansyah
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.863

Abstract

Kompleksitas dan kecepatan perubahan yang ditandai dengan kondisi ketidakpastian dan ketidakterdugaan merupakan bagian inheren dalam dinamika politik internasional masa kini. Studi hubungan internasional cenderung melihat kondisi tersebut sebagai komponen difusi kekuasaan yang dapat mengontrol peristiwa dan aktor, dalam perspektif kekuasaan dimensi “control.” Pandangan konvensional ini menganggap dunia sepenuhnya dapat dikelola dan dikendalikan melalui kapabilitas dan kalkulasi risiko, dan menghiraukan situasi ketidakpastian yang tidak dapat dikontrol. Menanggapi keterbatasan ini, Peter Katzenstein dan Lucia Seybert mengajukan konsep “protean power” dalam buku terbarunya, untuk melengkapi perspektif kekuasaan dalam menjelaskan dinamika politik global kontemporer dengan penekanan khusus pada inovasi dan improvisasi sebagai respon cerdas dan kreatif terhadap ketidakpastian dan ketidakterdugaan. Konseptualisasi inovatif ini diperkuat oleh kajian empiris atas isu-isu lintas periode dalam menyingkap kelemahan konsep kekuasaan yang dipahami secara unidimensional. Artikel ini bertujuan menelaah dan meninjau substansi konsep dan studi empiris dari karya kolaboratif ini, serta mengkritisi analisis konseptualnya dengan merekonstruksi deskripsi konsep yang lebih operatif dalam menjelaskan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam arena politik global yang kompetitif.Kata Kunci: Teori Hubungan Internasional, Inovasi, Kuasa, Kekuasaan Protean, Ketidakpastian

Page 37 of 56 | Total Record : 560

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue