Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
560 Documents
<![CDATA[POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Ganewati Wuryandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v8i1.482
<![CDATA[Environmental issue has become an important topic in today s internationalpolitical dynamics Environmentaldegradation cause byphenomenon ofglobal warming and climate change has become a serious globalproblem Inthe future the continuing of the problems may befar reaching impact on sustainability of the lives and survivalofall people in the world Therefore the environment issues is supposed to be reflected in state policy which noexception in Indonesia sforeign policy International cooperation is a rational solutionforfinding the way out oftheexisting environmentalproblems In the terms of cooperation states which represented by government is not only thedriving actors in the stage but there are other actors such as NGOs international organizations and multinationalcompanies MNCs that take part in managing the environmental crisis This study examines Indonesian foreignpolicy in addressing environmental issues especially global warming and climate change This studyfocuses itstime limitfrom 1972 until 2009 This study is qualitative research with its data is obtained through literature andfield research The result ofthis study shows that although Indonesian government shows its commitment to environmental issues in theforeignpolicy this study underlines the contradiction between rhetoric and implementationThis contradiction reflects dilemma ofrealism and idealism in Indonesiaforeign policy]]>
<![CDATA[HUBUNGAN PERBATASAN ANTARA THAILAND DAN MALAYSIA: KERJASAMA PERBATASAN DAN LINTAS BATAS ILEGAL1 ]]>
<![CDATA[Agus Rubianto Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v10i2.438
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Kerjasama Perbatasan Thailand-Malaysia dalam Mengatasi Ilegal BorderCrossing,” mencoba untuk menganalisis upaya-upaya kedua negara yang berbatasan ini untuk menegakkan fungsiperbatasannya dalam mengatasi aktivitas lalu lintas perbatasan yang ilegal. Fungsi perbatasan antara Thailanddan Malaysia bersifat distintegratif yang diwarnai oleh pada satu sisi konflik internal antara pemerintah Thailanddengan empat provinsi Muslim di Thailand Selatan, dan pada sisi yang lain, kedekatan masyarakat Muslim disepanjang perbatasan Thailand-Malaysia. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kerjasama perbatasan keduanegara dilakukan baik secara bilateral dan multilateral dalam konteks ASEAN. Kerjasama bilateral tampaknyabelum maksimal untuk mengatasi aktivitas lintas batas yang ilegal, sedangkan kedua negara mendukung kerjasamamultilateral dalam konteks ASEAN dalam hal masalah kejahatan transnasional. Baik Thailand maupun Malaysiatidak bermaksud untuk membawa masalah-masalah perbatasan yang lain di luar konteks bilateral kedua negara.Kata kunci: Hubungan Perbatasan, Kerjasama Perbatasan, Lintas Perbatasan Ilegal]]>
<![CDATA[Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal ]]>
<![CDATA[Atika Nur Kusumaningtyas]]>;
<![CDATA[Kurniawati Hastuti Dewi]]>;
<![CDATA[Esty Ekawati]]>;
<![CDATA[Fathimah Fildzah Izzati]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v14i2.721
<![CDATA[Abstrak “Kerabatan†adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan keduanya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang mengakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.Kata Kunci: perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.]]>
<![CDATA[Pemilih ”Hijau” di Kota Santri: Kasus Pemilu 2004 di Pekalongan ]]>
<![CDATA[M. Hamdan Basyar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v1i1.373
<![CDATA[The victory ofthe political party that carries the Islamic symbol or well known as the "green" (this is not to be confused with the green politics in ecological term) in the 2004 election in Pekalongan Regency, can not directly be implied that they will propose the "green" symbol (it is just like Islamic sharia, etc). The Pekalongan people and their influential leaders are more pragmatic to their interests than imposing the "green" politics. Furthermore, the Green didn't absolutely win in the local parliament. It has only a few more number than the "red" and "yellow" symbols. This means that the Green solidity is still questioned. A similar event of200I -when the election ofthe Mayor and the Deputy of Mayor was taken place- could happen again. In that time the Green was fragmented, fighting with their own individual or party interests. Therefore, the Pekalongan people needs to prove that their city deserve a called "the Santri City" -a city o f Islamic scholar-. The victory of the political party with the Green symbol doesn't have any effect yet, without real implementation in their daily life.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI SISTEM PEMILIHAN GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI/ WALIKOTA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eko Noer Kristiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v12i2.539
<![CDATA[ Local elections are meant to elect the provincial governors and regents/mayors in the district/city. Filling the post of the head of the region at the provincial level is the same as charging regional head office in the city district, which is elected directly by the people. In Indonesia, the enforcement of government embraces the principles of decentralization, deconcentration, and assistance mandate. Deconcentration and assistance mandate are conducted since not all authorities and administration tasks can be performed by using the principle of decentralization. Decentralization is simply defined as delegation of authority. While deconcentration is the delegation of authority from central government to governor as government’s representative in the province. Given the differences in the position of the provincial and district/city as well as the difference between the role of governors and regents/mayors, must the implementatiom of local elections be the same among regions?. This paper explains that the elections in the province should be indirect, on the other hand, direct elections must be maintained at the district/city level. There will be many positive things if these two mechanisms are implemented. These mechanisms also do not contradict to the constitution.Keywords: local government, district head, deconcentration, decentralization. ]]>
<![CDATA[MPIAN TIONGKOK: NASIONALISME TIONGKOK MELINTAS BATAS DALAM PEMBANGUNAN TIONGKOK ]]>
<![CDATA[Hayati Nufus]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset Politik BRIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v11i2.200
<![CDATA[Impian Tiongkok dengan kata kunci kebangkitan nasional bangsa Tionghoa merupakan slogan Presiden XiJinping dalam memerintah saat ini. Tulisan ini menganalisis upaya kebangkitan Tiongkok melalui slogan tersebut.Tujuan digunakannya slogan tersebut adalah untuk membangkitkan kembali kejayaan masa lalu yang pernahdimiliki Tiongkok dan membangkitkan rasa nasionalisme rakyat. Selain itu, gagasan ini juga memiliki tujuanuntuk memperkuat legitimasi Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok di dalam politik dalam negerinya. Salahsatu program yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mewujudkan cita-citanya adalah dengan membangun kembaliJalur Sutra melalui gagasan Satu Sabuk, Satu Jalur. Bila dikaitkan dengan pembangunan Satu Sabuk, Satu Jalur,kebangkitan Tiongkok juga merupakan upaya untuk melegitimasi posisi Tiongkok sebagai negara besar di kancahpolitik internasional.Kata Kunci: Impian Tiongkok, Kebangkitan Tiongkok, Jalur Sutra, Diplomasi Tiongkok.]]>
<![CDATA[Peran Elit Lokal dalarn Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki ]]>
<![CDATA[M. Hamdan Basyar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v5i1.506
<![CDATA[Reintegration is not an easy task There are economics politics social and psychological problems from ex combatants when they have to reintegrate with its societies Due to the complexities of reintegration problems it needs comprehensive continued and synergy cooperation among them From field research there are some conditions that need to be addressed in order to create a good reintegration program Firsth it needs to create conditions that could build integrative behaviour from some groups towards implementation of Helsinki MoU Secondly it needs to build democracy infrastructure at local level as instrument of transfunction conflict Thirdly it needs central government consistency towards integration implementation with economic basis through some programs that could transform conflict from armed conflict into political struggle Fourthly it needs to strengthen the infrastructure ofreintegration implementer institution and also to prepare transfer ofresponsibilities from central to local government Fifthly all of stakeholders in Aceh need to be endorsed to actively participate in the reintegration program in order to create a permanent conflict resolution Sixthly the reintegration program need to be built continously not only limited to compensation find In this sense the program do not act as charity but as for strengthening the economic of ex combatants and other conflict vitims The program was hoped to overcome poverty and can be implemented continously Therefore it would need an independent controller institution in order to have an appropriate reintegration program.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PERBATASAN WILAYAH LAUT DI SELAT MALAKA SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Awani Irewati]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v8i2.472
<![CDATA[Strait ofMalacca Singapore is still taken into account in international trade and shipping lane Externally three littoral states Malaysia Indonesia and Singapore are parties that govern security and safety ofshipping lane in Strait ofMalacca Singapore according to traffic separation scheme TSS and the Mandatory Ship Reporting System in the Straits ofMalacca and Singapore Straitrep Strait ofMalacca Singapore has different meaningforthe three littoral states especially between Singapore on one side and Malaysia plus Indonesia on the other sideSignificance ofStrait ofMalacca Singaporefor Singapore is caught throughfree transit approach while Malaysiaand Indonesia get its significance through innocent passage approach But there is still another transit passageapproach that can become middle way in solving the differences Even so internally the three littoral states havenot yet solve their maritime boundary problems thoroughly Settlement ofmaritime boundary issues and agreementamong the three countries are very important because the boundary is located in international trade andshipping lane In the future the meaning ofStrait ofMalacca Singapore for the three countries is still very important fortheir national interest and the problem that exist among them is part ofdynamics ofStrait ofMalacca Singaporeneighbourhood]]>
<![CDATA[Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Chastiti Mediafira Wulolo]]>;
<![CDATA[Edward Semuel Renmaur]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i2.801
<![CDATA[Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik.]]>
<![CDATA[POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN ISU KEAMANAN ENERGI ]]>
<![CDATA[Athiqah Nur Alami]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v9i2.234
<![CDATA[Keamanan energi dipandang sebagai bagian dari isu keamanan internasional kontemporer yang tidak hanyamemfokuskan pada keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia di dalam negara tersebut. Selain itu, persoalankeamanan energi tidak dapat dilepaskan dari konsepsi geopolitik yang melihat posisi geografis suatu negara sebagaibagian dari potensi yang dimiliki dalam konstelasi politik internasional. Sementara itu, mengkaji keamanan energidari perspektif ekonomi politik internasional didasarkan pada hubungan ketergantungan ekonomi antamegara. diantaranya dalam bentuk aktivitas perdagangan energi, baik berupa ekspor maupun impor dari negara produsen dankonsumen energi serta kiprah perusahaan energi nasional untuk mencari sumber energi dan mengamankan pasokanenergi di negara lain. Keamanan energi merupakan salah satu isu yang penting dan perlu menjadi perhatian kebijakanluar negeri Indonesia. Selama ini, perhatian pemerintah dalam sektor energi lebih fokus pada pengelolaan energidi tingkat domestik. Sektor energi Indonesia masih didorong oleh perspektif yang domestic-oriented atau inwardlooking. Akibatnya, pemerintah belum melihat energi sebagai komoditas strategis yang menjadi isu penting dalamkebijakan luar negeri yang dapat mendukung efektivitas dan optimalisasi diplomasi Indonesia di tingkat regionaldan internasional. Hal ini menunjukkan adanya missing link dalam kebijakan sektor energi Indonesia, di mana perspektif internasional yang outward-looking belum banyak terlihat, baik dalam kebijakan maupun realita politiknya.Kata kunci: Keamanan energi, politik luar negeri, Indonesia, diplomasi, keamanan non-tradisional]]>
