cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 42   43   44   45   46 
OPERASI-OPERASI MILITER DI PAPUA PAGAR MAKAN TANAMAN? Amiruddin al Rahab
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.420

Abstract

The aim of this paper is to describe military operations in Papua undertaken by Kodam Tjendrawasih. The operations conducted by the Kodam based on security approach have caused thousands of civilian victims. Therefore, Kodam that suppose to be the protector of the people and the State has triggered bigger problem for unity of the nations, separating movement in the region. The problem of Papua has to be solved by targeting the roots of the problem, which is the role of military as a tool for solving conflict in Papua. After all, the main problem in Papua has to be identified and solved by an approach that reaches the basic problem in that region: self esteem and the welfare of the people of Papua.
Otoda dalam UU Pemda Baru : Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah R. Siti Zuhro
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.566

Abstract

AbstrakDesentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengalami stagnasi dalam pembangunan daerahnya. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Kehadiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014, menggantikan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara signifikan menuntut kinerja pemerintah daerah. Meskipun masih dipertanyakan, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam melakukan sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.Kata kunci: Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial
DARI OTORITARIANISME KE DEMOKRASI: BAGAIMANA MENDORONG NEGARA MENUJU KESTABILAN DAN KETERBUKAAN? Mohamad Rosyidin
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.224

Abstract

Demokratisasi menjadi fenomena penting dalam politik dunia sejak berakhirnya Perang Dingin. Pendapatyang berkembang mengatakan bahwa demokratisasi tidak hanya menjamin hak-hak sipil, tetapi juga menunjangkeamanan dan perdamaian internasional. Masalahnya, banyak negara di dunia yang masih mengadopsi sistemotoritarianisme yang tidak menjamin hak-hak sipil meskipun politik di negara-negara tersebut relatif tidak adagejolak. Walaupun demikian, sistem politik yang ideal adalah sistem politik yang stabil sekaligus terbuka. Artikelini meyoroti teori ‘Kurva J’ yang menawarkan penjelasan tentang dinamika politik suatu negara dan menyediakanrekomendasi kebijakan kepada negara besar untuk mendorong demokratisasi di negara otoriter. Strategi mendorongperubahan politik menuju demokrasi adalah dengan memperkuat pelembagaan politik. Pelembagaan politik sangatpenting agar terhindar dari jebakan ketidakstabilan selama menempuh proses demokratisasi. Artikel ini berpendapatbahwa teori ‘Kurva J’ sangat mendukung agenda politik luar negeri Amerika. Teori ‘Kurva J’ menyarankan supaya Amerika lebih mengedepankan cara-cara pelembagaan politik ketimbang intervensi militer dalam mengakhiri otoritarianisme. Keterlibatan Amerika dalam proses demokratisasi di Indonesia mencerminkan penerapan teori ‘Kurva J’.Kata kunci; teori ‘Kurva J’, otoritarianisme, demokratisasi, pelembagaan politik
MENYIAPKAN TATA KELOLA PEMILU SERENTAK 2019 Sri Nuryanti
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.522

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengakibatkan perubahan polapenyelenggaraan pemilu menjadi Pemilu Serentak yang akan diselenggarakan mulai tahun 2019. Meskipundemikian, keputusan tersebut sebenarnya agak janggal karena hanya mengumumkan penyelenggaraan pemilusecara serentak, tetapi tidak mempertimbangkan penerapan coattail effect (efek ekor jas) untuk tujuan mendasaryaitu memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Tulisan ini akan mempelajari tata kelola Pemilu Serentak yangharus dipertimbangkan sebelum pelaksanaan keputusan khusus Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 tersebut.Kata Kunci: Pemilu Serentak, tata kelola kepemiluan.
Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019 : Antara Regulasi dan Implementasi Muhammad Nuh Ismanu
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.825

Abstract

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019. 
PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN PAPUA : PROBLEMATIKA POLITIK ATAU EKONOMI? Adriana Elisabeth
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.444

Abstract

Papua adalah tanah dengan banyak paradoks Papua memiliki kekayaan alam namun masyarakatnya masihmiskin Papua menderita oleh stigma gerakan separatis tetapi is tetap berkembang secara ekonomi Sejak tahun2001 Papua telah menerima status Otonomi Khusus Otsus Belum lama ini Pemerintah Indonesia menetapkanUnit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP413 dengan tujuan utama untuk mempercepat prosespembangunan di Papua Papua membutuhkan pendekatan komprehensi 1 pendekatan infrastruktur dan social ekonomi khususnya empat sektor yang tercantum dalam UU Otsus pendidikan kesehatan ekonomi dan infrastruktur2 politik keamanan dan budaya Perdamaian dan pembangunan adalah dua sisi yang berbeda dari sekeping uanglogam yang sangat cocok dengan kondisi Papua saat ini Untuk membangun dan mengamankan Papua strategi apapun harus dapat menciptakan kesetaraan ekonomi good governance dan penghormatan terhadap hak hak dasartermasuk di dalamnya kekerasan dari kekerasan Salah satu cara terbaik yang dapat menjembatani jurang komunikasi antara Papua dan Jakarta adalah melalui dialog damai untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yangmenciptakan ketegangan perselisihan dan konflik selama bertahun tahun di PapuaKata kunci Papua Otsus dialog perdamaian pembangunan pendekatan komprehensif
Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas Arif Novianto; Lukman Kurniawan; Samodra Wibawa
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.731

Abstract

AbstrakDalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut. Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tangga-tangga menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.Key word: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas
Comparison of The Political Perceptions Between Radical Islam and Moderate Islam in Indonesia in The Reform Era Firman Noor
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.389

Abstract

Era reformasi telah menjadi saksi bagi munculnya beragam bentuk pemikiran dan aksi politik yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Secara umum aksi dan pemikiran itu diwakili oleh dua model pandangan, yakni pandangan radikal dan moderat. Kalangan radikal, yang dalam tulisan ini diwakili oleh beberapa ormas Islam kontemporer berpandangan bahwa agama Islam memiliki sebuah alternatif yang kongkrit bagi bangsa Indonesia untuk menuju sebuah perubahan, sehingga sudah sepantasnya jika ajaran Islam diaplikasikan secara kaffah (menyeluruh). Sementara kalangan moderat, yang diwakili oleh partai politik Islam, meski secara umum menyetujui bahwa Islam memiliki konsep didalam kehidupan politik, berpandangan bahwa aplikasi yang hendaknya dilakukan harus bersifat kontekstual dengan melihat kenyataan sejarah dan keragaman sosial dan budaya bangsa. Tulisan ini berupaya untuk membedah pemikiran politik kedua kelompok ini dengan mengetengahkan persepsi keduanya seputar masalah peran Islam dalam politik, hubungan syari’ah dan negara, keberadaan Pancasila dan demokrasi.
PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI YAMAN, SURIAH, DAN ALJAZAIR Muhammad Fakhry Ghafur
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i2.545

Abstract

The wave of democratization in the Middle East today has changed the political map of the region with the emergence of the power of political Islam, in the mean of political activity based on the principles of Islam both from the point of departure, the program, agenda and objectives. Nevertheless, in some countries there is still an attitude phobia against Islam. This shows the regime’s efforts to return to authoritarianism or “backward bending prosses” as an example in Tunisia, Egypt, and Libya, where the military regime can return to political power. Similarly in Yemen, Ali Abdullah Saleh’s regime was replaced by his deputy military, Abd Rabbuh Mansur Hadi, who must be driven by the separatist movement Al-Houti. Whereas in Syria the Islamic political forces are always under attack from the regime of Bashar Al-Assad which is still in power. As for the Algerian Islamic movements like the Muslim Brotherhood and Salafiyyah, they form alliances and achieve a significant voice in the parliamentary elections in 2012 although the military regime may dominate the political life of the country. The phenomenon of the power of political Islam in Yemen, Syria, and Algeria will be the focus of this study.Keywords: Political Islam, Yemen, Syria, Algeria.
KEGAGALAN MODERNISASI PARTAI POLITIK DI ERA REFORMASI Moch Nurhasim
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.215

Abstract

Pertumbuhan partai-partai politik di era reformasi cenderung mengarah pada partai yang tidak memiliki basiskelas (class-based parties). Partai yang tumbuh lebih mirip sebagai catch all party. Partai politik juga dibayangbayangi oleh personalisasi yang dapat berasal dari orang yang berpengaruh atau orang kuat. Pengarah personalisasiyang kuat menyebabkan masuknya unsur-unsur tradisional dalam struktur partai yang menyebabkan kelembagaanpartai tidak berfungsi bahkan hampir tidak memiliki institusi kelembagaan. Walaupun pengarah tradisional tersebutdijadikan sebagai strategi dalam mendulang suara, dalam kenyataannya justru lebih banyak mudharatnya ketimbangmanfaatnya.Kata Kunci: partai tradisional, partai modem, personalisasi, faksionalisasi

Page 44 of 56 | Total Record : 560

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue