cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 44   45   46   47   48 
KOALISI MODEL PARLEMENTER DAN DAMPAKNYA PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Asrinaldi A
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.435

Abstract

Penerapan model koalisi sistem parlementer dalam pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia mendatangkanmasalah di lembaga legislatif. Artikel ini menjelaskan dampak yang muncul dari model koalisi sistem parlementeryang diterapkan dalam sistem presidensial. Akibatnya, perdebatan program pemerintah di lembaga legislatif tidaklagi dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat, akan tetapi sekedar menunjukan sikap berseberangandengan pemerintah. Menariknya, partai pemerintah berkuasa justru melibatkan partai oposisi untuk terlibat dalampenyelenggaraan pemerintahan untuk menghindari ketegangan yang terjadi di lembaga legislatif. Pembentukankoalisi pemerintahan seperti ini justru tidak mencerminkan konsistensi dalam melaksanakan undang-undang dasar.Bahkan koalisi yang terbentuk justru hanya mengutamakan kepentingan politik ketimbang memperkuat ideologidalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini menjelaskan lebih mendalam dampak praktik koalisi modelparlementer ini terhadap penguatan kelembagaan politik dalam sistem presidensial.Kata kunci: Sistem Presidensial dan Penguatan Kelembagaan
THE DYNAMIC OF INDONESIAN POLITICAL TRUST IN THE BEGINNING OF REFORM ERA Andi Ahmad Yani
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.527

Abstract

Kepercayaan merupakan pondasi utama untuk membangun legitimasi politik dan keberlanjutan sistemdemokrasi. Sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantanganuntuk membangun kepercayaan politik pada masa transisi, khususnya pada dekade awal Orde Reformasi. Untukmengidentifikasi bangunan kepercayaan politik masyarakat Indonesia pada periode tersebut, artikel ini menganalisiskepercayaan politik pada lembaga-lembaga yang mendukung proses demokratisasi pada masa-masa kritis ini. Artikelini menawarkan dua argumen utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan tren kepercayaan masyarakat Indonesiayang cukup tinggi pada lembaga-lembaga demokrasi. Meskipun demikian, sebagian besar responden justru tidakmempercayai partai politik. Kedua, studi ini menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia denganmengacu pada teori kepercayaan politik. Teori ini menyatakan bahwa tingkat kepercayaan politik dipengaruhi olehdua faktor utama. Pertama, adalah faktor dan budaya dan kedua adalah faktor rasionalitas dengan mengacu padakinerja kelembagaan. Hasilnya, studi ini mendukung asumsi bahwa tingkat kepercayaan politik Indonesia lebihditentukan oleh prestasi kelembagaan, khususnya demokrasi dan kinerja pembangunan ekonomi.Kata Kunci: kepercayaan politik, lembaga demokrasi, modal sosial, sistem politik Indonesia.
Masalah Kelen bagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru Lili Romli
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.494

Abstract

In contemporary reform era political parties in Indonesia facing many problems. The public image of political party was not good due to their lack of capabilities to function well. This functional problem derived from the institutional problem of political parties. In this paper, there are three crucial institutional problems that have to be solved by political party: 1) ideology and platform; 2) cohesivity and conflict management; and 3) political recruitment and forming of cadres.
KONSTELASI POLITIK DI TENGAH PANDEMI: POTENSI BERTAMBAHNYA DUKUNGAN PARTAI POLITIK BAGI PEMERINTAH M. Prakoso Aji
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.885

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat konstelasi politik di Indonesia berubah. Perubahan konstelasi ini membuat pola hubungan antarpartai, baik di ranah eksekutif maupun legislatif, menjadi lebih cair. Nuansa kedaruratan membuat konsensus politik untuk kepentingan penangangan Covid-19 lebih mudah. Hal ini karena dalam situasi pandemi, peran pemerintah dapat diperkuat serta munculnya rasa krisis yang dirasakan pemerintah maupun oposisi. Krisis yang dialami bangsa ini membuat semua elemen bangsa mau tidak mau harus bersatu mengatasi pandemi yang belum juga berakhir. Kondisi demikian membuat partai-partai yang belum masuk ke dalam pemerintah mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Hal ini tentunya berpotensi menambah dukungan politik bagi pemerintahan Joko Widodo, khususnya untuk menangani pandemi Covid-19. Dari tiga partai yang belum bergabung, PAN dan Partai Demokrat menjadi dua kandidat serius untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana konstelasi politik Indonesia di masa pandemi ini sekaligus melihat potensi dari bertambahnya dukungan politik bagi pemerintah dengan kemungkinan bergabungnya PAN dan Partai Demokrat. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Temuan penelitian adalah bahwa konstelasi politik di tengah pandemi akan membuat partai-partai yang belum bergabung dengan koalisi pemerintah, kecuali PKS, memiliki potensi tinggi untuk bergabung karena ingin membantu mengatasi pandemi secara bersama-sama.
ASEAN 2015 : MENCAPAI AMBISI REGIONALISME ASIA TENGGARA Khanisa Krisman
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.458

Abstract

Ulasan buku ini mencakup pandangan perkembangan ASEAN terkait dengan tiga pilar komunitas ASEAN danpermasalahan yang melatarbelakanginya politik dan keamanan ekonomi dan social budaya Untuk menyambutKomunitas ASEAN 2015 ulasan buku ini berupaya memahami prediksi pengarang buku ini tentang tujuan besarpendirian ASEAN sebagai pusat kawasan dan untuk memberikan pengamatan yang menyeluruh atas dinamika danperkembangan terkini ASEANKata kunch ASEAN regionalisme Asia Tenggara
Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018 Firman Noor
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.759

Abstract

AbstrakPartai politik telah menemukan kembali momentum untuk dapat lebih berperan dalam proses politik termasuk dalam kontestasi pengisian jabatan publik. Tulisan ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarakan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari. Kata Kunci: partai politik, pilkada, pragmatisme
KEBIJAKAN PERTAHANAN AUSTRALIA DAN RESPONS NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR DAN SELANDIA BARU Athiqah Nur Alami
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.426

Abstract

Australia’s position in Asia Pacific has a significant consideration on their policy making, primarily defense policy. Their close relationship with The United States of America and the United Kingdom sometimes becomes impediment in building relations with neighbor countries in Asia. The Australia 's defense policy more or less reflects the big countries 'interest in Asia Pacific, including Proliferation Security Initiatives, SM-3 andAMIZ policies. Those policies bring about various reactions from the East Asian Countries and New Zealand. The different reactions are related strongly with their interest and cooperation with Australia.
Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru Aisah Putri Budiatri
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.712

Abstract

AbstrakNarasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.       Kata kunci: identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru
THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach Chairul Fahmi
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.231

Abstract

Sejak Common Foreign and Security Policy (CSFP) dikeluarkan pada 1993, bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastrich, CFSP telah menjadi bagian penting bagi hubungan eksternal dan skema tatanandunia yang diacu oleh Uni Eropa (UE). Namun, CFSP juga mendapatkan tantangan dari model tradisional sepertikonsep keamanan dari NATO yang juga menjadi acuan dalam kebijakan keamanan negara-negara UE. Kajian inibermaksud mendalami penerapan hubungan luar negeri UE melalui skema CFSP yang merupakan bagian pentingbagi integrasi UE dalam peranannya sebagai aktor global dan kawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis mengenailatar belakang dan bagaimana pengembangan CFSP serta peranan UE di dunia, khususnya dalam perdamaian diAceh. Untuk itu, ulasan dalam artikel ini akan mengupas sejarah perkembangan CFSP, latar belakang konflik Aceh,dan instrumen yang digunakan CFSP dalam misi UE di Aceh. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumberdari dokumen dan pernyataan yang diungkapkan oleh pejabat UE. Kesimpulan yang dapat diambil ialah, perananUE dalam perdamaian di Aceh dapat menjadi model pendekatan sipil dalam menangani proses perdamaian padakonflik sub-nasional di kawasan.Kata kunci: Uni Eropa, peace building, Aceh
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Muhamad fFakhry Ghafur
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.484

Abstract

The History ofIslamic Political Thought can be divided into three periods The Classical period tookplacefrom Muhammad era until 1250 M characterized by the rule ofKhalifah as public servant The Middle periodexisted until 1800 where Khilafah was camouflage for the real kingdom and descendants of Quraisy Last TheModern Period let the western values to including modern political theory The article is to review the topic in thebook especially the issue ofperiodization

Page 46 of 56 | Total Record : 560

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue