cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
KORUPSI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH Kisno Hadi
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.512

Abstract

Todays big problem in Indonesian state enforcement and governmental system is corruption in both nationaland local level Corruption in public service bureaucracy can only be minimised ifthere is a hollistic and comprehensive understanding within dimension network and background of corruption and some areas in public servicebureaucracy that are highly touched by corruption Without this understanding efforts ofcorruption elimination inpublic service bureaucracy would be hard to achieve In order to support the process ofcorruption elimination inpublic service sector the role ofpublic institutions that is built to control the execution ofpublic service institutionmust be maximised therefore
DPR DAN REFORMASI POLRI Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.478

Abstract

The implementation ofPolri Reform and its accountabilityprincipal is determined by manyfactors One ofthefactors is the parliament roles andfunctions It is showed us thatparliament has an important role in guarding theimplementation ofPolri Reform through the parliamentfunctions which are legislation function budgetfunctionand supervisionfunction This article is to analyze the implementation ofparliamentfunction which related to PolriReformation Are parliamentfunctions be effective as a key tools for Polri Reformation or precisely has not beeneffective And how does the impact ofparliamentfunction to the implementation ofPolri Reform
Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya Firman Noor
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.724

Abstract

AbstrakDi era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter post-democracy itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai post-democracy. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkanbahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai post democracy. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.
Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum Arbi Sanit
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v1i1.366

Abstract

Social contract is a conception about new p ow e r relationship between elite and people which is formulated in order to fulfill a d em an d fo r p o litica l renewal which is need a continuity, not stagnation nor deterioration. We need to reconstruct any aspect o f social contract theory in order to understand about social contract relevance with general election. The general election as a contract social guaranteed rights and obligation ofthe voters and the leaders. The contract mechanism between voters and political candidate is related by trust. The object o f trust itse lf in general election is morality. The political contract consistency based on trust is afoundation fo r building a State as a moral entity, which is made by morally human being.
Indonesia Memilih Presidensial Luky Sandra Amalia
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.536

Abstract

Based on the Indonesian constitution (Undang-Undang Dasar 1945), Indonesia decided to undertake presidential system since this system gives large proportion for president to create prosperities for its citizens. The preamble of UUD 1945 also consist ofcriteriafor being a good Indonesian president such as the president must be able to create public prosperities, to improve Indonesian people's intelligence, to make social justice for all citizens, to protect all citizens, and to make the world order. However, before the candidates are elected as president and vice president, they have to conduct political campaign in order to make Indonesian people aware of their programs and track records. The political campaign includes mass media campaign and interpersonal campaign. In this regards, the presidential election is a political education for all people indeed.
PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KRITIS UNTUK PARTAI POLITIK Ridho Imawan Hanafi
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.197

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai beberapa persoalan terkait dengan peran partai politik di pemilihan langsungkepala daerah dalam upaya menghadirkan calon-calon pemimpin daerah. Sebagai salah satu institusi yang menjadipintu masuk bagi calon pemimpin daerah diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik.Persoalannya, sejauh ini dalam praktiknya partai politik masih jauh dari harapan tersebut, seperti melakukan prosespengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, partai politik dinilai hanya sebatas sebagai kendaraanatau pemberi tiket, sampai abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkutpolitik kekerabatan dan korupsi di daerah.Kata Kunci: pilkada langsung, partai politik, rekrutmen politik, calon kepala daerah.
Politik Luar Negeri Indonesia: Refleksi dan Prediksi 10 Tahun Ganewati Wuryandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.503

Abstract

In the last ten years, Indonesia has seen some principal changes in international and domestic affairs. As a result, Indonesian foreign policy need to be harmonized with these changes for contemporary and fixture interests. Ideally, this harmonization need to be addressed in conceptual fr ainework and foreign policy strategy which refers to national interests projection based on priority scale and national capabilities' reality. In a reflective way, this paper was looking back to the way Indonesian foreign policy in the reform era (1998-2008) responded to some international and domestic changes and how Indonesian foreign policy direction in the nest ten years might be that is based on future issues, problems and global challenges which potentially influence Indonesian foreign policy.
POLA RELASI PUSAT DAN DAERAH ERA PANDEMI COVID-19 Nyimas Latifah Letty Aziz; R. Siti Zuhro; Yusuf Maulana; Dini Rahmiati
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.967

Abstract

Covid-19 atau corona virus disease 2019 yang disebabkan oleh coronavirus 2 (SARS-Cov-2) menyerang sistem pernapasan manusia dan telah menyebabkan korban jiwa. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat di Indonesia mendorong pemerintah segara mengambil kebijakan dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah karena masing-masing memiliki pandangan sendiri atas kewenangan dari kebijakan yang diambil. Kondisi ini mengakibatkan silang sengkarut kewenangan antara pusat dan daerah yang pada akhirnya membingungkan masyarakat. Tujuan dari artikel ini ialah untuk melihat bagaimana pola relasi yang terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19.                                          Kata kunci: Pandemi, Covid-19, Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Kebijakan pemerintah
PERTAHANAN ASIA PASIFIK DALAM PUSARAN GLOBALISASI Muhamad Haripin
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.469

Abstract

Globalization has dramatically changed state s threat perception and defence pas tune Furthermore newplayers and newforms of interconnectedness between state actors and non state actors shape the contemporarylandscape of international security Throughout Asia Pacific nation states have started to realize that it is lessrelevant to focus only on traditional military invasion Other challenges e g transnational crime and terrorismare awaitingfor government s swift yet effective response
Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 R Siti Zuhro
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.782

Abstract

   AbstrakTulisan ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat  dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.  Kata Kunci: Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan.

Filter by Year

2004 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue