cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 45   46   47   48   49 
TREN DAN PEMICU KEKERASAN TERORGANISASI DI ASIA TENGGARA 1989–2018 Putri Ariza Kristimanta
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.851

Abstract

Penelitian ini mengelaborasi tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara pada rentang waktu 1989–2018 menggunakan data primer Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Berbeda dengan tren global yang menunjukkan kenaikan signifikan pada konflik non-negara, konflik berbasis-negara sedikit meningkat,  sedangkan konflik non-negara dan kekerasan sepihak sedikit menurun. Dalam hal intensitas konflik, jumlah korban jiwa tercatat tetap tinggi akibat perang antara Islamic State dan Filipina di Marawi, Mindanao pada tahun 2017. Terdapat 186 konflik berbasis-negara/bersenjata, 23 konflik non-negara, dan 78 kekerasan sepihak di Asia Tenggara yang tercatat di dataset. Jumlah konflik antarnegara dan konflik internal yang mengalami intervensi negara lain tetap rendah, sedangkan 183 dari 186 adalah konflik bersenjata intranegara. Perebutan wilayah adalah ketidakcocokan utama dengan jumlah 135 konflik bersenjata intranegara. Penelitian ini juga mengelaborasi pemicu kekerasan terorganisasi dengan menggunakan Myanmar sebagai contoh. Sebagai negara dengan tujuh dekade pengalaman insurgensi etnis, Myanmar mendominasi statistik dengan 83 konflik, jumlah tertinggi dalam konflik bersenjata intranegara. Ketegangan dan persamaan kepentingan antara tentara Myanmar (Tatmadaw) dan kelompok etnis bersenjata adalah pemicu utama dari insurgensi. Kemudian, terdapat tiga pemicu di tingkat nasional sesuai dengan konteks dan kompleksitas Myanmar, yaitu (1) ketegangan sipil vs militer; (2) identitas; dan (3) terpusat vs federasi, dan tiga pemicu di tingkat lokal, yaitu (1) otoritas atas penduduk; (2) kontrol atas wilayah; dan (3) akses terhadap sumber daya. Kata Kunci: Asia Tenggara, kekerasan terorganisasi, konflik bersenjata, konflik bersenjata intranegara, Uppsala Conflict Data Program
UU OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA : MASALAH LEGITIMASI DAN KEMAUAN POLITIK Muridan Satrio Widjojo; Aisah Putri Budiatri
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.449

Abstract

UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebutgagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwahukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan danlegitimasi undang undang Lebih lanjut tulisan ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah sejak implementasi Undang Undang Otsus Papua tidak berhasil meredam konflik politikyang telah mengakar dan kompleks di Papua Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga gagal mengalihkanfokus dari isu politik menjadi isu kesejahteraan masyarakat Dalam kenyataannya UU Otsus tersebut bukan menjadipenengah dalam konflik Papua melainkan menjadi bagian dari konflikKata kunci Papua UU Otonomi Khusus konflik politik legitimasi politik kemauan politik
Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik Nyimas Latifah Letty Aziz; R. Siti Zuhro; Heru Cahyono; Dini Suryani; Dian Aulia; Yusuf Maulana
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.748

Abstract

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otsus dan istimewa dilihat dari perspektif politik.  Terdapat tiga daerah yang dikaji  yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.Kata kunci : pengawasan, dana otsus/ istimewa, perspektif politik
Sikap Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: Illegal Logging di Kalbar dan Kaltim Awani Irewati
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.404

Abstract

In Indonesia, illegal logging is a massive problem that never ending. It is the problem that has resulted in demoralizing the rule of law and substantial revenues to the state. It is the cause of forest crimes, and has serious economic and social implications to the poor societies in the border. Therefore, the activites of illegal logging and illegal border trade in the Indonesia-Malaysia border have to be eradicated as soon as possible. In responding the problem, the two actors (govemment and non govemment) have to build cooperation in coping with this problem. Beside that, the govemment has to be able to take personal approach to the Malaysian govemment in dealing with this problem. This paper presents the mapping of illegal logging in the Kalbar, Kaltim - Sarawak, Sabah border lines, and answer the question of what responses the govemment and non govemment take in that problem.
Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan La Husen Husen Zuada; Eka Suaib; Waode Syifatu
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.557

Abstract

AbstrakArtikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuhan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi. Kata Kunci: Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi
EVALUASI FORMAT PEMILUKADA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN EFEKTIF DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Sri Nuryanti
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.220

Abstract

emilukada langsung di tingkat Kabupaten/Kota tetap dipertahankan keberlangsungannya dengan beberapacatatan: adanya keperluan untuk mempertimbangkan keberagaman dinamika lokal, kebutuhan untuk melihat beberapaperbaikan dalam hal pengelolaan kepemiluan, penyelenggara pemilu, dan penerapan keputusan pengadilan. Meskipun belum ditemui adanya hubungan langsung antara pemilukada langsung dan kualitas kepemimpinan pemimpindaerah terpilih, pemilukada langsung diasumsikan memberikan bobot yang lebih baik atas pelaksanaan demokrasi.Kata kunci: format Pemilukada, pemerintahan efektif, kabupaten/kota
PEMILUKADA DAN PROBLEMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Yogi Setya Permana
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.517

Abstract

Pemilukada is an instrument to develop local good governance Local election creates a spacefor democraticdevelopment that includes strengthening ofcivil society economic and cultural The assumption here is that goodgovernance is able to transform deepening democracy into deepeningprosperity This review discusses evaluationofPemilukada process and its obstacles
EVALUASI SISTEM KEPARTAIAN DI ERA REFORMASI Luky Sandra Amalia
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.440

Abstract

Tulisan ini memfokuskan kajian pada evaluasi sistem kepartaian era reformasi, yaitu mengenai realitassistem kepartaian yang berkembang selama era reformasi; problematika sistem kepartaian yang ada; dan faktorfaktor yang melatarbelakangi realitas dan problematika tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitiankualitatif dengan tujuan deskriptif-eksplanatif, diperoleh dua cara untuk menyederhanakan sistem kepartaian,yakni mengubah sistem pemilu atau melalui rekayasa institusi. Pilihan pertama diharapkan bisa menghasilkansistem multipartai dengan dua parpol dominan di DPR, sedangkan pilihan kedua menghasilkan sistem multipartaisederhana dengan dua koalisi besar yang bersifat permanen di parlemen. Namun demikian, tak kalah pentingnyaadalah reformasi karakter parpol, dari parpol pragmatis dan berorientasi jangka pendek menjadi parpol yangmemiliki platform politik dan visi kebangsaan yang jelas.Kata kunci: sistem kepartaian
Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi Aisah Putri Budiatri; Syamsuddin Haris; Lili Romli; Sri Nuryanti; Moch Nurhasim; Devi Darmawan; Ridho Imawan Hanafi
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.726

Abstract

AbstrakKonflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.Kata Kunci : Faksi, Konflik, Partai Politik, Pelembagaan
Pemilu Parlemen ke-7 dan Prospek Gerakan Reformasi di Iran Indriana Kartini
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v1i1.379

Abstract

Reformism is the belief that gradual changes in a society can change its fundamental structures. This belief also has a great influence in the mind o f many Iranian people whose struggle for a change, including the mullahs and politicians that led them changed their face from radical to moderat e in a tremendous movement called “the reform movement”. This movement has crystallized since Mohammad Khatami has been elected as the President o fthe Islamic Republic o f Iran in 1997 and this event became the first victory o fth e reform movement. The second victory was obtained by the reformist or the leftist in the 6th parliamentary (Majlis) election in 2000, which strengthened the reform movement. But the scene o f victory now has been turning back into the hands o f the conservative or the rightist. In the 7lh parliamentary election, the rightist who has changed to pragmatic face won the majority o f the Majlis seat. This political change happened because of the disillusioned of Iranian people has frustrated by the leftist due to their failure to bring into reality their reform promises. Therefore, solving the people’s problem will be the big task o f the seventh Majlis, regardless o f which faction forms the majority.

Page 47 of 56 | Total Record : 560

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue