cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 46   47   48   49   50 
FENOMENA ‘BOSISME LOKAL’ DI ERA DESENTRALISASI: STUDI HEGEMONI POLITIK NUR ALAM DI SULAWESI TENGGARA Eka Suaib; La Husen Zuada
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i2.541

Abstract

This article discusses the emergence of Nur Alam as local bossism in Southeast Sulawesi. He started his career as an entrepreneur in the New Order era. Reform era and decentralization brought Nur Alam in political world by becoming the declarator of Amanat National Party (PAN) in Southeast Sulawesi, then lead the party and elected as a governor. After Nur Alam lead PAN in Southeast Sulawesi, this party has significant vote in the legislative elections in 2004, 2009 and 2014; was able to win the governor election in 2007 and 2012; and won 10 of 12 local election which took place in 2010 to 2013. During his leadership in Southeast Sulawesi, the economic growth was increased, the poverty rate was decreased, even the quality of physical infrastructure. His position as the leader of PAN as well as the governor in Southeast Sulawesi makes Nur Alam has big influence. He becomes stronger economically and more powerful politically because of his success in conquering his political opposition as well as his ability to collaborate with other local political elites. He also began to utilize the weakness of decentralization regulation by preparing his family as heir to the throne of his power. Keywords: local bossism, decentralization, Southeast Sulawesi.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ISU TERORISME INTERNASIONAL Ganewati Wuryandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.202

Abstract

Terorisme bukan isu baru namun menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam kebijakan luar negeriIndonesia. Perang global melawan terorisme memperoleh legitimasi dan dukungan yang semakin meluas darimasyarakat internasional terutama setelah terjadi tragedi 11 September 2001 di New York. Keterlibatan Indonesia dalam perang melawan terorisme ini tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai bagian masyarakatinternasional untuk secara bersama-sama memerangi terorisme, melainkan juga demi memenuhi kepentingannasionalnya. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanganan isu ini sangat mengedepankan kerja sama dengannegara-negara lain baik bilateral, regional dan multilateral. Namun demikian, kerja sama internasional yang terkaitdengan penanganan isu terorisme internasional harus dicermati karena sangat diwarnai oleh perspektif pihak-pihakyang berkepentingan. Tulisan ini menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam forum bilateral, regional danmultilateral mengenai isu terorisme internasional.Kata Kunci: kebijakan luar negeri, terorisme internasional, kerja sama internasional.
GOOD GOVERNANCE VS SHADOW STATE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Syarif Hidayat; Abdul Malik Gismar
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.508

Abstract

Good governance is crucialfor the attainment of development goals and delivering the promises of democracy However it cannot be understood apart from the political regime and the political dynamic within whichit exists Hence establishing good governance in a transitional democracy such as Indonesia has its additionalchallenges This article attempts to elucidate this issue Specifically it attempts to show that currently low qualityofgovernance in provinces accross Indonesia might be linked to the existence ofshadow state Illustrations aregiven both from quantitative analysis drawn from the results of Partnership Governance Index and qualitativestudies in six provinces
ASPIRASI RAKYAT DAN REFORMASI PARLEMEN Al Muzzammil Yusuf
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.474

Abstract

Survey shows that Indonesian citizens are not satisfied with the performance of their Parliament becausethe Members ofParliament do not do their function optimally in legislating controlling and budgeting It createsa democratic deficit Therefore a parliamentary reformation based on aspiration and participation of Indonesian citizens is very much needed The Reformation will be done through Policy Products Some ofthosepolicyproducts are including issuing Law that pro citizen strengthening public participation in controlling process ofthe Executive Board and using Media optimally as tools for political socialization and communication towardsIndonesian citizens
Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia) Ferdinand Eskol Tiar Sirait
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.806

Abstract

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres 
Transformasi Ruang dan Partisipasi Stakeholders: Memahami Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dalam Proses Regionalisme ASEAN Pasca-2003 Ahmad Rizky M. Umar
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.225

Abstract

AbstrakArtikel ini mencoba untuk menjelaskan keterlibatan stakeholders tersebut dalam dua sektor regionalisasi ASEAN: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Usaha Kecil & Menengah (UKM). Sejak bertransformasi menjadi bentuk ‘Masyarakat ASEAN’ pada tahun 2003, mulai muncul interaksi yang lebih kompleks antara ‘negara’ dan aktor-aktor ‘non-negara’. Sebelum 2003, ASEAN hanya diposisikan sebagai ‘organisasi internasional’ yang berpusat pada negara anggota sebagai satu-satunya aktor di kawasan. Menyusul diberlakukannya Masyarakat ASEAN pada tahun 2003, artikel ini berargumen bahwa Masyarakat ASEAN telah membuka ruang yang lebih besar bagi kontestasi antara  negara dan ‘pemangku kepentingan’/stakeholders yang ada di dalamnya, terutama kelompok bisnis (konglomerat dan UKM) serta organisasi masyarakat sipoil.  Dengan menggunakan perspektif kritis, artikel ini mencoba untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pola interaksi yang terbangun antara aktor-aktor ‘non-negara’ dan ‘negara’ dalam spektrum Masyarakat ASEAN dimungkinkan oleh interaksi yang kian besar antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, sehingga membuka kontestasi antar-stakeholders dalam organisasi regional yang telah bertransformasi. Hal ini kemudian memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang regionalisme di Asia Tenggara. Argumen tersebut akan dijelaskan melalui dua studi kasus, yaitu aktivitas Organisasi Masyarakat Sipil HAM dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.  Kata Kunci: Regionalisme, Partisipasi, Pemangku Kepentinganj, Masyarakat ASEAN, Asia Tenggara, Organisasi Masyarakat Sipil, Usaha Kecil & Menengah
ASEAN DAN ISU LAUT CINA SELATAN: TRANSFORMASI KONFLIK MENUJU TATA KELOLA KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR Tri Nuke Pudjiastuti; Pandu Prayoga
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.532

Abstract

Perebutan wilayah di Laut Cina Selatan antara negara pihak akan mengakibatkan ketidakstabilan keamanandi kawasan yang dapat berujung pada konflik terbuka. Untuk menghindari konflik terbuka atau unjuk kekuatan,beberapa usaha telah dilakukan namun sayangnya negara-negara pihak yang sekaligus anggota ASEAN masihenggan menggunakan mekanisme ASEAN. Selama ini pendekatan-pendekatan yang digunakan baik oleh akademisimaupun negara pihak masih sebatas penggunaan skema kerjasama untuk mengalihkan konflik. Penggunaan konseptransformasi konflik menuju tata kelola keamanan kawasan masih jarang dipakai. Tujuan dari tulisan ini untukmenganalisis perkembangan konflik LCS dalam kerangka ASEAN dan peran Indonesia dalam upaya mendorongterjadinya transformasi konflik yang fokus pada relasi antar pihak. Salah satu forum yang dapat dioptimalkan peranannya dalam mengelola dan mengubah potensi konflik di kawasan ini adalah ASEAN Maritime Forum (AMF).Peralihan dari DoC ke CoC merupakan bagian dari upaya transformasi konflik di Laut Cina Selatan, dimanaintinya para pihak diarahkan untuk mematuhi kesepakatan dan saling menghargai setiap upaya yang dibuat untukmenyelesaikan konflik secara damai.Kata Kunci: Wilayah, Transformasi, Konflik, Tata Kelola
OTRET RASA KEBANGSAAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KASUS DESA LONG NAWANG MALINAU DAN KRAYAN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA Syafuan Rozi
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.193

Abstract

Anggapan bahwa rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan itu rapuh tidak sepenuhnya salah, namunjuga tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor yang menyebabkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan menjadikuat atau sebaliknya, rapuh. Negara memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan memelihara rasa kebangsaanmasyarakat di seluruh nusantara, khususnya di wilayah perbatasan. Tulisan ini menyajikan potret rasa kebangsaandalam pemahaman dan keseharian masyarakat perbatasan. Pada akhirnya, tulisan ini ingin memberikan sebuahrekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, bahwa pendekatan untuk menumbuhkan danmemelihara rasa kebangsaan masyarakat perbatasan haruslah lebih inovatif dan humanis serta beradab.Kata Kunci: kebangsaan, wilayah perbatasan, peran pemerintah.
KONFLIK DALAM PILKADA LANGSUNG : STUDI TENTANG PENYEBAB DAN DAMPAK KONFLIK Moch Nurhasim
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.499

Abstract

The direct regional elections have been conducted smoothly andpeacefully since June 2005 to 2008 Howeversome ofthe elections have become conflictual The direct regional elections conflict describes two different interestsrom different actors which are the loser and the winner The winner are candidates who won the elections andhave been determined by the KPUD while the loser are those who were not determined by the KPUD as thewinner The loser actors oftenly questioned the voting results decided by the KPUD Many ways have been doneo raise this conftictual issues including through Law This study provides description of direct regional electionsconflict triggerfactors causalfactors behavior ofthe elite and mass in the conflict ways to solve the conflict byhe elite formal and non formal institutions The important thing of this study is description ofthe effects and theuture oflocal democracy in the post struggle ofpowerfollowed by political conflict and resistancy
THE ROLE OF THE INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA BORDER IN PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19 Johni R.V. Korwa; Melpayanty Sinaga
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.888

Abstract

This paper aims to examine the extent to which the Indonesia-Papua New Guinea (PNG) border has played a role in preventing the spread of Covid-19. This case study demonstrates an example of how two countries cooperate with one another in times of the Covid-19 pandemic. The research method used to analyze the topic adopts a qualitative descriptive approach. This paper finds out that the Indonesia-PNG border has not only acted as a deterrent, but it has also ensured human security and facilitated repatriation in the midst of Covid-19. Even though PNG has perceived Indonesia as a threat due to the increasing number of Covid-19 cases in Papua province, the cooperation between the two countries remains strong. Moreover, protecting human security in the borders of Indonesia and PNG is vitally important in times of Covid-19. The two countries have ensured the closing of the border areas in January 2020 as well as the deployment of security forces along the borders. Both nations have also successfully implemented repatriation of their citizens from PNG to Indonesia and vice versa through PLBN (Cross-Border Post) in Skouw, Jayapura. The case study demonstrates how the high number of recorded cases of Covid-19 in Indonesia has not resulted in transfers of the virus over the PNG border. Keywords: Covid-19, Indonesia, PNG, human security, PLBN, Regional  Border

Page 48 of 56 | Total Record : 560

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue