Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
560 Documents
<![CDATA[HUBUNGAN INDONESIA AMERIKA DI MASA OBAMA : dari Kerja Sama Antiteroris sampai Penggalangan Demokrasi ]]>
<![CDATA[Siswanto Siswanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v8i2.464
<![CDATA[This paper is to analyze the USA Indonesia relationship in the period ofObama presidency since the relationship between two countries has a very greatpotency and opportunity to be more improvable As we all recognizethat President Obama has a special relation with Indonesia because ofhe lived through his childhood in Indonesiaeventhough there will be no guarantee that will become the main reason in improving better relationship sinceit is related to many political variables As conclusion this paper argues that the prospect of the USA Indonesiarelationship basically depends on how the two countries implement Comprehensive Partnership Agreement as wellas possible and how both sides give serious attention to improve better bilateral relationship]]>
<![CDATA[Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Efriza Efriza]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.772
<![CDATA[AbstrakTulisan ini mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini menuju pada penjelasan mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif. Kata kunci: pemilu serentak, pemilihan presiden, koalisi, sistem multipartai, dan sistem presidensial]]>
<![CDATA[SOSOK PRESIDEN IDEAL DAN TANTANGAN ISU-ISU GLOBAL: MENIMBANG ASPEK KEPEMIMPINAN CAPRES PADA PILPRES 2014 ]]>
<![CDATA[Siswanto Siswanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v10i2.431
<![CDATA[Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sudah dekat, tetapi belum nampak calon presiden (capres) yang tepat yaitupunya kepribadian kuat, cerdas, dan menjunjung tinggi etika sehingga mampu memimpin dengan efektif danmenjawab tantangan global. Tulisan ini dimaksudkan ingin berkontribusi dalam diskursus tentang Pilpres 2014dalam kaitannya dengan tekanan arus globalisasi yang melanda Indonesia. Upaya ini mengajak masyarakat ikutmenentukan masa depan Indonesia dengan cara memilih capres secara benar yaitu sesuai dengan kriteria di ataspada Pilpres 2014 mendatang. Fokus tulisan ini adalah masalah momentum Pilpres 2014 yang berlangsung ditengah krisis ketersediaan kader kepemimpinan nasional yang relevan dengan tantangan global. Akhirnya, tulisanini berpegang pada hukum bahwa peristiwa sejarah tidak berulang, tetapi polanya bisa berulang. Presiden-PresidenIndonesia di masa lalu telah memberi kontribusi kepada permasalahan dunia, maka Presiden Indonesia di masadepan seharusnya juga mampu menjawab tantangan global agar juga punya kontribusi kepada dunia.Kata kunci: kepemimpinan, globalisasi, Pemilu Presiden]]>
<![CDATA[Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Diandra M Mengko]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v14i2.715
<![CDATA[ABSTRAKPelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenagan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme]]>
<![CDATA[PENTINGNYA RATIFIKASI MADRID PROTOCOL DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI ERA GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Trias Palupi Kurnianingrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v7i2.489
<![CDATA[Nowadays Indonesia and other developing countries can not be avoided and have toface the era of globalization and trade liberalization which include free competition of the economy and the utilization of intellectual property In thefield of the protection ofintellectualproperty rights similarity ofgoods and services traded across borders requires the existence of the concept ofequal protection oflaw standards which underlies the importance of ratification ofMadrid Protocolfor Indonesia especially forfacing the challenges offree trade area today since the protection of trademarks are needed particularly for maintaining the fair competition and also prevent plagiarism]]>
<![CDATA[KEPENTINGAN POLITIK DONALD TRUMP DAN XI JINPING DALAM MENINGKATKAN RELASI KONFLIKTUAL ANTARA AS-TIONGKOK DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Rangga Amalul Akhli]]>;
<![CDATA[Galby Rifqi Samhudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v17i2.887
<![CDATA[Episode konflik antara Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat dan Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok memulai babak baru pada masa penyebaran pandemi COVID-19. Sosok kedua pemimpin tersebut menjadi kunci bagaimana dua negara besar ini menetapkan kebijakan darurat dan kerja sama kesehatan di ranah internasional. Artikel ini mencoba menjawab kebijakan apa yang diaplikasikan Trump dan Xi pada masa pandemi COVID-19 dan motif di balik kebijakan tersebut. Dengan menggunakan perspektif teori kepemimpinan, artikel ini berkesimpulan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Trump dan Xi merupakan refleksi dari karakter personal keduanya dan upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan yang mereka nikmati pada saat ini.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA MINORITAS MUSLIM DI KANADA DAN PERANCIS ]]>
<![CDATA[Afadlal Afadlal]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v4i1.454
<![CDATA[In this summary the research on the problem of Moslem minority in Canada and France is to describe how Moslem as minority in western country affected by state and social bias after 9111 Tragedy Interaction between Moslem as minority and immigrant community and white people community in western country has long been biased withprejudice and intolerance This research is to describe how differences between those two communities have brought about an indecisive integration restrained cultural assimilation Bringing the gap between two different communities has become the major concern but the result is a long way to come The main problem of integration Moslem community in western country is strong alienation oflslamic value by white people in western community For Moslem community in Canada and France there is also a growing inclination toward divergence in coping with western culture For western community the causes are strong ethnocentrisms and nativity ofwhite people that comefrom a feeling ofcultural supremacies Thosefactors have constrained new socialformation in western community.]]>
<![CDATA[Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018 ]]>
<![CDATA[Moch Nurhasim]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.760
<![CDATA[Â Pilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ada gejala koalisi nano-nano akan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religus dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Aturan itu menyebabkan bukan saja koalisi nano-nano, tetapi juga koalisi mayoritas mutlak manakala ada kombinasi unsur dinasti politik dan ancaman elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon alternatif lain untuk maju. Model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer, sebab kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan office-seeking dan pendekatan policy-seeking. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indoensia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan cartel-seeking.Kata Kunci: Koalisi, Pilkada Serentak, Pendekatan Kartel]]>
<![CDATA[PRO-KONTRA PEMEKARAN PAPUA: SEBUAH PELAJARAN BAGI PEMERINTAH PUSAT ]]>
<![CDATA[Lili Romli]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v3i1.421
<![CDATA[The division ofthe Province of Papua is an interesting case in pos t reform era in which local government autonomy is a hot topic in local politics in Indonesia. The decision to divide the province comes from Central Government in Jakarta, not provincial government in Jayapura. The decision raises dispute argument in pro or contra on the necessary of the division between people of Papua. The paper aims is to describe the discord between the problem of the Division ofPapua in the level offormal rule and the pro and contra to the decision. To solve the problem ofpro and contra, this paper argues that it is necessary to give more room for people ofPapua to decide what it need. By involving local institution that has been legally approved as representatives of Papuan people, such as Papuan People Assembly (Majelis Rakyat Papua, MRP) and DPRD, the pro and contra to the division among people and government will be solved in dialogic decision.]]>
<![CDATA[Masa Depan Partai Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Moch Nurhasim]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Haris]]>;
<![CDATA[Lili Romli]]>;
<![CDATA[Sri Nuryanti]]>;
<![CDATA[Luky Sandra Amalia]]>;
<![CDATA[Devi Darmawan]]>;
<![CDATA[Ridho Imawan Hanafi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.567
<![CDATA[AbstrakKeberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politik di Tanah Air. Namun jauh dari itu, pluralitas “Keindonesiaan†tidak ada artinya tanpa ke-Islam di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan “Keindonesiaan†itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan “Keindonesiaan†dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas. Kata Kunci: Demokrasi, Partai Politik Islam, Pemilu]]>
