Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)

admpublik
Website

Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN : - EISSN : 24600369 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 133 Documents

5 6 7 8 9

STUDI FORMULASI KEBIJAKAN KARTU BANYUMAS SEHAT DI KABUPATEN BANYUMAS Etjung Widhiarto Slamet Rosyadi Denok Kurniasih
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i1.432

ABSTRACT In decentralization era, the health problem widely used to campaign as populist program in local election. Consequently, some public policies are easily formulate after it, especially Banyumas Health Card Policy. Therefore, the researcher aim to analyze the formulation process of Banyumas Health Card Policy. A multiple streams theory of John W. Kingdon which consist of problem, policy, and political streams is used by researcher. Then, all streams are coupling by policy entepreneur (PE) to open policy window. Based on the result, it can be found that all streams are not running simultaneously. But, the political stream is a dominant streams which push other streams are faster. So, PE use it to open policy window. Keywords : Multiple Streams, Policy Entrepreneur, Policy Formulation and Policy Window ABSTRAK Pada era desentralisasi, permasalahan kesehatan banyak digunakan sebagai program populis dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga beberapa kebijakan publik sangat mudah terbentuk setelah melalui proses pemilihan kepala daerah, khususnya Kebijakan Kartu Banyumas Sehat. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis proses formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat. Peneliti menggunakan teori multi arus John W. Kingdon (1995) yang terdiri dari arus masalah, kebijakan, dan politik. Adapun ketiga arus tersebut kemudian digabungkan oleh Policy Entrepreneur (PE) untuk membuka Policy Window. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa faktanya ketiga arus tidak berjalan simultan, karena arus politik memiliki kekuatan dominan yang dapat mendorong arus lain. Konsekuensinya, PE menggunakan arus politik secara dominan untuk membuka Policy Window. Kata kunci : Formulasi Kebijakan, Multiple Streams, Policy Entrepreneur, dan Policy Window

MENDOBRAK KETERBATASAN MASYARAKAT: MEWUJUDKAN DESA OPEN DEFECATE FREE DI KABUPATEN BANYUWANGI MELALUI INOVASI “PUJASERA” Tatiek Bayu Mitra
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i2.507

ABSTRAK Pada tahun 2013, dari 217 desa di Banyuwangi telah terdapat 27 desa ODF. Namun tak satupun desa ODF tersebut berada di wilayah kerja Puskesmas Tampo yang secara geografis dibentangi oleh sungai besar dan sempalan-sempan kecil. Kondisi tersebut sangat mendukung kebiasaan masyarakat buang air besar di sungai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut muncullah program “Pergunakan Jamban Sehat, Rakyat Aman” atau “Pujasera”. Hasil penelitian menunjukan bahwa program Pujasera dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat meliputi pembentukan kader Pujasera, satgas ODF, dan komunitas arisan jamban sehat. Mereka bahu-membahu dalam bergotong royong membangun jamban sehat, kampanye ODF, dan menyelenggarakan klinik sanitasi melalui kemitraan dengan PNPM mandiri pedesaan, toko bangunan, serta media cetak dan elektronik sebagai partner sosialisasi. Output dari inovasi Pujasera adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat dari buang air besar di sungai beralih ke jamban sehat, menurunnya angka kesakitan akibat lingkungan buruk dari 35% menjadi 18%, kemudahan masyarakat miskin dalam mendapatkan jamban sehat, serta pola kehidupan sosial masyarakat yang lebih beradab dan bermartabat. Kata Kunci: Kemiskinan, Inovasi, Pujasera, Open, Defecate Free

PENGARUH BUDAYA KERJA, KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. KAI DAOP 5 PURWOKERTO ,, Karsono; Kurniasih, Denok; Puspita, Dyah Retna
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Employee performance is very important for an organization to achieve its goals. This study aims to analyze the influence of work culture, on employee performance, leadership on employee performance, work discipline on employee performance, compensation on employee performance and work culture, leadership, work discipline, compensation on employee performance at PT. KAI Daop 5 Purwokerto. The study population is all employees of PT. KAI Daop 5 Purwokerto as many as 623 employees. Determination of sample size with Slovin formula obtained by 86 respondents. The data used is the primary data obtained from the questionnaires distributed to respondents.Tehnik data analysis used is a quantitative approach. The data of the research were analyzed using multiple regression analysis. The results showed that: Work culture affect the performance of employees means that if the work culture increases then the performance of employees will increase. Leadership affects the performance of employees means that if the existing leadership is conducive to work then the performance of employees will increase, work discipline does not affect the performance of employees means employees who discipline work high and employees who work discipline less have the same performance height, Compensation effect on the performance of meaning if the compensation increases then employee performance will increase, work culture, leadership, work discipline and compensation together affect the employee's performance, meaning that if work culture, leadership, work discipline and compensation together increase the employee performance will increase. Keywords: Working Culture, Leadership, Work Discipline, Compensation, Employee Performance. Abstrak: Kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya kerja, terhadap kinerja pegawai, kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, kompensasi terhadap kinerja pegawai dan budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja, kompensasi terhadap kinerja pegawai di PT. KAI Daop 5 Purwokerto. Populasi penelitian adalah semua karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto sebanyak 623 orang karyawan. Penentuan ukuran sampel dengan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 86 responden. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan kepada responden.Tehnik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya apabila budaya kerja meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya apabila kepemimpinan yang ada sangat kondusif untuk bekerja maka kinerja karyawan akan meningkat, Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai artinya pegawai yang disiplin kerjanya tinggi dan pegawai yang disiplin kerjanya kurang memiliki kinerja yang sama tingginya, Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja artinya apabila kompensasi meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat, Budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai, artinya apabila budaya kerja, kepemimpinan, disiplin kerja dan kompensasiÂ secara bersama-sama mengalami peningkatan maka kinerja karyawan akan meningkat. Kata Kunci:Â Budaya Kerja, Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Kompensasi, Kinerja Â Â Pegawai.

RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS: KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA Anwar Ilmar
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i2.990

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena radikalisme dan gerakan sosial baru pasca runtuhnya Uni Sovyet. Sebelumnya, wacana gerakan sosial sangat didominasi oleh perspektif marxisme. Wacana kelas yang bersifat determinisme ekonomi sering kali menjadi rujukan untuk menjelaskan berbagai fenomena gerakan sosial yang menuntut persamaan, redistribusi, dan keadilan. Belakangan, tuntutan tersebut tidak hanya dimainkan oleh wacana kelas dan isu-isu ekonomi saja, melainkan juga isu-isu lainnya seperti kebudayaan, lingkungan, gender, etnis, dan lain sebagainya juga hadir sebagai isu-isu utama dalam gerakan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena radikalisme gerakan berbasis etnis dengan mengambil kasus Organisasi Papua Merdeka. Artikel ini menyimpulkan bahwa gerakan Organisasi Papua Merdeka merupakan wujud dari gerakan sosial baru yang mengusung identitas etnis sebagai lokus gerakannya. Organisasi Papua Merdeka juga merupakan gerakan radikal yang memiliki stated goals untuk mendirikan negara Papua merdeka dan melakukan perjuangan senjata untuk mewujudkan tuntutannya. Sehingga karakter gerakan sosial baru dan alternatif perjuangan yang dirumuskan oleh Laclau dan Mouffe melalui perjuangan demokratik tidak relevan untuk kasus Organisasi Papua Merdeka. Oleh karenanya, artikel ini merumuskan adanya gerakan sosial baru yang mengalami radikalisme gerakan sebagaimana yang terjadi pada Organisasi Papua Merdeka. Kata Kunci: Gerakan Sosial Baru, Radikalisme, Organisasi Papua Merdeka, Politik Identitas

TIGA TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI ANALISA KINERJA DAN PENGELOLAAN SISTEM POLITIK Efriza Efriza
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 4, No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2018
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v4i1.1133

Abstract: This paper attempts to evaluate the performance of the political system of Jokowi government. According to the authors, Jokowi-JK government today has quite managed to prove the consistency of its performance and that is the implementation of the spirit of the cabinet work, but failed in the commitment of the cabinet formation of work such as not sharing power. This study found that manage the territory support of Jokowi more likely to choose the concept of win-win solution, to bring together the diverse interests of a demand towards the political system Perspective theory applied is the Political System Analysis of David Easton and Structural and Functional Analysis of Gabriel Almond; to explain the working of the political system of Jokowi governance.Keywords: Political Systems, Political Systems and Environment, Jokowi Government Abstrak: Tulisan ini mencoba mengevaluasi kinerja sistem politik pada pemerintahan Jokowi. Menurut penulis, pemerintahan Jokowi-JK saat ini telah cukup berhasil membuktikan konsistensi kinerja dan kerjanya yang merupakan implementasi dari semangat kabinet kerja, tetapi gagal dalam komitmen pembentukan kabinet kerjanya seperti tidak bagi-bagi kekuasaan.Penelitian ini menemukan bahwa dalam mengelola wilayah dukungan Jokowi lebih cenderung memilih konsep win-win solution, untuk mempertemukan beragam kepentingan dari suatu tuntutan terhadap sistem politik. Perspektif teori yang diterapkan adalah Analisis Sistem Politik dari David Easton dan Analisis Struktural Fungsional dari Gabriel Almond; untuk menjelaskan kerja sistem politik dari pemerintahan Jokowi.Kata Kunci: Sistem Politik, Sistem Politik dan Lingkungan, Pemerintahan JokowiAbstract:This paper attempts to evaluate the performance of the political system of Jokowi government. According to the authors, Jokowi-JK government today has quite managed to prove the consistency of its performance and that is the implementation of the spirit of the cabinet work, but failed in the commitment of the cabinet formation of work such as not sharing power. This study found that manage the territory support of Jokowi more likely to choose the concept of win-win solution, to bring together the diverse interests of a demand towards the political system Perspective theory applied is the Political System Analysis of David Easton and Structural and Functional Analysis of Gabriel Almond; to explain the working of the political system of Jokowi governance.Keywords: Political Systems, Political Systems and Environment, Jokowi Government Abstrak: Tulisan ini mencoba mengevaluasi kinerja sistem politik pada pemerintahan Jokowi. Menurut penulis, pemerintahan Jokowi-JK saat ini telah cukup berhasil membuktikan konsistensi kinerja dan kerjanya yang merupakan implementasi dari semangat kabinet kerja, tetapi gagal dalam komitmen pembentukan kabinet kerjanya seperti tidak bagi-bagi kekuasaan.Penelitian ini menemukan bahwa dalam mengelola wilayah dukungan Jokowi lebih cenderung memilih konsep win-win solution, untuk mempertemukan beragam kepentingan dari suatu tuntutan terhadap sistem politik. Perspektif teori yang diterapkan adalah Analisis Sistem Politik dari David Easton dan Analisis Struktural Fungsional dari Gabriel Almond; untuk menjelaskan kerja sistem politik dari pemerintahan Jokowi.Kata Kunci: Sistem Politik, Sistem Politik dan Lingkungan, Pemerintahan Jokowi

TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PINRANG Abdul Rasyid Sahar; Roy Valiant Salomo
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v4i2.1305

Abstract, In SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has it’s own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and it's affected factors in Pinrang's poverty alleviation. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation program, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of leadership and capacity buildings shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrang’s poverty alleviation program.Keywords: Collaborative Governance, Poverty Allevation Program, Local GovernmentAbstrak, Dalam rezim SDG’s, pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan faktor yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang khusus concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah untuk mangakomodasi peran TKPKD Pinrang yang tidak optimal, program kemiskinan yang tidak terintegrasi, dan perbedaan Basis Data Kemiskinan (BPS-TNP2K) yang menjadi rujukan pemerintah daerah. Namun demikian, meskipun penerapan tata kelola kolaboratif diarus utamakan dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi belum sepenuhnya menjadi solusi alternatif terhadap tingkat kemiskinan daerah yang masih konsisten di angka 8,5%. Sampai pada tahun 2017, realisasi target angka kemiskinan Pinrang belum terwujud di angka 6%. Penelitian ini menemukan bahwa tidak optimalnya pembangunan dimensi trust dan mutual understanding sebagai salah satu komponen esensial, juga, kapasitas pemimpin kolaborasi menjadi variabel penentu menghambat proses kolaborasi ke tingkat yang lebih iteratif dan dinamis (collaborative dynamics).Kata kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintahan Lokal

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK ONLINE PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Felix Venancio Sikone; Wiliam Djani; Zed Soni Libing
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v5i1.1654

Abstrak:: Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan online pada kantor Samsat Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah efektif karena telah memberikan kepuasan melalui mekanisme, prosedur, dan mutu pelayanan yang sederhana, mudah, lancar, tidak berbelit-belit, jelas, pasti dan pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan ekonomis serta ketepatan waktu, namun demikian masih terdapat hambatan-hambatan yang perlu dibenahi yaitu sering terganggunya jaringan, sering terjadinya pemadaman listrik, alat vendor yang digunakan hanya satu, jam pelayanan yang terbatas sampai jam 14.00 wita, loket pendaftaran dan loket penyerahan hanya satu dan belum terlalu sosialisasi tentang persyaratan pembayaran pajak kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan terhadap hambatan-hambatan tersebut diatas dengan menyiapkan alat vendor cadangan, menambah jam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, menambah loket pendaftaran dan penyerahan serta melakukan sosialisasi tentang persyaratan pembayaran pajak kepada masyarakat.Kata kunci: Efektivitas Pelayanan Publik, E-Govenment, E-Services, Samsat Online.

PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERINTEGRASI DI KOTA SEMARANG Risky Yustiani P; Retnayu Prasetyanti; Hamidah Rosidanti S
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i1.4650

ABSTRACT, The concentration of the population in urban areas, the number of decent housing that does not meet the needs, and the economic gap creates slum settlements that give rise to social, health problems and damage the aesthetics of urban planning. With the issuance of Law no. 1 of 2011 the government targets to increase the number of decent and healthy settlements, especially for 30 priority cities/regencies in Indonesia. This policy is in line with the implementation of the Sustainable Development Goals program on poverty, inequality and sustainable cities and communities. As one of the priority areas, the city of Semarang has succeeded in conjuring the face of the slums. This study tries to present an analysis related to the practice of structuring slums through a case study in Randusari Village. The main aspects analyzed are the form of integration, coordination, participation, and the model of slum settlement arrangement. This study uses a qualitative approach with descriptive research methods that combine literature review research techniques and secondary data. The results of the study explain that the KOTAKU program helps the government in overcoming the problem of slum settlements and the welfare of the local community. The thematic village and rainbow village schemes that are implemented have interrelated objectives, namely 4E (ethos, ecosystem, education and economy). The success of the top-down bottom-up policy model in this program is carried out with community participation from the planning to evaluation stages so as to create sustainable innovation in residential areas, either in cooperation or delegation of power.Keywords: Slums, Integration, Coordination, Participation ABSTRAK, Terpusatnya penduduk di wilayah perkotaan, jumlah hunian layak yang belum mencukupi kebutuhan, dan gap ekonomi menciptakan pemukiman kumuh yang melahirkan masalah sosial, kesehatan dan merusak estetika penataan kota. Dengan terbitnya UU No. 1 tahun 2011 pemerintah menargetkan peningkatan jumlah permukiman layak dan sehat terutama untuk 30 Kota/Kabupaten prioritas di Indonesia. Kebijakan ini senada dengan implementasi program Sustainable Develeopment Goals tentang kemiskinan, ketidaksetaraan serta kota dan komunitas berkelanjutan. Sebagai salah satu daerah prioritas, Kota Semarang berhasil menyulap wajah permukiman kumuh tersebut. Penelitian ini berusaha menyajikan analisis terkait praktik penataan permukiman kumuh melalui studi kasus di Kelurahan Randusari. Aspek utama yang dianalisis adalah bentuk integrasi, koordinasi, partisipasi, serta model penataan permukiman kumuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang mengkombinasikan tenik penelitian literature review dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program KOTAKU membantu pemerintah dalam mengatasi masalah permukiman kumuh dan kesejahtraan masyarakat setempat. Skema kampung tematik dan kampung pelangi yang diterapkan mempunyai tujuan yang saling berkaitan satu dan yang lainnya yaitu 4E (etos, ekosistem, edukasi dan ekonomi). Keberhasilan model kebijakan top-down bottom-up pada program ini terselenggara dengan keikutsertaan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi sehingga menciptakan inovasi berkelanjutan di lingkungan pemukiman baik dalam kerjasama atau pendelegasian kekuasaan.Kata kunci: Pemukiman Kumuh, Integrasi, Koordinasi, Partisipasi

HOW GENDER SHAPES FAMILY RESILIENCE IN MILLENNIALS Galuh Pancawati; Budi Priyono; Aulia Rahmawati
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i1.4651

Abstract, The smallest unit in society is a family. Family’s role is important in determining the quality of the nation. The issue of family resilience is important to study because national resilience is the accumulation from family resilience itself. Family resilience defined as the capacity of the family to withstand and rebound from stressful life challenges, emerging strengthened and even more being resourceful. First element that affects family resilience is the values that shared in inner circle of family, first and most matter value is gender equality and equity. This article looks at how the role of gender value towards family resilience. Gender values in this article consists of four dimensions, first family togetherness, next is husband and wife partnership, third is financial management openness and last one is about family decision making. The method used is a systematic literature review and online survey of two hundred millennial families. The survey was conducted using the Walsh Family Resilience Questionnaire (WFRQ) which divides the key to the family resilience process consisting of family belief systems, organizational patterns, and communication. Survey respondents are millennial married couples. The reason why focus on millennials because the number of millennials is the highest amongst the other generation, which reach 33.75%, with an almost equal number of men and women. The result show that gender value affects the level of family resilience. A balance relation between husband and wife become essential in family resilience. The more millennial a family, the more they value the balance relationship in the family. It also shows that family nowadays more open up to the gender equality and equity. This article conclude that nation resilience could achieved by increasing the understanding of gender in the family as first step.Keywords: Gender, Family Resilience, Millennials

Collaborative Governace Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta Aulia Rahmawati; Galuh Pancawati
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i1.4649

Abstract, This study aims to determine collaborative governance in poverty alleviation through the development of the Indonesian Women Maju Mandiri village (PRIMA Village) in Yogyakarta seen from the Networked Structure (network structure), Commitment to a Common Purpose (Commitment to Goals), Trust between Participants believe). participants), Governance (Clarity among Governance), Access to Authority (Access to Authority), Distributive accountability/responsibility (Sharing accountability and responsibility), Information Sharing, Access to Resource (Access to Information Resources). As well as the factors that influence collaborative governance in poverty alleviation through prima villages. The research data were collected through a systematic literature review. The results of the research show that (1) The network structure in collaborative organizational governance is organic. (2) Commitment to a Common Goal (Commitment to a Purpose) can strengthen ownership and ownership in collaborative governance processes. (3) Trust Among Participants (Mutual Trust among participants), the foundation of trust is a shared understanding of what can be achieved collectively together. (4) Prima Village is managed with clear governance. It is clear who the perpetrators are and the mechanism of accountability is clear. (5) Access to Authority/Access to tasks, division of responsibilities of each actor involved is reflected through the preparation of clear management. (6) Accountability/distributive responsibility, there is a clear arrangement regarding the accountability mechanism through the making of management. (7) Information Sharing, the private sector provides information on prime government and village markets, this creates difficulties in the market. (8) Access to Resources (access to Resources) There must be availability and availability of resources for each stakeholder involved. The suggestions given are (1) It is necessary to make a joint agenda in the collaboration of prime village management in DIY. (2) There needs to be support from the private sector to integrate their raw materials with prime village products to support market sustainability.Keywords: Collaborative Governance, Poverty, Prima Village Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta dilihat dari Networked Structure (struktur jaringan), Commitment to a Common Purpose (Komitmen Terhadap Tujuan), Trust among Participants (adanya saling percaya diantara peserta), Governance (Kejelasan dalam Tata Kelola), Access to Authority (Akses terhadap Kewenangan), Distributive accountability/responsibility (Pembagian akuntabilitas dan responsibilitas), Information Sharing (Sharing Informasi), Access to Rersources (Akses ke Sumber Informasi). Serta factor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan melalui desa prima. Data penelitian ini dikumpulkan melalui sistematik literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Network structure (structure networl) pada organisasi collaborative governance bersifat organic. (2) Commitmen to a Common Purpose (Komitmen Terhadap Tujuan) dapat menguatkan kepemilikan dan sense of belong to pada proses collaborative governance. (3) Trust Among Participant (Saling Percaya diantara peserta), landasan kepercayaan adalah adanya pemahaman bersama tentang apa yang secara kolektif dapat dicapai secara bersama-sama. (4) Desa Prima dikelola dengan tata kelola yang jelas. Jelas siapa partisipannya dan jelas mekanisme pertanggung jawabannya. (5) Access to Authority/ Akses terhadap kewenangan, Pembagian tanggung jawab kepada masing-masing actor yang terlibat dicerminkan melalui penyusunan kepengurusan yang jelas. (6) Distributive accountability/responsibility, sudah ada penataan yang jelas mengenai mekanisme pertanggung jawabannya melalui penyusunan kepengurusan. (7) Information Sharing, Sektor private memberikan informasi pasar kepada pemerintah dan desa prima, hal ini memberikan kemudahan dalam keberlanjutan pasar. (8) Access to resources (akses ke Sumber Daya) Harus ada kejelasan dan ketersediaan sumberdaya untuk masing-masing stakeholder yang terlibat. Saran yang diberikan adalah (1) Perlu dibuat agenda bersama dalam kolaborasi pengelolaan desa prima di DIY. (2) Perlu ada support dari sector private untuk mengintegrasikan bahan baku mereka dengan produk desa prima untuk menunjang keberlangsungan pasar.Kata kunci: Collaborative Governance, Kemiskinan, Desa Prima

Page 7 of 14 | Total Record : 133

5 6 7 8 9

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hendra

Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone
+6281908756400

Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hendra

Contact Email hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone +6281908756400

Journal Mail Official hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location Kota adm. jakarta utara, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hendra

Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone
+6281908756400

Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA