cover
Contact Name
Hendra
Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281908756400
Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)
ISSN : -     EISSN : 24600369     DOI : -
Core Subject : Social,
Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Articles 129 Documents
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN MEKAR JAYA DEPOK Raymundus I Wayan Ray; Murwat Surtyani
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i2.4385

Abstract

Abstract, The purpose of this research is to find out; 1) Does the evaluation of public policies have an influence on the implementation of the national program of urban independent community empowerment in Mekarjaya Village, Depok City 16411. 2) How much influence does the evaluation of public policies have on the implementation of the national program of urban independent community empowerment in Mekarjaya Village, Depok City 16411. The research method used is quantitative research. The results of the validity and reliability test show that the results obtained are greater than the specified value (validity 0.30 and reliability 0.60), so it can be said that the data is valid and the instrument is reliable. From simple regression analysis, it is known that the value of R. Squere is 13.40%, this shows that the effect of the implementation of the national urban community empowerment program is determined by the independent variable, namely the evaluation of public policies, while the rest is influenced by other factors not observed in this study. After conducting the research, it can be concluded that the evaluation of public policies has an impact on the implementation of the national program for empowering urban independent communities in Mekarjaya Village, Depok City 16411 Keywords: Public Policy Evaluation, Implementation of the National Urban Community Empowerment Program       Abstrak, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Apakah  evaluasi kebijakan publik memiliki pengaruh  terhadap pelaksanaan program nasional  pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411. 2) Seberapa besar pengaruh evaluasi kebijakan publik terhadap pelaksanaan program nasional  pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.  Hasil uji Validitas dan Reliabilitas diketahui bahwa hasil yang didapat lebih besar dari nilai yang ditentukan (Validitas 0,30 dan Reliabilitas 0,60 ) maka dapat dikatakan datanya valid dan instrumennya reliabel.   Dari analisis regresi sederhana diketahui nilai R.Squere sebesar 13,40 %, hal ini menunjukan bahwa   pengaruh pelaksanaan program nasional  pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan  ditentukan oleh variabel bebas yaitu evaluasi kebijakan publik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan publik berpengruh terhadap pelaksanaan program nasional  pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411 Kata kunci : Evaluasi Kebijakan Publik, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA Ummi Zakiyah; Ginesta Monra Jelis Sihombing; Mohamad Yusran Al Aufar; Nadaa Syafira; Siti Hofifah
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4133

Abstract

Abstract, The purpose of this study is to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes which includes planning, implementation, reporting, and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The respondents of this study consisted of the village secretary, treasurer of the PKK, and community representatives. Data collection techniques are by interview, observation and documentation. Data analysis techniques began with data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the apparatus of the Pusaka Rakyat Village, Tarumajaya District has applied the principles of transparency and accountability in the management of the APBDes. APBDes planning and implementation has applied the principles of transparency and accountability. While APBDes accountability physically shows an accountable implementation. The main obstacle is the disbursement of funding sources that are not according to plan. Keywords: Accountability, APBDes Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Responden penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara PKK, dan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan implementasi APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan implementasi yang akuntabel. Kendala utama adalah pencairan sumber pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Kata Kunci : Akuntabilitas , APBDes
PEMBANGUNAN INDONESIA DALAM PANDANGAN AMARTYA SEN Sri Henny Indarti
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i1.727

Abstract

Abtsract: Balancing of materialistic and  non-materialistic factors for human welfare, hard concern for the distribution of opportunities within society was important thing for realize development. Increasing income can be used as a part of development without reliable indicator of  freedom as substantial factor. There’s 3 process who must be reached by all of one, such as increasing change of distribution basic needs, increasing living standart by increase income, increasing education quality and the concern for cultural of values. This article just talking about that it’s not eazy to a realized but we have to learn by Amartya Sen perspective. Keywords: Development, Social Change, Capability, Amartya Sen, Perspective Abstrak: Keseimbangan faktor materi dan non materi untuk kesejahteraan manusia, penekanan terhadap kesempatan distribusi dalam masyarakat merupakan hal penting untuk merealisasikan pembangunan. Peningkatan income tidak dapat dijadikan bagian dari pembangunan tampa merealisasikan indikator kebebasan sebagai faktor substansi, disamping peningkatan kualitas dan memperhatikan nilai-nilai budaya. Kata kunci: Pembangunan, Sosial, Kapabilitas Amartya Sen
REFORMASI BIROKRASI DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN PUBLIK & KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ., Firman
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mereformasi birokrasi dalam aspek pelayanan publik dan kebebasan informasi. Rendahnya kualitas pelayanan dan kebebasan informasi yang telah diselenggarakan di birokrasi membuat beberapa masalah dalam mencapai kualitas pelayanan yang baik. Peraturan tentang pelayanan publik harus menjadi acuan yang dapat dimaksimalkan dengan baik oleh regulator ketika diimplementasikan. Hal ini membuat pelayanan publik menjadi rumit, panjang dan mahal, Hal ini juga yg menjadi pemicu penyalahgunaan dan korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. Ditambah dengan cara berpikir birokrasi yang tidak membuat masyarakat sebagai aktor yang harus dilayani. Agenda reformasi birokrasi juga cenderung tidak memiliki orientasi yang jelas dalam berbagai masalah birokrasi terutama dalam kinerja birokrasi Kata Kunci :  Birokrasi, Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Publik.This study purposes to bureaucratic reform in terms of aspects of public services and freedom of information. Low quality of services and freedom of information that has been held in the bureaucracy make some troubles in attaining a good quality service. The regulations concerning public services should become a reference that can be maximized well by the regulator in the execution. This made public services being complicated, long and expensive, this also triggers an abuse and corruption in various levels of government. Coupled with the manner of thinking of the bureaucracy that does not make the community as an actor that must be served. Bureaucracy reform agenda also tends to not have orientation that clearly in complete various bureaucratic problems primarily in the performance of bureaucracy Keywords :   Bureaucracy, Public Service, Transparency of Public Information.
MODAL SOSIAL DALAM GERAKAN KOPERASI Dodi Faedlulloh
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v1i1.69

Abstract

ABSTRAKGerakan koperasi di Indonesia sudah berjalan lama, namun tidak ada bukti faktual keberhasilan koperasi di Indonesia. Sebagai asosiasi orang, modal ekonomi bukanlah hal utama dalam koperasi. Ada unsur-unsur lain yang juga lebih penting dipertimbangkan, modal sosial. Dalam tulisan ini penulis meneliti satu aspek modal sosial bahwa kepercayaan memainkan peran penting dalam pengembangan koperasi. Kepercayaan bisa hadir dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta koperasi. Nilai-nilai koperasi seperti kemandirian, tanggung jawab pribadi, demokrasi, solidaritas, kesetaraan, keadilan dan solidaritas yang akan menumbuhkan modal sosial dari anggota koperasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PAMSIMAS (PENYEDIAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) Vifin Rofiana
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 1, No 2 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2015
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v1i2.273

Abstract

ABSTRAK Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, tetapi kenyataannya tetap bahwa tidak semua orang memiliki akses ke air bersih dan sehat memadai, sesuai dengan kebutuhannya. Masalah air dan sanitasi yang buruk di Indonesia menelurkan Program Pamsimas. Tujuan Program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin di pedesaan dan pinggiran kota, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun / menyediakan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan dapat diadopsi oleh orang-orang untuk mencapai MDGs sasaran. Atas dasar ini, perlu untuk memeriksa pelaksanaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.   Kata Kunci: Implementasi, PAMSIMAS, Pengembangan, Sanitasi.
KEMISKINAN PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING Menggala, Sidi Rana
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The concept of community is a network, which not only consists of NGOs, but also whole elements of public private partnership, political parties, and other social volunteers. This network works hand by hand to set and enhance a partnership and public participation towards pro-social policy formulation. Social capital is strengthened by moral supports from public elements (governance actors) which aims to attain social developments, one of them is a concept of Sustainable Farming, which is Organic Farming. Keywords: Social Capital, Sustainable Farming ABSTRAK Konsep masyarakat merupakan sebuah jejaring (network) yang tidak hanya terdiri LSM, namun melibatkan segenap elemen dari pemerintah, perusahaan, partai politik hingga relewan-relawan pekerja sosial. Jejaring ini bergerak secara bersamaan dan berupaya menerapkan melalui proses keterlibatan dan partisipasi penduduk hingga akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang ro-sosial. Kapital sosial diperkuat dukungan moral dari segenap elemen penduduk dengan tujuan pembangunan sosial. Salah satu wujudnya adalah melalui konsep Pertanian Berkelanjutan, yakni pertanian organik. Kata-Kata Kunci: Kapital Sosial, Pertanian Berkelanjutan
REFORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA Munif Solikhan
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v2i2.509

Abstract

  ABSTRAK Kebakaran hutan yang terjadi di indonesia seolah menjadi rutinitas tahunan dalam dua puluh tahun terakhir. Pemerintah seolah tidak mampu dan tidak berdaya menghadapi bencana ini. Upaya yang telah dilakukan pengambil kebijakan terkait untuk melindungi kebakaran hutan diantaranya adalah melakukan langkah preventif dengan mensiagakan aparat keamanan hutan dan menggunakan satelit teknologi untuk mendeteksi titik-titik api di daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan. Namun demikian, hal itu tidaklah cukup optimal dalam memerangi permasalahan kebakaran hutan. Kecendurungan kebakaran hutan secara forecast atau ramalan cenderung mengalami kenaikan. Ada dua pilihan reformulasi kebijakan yang direkomendasikan. Pertama, modifikasi kebijakan seperti menambah ataupun mengurangi undang-undang yang tidak tepat sasaran dan meningkatkan pengawasannya. Kedua, kebijakan baru dengan merubah semua aturan misalnya pelarangan land clearing dengan membakar hutan disertai dengan hukuman yang tegas bagi pembakar hutan. Baik pelaku maupun aktor intelektualnya. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Reformulasi Kebijakan, Kebakaran Hutan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKASSAR TIDAK RANTASA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR (Studi Analisa Teori Isikawa) Ummi Zakiyah, Iqbal Aidar Idrus
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Cleanliness a reflection for every individual in maintaining the health that is so important in everyday life. As we know that hygiene is a condition free of all impurities, diseases, etc., which can harm all aspects of every activity and behavior of the community environment. Makassar is one of the cities that is currently committed to making the city free of waste or Makassar slogan not slap. This study aims to determine the implementation of policy. To measure the implementation of Makassar policy does not rantasa research menggukana fishborn theory, The basic concept of a fishbone diagram is a fundamental problem placed on the right side of the diagram or on the head of the skeleton of the fishbone. Implementation is still lacking and the community must intervene also help the government in realizing makassar into a clean city where the community must menjada cleanliness of each environment, Activate gotong royong in every urban kelurahan - makassar district to be all involved in peogram work MTR or makassar not rantasa and the main cause for the implementation of the policy can run according to the desired where the matter of hygiene equipment that must be complete at setiak kelurahan located in Each district of Makassar city. Keywords: Cleanliness, Local Government, Policy Implementation Abstrak: Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari.  seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit, dan lain lain, yang dapat merugikan segala aspek  yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Makassar adalah salah satu kota yang saat ini sedang berkomitmen menjadikan kota makassar bebas sampah atau dengan slogan makassar tidak rantasa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan.  Untuk mengukur pelaksanaan kebijakan makassar tidak rantasa penelitian menggukana teori fishborn , konsep dasar dari diagram fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya. Implementasinya masih kurang dan masyarakat harus turun tangan juga membantu pemerintah dalam mewujudkan makassar menjadi kota bersih dimana masyarakat harus menjada kebersihan lingkungan masing – masing, aktifkan gotong royong di setiap kelurahan – kelurahan kota makassar tersebut agar semuat turut terlibat dalam peogram kerja MTR atau makassar tidak rantasa  dan penyebab utama agar implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai yang di inginkan di mana soal peralatan kebersihan yang harus lengkap di setiak kelurahan yang berada di masing-masing kecamatan kota makassar. Kata kunci: Kebersihan, Pemerintahan Daerah, Implementasi Kebijakan
PENGARUH DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS PERENCANA (STUDI DI BAPPENAS TAHUN 2016) Ivan Budi Susetyo; Frans Dione; Eko Hari
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i2.979

Abstract

Abstract: The formulation of this study is review the influence of functional training planners to the quality planners, the influence of work motivation to the quality of planner, and the influence of functional training planners and motivation to work together to the quality of Bappenas planners. The method used in this research is descriptive method with quantitative approach. The sampling technique is using proportionate stratified random sampling with a number of sample sizes of 137 people. Furthermore, the data obtained, processed and analyzed with SPSS 19.0 for windows Program by performing statistical test, those are the t test and F test. The results of this study indicate that there is a positive influence between functional training planners to quality planners, work motivation to quality planners, and the influence of the two together to the quality planner. The dimension of functional training planners that have an influence to the quality of planners is the management and faculty training. In addition, the study is also found that the dimension of work motivation which has an influence to the quality of planners is the need for achievement and the need for power. Keywords: Training, Work Motivation, Quality Planner Abstrak: Perumusan penelitian ini mengkaji besarnya pengaruh diklat fungsional perencana terhadap kualitas perencana, pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas perencana, dan pengaruh diklat fungsional perencana dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kualitas perencana Bappenas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perencana di Bappenas tahun 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling dengan jumlah ukuran sampel 137 orang. Selanjutnya, data yang diperoleh, diolah dan dianalisa  dengan bantuan program SPSS 19.0 for windows dengan melakukan uji statistik yaitu uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara diklat fungsional perencana terhadap kualitas perencana, motivasi kerja terhadap kualitas perencana, dan pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap kualitas perencana. Dimensi diklat fungsional perencana yang memiliki pengaruh terhadap kualitas perencana adalah pengelolaan dan tenaga pengajar diklat. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa dimensi motivasi kerja yang memiliki pengaruh terhadap kualitas perencana adalah kebutuhan akan prestasi dan kebutuhan akan kekuasaan. Kata Kunci: Diklat, Motivasi Kerja, Kualitas Perencana

Page 5 of 13 | Total Record : 129


Filter by Year

2015 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): THE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024 Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023 Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023 Vol 8, No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2022 Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021 Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021 Vol 6, No 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2020 Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020 Vol 5, No 2 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2019 Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019 Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018 Vol 4, No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2018 Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017 Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017 Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016 Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016 Vol 1, No 2 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2015 Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015 More Issue