Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)

admpublik
Website

Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ISSN : - EISSN : 24600369 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 133 Documents

6 7 8 9 10

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI JAKARTA UTARA(Studi Kasus Pada Puskesmas Kecamatan Koja Jakarta Utara) Adam Andika Alfian; Hendra Wijayanto
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i1.4648

ABSTRACT, This study aims to determine the role of the government in the implementation of the National Health Insurance Program (JKN) in order to provide services to the community in North Jakarta (Case Study of Koja Sub-district Public Health Center, North Jakarta). This research uses a qualitative research type with a descriptive approach. The data were collected by means of observation, interview and documentation techniques. The results of the research conducted indicate that according to the analytical tools of the JKN Health program implementation indicators, namely, the accuracy of the method and target of program implementation, the success of the program implementation, adequate facilities and infrastructure, the performance of employees in providing services. The implementation of the JKN program has been achieved quite well based on the measurement of program indicators so that the implementation of the Health program at the Koja Sub-district Public Health Center, North Jakarta in providing services to the community participating in the JKN card is quite effective. In its implementation, the inhibiting factors are still found that originate from the community and must be overcome so that services can run well and cooperation is formed between service providers and service users.Keywords: Implementation, National Health Insurance, Public Service ABSTRAK, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Guna Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Jakarta Utara (Studi Kasus Puskesmas Kecamatan Koja Jakarta Utara). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitaif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa sesuai dengan alat analisis dari indikator pelaksanaan program JKN Kesehatan yaitu, Ketepatan cara dan sasaran pelaksanaan program, Keberhasilan dari pelaksanaan program, sarana dan prasarana yang memadai, kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Pelaksanaan Program JKN sudah tercapai dengan cukup baik berdasarkan pengukuran indikator program sehingga pelaksanaan program Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Koja Jakarta Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat peserta kartu JKN sudah cukup efektif. Dalam pelaksanaanya masih ditemukannya faktor penghambat yang bersumber dari masyarakat dan harus bisa diatasi agar pelayanan dapat berjalan dengan baik dan terbentuk kerjasama antara pemberi layanan dan pengguna layanan.Kata Kunci: Pelaksanaan, Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Publik

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE Bambang Irawan; Dimas Achmad Armadani
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i1.4647

Abstract, Reform is a change, a change that is meant to be a change for a better than ever, for that change can be either renewal or an embodiment. Bureaucracy is a form of organization whose application is related to the objectives to be achieved. This bureaucracy is intended as a system of authority that is rationally determined by various rules. This bureaucracy is meant to organize regularly a work to be done by the crowd.Bureaucracy can also be a system, arrangement, layout within a government. So that the reform of the bureaucracy is a better change in the past for that change can be a renewal or manifestation of a form of organization whose application relates to the goal to be achieved as a system of authority that is rationally determined by various rules. Bureaucracy reform is organized as a formulation of the government's concern for society for the creation of good governance .Keywords: Reform, Bureaucracy, Good GovernancesAbstrak, Reformasi adalah sebuah perubahan, perubahan yang dimaksudkan yakni sebuah perubahan untuk menuju yang lebih baik dari sebelumnya. Birokrasi adalah adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan. Birokrasi ini dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. Birokrasi dapat juga berupa sebuah sistem, penataan, tata letak yang berada dalam suatu pemerintahan. Sehingga reformasi berokrasi merupakan perubahan yang lebih baik sebelumnya untuk itu perubahan dapat bersifat pembaharuan atau perwujudan suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak di capai sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan. Reformasi birokrasi di selenggarakan sebagai suatu formulasi tentang kepedulian pemerintah terhadap masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang baik.Kata Kunci : Reformasi, Birokrasi, Good Governances

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN FASILITAS PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA TUA JAKARTA BARAT Iqbal Aidar Idrus; Widya Jayanti Firmantara
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.5568

Penelitian ini membahas implementasi Fasilitas Publik Pelican Crossing dan jembatan penyebrangan di kawasan wisata kota tua jakarta barat, fasilitas publik yang di buat oleh pemerintah DKI Jakarta apa bisa berguna bagi semua golongan yaitu orang tua, ibu hamil, hingga kaum difabel agar tidak kesulitan menikmati falitas publik. Peneliti melihatnya dari tiga indicator yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan, Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Dimana dari hasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelican crossing di kawasan wisata kota tua kurang efektif untuk di pergunakan oleh pejalan kaki di kawasan wisata kota tua jakarta barat. Pada dimensi organisasi untuk penataan unitunit lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, dan alokasi dana/anggaran belum terlalu memadai. Pada dimensi interpretasi untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, sudah optimal . Pada dimensi sosialisasi program kurang optimal dikarenakan pemerintah kurang sosialisasi terhadap masyarakat dikarenakan juga masyarakat juga belum sepenuhnya tahu apa kegunaan pelican crossing. Adapun pemerintah sudah melakukan pelayanan publik tetapi kesadaran masyarakat dalam menikmati atau menggunakan fasilitas publik belum terlalu maksimal. pemerintah juga harus mementingkan golangan kaum difadel, orang tua dan ibu hami dengan membuat lift yang langsung terhubung dengan fasilitas publik dan menempatkan pegawai agar bisa membantu.

FLEXIBILITY WORKING ARRANGEMENT SEBAGAI AGENDA REFORMASI BIROKRASI UNTUK EFISIENSI KERJA Cynthia Febri Sri Indarti
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.5171

Reformasi birokrasi telah mengubah wajah birokrasi yang hirarkis, struktural yang dianggap tidak efektif, tidak efisien dan masih belum responsif ditengah persaingan yang semakin agresif dalam menawarkan berbagai kemudahan. Tujuan penulisan ini ingin merespon fenomena keleluasaan bekerja (flexibility) birokrasi ditengah determinan generasi,kebangkitan teknologi, digitalisasi dan munculnya pandemi. Metode penulisan menggunakan studi pustaka (library research). Adapun hasil dari kajian ini menawarkan perluasan makna flexibility working arrangement (FWA) yang selama ini terbatas pada sektor pemerintahan untuk pemecahan permasalahan besar bangsa Indonesia lainnya.

STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Bab III Tentang Perlindungan Pekerja Migran) Winda Berkatin Medfin Bolla; Basri Kisianta; Petrus Kase
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.4881

Strategi kebijakan adalah apa yang ingin diubah oleh pemerintah baik berupa agendanya, dan cara-cara di mana lembaga akan bergerak untuk membantu mencapai agenda ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia, kendala-kendala dalam pelaksanaannya dan bagaimana proyeksi yang harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi Penelitian secara umum di NTT lebih khususnya BP3TKI Kupang. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini adalah ketidakoptimalnya kebijakan perlindungan PMI Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017, yaitu: belum adanya peraturan pemerintah daerah terkait jaminan dan perlindungan PMI sebagai turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017, aksesibilitas atau jalan menuju daerah pedalaman yang tidak mendukung untuk melakukan sosialisasi terkait dengan perlindungan CPMI/PMI, Alur-alur penempatan CPMI/PMI dan pemberdayaan masyarakat , SDM CPMI dan PMI tidak berkompten yang juga tidak didukung dengan bekal tingkat pendidikan yang memadai, banyaknya perusahaan penyalur yang ilegal sehingga memberangkatkan CPMI tanpa dokumen lengkap dan tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan Keberadaan PMI saat bekerja yang sangat dibatasi interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka direkomendasikan agar Pemerintah dalam hal ini BP3PMI dapat lebih mengoptimalkan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 agar perlindungan terhadap PMI dapat tercapai.

KINERJA BLUD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Imam Mustofa; Melkisedek N.C.B Neolaka; Ajis S Adang Djaha
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.4882

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kinerja BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyediaan air baku dan untuk mengetahui serta manganalisis faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyediaan air baku. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan konten analisis. Hasil penelitian ini input berupa jumlah air raku, kebijakan BLUD SPAM, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan anggaran sangat berpengaruh terhadap kinerja BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses berupa mekanisme kerja BLUD SPAM dan standar operasional prosedur mempengaruhi kinerja BLUD SPAM dimana standar operasional prosedur menjadi faktor pendukung dalam kinerja BLUD SPAM sedangkan mekanisme kerja menjadi faktor yang menghambat kinerja BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Output peningkatan jumlah produksi air baku BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami meningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan indikasi yang positif bagi peningkatan kinerja organisasi.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR SELAMA PANDEMI COVID-19 Febri Setiadi; Khikmatul Islah
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.5012

ABSTRAKDinas sosial Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cianjur serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pelayanandan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 di sertai peraturan Bupati Cianjur Nomer 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru.Namun kebijakan belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, terbukti dari data hasil patroli PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial bahwa tiga tahun terakhir jumlah anak jalanan justru semakin meningkat. Kedua dari segi sumberdaya manusia dan finansialnya Dinas Sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan belum maksimal. komunikasi dan koordinasi antara DinasSosial dengan pihak lain yang dapat terlibat masih sangat kurang.Terbukti yang masih berperan aktif untuk membantu pembinaananak jalanan, hanya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan,Rehabilitasi, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) padahalmasih sangat banyak LSM yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi supaya pembinaan anak jalanan, bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Faktor hambatan yang krusial dalam proses pembinaan Anak jalanaan adalah kurangnya SDM untuk membingbing penyandang masalah Sosial.Kata kunci: program pembinaan, anak jalanan, pandemi covid19 ABSTRACT The Cianjur Regency Social Service is the implementing element of the Government led by the Head of the Service who is under and responsible to the Cianjur Regent and has the task of assisting the Regent in carrying out some government affairs in the field of Social Services and Rehabilitation, Social Empowerment Sector, and Social Assistance and Protection. The purpose of this study is to describe the implementation of the policy of fostering street children. The research approach used is a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of the policy on fostering street children is regulated in the Cianjur Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 accompanied by the Cianjur Regent's Regulation Number 6 of 2021 concerning the Enforcement of New Habit Adaptations. However, the policy has not been able to be implemented effectively because the objectives of this policy have not been achieved, as evidenced by the results of the Social Welfare Problems (PMKS / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) patrol of the Social Service that in the last three years the number of street children has actually increased. Second, in terms of human and financial resources, the Department of Social Affairs is still experiencing shortages so that the implementation of street children development is not optimal. communication and coordination between the Department of Social Affairs and other parties who can be involved is still very lacking. It is proven that those who still play an active role in assisting the development of street children, only Prevention, Eradication, Rehabilitation, Abuse and Illicit Trafficking (P4GN / Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) even though there are still very many non-governmental organizations (NGOs) that can actually be invited to coordinate so that the development of street children can be implemented as well as possible. The crucial obstacle factor in the process of fostering street children is the lack of human resources to guide people with social problems.Keywords : Development program, street children, Covid19 Pandemic

BANK SAMPAH BERKAH : SUMBER PENDAPATAN ALTERNATIF MASYARAKAT DI KELURAHAN TUGU SELATAN, KECAMATAN KOJA, JAKARTA UTARA Nurul Azizah; Ulfah Fatmala Rizky
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 8, No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v8i1.5613

AbstrakBank sampah adalah program yang dibuat untuk mengurangi jumlah sampah yang setiap hari semakin bertambah. Salah satu program Bank Sampah tersebut yaitu program Bank Sampah Berkah yang berlokasi di Kelurahan Tugu Selatan. Program tersebut dibuat berdasarkan peraturan Gubernur no 77 tahun 2020 yaitu tentang pengelolaan sampah lingkup Rukun Warga dalam peraturan ini setiap kelurahan di DKI JAKARTA wajib mempunyai bank sampah. Metode deskriptif kualitatif dipakai dalam penelitian ini melalui metode mengumpulkan data berupa wawawancara terstruktur dan semisterstruktur serta dokumentasi dan observasi. Terdapat sembilan belas Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Kelurahan Tugu Selatan, ASN Tugu Selatan, petugas PPSU sebagai pengurus Bank Sampah Berkah dan nasabah BSB. Hasil penelitian menunjukan bahwa program Bank Sampah Berkah dapat memberdayakan masyarakat dengan membeli komoditas kecil yaitu berupa kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari dan komoditas besar yaitu dapat membeli pakaian, membayar uang sekolah dan membeli di luar kebutuhan pokok. Hasil lainnya penelitian lainnya menunjukan bahwa Bank Sampah Berkah bisa membuat lingkungan para nasabah menjadi bersih karena sampah-sampah yang ada dikumpulkan untuk di tabung.Kata Kunci : Bank Sampah, Program, Pemberdayaan Abstract The waste bank is a program created to reduce the amount of waste that is increasing every day. One of the Waste Bank programs is the Blessing Waste Bank program located in Tugu Selatan Village. The program was created based on Governor's Regulation No. 77 of 2020, namely regarding waste management within the Rukun Warga. In this regulation, every urban village in DKI JAKARTA is required to have a waste bank.Qualitative descriptive method used in this study through data collection methods in the form of structured and semi-structured interviews as well as documentation and observation. There were nineteen informants in this study, namely the Head of the South Tugu Village, South Tugu ASN, PPSU officers as administrators of the Blessing Waste Bank and BSB customers. The results showed that the Blessing Waste Bank program could empower the community by buying small commodities, namely in the form of basic needs or daily needs and large commodities, namely being able to buy clothes, pay school fees and buy non-basic needs. Other results of other studies show that the Berkah Waste Bank can make the customer's environment clean because the existing waste is collected for the tube.Keywords: Waste Bank, Program, Empowerment

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN COVID-19 KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI PLBN ARUK KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS Herri Junius Nge
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 8, No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v8i1.5246

Penularan virus yang sangat masif melalui kontak antar manusia memerlukan adanya pencegahan yang lebih intensif, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan seperti di kawasan perbatasan antara negara. Tujuan penelitian ini menganalisis proses implementasi kebijakan pencegahan Covid-19 kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Di PLBN Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pencegahan Covid-19 di kawasan perbatasan Aruk belum berjalan efektif. Kondisi ini tercermin dari belum optimalnya dukungan organisasi yaitu alat pendeteksian dini yang akurat melalui alat swab pcr. Sementara dari segi SDM, PLBN masih kekurangan tenaga medis untuk pelaksanaan pengecekan orang-orang yang masuk dari Malaysia. Dari aspek interpretasi, dalam upaya pencegahan, sudah terdapat protokol covid 19 belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pada tahap aplikasi, pelaksanaan pencegahan Covid-19 sudah sesuai protokol, akan tetapi belum dilakukan pemeriksaan melalui swab pcr untuk mendeteksi lebih cepat kondisi para pelintas. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pembenahan sumber daya melalui peningkatan SDM, pendanaan dan pengadaan alat tes swab pcr yang lebih akurat. Di samping itu, diperlukan sosialisasi intensif dan massif dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat di kawasan perbatasan.

Kepemimpinаn Inovаtif Kepаlа Dаerаh Di Erа Pаndemi Covid-19 (Studi Kаsus Kepemimpinаn Аnies Bаswedаn Di Provinsi Dki Jаkаrtа) Samsul Ode
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 8, No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v8i1.5551

This study аims to determine the innovаtive leаdership of regionаl heаds in the erа of the Covid-19 pаndemic (а cаse study of Аnies Bаswedаn's leаdership in DKI Jаkаrtа). The method used in this reseаrch is descriptive quаlitаtive. The results of this study indicаte thаt the Governor of DKI Jаkаrtа fulfills аll indicаtors of innovаtive leаdership behаvior аccording to Everett M. Rogers through the innovаtive PSBB policy in DKI Jаkаrtа. This is shown by mаking other policy innovаtions аs policy supporters аnd involving the government, orgаnizаtions, аnd the community in supporting the implementаtion of the PSBB policy. In its implementаtion, there аre obstаcles for the DKI Jаkаrtа Provinciаl Government, nаmely conflicting policies between the centrаl аnd regionаl governments аnd the low public аwаreness of the implementаtion of heаlth protocols. Thus, Аnies Bаswedаn fulfilled аll the indicаtors of innovаtive leаdership with vаrious decisions tаken, indicаting thаt Аnies Bаswedаn is аn innovаtive regionаl heаd in responding to Covid-19 whose implementаtion of policies аnd innovаtions hаs resulted in а decreаse in the number of аctive positive cаses of Covid-19 in DKI Jаkаrtа.

Page 8 of 14 | Total Record : 133

6 7 8 9 10

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hendra

Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone
+6281908756400

Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hendra

Contact Email hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone +6281908756400

Journal Mail Official hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location Kota adm. jakarta utara, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hendra

Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Phone
+6281908756400

Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id

Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id

Location
Kota adm. jakarta utara,

Dki jakarta

INDONESIA