cover
Contact Name
Roby Syaiful Ubed
Contact Email
unit.penerbitan@pknstan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
unit.penerbitan@pknstan.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
INFO ARTHA
ISSN : 08526737     EISSN : 25810839     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Info Artha is a national journal that provides articles to lecturers, students, employees, and to whom it may concern. Info Artha accepts, reviews, and publishes original articles. The scope of the articles consist of state accounting, public policy, and state finance.The author(s) who willing to submite must use journal tempate and include the following forms:
Arjuna Subject : -
Articles 123 Documents
HAS REFORM OF THE SYSTEM OF PUBLIC HEALTH INSURANCE FOR THE POOR IN INDONESIA INCREASED HEALTH INEQUALITY? CONSIDERING DIFFERENT ACCESSIBILITY OF PUSKESMAS Rinasih, Rinasih
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 2 (2019): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.426 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i2.584

Abstract

Though the Indonesian government reformed its public health insurance system for the poor in 2008, the country still faces challenges with the disparity of accessibility to primary healthcare centres (puskesmas). This study examines whether the 2008 healthcare system reforms increased health inequality of the poor. Using data from the RAND Indonesian Family Life Survey (IFLS) and The Village Potential Statistics (PODES), this study found an indication that, in the aftermath of the reforms, the gap widened in the tendency for the poor to make insurance claims depending on their level of access to healthcare centres. Therefore, to protect the poor from catastrophic out-of-pocket expenditure, besides the provision of public health insurance, the government needs to be concerned about the accessibility of public health care, which includes not only the provision of direct healthcare infrastructure, but also improving road access conditions.
KAPITALISASI ASET TAK BERWUJUD YANG DIHASILKAN SECARA INTERNAL OLEH START UP COMPANY Firmansyah, Amrie; Hartanto, Lugas
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 1 (2019): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (883.156 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i1.497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan praktik akuntansi atas kapitalisasi aset tak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (start-up company). Dalam penelitian ini, kapitalisasi aset dilakukan pada model model bisnis berbasiskan teknologi yang diproduksi secara internal meliputi proses pencatatan biaya, pengklasifikasian biaya, keteridentifikasian aset tak berwujud, dan kapitalisasi aset tak berwujud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif melalui teknis wawancara kepada dua informan yaitu pemilik perusahaan dan praktisi akuntansi. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Tenten Digital Indonesia yaitu perusahaan rintisan yang memproduksi aplikasi 1010.Dry. Penelitian ini dilakukan mulai April 2019 sampai dengan Juni 2019.Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Tenten Digitial Indonesia tidak melakukan kapitalisasi atas aset tak berwujudnya karena seluruh biaya yang dicatat selama proses produksi dibebankan seluruhnya sebagai beban dalam laporan keuangan. Perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam melakukan pencatatan akuntansinya, namun selama proses produksi aplikasi ternyata belum ada pegawai yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan pembukuan sehingga beberapa pengeluaran untuk proses produksi aplikasi dicatat tidak sesuai dengan SAK ETAP.
FACTORS AFFECTING INWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CASE OF ASEAN COUNTRIES Grace, Gabriela
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 2 (2019): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.226 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i2.588

Abstract

The goal of this study is to identify the determinants of foreign direct investment in members of ASEAN countries (will be known as ASEAN-9 and ASEAN-7 from 1990 to 2017 by using Pooled Least Square as the model.The results show that market size, trade openness, infrastructure, research & development, and inflation have positive effects on inward FDI which can be considered as determinants of FDI. On the other hand, human capital and real interest rates show a negative sign.This study also discussed the FDI trend after the global finance crisis in 2008. The results indicate that the annual trend for FDI after 2008 is positive, which means there is no big impact from the global financial crisis of 2008 on FDI inflows.Based on the results, GDP, infrastructures, and trade openness become the important factors to attract foreign investors. Therefore, government can improve through policies, such as easing trade procedures, or improving the quantity and quality of the infrastructure.The difference finding is found on the negative result of human capital effect on inward FDI. Thus, the quality of human resources still needs improvement because it can improve thelow-tech into high-tech destination countries for FDI.
ANALISIS PENYEBAB SELISIH NILAI TRANSAKSI ANTAR ENTITAS PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) Djunur, Imran Malik; Sani, Gandhi Anwar
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 1 (2019): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.787 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i1.499

Abstract

Sejak SPAN diimplementasikan untuk pelaporan akuntansi di BUN pada tahun 2014, terjadi banyak perubahan perlakuan akuntansi, termasuk akuntansi untuk transaksi antar entitas. Perubahan perlakuan tersebut mengakibatkan munculnya selisih nilai akun intraco yang sangat signifikan pada LPE LKPP TA 2015 s.d 2017, masing-masing sebesar Rp65T, Rp6T dan Rp22T. Selisih nilai akun intraco seharusnya bernilai nol pada tingkat LKPP karena pada tingkat ini, seluruh Satker dan KPPN telah selesai dikonsolidasikan. Permasalahan ini menunjukkan adanya kegagalan eliminasi akun intraco pada saat konsolidasi LKBUN dan LKKL. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memaparkan proses terbentuknya DDEL DKEL dan menjelaskan penyebab terjadinya selisih DDEL DKEL pada LPE LKPP. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah simulasi penjurnalan dan konsolidasi atas 8 jenis transaksi yang sering terjadi di pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian, selisih DDEL DKEL disebabkan perbedaan perlakuan akuntansi atas 5 jenis transaksi intraco yaitu Uang Persediaan, Pendapatan Hibah Langsung, Setoran Surplus BLU, Suspend Belanja/Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan yang belum diterbitkan SP3. Adapun 3 jenis transaksi lain, yaitu Pendapatan/Belanja, Pengembalian Pendapatan/Belanja, dan Reklasifikasi Pendapatan, tidak mengakibatkan selisih DDEL DKEL. Dari penelitian diharapkan dapat dilakukan penyelarasan perlakuan akuntansi antara SPAN dan SAIBA, rekonsiliasi yang intensif antara Kuasa BUN dan Satker, dan percepatan penerbitan SP3.
POTENSI PENERIMAAN NEGARA DARI EMISI KARBON: LANGKAH OPTIMIS MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Irama, Ade Bebi
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 2 (2019): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.912 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i2.585

Abstract

Penelitian ini mempunyai dua tujuan: (1) untuk menghitung secara empiris potensi penerimaan negara apabila kebijakan pajak karbon diterapkan; dan (2) untuk menjelaskan kebijakan program pemerintah eksisting yang mendukungpenerapan kebijakan pajak karbon. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berupa simulasi melalui pendekatan measured emission taxes dengan menggunakan data emisi karbon perusahaan emiten yang terdapat di 14 industri di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2008 hingga 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat potensi penerimaan pajak karbon minimal sebesar Rp3, 03 Triliun per tahun yang berasal dari emisi karbon. Di Indonesia, ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan data emisi karbon dari Trucost, Bloomberg dan Reuters/Refinitiv untuk menghitung potensi penerimaan pajak karbon secara empiris. Keterbatasan penelitian terdapat pada data emisi karbon yang belum sepenuhnya dilaporkan oleh perusahaanemisi di Bursa Efek Indonesia.
PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK Nugroho, Rahadi; Rosidy, Devandanny
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 1 (2019): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.967 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i1.563

Abstract

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of proportion of  independent commissioner and executive’s compensation on tax aggressiveness. This research uses quantitative method by using panel data regression analysis. The population in this research is all financial sectors firm listed in the Indonesia Stock Exchange in the year 2014 - 2017. The sample was selected by using purposive sampling method and acquired 59 firms and 236 observations. The result of this study indicates that executive’s compensation has negative effect on tax aggressiveness. On the other hand, Proportion of independent commissioner has positive effect on tax aggressiveness.. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2014 sampai dengan 2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 59 perusahaan dan 236 observasi. Penelitian ini menyimpulkan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, proporsi komisaris independen berpengaruh  positif terhadap agresivitas pajak. 
DID PUBLIC CASH TRANSFER CROWD OUT INTER-HOUSEHOLD TRANSFERS IN INDONESIA? EVIDENCE FROM "BANTUAN LANGSUNG TUNAI /BLT" Wulandari, Corry; Baryshnikova, Nadezhda
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 2 (2019): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jia.v3i2.571

Abstract

In 2005 the Government of Indonesia introduced an unconditional cash transfer program called the ‘Bantuan Langsung Tunai’ (BLT), aimed at assisting poor people who were suffering from the removal of a fuel subsidy. There are concerns, however, that the introduction of a public transfer system can negatively affect inter-household transfers through the crowding-out effect, which exists when donor households reduce the amount of their transfers in line with public transfers received from the government. The poor may not therefore have received any meaningful impact from the public cash transfer, as they potentially receive fewer transfers from inter-household private donors. For the government to design a public transfer system, it is necessary to properly understand the dynamics of private transfer behaviour. Hence, this study evaluates whether there exists a crowding-out effect of public transfers on inter-household transfers in Indonesia.Using data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) and by applying Coarsened Exact Matching (CEM) and Difference-in-differences (DID) approaches, this study found that the likelihood to receive transfers from other family members (non-co-resident) reduces when the household receives BLT. However, there is no significant impact of BLT on transfers from parents and friends.
PERAN INTELIJEN PERPAJAKAN DALAM MENGHADAPI INFORMASI KEUANGAN ASIMETRIS Al-Firdaus, Farid
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 1 (2019): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.636 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i1.442

Abstract

Keraguan dalam meyakini validitas informasi keuangan dalam Exchange of Information (EOI) menjadi perhatian khusus peneliti. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menelaah penyebab terjadinya informasi keuangan asimetris dan peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut melalui upaya pengumpulan data dan/atau informasi. Dengan menggunakan pendekatan studi dokumentasi dalam metode kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan data yang terdapat dalam dokumen seperti aturan, Annual Review, Working Paper, jurnal nasional dan internasional, serta berita terkait. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan model Miles and Huberman dan mendapatkan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum EOI, modus dan kasus riil informasi keuangan asimetris, dan peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan simpulan bahwa modus atas informasi keuangan asimetris salah satunya berasal dari identitas palsu. Adapun peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut adalah dengan melakukan upaya formal seperti melakukan kegiatan intelijen sebagai dukungan upaya klarifikasi kepada pihak pemilik rekening keuangan dan upaya inovasi seperti pembangunan sistem informasi intelijen yang terintegrasi dengan pihak lain.
CREDIT FOR MSMES, PRIVATE CREDIT, AND REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA: A PANEL VECTOR AUTOREGRESSIVE ANALYSIS Kristianto, Doddy
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 2 (2019): NOVEMBER EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.973 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i2.576

Abstract

This study aims to analyse the dynamic between credit to micro, small, and medium enterprises (MSMEs), private credit, and regional economic growth in Indonesia. A panel vector autoregression model is employed to understand the dynamic in the model. Unlike previous cross-country studies, this paper is using provincial panel data. The relationship between variables in the model are connected under the same regulation, monetary authority, and fiscal institution. Thus, there will be no effects that appear from the differences of institutions. The results suggest that the interaction between credit to MSMEs and private credit is bi-directional. Also, credit to MSMEs and private credit does affect regional economic growth. However, the result does not provide strong evidence for causality from regional economic growth to credit for MSMEs or private credit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dinamis antara kredit kepada UMKM, kredit kepada sektor privat, dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Untuk memahami hubungan ketiga variable tersebut, penelitian ini menggunakan panel vector autoregression (Panel VAR). Penelitian ini berbeda dengan penelitian antar negara yang telah ada sebelumnya karena penelitian ini menggunakan data pada level provinsi. Data pada level provinsi memiliki keunggulan karena berada pada sistem regulasi perbankan dan regulasi fiskal yang sama sehingga tidak terdapat efek dari adanya perbedaan institusional. Dari penelitian ini diketahui bahwa interaksi antara kredit kepada UMKM dan kredit kepada sektor privat adalah dua arah. Kredit kepada UMKM dan kredit kepada sektor privat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, namun tidak terdapat bukti kuat yang menjelaskan hubungan sebaliknya.
REGIONAL GOVERNMENT SPENDING EFFICIENCY ON HEALTH AND EDUCATION IN DECENTRALIZATION ERA : EVIDENCE FROM INDONESIA Iskandar, Azwar; Saragih, Rahmaluddin
JURNAL INFO ARTHA Vol 3, No 1 (2019): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.575 KB) | DOI: 10.31092/jia.v3i1.452

Abstract

The purpose of this paper is to assess spending efficiency of regional governments in Indonesia on health and education during the fiscal decentralization period year of 2010-2017. Relying on a sample of 33 provinces as regional government, this paper compute efficiency scores adopting nonparametric frontier that estimated by Data Envelopment Analysis (DEA) to study spending inefficiency. Results of the paper show that in west regions, Bali, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, and Kep. Riau relatively most efficient in public spending both on health and education in period of study. DKI Jakarta and Jawa Barat have efficient score on health, and Bengkulu has efficient score on education. On the other hand, in east regions, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur and Sulawesi Utara were also most efficient in public spending on health and education services. Maluku and Sulawesi Tenggara have efficient score on health, and Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, and Sulawesi Barat have efficient score on education. The results show that provinces in east regions of Indonesia were relatively more efficient in public spending both on health and education for promoting equal distribution of income

Page 8 of 13 | Total Record : 123