Jurnal Penelitian Hukum De Jure
The De Jure Legal Research Journal, known as Jurnal Penelitian Hukum De Jure, is a legal publication issued three times a year in March, July, and November. It is published by the Law Policy Strategy Agency of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, in collaboration with the Indonesian Legal Researcher Association (IPHI). This association was legalized under the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-13.AHA.01.07 in 2013, dated January 28, 2013. The journal serves as a platform for communication and a means to publish diverse and relevant legal issues primarily for Indonesian legal researchers and the broader legal community. In 2024, the management of the De Jure Legal Research Journal will include various stakeholders, as outlined in the Decree of the Head of the Law and Human Rights Policy Agency Number PPH-18.LT.04.03 for 2024, dated February 20, 2024, which establishes a publishing team for the journal. According to the Decree of the Director-General of Higher Education, Research, and Technology of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology of the Republic of Indonesia, Number PPH-18.LT.04.03 for 2024, which is based on the Accreditation Results of Scientific Journals for Period 2 of 2024, the De Jure Legal Research Journal has achieved a Scientific Journal Accreditation Rank of 2 (Sinta-2). This reaccreditation is valid for Volume 23, Number 1, of the year 2023, through Volume 27, Number 4, of the year 2027.
Articles
327 Documents
<![CDATA[Restorative Justice in Child Rape Perpetrators: A Case Study on Perpetrators With Intellectual Disability ]]>
<![CDATA[Wahyu Saefudin]]>;
<![CDATA[Rony Aryono Putro]]>;
<![CDATA[Sriwiyanti Sriwiyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 1 (2022): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.646 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.49-62
<![CDATA[The main role of probation officers is implementing restorative justice for the juvenile. However, a rape perpetrator with intellectual disability will encourage a different approach. Therefore, this study aims to explain how the application of restorative justice by probation officers on youth offenders with intellectual disabilities. The method used in this study is an empirical normative method. Primary legal materials were obtained through interviews with probation officers tasked with assisting in the investigation, prosecution, and examination in court, to assist in implementing decisions. Another source of legal materials was also obtained through the document of community research. Finally, secondary legal materials were obtained from various sources such as legislation, library books, and scientific journals. The results show three primary points. First, probation officers have realized restorative justice through their role in community research and mentoring. Second, probation officers provide recommendations for the rehabilitation of offenders. Third, probation officers reinforce other law enforcers such as police, prosecutors, and judges to conduct psychological diagnoses to ensure the child’s condition. However, this study also finds that not all law enforcers can understand and handle children with intellectual disabilities.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah ]]>
<![CDATA[Yul Ernis]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 4 (2019): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.352 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.435-454
<![CDATA[Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng belum cukup memadai dalam menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah adat (HAT), kenyataan sampai sekarang masih banyaknya terjadi konflik antara masyarakat adat Dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di daerah tersebut. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap tanah adat, semua stakeholder seharusnya mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam melindungi HAT yang ada di daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya regulasi yang secara jelas dan komprehensif mengatur tentang perlindungan HAT secara Nasional atau khusus Kalteng. Untuk kedepannya perlu mendapat pengakuan danpenguatan oleh negara dalam bentuk hukum yang lex specialis dengan mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut, sehingga HAT memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada. Saran Pemda Kalteng perlu memperluas aspek/spektrum/dimensi pengaturan dalam Peraturan Gubernur No.13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas tanah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak–Hak Adat di Atas Tanah, ke dalam bentuk Perda]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang) ]]>
<![CDATA[Rindia Fanny Kusumaningtyas]]>;
<![CDATA[Raynaldo Giovanni Derozari]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 3 (2019): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.509 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.339-348
<![CDATA[Bank Indonesia melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran yang sah sejak 2014, namun perkembangan penggunaan Bitcoin masih marak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum penggunaan virtual currency? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, dimana penelitian hukum implementasi dikaitkan dengan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penggunaan virtual currency dalam transaksi elektronik sebagai alat pembayaran telah memiliki kepastian hukum menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 1541 KUH Perdata. Penggunaan virtual currency melanggar hukum berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 34 PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Simpulan penelitian ini bahwa penggunaan virtual currency dapat merugikan karena nilai yang tidak pasti, namun masih berpeluang adanya transaksi menurut Pasal 1542 KUH Perdata. Saran bagi pemerintah diharapkan adanya pengaturan khusus terkait dengan peredaran virtual currency dan pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakan virtual currency.]]>
<![CDATA[Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhar Junef]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (17.262 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.85-102
<![CDATA[Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktik penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya kepuluan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan orang. Permasalahan dalam penelitian ini menekankan pada : mengapa masih terjadi penyelundupan manusia di Indonesia?, faktor-faktor yang menyebabkan penyelundupan manusia di Indonesia terus marak?, upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi penyelundupan manusia di Indonesia?. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Rekomendasi perlu dibuat aturan mengenai imigran gelap yang masuk katagori korban dalam penyelundupan manusia dan kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Indonesia untuk memanggulangi masalah penyelundupan manusia di Indonesia. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum keimigrasian. Sedangkan manfaat praktisnya sebagai bahan pertimbangan bagi para stake holder, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang keimigrasian.]]>
<![CDATA[Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali) ]]>
<![CDATA[Ahyar Ari Gayo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 3 (2019): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.3 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.269-284
<![CDATA[Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegraan menentukan bahwa usia 21 tahun adalah batas usia untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya. Ketentuan 21 Tahun tersebut apakah usia ideal bagi anak untuk menetukan pilihannya memilih kewarganegaraannya. Di sisi lain di usia 21 tahun anak masih dalam kondisi labil untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendapatkan gambaran apakah usia 21 tahun waktu yang tepat untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya bagi nak hasil perkawiana campur?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk mendapatkan jawaban persoalan. Hasil penelitian didapatkan bahwa sangat sulit bagi anak dalam usia 21 tahun untuk menetukan kewarganegaraannya, karena dalam usia tersebut anak masih labil dan sebagaian besar anak tersebut masih menempuh pendidikan di negara asal orang tuanya. Untuk itu, Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur batas usia 21 tahun perlu di rubah menjadi sampai batas usia 24 – 25 tahun.]]>
<![CDATA[Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur ]]>
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>;
<![CDATA[Nur Adhim]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.923 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.11-24
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, serta masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur Kuningan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan socio-legal research, dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara deskriptif-analitis preskriptif dengan fokus permasalahan tentang bagaimana implementasi putusan MK pada masyarakat AKUR di Cigugur Kabupaten Kuningan ? dan apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ? Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara formal Kemendagri dan Dukcapil Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Putusan MK, tetapi secara substansial belum melaksanakan putusan MK. Implementasi kedua lembaga tersebut tidak sesuai dengan original intent Putusan MK yang menyatakan kepercayaan termasuk agama. Implementasi Putusan MK ini secara teoretis dipengaruhi oleh paradigma agama dunia. Putusan MK ini harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi penganut kepercayaan, termasuk pemberian kesempatan untuk ikut rekrutmen CPNS, TNI dan Polri. ]]>
<![CDATA[Government Responsibility Post Covid-19 Pandemic with The Increase of Social Problems in Society ]]>
<![CDATA[Suherman SH]]>;
<![CDATA[Wicipto Setiadi]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 2 (2022): June Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (732.241 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.205-218
<![CDATA[The post-covid-19 pandemic in Indonesia has had a major social impact on society in the form of unemployment and divorce. The problem is whether the government can be held accountable for its policies in the context of overcoming the COVID-19 pandemic which has caused many social impacts on the society. The is study aimed to determine the government's responsibility for increasing social community such as increasing layoffs (PHK) and divorce in the society during the pandemic. The research methodology applied empirical methods. The results were based on the theory of government action, which is an action taken by state administrators in carrying out government duties that cause disputes between the people and the government. In Indonesia, the responsibilities of the government have not been regulated, and in practice, the society is still neglected. Society has surrendered to the consequences of the PPKM policy during the COVID-19 pandemic. Even if there are people who will file a civil lawsuit against the government. This lawsuit against government officials in the civil sector in Indonesia is based on the unlawful acts of the government as regulated in Article 1365 of the Civil Code. The responsibilities of the Government other than in the field of civil law is in the field of state administrative law.]]>
<![CDATA[Limitation of The President's Power to Declare a State of Emergency: a Comparison of France, India, and Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Yoppy Adhihernawan]]>;
<![CDATA[Hernadi Affandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 2 (2022): June Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1536.581 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.145-162
<![CDATA[The state must declare a state of emergency under certain conditions that endanger the safety of the state and society. Limiting the power to the declaration of a state of emergency is essential because this great authority cannot be used according to the President's will, so it is necessary to have restrictive mechanisms so that the President does not misuse the authority to carry out the emergency. However, the Indonesian constitution does not stipulate any restrictions on the powers of the President in declaring a state of emergency. This study aims to determine the dangers of not limiting the President's powers in declaring a state of emergency in the Indonesian constitution by using the arrangements and practices of emergency law in France and India. The approach used in this study is a comparative level that compares the contents of the constitution's text and compares the implementation and history of the constitution. The result of this study is limiting the power of the President in declaring a state of emergency is necessary based on a comparison of arrangements and experiences in France and India. Therefore, Indonesia must restrict the President's power in declaring a state of emergency to its constitution.]]>
<![CDATA[Initiating The Concept of Sui Generis of the Legal Protection of Communal Intellectual Property in The Philosophy of Science Perspective ]]>
<![CDATA[Taufik H. Simatupang]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 2 (2022): June Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (797.909 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.243-256
<![CDATA[This study aims to answer how the protection of Communal Intellectual Property rights in Indonesia and how the concept of sui generis can be applied from the perspective of the philosophy of science. The research method used is a doctrinal legal research method with an approach to legislation, legal concepts, and theories through literature search. The results show that until now Indonesia has recorded and documented the Communal Intellectual Property, both by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights and the Directorate General of Culture of the Ministry of Education and Culture. Including the recording and registration of Intangible Cultural Heritage to UNESCO. However, legal protection of Communal Intellectual Property cannot be carried out optimally considering that several laws and regulations governing Communal Intellectual Property, especially those related to Traditional Cultural Expressions, are not in harmony with one another, besides thatno law specifically regulates this Communal Intellectual Property. On the other hand, considering the problems that are not easy to regulate, considering intellectual property protection which is individual protection while Intellectual Property Rights arecommunal. Therefore, Indonesia needs to immediately regulate the protection of Communal Intellectual Property in the form of law through the idea of the sui generis concept.]]>
<![CDATA[The Role of Community Counselor in Handling Child Clients in Class I Correctional Center of Medan ]]>
<![CDATA[Penny Naluria Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 2 (2022): June Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (773.336 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.271-284
<![CDATA[The existence of laws against children must be considered and must be led to be more responsible for themselves, because children are different from adults. Children are teenagers, human resources, and have the potential to continue the life of the nation and state. The child client is then guided to improve himself and his behavior in the existing reality, with the aim of changing his lifestyle, and assisted in behavioral restructuring, especially for clients with severe personality problems that take a long time to resolve. In other words, probation officers can educate a child client about the rejections they will face when receiving changes or feedback from others, while encouraging them to motivate themselves, accept their situation, and change what the child client is going through. Another important thing that must be done in dealing with child client is to involve the family of the child to participate in the process of handling the child who violates the law.]]>
