cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
ISSN : 19782292     EISSN : 25797425     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2025): March" : 5 Documents clear
Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Melalui Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik Sujatmiko, Sujatmiko; Kartina, Endah; Budijanto, Oki Wahju; Sumarsono, Edy; Maryati, Maryati; Rahmanto, Tony Yuri; Chaerudin, Yudhi; Fauzi, Faris Hasan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 1 (2025): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.%p

Abstract

Penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik merupakan proses yang penting dilakukan karena hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan atau undang-undang. Namun terdapat beberapa kendala dalam praktinya yaitu Naskah Akademik tidak dimulai dengan penelitian hukum atau studi lain, minim partisipasi publik serta abainya pemrakarsa kebijakan terhadap sejumlah proses dalam penyelarasan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensitas pembentukan dan memformulasikan materi muatan pedoman dan tata cara penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sudut pandang formulasi kebijakan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara di enam provinsi, FGD dengan Unit Kerja Eselon I dan Kementerian/Lembaga terkait secara daring dan luring serta studi dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah urgensi perlunya dibentuk pedoman dan tata cara dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik. Adapun materi muatan yang dapat dicantumkan dalam kebijakan tersebut diantaranya definisi atau ketentuan umum terkait penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; batasan substansi atau materi muatan yang menggunakan Naskah Akademik atau surat keterangan atau penjelasan; kewenangan yang melakukan proses dan pengawasan penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; tahapan-tahapan dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; jangka waktu dalam proses penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik; dan pendekatan teori yang digunakan dalam penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik.
The Nexus of FTFs Counterterrorism Strategy, Immigration Control, and Border Security Through Indonesia’s Migration Policy Okterano, Yanos; Susetyo, Heru
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 1 (2025): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.49-68

Abstract

This study employs a single case study to build an initial understanding of a case or an evaluation of a fatal attack by Uzbekistan detainees affiliated with a terrorist group to the immigration office at the North Jakarta Immigration Office. This work aims to design a counterterrorism strategy through migration policy and border control in Indonesia after the COVID-19 pandemic to build the resilience of nations to fight against radicalism and extremism. It finds that an immigration clearance process in border control management to prevent FTFs from entering Indonesia is limited to administrative clearance and a repository system of their documents and biometric data. Counterterrorism at immigration border controls in Indonesia focuses only on a downstream framework or at the stay-reside phase rather than an upstream prevention strategy. We recommend a revision of the Indonesian Immigration Law, which can include an FTFs counterterrorism strategy at immigration border controls. Immigration border control management should always prioritize pre-empting measures with risk management and focus on a pre-arrival interdiction or upstream prevention strategy.
Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta Apsari, Kirana; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 1 (2025): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.%p

Abstract

Lagu dan musik yang dihasilkan oleh musisi dapat memiliki nilai ekonomi yang mampu menghidupi rumah tangga begitu pula dengan royalti yang dihasilkan dari adanya hak cipta. Pada berlangsungnya perkawinan permasalahan dan konflik kerap terjadi yang berujung pada perceraian. Dalam proses perceraian terdapat hak cipta yang menghasilkan royalti, maka royalti tersebut tidak luput menjadi salah satu tuntutan perceraian baik oleh pihak suami maupun pihak istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi keberadaan royalti yang diperoleh atas hak cipta dalam harta benda perkawinan kaitannya dengan perceraian serta mengetahui pembagian royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian dan memberikan solusi kepastian hukum dalam hal distribusi royalti. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa royalti dapat menjadi harta bersama. Apabila kemudian terjadi perceraian, maka royalti dapat dibagi secara sama rata antara suami dan istri atau keputusan pengadilan dapat menentukan persentase yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan Hakim. Seperti pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang menetapkan membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih kepada mantan pasangannya. Selain itu pembagian royalti dapat berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri yang telah dimuat ke dalam perjanjian perkawinan. Maka diperlukan peran LMKN untuk menghindari perselisihan mengenai besaran royalti, melalui pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) PP 56/2021 sehingga terdapat kejelasan pendistribusian royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik.
The Idea of Trademark Rights Valuation as Collaterals: A Financing Solution for Creative Economy Actors Handayani, Sri; Emirzon, Joni; Yahanan, Annalisa
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 1 (2025): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.%p

Abstract

The renewal of intellectual property-based financing schemes represents a groundbreaking solution to help creative economy actors secure loans using their creative assets. This breakthrough has the potential to foster creativity and improve the welfare of these actors. However, the implementation of trademark rights, especially as collateral, is still hampered by the valuation of the trademark rights themselves, what are the challenges of binding trademark rights as collateral and the idea of trademark rights valuation as a financing solution for creative economy actors. The research method used is normative juridical supported by empirical data with a statutory approach, analytical approach, conceptual approach and comparative approach as well as primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed descriptively qualitatively.The research results show, challenges such as difficulties in determining the value of trademark rights, high fluctuations in their value, rampant piracy, and general business risks have led to intellectual property-based businesses being viewed as high-risk ventures. The difficulty in valuing trademark rights, along with their volatility, results in low acceptance of intellectual property-based collateral by financial institutions. Despite this, intellectual property development, which translates creative ideas into viable businesses, requires facilities and support, including financing for the transformation of valuable creative economy concepts. Progress can be made by strengthening technical arrangements, standardizing mechanisms for intellectual property-based financing, establishing valuation procedures for securing trademark rights as collateral, creating appraiser institutions, developing secondary markets, and providing incentives and assistance. These steps will accelerate the implementation of trademark-based financing, ultimately enabling creative economy actors to access capital with legal certainty
Reformulasi Hukum KIK: Menyeimbangkan Kepentingan Kolektif dan Individual dalam Perlindungan Hukum Tenun Cual Bangka Belitung Marlinda, Marlinda; Hariansah, Syafri
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 1 (2025): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.69-86

Abstract

Penetapan Tenun Cual sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama mengenai ketegangan antara perlindungan kolektif dan hak individu perajin. Pengrajin merasa status KIK mengurangi pengakuan kontribusi individu dan kreativitas pemasaran Tenun Cual. Persepsi masyarakat mengenai larangan penggunaan istilah "Tenun Cual" di luar kelompok perajin menambah kompleksitas isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis untuk menjawab pertanyaan bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam menyeimbangkan perlindungan komunal dan hak individual dalam kasus Tenun Cual. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data skunder dan studi kepustakaan. Penelitian ini mengidentifikasi celah regulasi dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang KIK dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum mengakomodasi hak individu perajin dalam sistem komunal, serta merumuskan model perlindungan hukum inovatif yang menyeimbangkan kolektif dan individual. Menawarkan model perlindungan sistem berlapis, menggabungkan perlindungan kolektif dan individual dengan mekanisme lisensi melalui komunitas dan pengakuan inovasi pengrajin. Fokus utamanya adalah mengembangkan mekanisme hukum yang dapat menjembatani kepentingan pelestarian budaya dan pemenuhan hak ekonomi dan kreatif pengrajin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu menyeimbangkan perlindungan komunal dengan pengakuan terhadap kontribusi individu. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih inklusif untuk menjamin perlindungan komunal tanpa mengabaikan hak ekonomi dan inovasi individu, serta merekomendasikan pembentukan regulasi, termasuk pengaturan hak pakai dan model perizinan berbasis komunitas, guna menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepentingan pengrajin. Pendekatan hukum adaptif diperlukan agar Tenun Cual terlindungi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan melalui mekanisme perlindungan paralel dan model benefit-sharing yang adil.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2025): July Edition Vol 19, No 1 (2025): March Edition Vol 18, No 3 (2024): November Vol 18, No 3 (2024): November Edition Vol 18, No 2 (2024): July Edition Vol 18, No 1 (2024): March Edition Vol 17, No 3 (2023): November Edition Vol 17, No 2 (2023): July Edition Vol 17, No 1 (2023): March Edition Vol 16, No 3 (2022): November Edition Vol 16, No 2 (2022): July Edition Vol 16, No 1 (2022): March Edition Vol 15, No 3 (2021): November Edition Vol 15, No 2 (2021): July Edition Vol 15, No 1 (2021): March Edition Vol 14, No 3 (2020): November Edition Vol 14, No 2 (2020): July Edition Vol 14, No 1 (2020): March Edition Vol 13, No 3 (2019): November Edition Vol 13, No 2 (2019): July Edition Vol 13, No 1 (2019): March Edition Vol 12, No 3 (2018): November Edition Vol 12, No 2 (2018): July Edition Vol 12, No 1 (2018): March Edition Vol 11, No 3 (2017): November Edition Vol 11, No 2 (2017): July Edition Vol 11, No 1 (2017): March Edition Vol 10, No 3 (2016): November Edition Vol 10, No 2 (2016): July Edition Vol 10, No 1 (2016): March Edition Vol 7, No 1 (2013): March Edition More Issue