cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 25491660     EISSN : 25501305     DOI : -
Core Subject : Social,
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), publish by Universitas Medan Area, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Batubara, Bebby Masithoh
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.216 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui hubungan komunikasi BPD dan masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota BPD sebanyak 5 orang dan seluruh masyarakat desa Pergajahan Hulu sebanyak 65 kk. Sampel dalam penelitian ini merupakan sampel total yaitu 65kk. Pengambilan sampel dilakukan secara keseluruhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan antara komunikasi Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan setelah diketahui bahwa koefisien korelasi lebih besar yaitu 0,57 dari r tabel yaitu 0,297 maka terdapat korelasi positif yang signifikan antara Komunikasi Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan. Dilihat dari tabel Interpretasi nilai r maka koefisien korelasi 0,57 masuk dalam interpretasi cukup, yaitu antara 0,40 sampai dengan 0,60 maka diperoleh korelasi cukup yang berarti diantara kedua variabel tersebut terdapat korelasi yang positif
Perkawinan Bajapuik dan Konsekwensinya dalam Keluarga Sitompul, Roswita
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.254 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v5i1.997

Abstract

Marriage is a way for people to develop offspring, therefore every marriage must meet certain requirements both based on positive law, religion and besides that there is a customary law that is not less important in the process of each crisis rites of human life, which is different but always maintained by community, this research is a normative research which sourced from primary and secondary data that is book, law, journal, research result. The result of the study that the position of men in Minangkabau adat is low and physically he has no place in his mothers house and does not have any rights as father in the household, even the boys are not paid attention, if there is divorce of men who come out of the house, on the property of the gonogini except the property of origin and if the wife dies the husbands relatives must immediately pick up the widower to return to his family, if there is a conflict of womens families who have the right to speak, this position that raises the character of Minangkabau women is always arrogant and dominating
Analisis Perkembangan Desa Mburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo Bangun, Elpitarina; Asnidar, Asnidar
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 2, No 1 (2014): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.298 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v2i1.584

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perkembangan Desa Mburidi dilihat dari: mata pencaharian, produksi, pendidikan, kelembagaan, sarana dan prasarana, teknologi, adat istiadat dan tingkat perkembangan Desa Mburidi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo. Populasinya adalah seluruh wilayah Desa Mburidi sekaligus sekaligus menjadi sampel penelitian (total sampling). Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa: (1) mata pencaharian adalah di sektor pertanian  62.60 %, (2)  produksi mencapai di atas 100 juta rupiah pertahun, (3) tingkat  pendidikan 60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang sudah menamatkan perguruan tinggi, (4) lembaga yang ada terdiri dari lembaga pemerintahan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga perekonomian, lembaga kesehatan, lembaga adat dan lembaga keagamaan, dan ke 7 lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik, (5) sarana dan prasarana sudah tersedia lebih dari 4 yaitu sarana dan prasarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana listrik, sarana komunikasi dan sarana air bersih, (6) penerapan teknologi pertanian sudah diterapkan, (7) upacara adat 4 jenis dilaksanakan yaitu upacara adat perkawinan, kematian, sistem hubungan keluarga dan upacara adat kelahiran bayi.
Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Pelaksanaan Tugas di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati Matondang, Armansyah
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.291 KB)

Abstract

This study aims to determine the development of the Government apparatus in performing the tasks in the general section secretariat office of Regent. This study took place in Deli Serdang. Deli Serdang regency is as one of the autonomous regions in Indonesia that are in the administrative area of North Sumatra Province. Empowerment is implementable personnel resources have been carried Division General Secretariat of the Office of the Regent of Deli Serdang through education and training, enforcement of labor discipline, career development and awards. This type of research is descriptive qualitative research. Implementation of the training is kept up preceded by a training needs analysis so that the employees do not vain but right on target.
Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan Sitompul, Maradona; Atmey Lubis, Anggreini
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.434 KB)

Abstract

Tulisan ini menyajikan apa-apa saja yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mendukung perealisasian pembangunan di Kota Medan. Berupa pajak daerah, retribusi daerah yang terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan. Setiap daerah dalam hal ini perlu dan jeli dalam membudayakan sumber potensi keuangan setempat. Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang memang salah satu kriteria dalam pemantapan otonomi daerah. Kesempatan yang diberikan untuk mengelola sumber pendapatan daerah khususnya mengelola pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu tujuan pembangunan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian suatu daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan juga usaha suatu daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat atas subsidi. Dengan adanya kemandirian tersebut, maka suatu daerah bebas menggunakan pendapatan asli daerah tersebut untuk pendanaan pembangunan daerah, karena pembangunan merupakan langkah yang harus ditempuh utnuk mengembangkan seluruh potensi daerah termasuk potensi manusia, potensi alam, teknologi dan mencakup semua aspek kehidupan serta penghidupan yang ada di daerah tersebut dilakukan secara berencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan Matondang, Armansyah
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 2, No 2 (2014): JPPUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.962 KB)

Abstract

This study aims to identify factors that lead to divorce in the Village of Hope Tanah Pinem Dairi. The study population was Muslim communities have been divorced and remarried totaling 120 households. These samples included 30 heads of families who are Muslims and have been divorced and remarried to the sample in this study were randomly (random sampling). The results showed that the factors that lead to divorce in the household in the village of Hope Tanah Pinem Dairi, among others, namely: fakor young age, economic factors, factors not yet have offspring and factors husband often be harsh to be the cause of divorce in the Village of Hope. Happens result of Divorce in the Village of Hope Tanah Pinem Dairi is the loss of filial affection and Loosening of family relationship between the wife and husband
Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang Atika, Tengku Ayu; Tarigan, Usman
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 2, No 1 (2014): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.811 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v2i1.578

Abstract

PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Setiap PNS yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya. SK Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku. Pejabat yang berhak menetapkan SK Pensiun adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyampaikan usulan pensiun kepada Kepala BKN. Berkas yang telah disampaikan kepada Kepala BKN akan diproses dan diperiksa kelengkapannya oleh bidang yang menangani pensiun. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai, baru kemudian dilakukan pencetakan SK Pensiun dan dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
Pendidikan Komersial Dan Gaya Hidup Rumapea, Murni Eva
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.413 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v5i2.1209

Abstract

            Pendidikan merupakan cara untuk mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran. Pendidikan merupakan kebutuhan  yang bersifat mutlak untuk individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bidang pendidikan banyak masalah yang dihadapi, terlebih diera globalisasi saat ini baik bersifat internal dan eksternal. Seperti wajib belajar 9 tahun dirancang pemerintah. Masyarakat mengalami kesulitan, bukan karena ketidakmampuan hal itu, tetapi ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan komersil adalah pendidikan yang berorientasi hal ekonomis bukan untuk paradigma   pendidikan. Akibatnya bagi berekonomi kuat (mapan) dapat memperoleh  pendidikan, sedangkan bagi ekonomi lemah hanya memperoleh pendidikan bersifat seadanya.                Pendidikan sudah menjadi gaya hidup. Artinya pendidikan bukan lagi bersifat potensi/mutu tetapi sudah suatu bentuk gaya hidup (life style). Tanpa memikirkan peran mendasar lembaga pendidikan, dan aktivitas pendidikan. Telah menganggap pola pendidikan menjadi suatu gaya hidup. Dalam arti, pendidikan dianggap hanya untuk gaya-gayaan, bersifat keren, bergengsi, dan bersifat ikut-ikutan  maka memaksakan diri menjalani pendidikan. Maka dari iti pemerintah melalui BPK  dan non pemerintah melalui LSM melakukan pemeriksaan transaksi keuangan secara rutin terhadap semua lembaga pendidikan. Pihak ini harus berkoordinasi dengan departemen pendidikan untuk mencapai tujuan. Pihak ini harus mampu dan jujur melaporkan hal yang terjadi serta berhak melakukan evaluasi terkait kebijakan pemerintah dibidang pendidikan.
Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini Lubis, Anggreni Atmei
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.385 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor penyebab wanita melakukan perkawinan pada usia dini. Faktor utama wanita melakukan perkawinan pada usia dini adalah kematangan seks secara fisik. Wanita-wanita pelaku perkawinan usia dini tersebut telah matang dalam seks secara fisik sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual. Karena kematangan inilah mereka ingin melakukan aktivitas seksual yang semestinya belum boleh mereka lakukan. Disusul faktor pendidikan yang dalam hal ini wanita-wanita pelaku perkawinan usia dini tesebut sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan sekolahnya sehingga memilih untuk menikah di usia dini. Aktivitas belajar yang tadinya mereka gemari sudah tidak menarik lagi dan membosankan bagi mereka. Menurut mereka kehidupan rumah tangga lebih menarik dan lebih menyenangkan.
Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun Siregar, Nina Siti Salmaniah
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 3, No 1 (2015): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.947 KB)

Abstract

This study aims to determine the factors that cause actions Delinquency child, family influences the childs misbehavior, and the communitys role in tackling the problem of delinquency in the village of Lau Cih district of Medan Tuntungan. This study uses qualitative descriptive by the number of all children aged population is aged 13 -17 years totaling 65 people. Then the sample in this study is taken whole from the total population that is numbered 65 people or also called total sample. In the process of collecting data the author uses observation, questionnaires, and interviews. To analyze the data that have been collected in this research is to use a frequency table with a percentage formula. From the results of research in the field after the data are collected, processed and analyzed, then produce research findings that background action delinquency is due to lack of attention and supervision from parents where parents who are too busy with work so that children no longer receive the attention and affection of family. Aside from the family environment, community environment is also one of the factors that affect the child. Where the childs living environment is not a good environment for your children, so that children are affected and take action delinquency without warning and awareness of the local community.

Page 7 of 52 | Total Record : 519


Filter by Year

2013 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 13 No. 1 (2025): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 12 No. 2 (2024): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 12 No. 1 (2024): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 11 No. 2 (2023): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 11 No. 1 (2023): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 10 No. 2 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 10 No. 1 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 10, No 1 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 9, No 2 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 9 No. 2 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 9, No 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 9 No. 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 8 No. 2 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 8, No 2 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA Juni Vol. 8 No. 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 7 No. 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA Desember Vol 7, No 1 (2019): JPPUMA Juni Vol. 7 No. 1 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 7, No 1 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 6, No 2 (2018): Desember Vol. 6 No. 2 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 6, No 2 (2018): Desember Vol 6, No 2 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI Vol. 6 No. 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 5 No. 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 5 No. 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 4 No. 2 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA DESEMBER Vol 4, No 1 (2016): JPPUMA JUNI Vol 4, No 1 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 4 No. 1 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 3 No. 2 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA DESEMBER Vol 3, No 1 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 3, No 1 (2015): JPPUMA JUNI Vol. 3 No. 1 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 2 No. 2 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 2, No 2 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 2, No 2 (2014): JPPUMA DESEMBER Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 2, No 1 (2014): JPPUMA JUNI Vol 2, No 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 1, No 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 1, No 2 (2013): JPPUMA DESEMBER Vol. 1 No. 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 1 No. 1 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA JUNI Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a More Issue