Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area

jppuma
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 25491660 EISSN : 25501305 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), publish by Universitas Medan Area, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science.

Arjuna Subject : -

Articles 519 Documents

7 8 9 10 11

Relationship Between Infrastructure and Facilities for Students Preparedness to Deal with The Tsunami Sujarwo, Sujarwo; Noorhamdani, Noorhamdani; Fathony, Mukhamad
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1516

ABSTRAKSarana prasarana merupakan aspek penting di dalam manajemen bencana, terutama wilayah yang memiliki potensi tsunami yang tinggi seperti kepulauan Mentawai. Salah satu kelompok yang rentan terhadap bencana tsunami adalah siswa sekolah. Kerentanan ini dikarenakan masih rendahnya kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sarana prasarana terhadap kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana tsunami. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan desain observational analitik korelatif dan pendekatan cross sectional dengan sampel sebanyak 109 siswa yang di ambil dari kelas 5 dan 6 di 3 SDN yaitu SDN 13, SDN 16 dan SDN 17 di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana prasarana dengan kesiapsiagaan siswa SSB dalam pengurangan risiko bencana tsunami, dengan nilai (p=0.000) dan nilai r =0.98. Sarana prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan kesiapsiagaan siswa SSB sehingga dapat menghambat kesiapsiagaan siswa dalam pengurangan risiko bencana tsunami di Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.Kata Kunci: Sarana Prasarana, Kesiapsiagaan, Pengurangan Risiko Bencana ABSTRACTInfrastructure and facilities is an important aspect of disaster management especially in areas with high Tsunami potential such as Mentawai Islands. One of the groups which are vulnerable to Tsunami is students. This vulnerability is due to the low preparedness of Sekolah Siaga Bencana (School-Based Disaster Preparedness, abbreviated as SBB) students in disaster risk reduction. This study aims to analyze the relationship of infrastructure and facilities to the preparedness of SSB students in disaster risk reduction especially tsunami. This study is a quantitative research conducted by using a correlative-analytic observational design and cross-sectional approach with a sample of 109 students taken from 5th and 6th grader in 3 Sekolah Dasar Negeri (Elementary School or SDN) namely SDN 13, SDN 16 and SDN 17 in Sipora District, Mentawai Islands. There is a significant relationship between infrastructure-facilities and the preparedness of SBB students towards the reduction of Tsunami risk with the value of (p = 0.000) and r = 0.98. Infrastructure and facilities have a significant relationship with the preparedness of SBB students so that it can inhibit the reduction of tsunami risk in Sipora District, Mentawai Islands.Keywords: Infrastructure and facilities, Preparedness, Disaster Risk Reduction

Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang Sudrajat, Arip Rahman; Sumaryana, Asep; Buchari, Raden Ahmad; Tahjan, Tahjan
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1600

Penelitian ini mengenai perumusan strategi dalam mengelola Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. Permasalahan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang adalah dalam perumusan strategi masih belum sepenuhnya mengikuti perkembangan kondisi dan situasi faktual, masih rendahnya pengetahuan para pengusaha/pedagang mengenai produk dan strategi pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional hingga saat ini ternyata belum mampu memberikan daya saing terhadap pasar modern. Dalam membahas perumusan strategi pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang mencoba menggunakan tahapan dalam manajemen strategis yang mengacu pada salah satu elemen dari empat elemen dasar dari manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003: 4), bahwa manajemen strategi mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena metode ini dapat memahami dinamika dan makna perumusan strategi pengelolaan Pasar di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perumusan strategi pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang pada saat ini belum sesuai dengan elemen pada manajemen strategis secara utuh, dimana dalam merumuskan dan menetapkan strategi, para pimpinan belum memiliki analisis yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang pada khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang itu sendiri, serta belum memberdayakan keunggulan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dikaitkan dengan tantangan lingkungan, dan belum sepenuhnya dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.Kata kunci: perumusan startegi, pengelolaan pasar tradisional.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Munthe, Susilawaty; Warjio, Warjio; Kariono, Kariono
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1518

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam pelaksanaan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melaksanakan impelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.

Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan Ngadimin, Ngadimin; Kusmanto, Heri; Isnaini, Isnaini
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1519

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.

Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Jamaluddin, Yanhar; Sumaryana, Asep; Rusli, Budiman; Buchari, Raden Ahmad
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1520

Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan; pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan : a. Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya, b. Daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Aromatica, Desna; Nurasa, Heru; Widianingsih, Ida; Muhtar, Entang Adhy
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Changing of the village government being the Nagari government in West Sumatra has occurred since 2001. Its aim is in order to implement a government according to the society characteristic West Sumatra that is the custom society. The first regency implementing the Nagari government is Solok. During the implementations of Nagari government in Solok Regency has not been right enough. The problems arise such as a poor coordination between Badan Musyawarah Nagari and the Nagari government, the poor public services, the role of society leaders is limited. An Institution is a value and norm to be a reference for the member to act reaching the aim. That research is the analysis of the Nagari government institution, and the research method is using qualitative. The result showing that the Nagari government institution is not built through a value, lifestyle, and norm in the custom society. So, we could say that the Nagari government is the same as the village government, based on the regulation No 5/1975 about the village government. Hence, we require the design of the Nagari government institution to build the Nagari government according to the lifestyle and custom society characteristic.

Hashtag #2019GantiPresiden: Sentimen Anti-petahana dan Orientasi Politik Pemilih Pemula menghadapi Pilpres 2019 di Pematangsiantar Damanik, Erond Litno
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.1996

The aim of the research is to understand the emergence of hashtag#2019ChangePresident and the political orientation of the new voters face the 2019 Presidential Election. Hashtag#2019 ChangePresident through social media, t-shirts, stickers, as well as declaration of the hashtag#2019ChangePresident in various regions in Indonesia. Hashtag#2019ChangePresident is a coercion of opinion, Anti-incumbent sentiments and deconstruction of President Incumbent's success stories in the 2019 Presidential Election. This movement targets Beginner Voters and productive age who live in urban areas. The main problem in this research is the hashtag#2019ChangePresident has an impact on the political orientation of the new voters facing the 2019 Presidential Election? The theory used is the strategic speaker from Lee and Pinker. Data collection was conducted through in-depth interview techniques and Likert Scale questionnaire distribution to 100 research informants. The results showed that the hashtag#2019ChangePresident impacted 17 percent of research informants. The contribution of this study confirms that the hashtag#2019ChangePresident has an impact as a means of driving opinions to strengthen the Anti-incumbent sentiment and deconstruction of the incumbent president's success stories.

Komparasi Teori Marketing Politik 4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal Sutrisno, Sutrisno; Yuningsih, Neneng Yani; Agustino, Leo
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

This study describe, as well as analyze Comparative Political Marketing Theory 4p According Niffenegger and 3p According to Adman Nursal. The first is the marketing of politics that uses the theory of market approach strategy (Nursal 2004) called 3P terms are Pull Marketing, Push marketing, and Pass marketing. Then the second is marketing politics using marketing mix or marketing mix (Niffenneger 1989), known as 4P, product, promotion, price and place. This article will discuss the differences and similarities of both theories. Political marketing has been used as a winning strategy. Many of these strategies have their own to be well received by the public. Marketing concepts adapted in politics used to improve the efficiency and effectiveness of ideological transfers and work programs, from contestants to the public in a campaign. In this study researchers used literature study method. The literature study used library data collection methods, reading and recording, as well as managing research materials. The results of the study show that both theories can complement each other in the field. Niffenneger's theory for understanding political marketing maps. While Adman Nursery's theory is more about candidate promotion techniques at the grassroots.

Model Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Al Washliyah di Kota Medan Kusmanto, Heri; Warjio, Warjio
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

This study discusses the political model of development of Islamic community organizations namely Muhammadiyah and Al-Washliyah in Medan City. Specifically, this study describes the politics of development of Islamic community organizations (Muhammadiyah and Al-Washliyah) in maintaining and developing their existence in development activities in Medan City. The context of the research carried out mainly concerns the orientation of the two Islamic community organizations which are known to have different schools of thought from each other, Muhammadiyah represents modern thought while Al-Washliyah represents traditional circles in the context of their development activities in Medan City. This study examines the form or model and strategy of development, as well as the direction or orientation that forms the basis of Muhammadiyah and Al-Washliyah's political development policies in Medan City, which of course will have differences because of the different schools of thought. In addition, of course, the development of directions or orientations that shape the political model of development will also have a system or a different way from what has been developed by the government which tends to develop with a secular approach that is felt to have a community side on one side poverty, inequality and moral degradation.

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Putra, Hermansyah
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

So important is the role of the campaign to be able to attract and convince voters, where the more massive and intensified campaigns are carried out, the greater the campaign funds needed. With large funding, election participants have a greater opportunity to convince voters. When the campaign requires large funds, what will be a problem is the legitimacy of the sources of funds collected, for which there is a need for rules that can overcome the problem. For this reason, the General Election Commission (KPU) has made legal regulations to ensure that campaign funds used by election participants come from legitimate sources. Campaign funding arrangements start with the creation of special accounts for campaign funds, arrangement of funding sources and restrictions on the number of donations. Campaign funds must be submitted to the Election Commission as a form of accountability through campaign finance reports. This campaign fund report was then audited by the Public Accountant Office (KAP) which was formally appointed by the KPU to ensure that the reports submitted fulfilled the compliance aspects or not. The administrative sanctions are given for each violation related to the use and reporting of campaign funds. With a series of rules above, it is expected to be able to encourage transparency and accountability of election fund campaign campaign reports.

Page 9 of 52 | Total Record : 519

7 8 9 10 11

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA