Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Government and Civil Society

jgs
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang

ISSN : 25497669 EISSN : 2579440X DOI : -

Core Subject : Economy, Science, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)" : 8 Documents clear

Analisis Tata Kelola Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul Indonesia Andang Nugroho; Achmad Nurmandi; Suranto Suranto; Salahudin Salahudin
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Simultaneous elections in 2019 have been held successfully. Where legislative members, presidents and vice presidents for the period 2019-2024 have been appointed. However, of course in the stages of the implementation of the election process there are obstacles faced by all parties involved in the election, be it the organizer of the election itself, political parties, the community or other stakeholders such as local governments and security elements. Discrete qualitative research is used in this study to describe the problems that occur from the perspective of election actors in Gunungkidul Regency. The research is limited only to actors from the community, stakeholders, political parties, Regency KPU and Regency Bawaslu. The data source was taken from minutes of meetings and coordination conducted by the KPU of Gunungkidul Regency from 2017 to 2019 added with news about the election in Gunungkidul on online media. Then the NVivo12 Plus software is used in data analysis techniques by using the crosstab feature to show the problems obtained. The results obtained that each actor has different intensity in assessing problems in the implementation of elections. The problems that arise are more on the interests of these actors in the implementation of the ongoing elections. The contribution of this research is on the assessment of each actor in seeing the election problems that are taking place. Studies on this issue need to be carried out with various sources to make it more comprehensive. Pemilu serentak pada 2019 telah berhasil dilaksanakan. Di mana anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 telah dilantik. Namun demikian tentu saja pada tahappelaksanaan proses pemilu ada kendala yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik itu penyelenggara pemilu itu sendiri, partai politik, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah dan elemen keamanan. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan masalah yang terjadi dari perspektif aktor pemilu di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini terbatas hanya untuk aktor dari masyarakat, pemangku kepentingan, partai politik, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. Sumber data diambil dari risalah notulen rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dari 2017 hingga 2019 ditambah dengan berita tentang pemilihan di Gunungkidul pada media online. Kemudian software NVivo12 Plus digunakan dalam teknik analisis data dengan menggunakan fitur crosstab untuk menunjukkan masalah yang diperoleh. Hasil yang diperoleh bahwa masing-masing actor memiliki intensitas yang berbeda dalam menilai masalah dalam pelaksanaan pemilu. Masalah yang muncul lebih pada kepentingan aktor-aktor ini dalam pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung. Kontribusi dari penelitian ini adalah pada penilaian masing-masing aktor dalam melihat masalah pemilu yang sedang berlangsung. Studi tentang masalah ini perlu dilakukan dengan berbagai sumber untuk membuatnya lebih komprehensif.

Politik Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru) Zulfa Harirah MS; H. Isril; Rury Febrina
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

The partnership in waste management carried out by the Pekanbaru City Government is not without reason. The issue of waste has become a frightening specter that if it is not immediately managed properly it will increasingly reach a tipping point. However, it must be recognized that the Regional Government is faced with limitations in managing waste, thus establishing partnerships with the private sector. This research is here to see to what extent the shared authority covers limitations through the perspective of policy implementation. The problem will be dissected through David C. Korten’s policy implementation theory. Various data obtained from the case study method are then developed with theory in order to obtain a comprehensive conclusion. The results showed three important things. First, the compatibility between the program and the beneficiaries. The reality in the field shows that some of the programs that have been designed and outlined by law are already very comprehensive. Second, the compatibility between the program and the implementing organization. This point examines the compatibility between ideas and plans that have been prepared by the government and the capabilities of the implementing organization. PT. Samhana Indah as the implementer of waste management in the zone I zone is a financially well-established company, has an adequate transportation fleet, and is experienced in work management. Third, the compatibility between the user groups and the implementing organization. The private sector has done the work according to work standards and brought benefits to the surrounding community. Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bukan tanpa alasan. Persoalan sampah telah menjadi momok menakutkan yang jika tidak segera dikelola dengan baik maka akan semakin menuju titik kritis. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Penelitian ini hadir untuk melihat sejauh mana wewenang yang dibagi itu menutupi keterbatasan melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Permasalahan akan dibedah melalui teori implementasi kebijakan David C. Korten. Berbagai data yang diperoleh dari metode studi kasus kemudian dikembangkan dengan teori guna memperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal penting. Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I merupakan perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Pihak swasta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar.

Collaborative Governance in HIV And AIDS Prevention in Sleman District 2018 Yunita Elianda; Dian Eka Rahmawati
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

AIDS caused by HIV is a health issue of global concern. In Indonesia, in the first quarter of 2017, the number of HIV cases was 10,376 and AIDS cases were 673. DIY is a tourism city and student city that has a high level of human movement so it is highly likely that behaviors that are at risk of contracting or transmitting HIV and AIDS. DIY has an attraction that makes many people with different socio-economic and demographic backgrounds come to this region. Many tourists from domestic and abroad are interested in the beauty of tourism in DIY. Therefore, collaborative governance among stakeholders is needed in the response to HIV and AIDS. There are eight indicators to see the success of collaborative governance according to DeSeve: Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among the Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources. The findings of this study are that cross-sectoral collaboration carried out does not yet have regulations as a guideline in carrying out such collaboration. So that cooperation is only at the stage of mutual involvement in the response to HIV and AIDS, not at the stage of official cooperation that has legality. Because the existence of basic rules is important in collaborative governance as the initial foundation and legitimacy for stakeholders who act. AIDS yang disebabkan oleh HIV adalah masalah kesehatan yang menjadi perhatian global. Di Indonesia, pada kuartal pertama 2017, jumlah kasus HIV mencapai 10.376 dan kasus AIDS sebanyak 673. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah kota pariwisata dan kota pelajar yang memiliki tingkat pergerakan manusia yang tinggi sehingga sangat mungkin perilaku yang berisiko tertular atau menularkan HIV dan AIDS. DIY memiliki daya tarik yang membuat banyak orang dengan latar belakang sosial ekonomi dan demografi yang berbeda datang ke wilayah ini. Banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri tertarik pada keindahan pariwisata di DIY. Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif di antara para pemangku kepentingan diperlukan dalam menanggapi HIV dan AIDS. Ada delapan indikator untuk melihat keberhasilan tata kelola kolaboratif menurut DeSeve: Struktur Jaringan, Komitmen untuk Tujuan Bersama, Kepercayaan di antara Para Peserta, Tata Kelola, Akses ke Otoritas, Akuntabilitas / Tanggung Jawab Distributif, Berbagi Informasi, dan Akses ke Sumber Daya. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi lintas sektoral yang dilakukan belum memiliki peraturan sebagai pedoman dalam melakukan kolaborasi tersebut sehingga kerja sama hanya pada tahap keterlibatan timbal balik dalam penanggulangan HIV dan AIDS, bukan pada tahap kerja sama resmi yang memiliki legalitas. Bagaimanapun juga, keberadaan aturan dasar menjadi penting dalam tata kelola kolaboratif sebagai landasan awal dan legitimasi bagi para pemangku kepentingan yang bertindak.

The science openness movement in Indonesia: An introduction for re-reading civil society in policy discourse Cahyo Seftyono; Purwo Santoso; Muhadjir Muhammad Darwin; Agus Heruanto Hadna
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Today, civil society is identical to non-government organization (NGO) or Civil Society Organization. Institutional perspective causes the society to always be seen as an organizational entity: as a complete organization with its structure. Consequently, analysis on society will always be nuanced with relation to other institutions: coordination, subordination, opposition, or being attached to each other. This article proposes a new idea on civil society, which is suspected not always working within the institution framework, but instead with a more basic foundation that is ideational thrust. This situation is traceable through Vosviewer tools with Scopus data and Google Scholar database, by selecting one community as a representation. Activities that civil society does are, substantially, ideational discourse from inter-institution actors. Civil society movement is based on ideas, not on institutional administration coordination. This research analyzes Indonesia Open Science Epistemic Community, a community that actively promotes science openness and publication in fulfilling the academic and policy needs. This community transcends institutional division because it involves governmental actors by focusing on ideas. Therefore, this community’s existence could be the new alternative in reading civil society activity.

Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online) Krishno Hadi; Listiana Asworo; Iradhad Taqwa
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

This article highlights the importance of a dialogic relationship between government and society in the effort to build more participatory service system innovations. The idea of dialogic innovation itself arises as a logical consequence of the open government system, which replaces outdated service practices. This new idea emphasizes accountability, transparency and participation from the community as the spirit of the public service system. Thus, public service innovation is produced by absorbing bottom-up innovation. This research uses a qualitative approach with a case study model. Data collected through observation, depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the Malang Online Service System (SINGO) implemented in the village of Sawojajar, Malang is evidence of the success of dialogic innovation between the community and the government. The android application-based public service system was conceived and created by the Sawojajar community itself, supported by the local government. SINGO’s innovations have succeeded in becoming champions and pioneers for other villages. This shows that dialogical and participatory public services have succeeded in changing the old pathological bureaucratic paradigm into emancipation. Artikel ini menyoroti pentingnya relasi dialogis antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya membangun inovasi sistem layanan yang lebih partisipatif. Gagasan inovasi dialogis sendiri muncul sebagai konsekuensi logis dari sistem open government, yang menggantikan praktik pelayanan yang telah usang. Ide baru ini menitikberatkan pada akuntabilitas, transparansi serta partisipasi dari masyarakat sebagai ruh dari sistem pelayanan publik. Sehingga, inovasi pelayanan publik dihasilkan dengan cara menyerap aspirasi dari bawah (bottom-up innovation). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, depth interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem Pelayanan Malang Online (SINGO) yang diterapkan di kelurahan Sawojajar, Malang merupakan bukti dari keberhasilan inovasi dialogis antara masyarakat dengan pemerintah. Sistem pelayanan publik berbasis aplikasi android digagas dan diciptakan oleh masyarakat Sawojajar sendiri, didukung oleh pemerintah setempat. Inovasi SINGO sendiri berhasil menjadi juara sekaligus pionir bagi kelurahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dialogis dan partisipatif berhasil mengubah paradigma birokrasi lama yang patologis menjadi emansipatif.

Does Affect Voluntary significant to non-profit servant motivation in Yogyakarta? Dian Suluh Kusuma Dewi; Achmad Nurmandi; Dyah Mutiarin
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

The implications of prosocial behaviour on public service motivation are found. The link between prosocial behaviour and public service motivation from a sense of wanting to help others. In practice, civil servants are often encouraged to help the community. The meeting point between public service motivation and prosocial behaviour is with the choice to become a volunteer. Civil servants who have a robust public service motivation will be involved in voluntary activities. This study aims to examine the effect of volunteerism on the motivation of public services on civil servants in Yogyakarta special government. The method used in this research is quantitative research methods. Questionnaires are distributed at special local government offices in Yogyakarta that provide basic services. The number of respondents who answered the survey was 321 people. Data processing using SEM PLS and data analysis using quantitative descriptive. The results of this study are prosocial behaviour and the value of altruism through voluntarism activity significantly influence the motivation of public services. But directly, prosocial and altruism do not affect public service motivation. Perilaku prososial berimplikasi terhadap motivasi pelayanan publik. Hubungan antara perilaku prososial dan motivasi pelayanan publik timbul dari rasa ingin membantu orang lain. Dalam praktiknya, pegawai negeri sering didorong untuk membantu masyarakat. Titik temu antara motivasi pelayanan publik dan perilaku prososial adalah dengan pilihan untuk menjadi sukarelawan. Pegawai negeri yang memiliki motivasi pelayanan publik yang kuat akan terlibat dalam kegiatan sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesukarelaan terhadap motivasi pelayanan public pada pegawai negeri sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Kuisioner disebar di kantor-kantor pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyediakan layanan dasar. Jumlah responden yang mengisi survei adalah sebanyak 321 orang. Pengolahan data menggunakan SEM PLS dengan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku prososial dan nilai altruisme melalui aktivitas voluntarisme berpengaruh signifikan terhadap motivasi pelayanan publik. Tetapi, prososial dan altruisme tidak secara langsung memengaruhi motivasi pelayanan publik.

Partai Politik dan Perilaku Pemilih Di Indonesia (Studi Pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019) Danis Tri Saputra Wahidin; Ali Muhyidin; Iswahyuni Iswahyuni; Anwar Ilmar
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

This study discusses the voter behavior that influence the fluctuation of political party voters changing in the 2009, 2014 and 2019 legislative elections. The undestanding of political parties with a rational voter behavior approach is carried out to detect the relationship of political parties performance to the people's choices in the Indonesia Legislative elections. However, the Indonesian voters behavior cannot be caracterized absolutely rational, because the sociological and the psychological voter behavior also strongly influences Indonesian voters, and even influences one another. This case study found that the behavior of Indonesian voters is volatile. loyal voters in the 2014 general election are predicted to only amount 20%. In the 2019 elections, loyal party voters tended to be stable due to several factors, 1) The political bipolarization between supporters of the Jokowi-Maruf and Probowo-Sandi pair, 2) high public satisfaction with the performance of the Jokowi-JK government, 3) stable public trust in government and opposition parties and 4) holding legislative elections in conjunction with the presidential election. This condition can be seen from the motives of political party voters who choose because of several main factors, namely figures, ideology and political work programs.Penelitian ini mendiskusikan tentang perilaku pemilih yang mempengaruhi perubahan suara partai politik pada pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019. Pendalaman partai politik dengan pendekatan perilaku pemilih rasional dilakukan untuk mendeteksi hubungan kinerja partai politik terhadap perilaku pemilih pada pemilu Legislatif di Indonesia. Meski demikian, perilaku pemilih Indonesia tidak dapat dikatakan rasional secara mutlak, karena perilaku pemilih sosiologis dan psikologis juga masih kuat mempengaruhi pemilih Indonesia, bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya . Studi kasus ini menemukan bahwa perilaku pemilih Indonesia bersifat fluktuatif. pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 diprediksi hanya berjumlah 20%. Pada pemilu 2019 pemilih loyal partai cenderung stabil karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1) bipolarisasi politik antara pendukung pasangan Jokowi-Maruf dan Probowo-Sandi, 2) tingginya kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 3) stabilnya kepercayaan publik pada partai pemerintah maupun partai oposisi dan 4) pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden. Kondisi ini terlihat dari motif pemilih partai politik yang memilih karena beberapa faktor utama yaitu faktor figur, Ideologi dan program kerja.

Evaluation of Education Finance Policies In Improve Education Quality Original Papua In 2018 Irwan Boinauw; Rahmawati Hussein
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

It has been nineteen (19) years of special autonomy imposed in the land of Papua. But the problem of education in Papua and West Papua is not something new to hear. Papua and West Papua still rank 31 out of 34 provinces in Indonesia. Policies to improve the quality of human resources of Papuans are an important part of the framework for bringing prosperity to all Indonesians. This study uses a descriptive qualitative method. To see the results of the policy evaluation researchers used the theory of evaluation according to Willian N Dunn on four (4) criteria namely; Efficiency; Effectiveness; Leveling out; Responsiveness. Research Results: 1. The education budget allocation of 20% of the APBD is only 13% which has been realized, around 7% that has not been implemented. 2. Undergraduate Scholarship Program, Teacher Welfare Program, and Dropout Rate Program, which is implemented by the City Government of Sorong, has been running well. But there is no clear budget transparency from the Government related to these education financing programs. 3. Every year around 200 indigenous Papuan students are given scholarships. Teacher welfare has been noted but is not guaranteed. Weak economic students are given tuition fees. 4. The implementation of the education funding program by the City Government of Sorong is still unknown by all Sorong city residents, lack of socialization and some programs are still closed. Otonomi khusus sudah diberlakukan di tanah Papua selama sembilan belas tahun lamanya. Tetapi, masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat bukan sesuatu yang baru untuk didengar. Papua dan Papua Barat masih menempati peringkat ke-31 dari 34 propinsi di Indonesia. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua menjadi bagian penting dari kerangka kerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk melihat hasil evaluasi kebijakan, peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Willian N Dunn pada empat (4) kriteria: Efficiency, Effectiveness, Leveling out, dan Responsiveness. Hasil Penelitian menunjukkan: pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD hanya 13% yang telah terealisasi, sementara sekitar 7% belum dilaksanakan. Kedua, Program Beasiswa Sarjana, Program Kesejahteraan Guru, dan Program Angka Putus Sekolah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong, sudah berjalan dengan baik meskipun tidak ada transparansi anggaran yang jelas dari pemerintah terkait program pembiayaan pendidikan. Ketiga, sekitar 200 siswa sudah mendapat beasiswa setiap tahun. Kesejahteraan guru telah dicatat meskipun tidak ada jaminan, sementara siswa dengan ekonomi lemah diberi biaya kuliah. Keempat, implementasi program pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Kota Sorong masih belum diketahui oleh semua warga kota Sorong, terutama karena kurangnya sosialisasi dan beberapa program masih ditutup.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8, No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota tangerang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang,

Banten

INDONESIA