cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irman
Contact Email
selat@umrah.ac.id
Phone
+62771-4500089
Journal Mail Official
selat@umrah.ac.id
Editorial Address
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, 29111
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Selat
Published by Universitas Maritim Raja Ali Haji
ISSN : 23548649     EISSN : 25795767     DOI : https://doi.org/10.31629/selat
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Selat is Scientific Journal Published Periodically by Law Studies Program, Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Selat is Biannual, Published Twice a Year, which is in May and October. Jurnal Selat was first published in 2013 with the aim for the development of law studies. Term “Selat” (in Bahasa: Strait) is based on geographic feature Riau Island Province as Archipelagic Provinces and near Strait of Malacca. Jurnal Selat has the vision to contribute the development of law studies which include Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law, Business Law, Customary Law and International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 14   15   16   17   18 
Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Disentralisasi Wishnu Kurniawan
Jurnal Selat Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.624 KB)

Abstract

Indonesia is a country that adopts welfarestate system where the state administration is aiming for the prosperous of society. The excistense of statehood based on Pancasila ideology and constituion of 1945 with desentralization principal government system. Desentralization system are system wich the authorize to manage and developed by the regional government/local government. That system excepting as otherwise stipulated in legislation. Distribution authority to region/local government is a manifestation of the spirit of the country's development based on Region/Local Authonomy. Fulfillment of prosperous for society, central government of Negara Kesatuan Republik Indonesia forming an area exclusively dedicated to the development and investment strategies in increasing state revenues. In order to increase fulfillment the prosperous, needed an authority who focus on build and developed the special region to face the infrastructure developed in order to developed direct investment. This system made the Central Government intervened the Local/Region Government. The intervened reflected by Lawa Number 44 of 2007 juncto Governement Regulation Number 46 of 2007 about Free Trade and Free Port of Batam Island. The principal of implementing Free Trade Zone in Batam Island with special authority as executor contained inrelated with Desentralization principal. That system in accordance with Indonesian Constituion of 1945 specially in article 18B paragraph (1) wich specifies that the state respected with the special unit – a unit areas and special’s unit – a unit areas. That system are manifestation of Asymmetric Desentralization principal system. Keywords: Free Trade Zone, Regional Authonomy, Asymmetric Desentralization System, Constitution. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem welfarestate dimana penyelenggaraan negara adalah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Pelaksanaan kehidupan bernegara berdasarkan Ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan sistem pemerintahan menganut prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan pengelolaan dan pembangunan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten kecuali seperti yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perudangan. Pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah ini merupakan perwujudan dari semangat pembangunan negara berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah Negara Kesaatuan Republik Indonesia membentuk suatu kawasan yang diperuntukkan khusus bagi pengembangan dan strategi investasi dalam peningkatan pendapatan negara. Guna peningkatan tersebut, dibutuhkan otoritas pembangunan yang berfokus dalam pengembangan suatu kawasan di wilayah daerah yang khusus untuk menghadapi pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan investasi. Hal ini membuat Pemerintah Pusat kembali melakukan intervensi kepada daerah untuk turut hadir langsung dalam melakukan pembangunan. Penerpan wilayah investasi tersebut adalah melalui Undang Undang Nomor 44 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam. Prinsip tersebut masih sejalan dengan amanah konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemerintah daerah khususnya Pasal 18B ayat (1) yang menentukan bahwa negara menghormati satuan – satauan daerah yang bersifat khusus dan satuan – satuan daerah yang bersifat istimewa. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep Desentralisasi Asimetris. Kata kunci: Wilayah Perdagangan Bebas, Otonomi Daerah, Desentralisasi Asimetris, Konstitusi
Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Ayu Efritadewi; Wan Jefrizal
Jurnal Selat Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.165 KB)

Abstract

Giving some penalties by sinking the foreign fishing vessels is one of the efforts of the country in eradicating of illegal fishing. Besides that it will also give a deterrent effect or will counteracting from violation in the border area or outside the border area that can harm Sovereignty of the country. Indonesian government policy that sinking the fishing vessels that has been proved doing the illegal fishing in Indonesia waters has raised many pro’s and contras. The conclusion that can be reach is what are the Impacts from sinking the foreign Fishing vessels. Is it positive or negative impact? The positive impact that happen from this policy is Indonesia government can stop illegal fishing activity and also to rescue aquatic habitat in the sea from bomb of foreign fishermen. While the negative impact is pollution because of the explosion and burning the foreign vessels that can pollute the air around the sea.Writers suggest that law enforcement of sinking the foreign vessels must be conducted together with budget support facility that adequate with the enforcement, for example adequate personnel, adequate facilities and infrastructure (firearms, boat/ship, and fuel supply in operating the ship so that the supervisor can reach all part of the sea in Indonesia. Keyword: Foreign Ship, Illegal Fishing Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. Yang mana saran yang penulis berikan adalah Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia. Kata kunci: Kapal Asing, Pencurian Ikan
Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Laurensius Arliman S
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.992 KB)

Abstract

The domino effect of employment problems is unemployment will have a negative impact on the survival of nation and state. The negative impact of unemployment is the increasing variety of criminal acts, the increasing number of homeless and street singers, has become a social pathology or social germ disease that spread like a virus that is difficult to eradicate. Therefore it is necessary to do a serious step both from the side of the government and the labor itself and of course the willingness of the company. The government serves as a supervisor and regulator as well as facilitators of both parties of the company and workers not to harm each other. The worker should try to continue to improve his competence so that he has a higher bargaining power over the company rather than relying solely on government protection. And finally the good faith of the company so as not to see the worker as a cost factor but an important asset of the company, so that the company can maximize the value of the company itself. This can be seen from the days before independence, after independence, the old order, the new order, and the reform era have each of the existing legal dynamics. In addition, in realizing sustainable legal development must prepare the participation of all parties, so as to realize the protection of good employment. Keywords: Development, Dynamics, Employment, Indonesia. Efek domino dari masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya gelandangan dan pengamen, sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Oleh karena itu perlu dilakukannya sebuah langkah-langkah serius baik dari sisi pemerintah maupun tenaga kerja itu sendiri dan tentunya kesediaan pihak perusahaan. Pihak pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak saling merugikan. Pihak pekerja seharusnya untuk berusaha terus meningkatkan kompetensi dirinya sehingga lebih memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dan bukannya hanya bergantung pada perlindungan pemerintah. Dan terakhir itikad baik dari perusahaan supaya tidak melihat pekerja sebagai faktor biaya melainkan sebuah asset penting perusahaan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan zaman reformasi memiliki masing-masing dinamika hukum yang ada. Selain itu dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan harus menyiapkan keikutsertaan semua pihak, sehingga bisa mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang baik. Kata kunci: Perkembangan, Dinamika, Ketenagakerjaan, Indonesia.
Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia Dian Khoreanita Pratiwi
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.348 KB)

Abstract

International law has made arrangements on piracy while for sea / armed robbery the authority of each country to regulate it. Known for the universal jurisdiction principle in combating this piracy, it has been affirmed in the 1982 Sea Law Convention (UNCLOS 1982) and Indonesia has ratified it with Law No.17 of 1985. But piracy and sea robbery are still unresolved issues. The high seas are all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, territorial sea, inland waters of a country, or in the archipelagic waters of an archipelago country. The implications of this definition make the open sea an area open to every country and no country claims that the region is under its jurisdiction. A state may also impose or impose its domestic law outside its territorial territory, this is commonly applicable to an international crime in which the crime has been recognized as an international crime and each country shall combat such crimes. Finally, the state has the authority to try and give a judicial decision, this is to ensure the security and order of a country from unlawful acts committed by foreign nationals. Keywords: Principles of Jurisdiction, Universal, Pirate, Indonesia Hukum internasional telah membuat pengaturan mengenai piracy sedangkan untuk sea/armed robbery merupakan kewenangan masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal prinsip yurisdiksi universal dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat memaksakan atau menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya, hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional dimana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing. Kata kunci: Prinsip Yurisdiksi, Universal, Perompak, Indonesia
Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia Ade Pratiwi Susanty
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.898 KB)

Abstract

As an independent sovereign nation Indonesia has been actively involved in international relations and entered into international agreements with other countries, both bilateral and multilateral. Along with the developments that occur not only countries that can enter into international agreements but local governments have the authority in entering into international agreements with foreign parties. The method used in this research is normative law research. This study uses the legislation approach. The result of the research shows that Law Number 24 Year 2000 gives the regional authority to make international agreement, as regulated in Article 5. In addition, the regional authority in making international agreement is regulated in Law Number 12 Year 2008 regarding Regional Government. Mechanism of making international agreement by region, local government in this case that is Governor, Regent, or Mayor first ask opinion and consideration to DPRD to plan international agreement making. Keywords: Regional Authority, International Agreement Sebagai negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Seiring perkembangan yang terjadi bukan hanya negara saja yang dapat mengadakan perjanjian internasional namun pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengadakan perjanjian internasional dengan pihak luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat perjanjian internasional, hal tersebut diatur dalam Pasal 5. Selain itu kewenangan daerah dalam membuat perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pembuatan perjanjian internasional oleh daerah, pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota terlebih dahulu meminta pendapat dan pertimbangan kepada DPRD terhadap rencana pembuatan perjanjian internasional. Kata Kunci: Kewenangan Daerah, Perjanjian Internasional
Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Batam Jumali Jumali; Nurul Farhan; Okky Razma; Nina Firda Amalia; Sudarmiati Sudarmiati
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.961 KB)

Abstract

Pollution due to industrial waste occurs mostly in coastal ecosystems as well as on sea water conditions. Meanwhile, when looking at the damage that occurred in coastal areas and oceans, the damage that occurred in the form of damage to coastal ecosystems such as mangroves and coral reefs due to reclamation and pollution. This condition occurs when Batam is held by the Batam Authority. Associated with environmental pollution problems caused by the industry bring tremendous impact on people's lives, because it can cause environmental damage. Therefore, it needs serious handling to overcome them. So that between government, society and the environment needed a reciprocal relationship that must always be developed to stay in a harmonious and dynamic state. Keywords: The role of government in handling Pollution in coastal area of Batam City Pencemaran akibat limbah industri banyak terjadi pada ekosistem pesisir serta pada kondisi air laut. Sedangkan bila melihat kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan, kerusakan yang terjadi berupa rusaknya ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang akibat reklamasi dan pencemaran. Kondisi ini banyak terjadi ketika Batam dipegang Otorita Batam. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Kata kunci: Peran pemerintah dalam penanganan Pencemaran di wilayah pesisir Kota Batam
Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem) Oksep Adhayanto; Pery Rehendra Sucipta; Irman Irman
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.088 KB)

Abstract

The change of system in this Republic is not necessarily followed by cultural change (behavioral culture) of society and apparatus. The conception of the state of welfare state law can not be felt maximally by the society, given the amount of state money lost due to acts of corruption committed by a handful of people. Law enforcement efforts against corruption must go hand in hand with efforts to change the behavior patterns of people who are happy to commit acts of corruption. The research problem is how to build a political system that is not vulnerable to corruption (Perspective of Cultural Change (Culture) Versus System Change (Structural)). The research methodology used is normative legal research (Doctrinal Reseach). The conclusions obtained include: apart from strengthening the system in the form of institutional strengthening and legislation, strengthening the efforts of preventing corruption through the improvement of anti-corruption community behavior must go hand in hand. Efforts to eradicate corruption from the aspect of behavior change is not an easy thing, but it takes a long time since the changed is the behavior of the society that has been entrenched. The approach to behavioral change in society of corruption perceptions should be changed by building a new perception that corruption is an act that can be very harmful to the state and society. Keywords: Corruption, System, Culture Perubahan sistem di Republik ini tidak serta merta diikuti dengan perubahan kultural (budaya perilaku) masyarakat dan aparat. Konsepsi negara hukum welfare state belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat banyaknya uang negara yang hilang akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus berjalan beriringan dengan upaya merubah pola perilaku masyarakat yang senang dalam melakukan tindakan korupsi. Permasalahan penelitian adalah bagaimana Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya (Kultural) Versus Perubahan Sistem (Struktural)). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Doctrinal Reseach). Kesimpulan yang diperoleh antara lain; selain dari penguatan sistem berupa penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, penguatan terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan perilaku masyarakat yang anti korupsi harus berjalan beriringan. Upaya memberantas korupsi dari aspek perubahan perilaku masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama mengingat yang dirubah adalah perilaku masyarakat yang sudah membudaya. Pendekatan perubahan perilaku masyarakat akan persepsi korupsi semestinya dirubah dengan membangun persepsi baru bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat dapat merugikan negara dan masyarakat. Kata kunci: Korupsi, Sistem, Budaya
Peran Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Kemampuan Desa Terhadap Pengelolaan Kewenangan (Studi Pelaksanaan Kewenangan Desa Malang Rapat Dalam Mengelola Potensi Wisata) Afrizal Afrizal; Nazaki Nazaki
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.232 KB)

Abstract

Villages have the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and / or traditional rights recognized and respected within the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the potentials in the village of Malang Rapat is tourism. The existing condition indicates that the village has not maximally managed the potential to improve the welfare of the village community. What is the function of local government that has direct oversight of the village to create policies that encourage villages to be able to manage their authority. The purpose of this study is to see what the local government does to the village, why the village government has not been able to maximize the authority of the village. The concept / theory that approaches is the authority of the village. While the method used is descriptive qualitative. The results of the analysis obtained by the local government in this case the Bintan regency government has not been maximal in conducting guidance to the village of Malang Rapat Keywords: Village Authority, Community Welfare, Tourism Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu potensi yang ada di desa Malang Rapat adalah bidang pariwisata. Kondisi yang ada menunjukkan belum maksimalnya desa mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana fungsi pemerintah daerah yang memiliki pengawasan langsung terhadap desa untuk membuat kebijakan yang mendorong desa untuk mampu mengelola kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap desa, mengapa pemerintah desa belum mampu memaksimalkan kewenangan desa yang dimiliki. Konsep/teori yang menjadi pendekatan adalah kewenangan desa. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang analisa yang didapatkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Bintan belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap desa Malang Rapat. Kata kunci: Kewenangan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pariwisata
Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam) Agus Riyanto; Padrisan Jamba
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.24 KB)

Abstract

Indonesian Constitution contained in the 1945 Constitution mandates that the Earth, Water, and Natural Wealth contained in it controlled the state and used for the greatest prosperity of the people. In the field, the mandate has not gone properly. For example in the city of Batam, agrarian conflicts, especially on land and land in Kampung Tua / Nelayan become one of the main problems. This study aim to analyze the role of the state in the settlement of agrarian conflicts (Case Study of Kampung Tua/Fisherman on Right of Management of Badan Pengusahaan Batam). The method used in this paper is the empirical juridical approach method. This legal research uses data from literature and interviews the community. The result show that various state institutions have sought with various meetings and activities to resolve agrarian conflicts, but up to now have not been able to solve the problem completely. Keywords: Agrarian Conflict, Kampung Tua/Nelayan, Right of Management. Konstitusi Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 mengamanatkan agar Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di lapangan, amanat tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya di Kota Batam, konflik agraria khususnya atas tanah dan lahan di Kampung Tua/Nelayan menjadi salah satu permasalahan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam penyelesaian konflik agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan pustaka dan wawancara dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai institusi negara telah berupaya dengan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria, akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Kata kunci: Konflik Agraria, Kampung Tua/Nelayan, Hak Pengelolaan.
Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Anak Sakiman Hidayat Ansanoor
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.412 KB)

Abstract

Children play a pivotal role in a country’s development. Indonesia has given security and protection towards each child in the country, in which it is part of the government policy and it has been billed as part of the State Law. In this case Act 34 2015, discusses about the changes of Act 23, 2002 in Children’s Protection which given the order to the regional government to execute the Children’s protection in the region. Riau Archipelago Province Government has carried out its duties in providing Child Protection in the region by regulating a Region Act 7,2010 for Children’s Protection Implementation. This Region Act is still in line with Children’s Protection Act 23, 2002. However, based on the research, there are still many loopholes in this Region Act as it has not accomodateregulations about the definition of children, definition of family, definition of children’s right, repayment of expenses incurred for medical care, children with disabilities, and children from mixed marriage. Therefore, Riau Archipelago Province Government has not been able to fully perform its duties and serve its roles in providing protection to the childrenin Riau Archipelago Province. The Riau Archipelago Region Act 7, 2010 about Children’s Protection Implementation is no longer relevant to the current children’s condition in Riau Archipelago. Hence, there must be an amendment to the Region Act 7, 2010 especially in certain substances which are based on the Old Children’s Protection Act. Keywords: Children’s Protection Anak memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia memberikan perlindungan kepada setiap anak, hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tepatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan anak di daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menjalankan tugasnya memberikan perlindungan anak didaerah dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah tersebut masih merujuk pada Undang-Undnag Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Namun berdasarkan hasil penelitian, Perda tersebut masih memiliki terdapat banyak kekurangan karena Perda belum mengakomodir aturan tentang definisi anak, definisi keluarga, definisi hak anak, restitusi, anak penyandang disabilitas, dan anak dari perkawinan campuran. Sehingga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat melaksanakan tugasnya dan menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan anak di daerah provinsi Kepulauan Riau dengan maksimal. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah tidak relevan dengan kondisi anak di Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, khususnya substansi tertentu dari Perda yang dibentuk atas dasar undang-undang perlindungan anak yang lama. Kata kunci: Perlindungan Anak

Page 16 of 24 | Total Record : 231

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Selat Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Selat Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT Vol. 4 No. 1 (2016): JURNAL SELAT Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT Vol. 3 No. 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 3 No 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 3 No. 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 2 No 2 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 2 No. 2 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 2 No. 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 2 No 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 1 No 2 (2014): "Negara Hukum & Demokrasi" Vol. 1 No. 2 (2014): "Negara Hukum & Demokrasi" Vol. 1 No. 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 1 No 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan" More Issue