Jurnal Selat
Jurnal Selat is Scientific Journal Published Periodically by Law Studies Program, Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Selat is Biannual, Published Twice a Year, which is in May and October. Jurnal Selat was first published in 2013 with the aim for the development of law studies. Term “Selat†(in Bahasa: Strait) is based on geographic feature Riau Island Province as Archipelagic Provinces and near Strait of Malacca. Jurnal Selat has the vision to contribute the development of law studies which include Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law, Business Law, Customary Law and International Law
Articles
231 Documents
<![CDATA[Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Isran Idris]]>;
<![CDATA[Taufik Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2134.248 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.646
<![CDATA[Zakat merupakan elemen penting dalam masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Untuk merealisasikan tujuan ini zakat membutuhkan suatu sistem penyelenggaraan yang efektif dan harus diselenggarakan oleh satu lembaga yang mengelola urusan pemungutan dan pendistribusiannya. Tanpa satu lembaga yang teroganisir, pelaksanaan zakat tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan akan mewujudkan perbedaan taraf hidup yang nyata di kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat Bazda cukup berperan efektif dalam menyalurkan program zakat produktif dan membantu secara materil dalam bidang sosial kemasyarakatan di kabupaten Muaro jambi. Dilihat dari sisi pendapatan terdapat peningkatan dalam jumlah pungutan zakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak berdirinya Bazda di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan juga peningkatan jumlah pembayar zakat yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, namun peningkatan ini masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat Islam yang berhak membayar zakat. Di harapkan Bazda mencari alternatif agar di tahun-tahun berikutnya dapat memungut jenis zakat yang lain untuk peningkatan jumlah dana zakat serta diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna kepada penerima zakat yang berhak. Faktor distribusi zakat merupakan faktor berpengaruh dan memiliki dampak nyata dalam upaya penuntasan kemiskinan dan menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam permasalahan modal masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit ]]>
<![CDATA[Aden Ahmad]]>;
<![CDATA[Sihabudin Sihabudin]]>;
<![CDATA[Siti Hamidah]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1027.212 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.809
<![CDATA[Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis kepastian hukum surat keterangan waris yang dibuat menurut penggolongan penduduk sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Adanya ketentuan penggolongan penduduk seperti ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pembuatan keterangan waris yang digunakan sebagai syarat pengambilan jaminan kredit, karena dalam praktiknya ada pihak bank yang meminta surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, walaupun yang bersangkutan termasuk golongan pribumi. Sebenarnya Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 tidak secara jelas menyebutkan kewenangan Notaris untuk membuat surat keterangan waris, namun pihak bank lebih memilih surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, dengan pertimbangan karena surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Perlu diperhatikan bahwa setelah Indonesia Merdeka, mestinya praktik pembuatan surat keterangan waris berdasarkan golongan pendudukan tidak perlu ada lagi, karena hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008, karena hal tersebut merupakan tindakan dikriminatif sekaligus rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia. Dengan demikian, aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis dan institusi yang membuatnya berbeda harus segera diakhiri, di samping itu tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya pembedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis ini.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau) ]]>
<![CDATA[Okky Razma]]>;
<![CDATA[Pery Rehendra Sucipta]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.686 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.810
<![CDATA[Indonesia adalah negara kepulauan, luasnya negara Indonesia dan banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia mengakibatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, itu artinya Indonesia memiki banyak kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara oleh karena itu diperlukan pengelolaan terhadap kawasan perbatasan. Dimanika kelembagaan yang terjadi pada pengelolaan kawasan perbatasan daerah provinsi kepulauan riau merupakan bagian dari politik hukum pemerintah yang ternyata menambah kompleksitas permasalahan yang telah kompleks. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui Bagaiamana Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data sekunder dan data primer, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya perbaikan terhadap arah politik hukum pemerintah yang mengarah kepada penguatan kelembagaan terhadap Badan Pengelola Perbatasan agar tujuan dari politik hukum itu sendiri dapat tercapai.]]>
<![CDATA[Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur ]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (759.683 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.811
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta warisan anak yang di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran. Metode yang digunakan adalah penelitianâ€yuridis normatif, yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum†positif. Pendekatan†yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptualâ€beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isuâ€yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Anak di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat menerima warisan dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran, apabila: (a) perkawinan orang tuanya adalah sah dan tercatat; (b) anak belum genap berusia 18 tahun atau menikah; (c) setelah genap 18 tahun atau menikah, yang bersangkutan mengajukan menjadi warga negara Indonesia paling lambat 3 tahun.]]>
<![CDATA[Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Andi Kusuma Atmaja]]>;
<![CDATA[Affifah Kusumadara]]>;
<![CDATA[Siti Hamidah]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (953.67 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.812
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah: (1) menganalisis penerapan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing sebagai dasar pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas sudah memenuhi kepastian hukum; (2) Memberikan pengetahuan mekanisme permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal telah dilaksanakan dengan tepat dan telah memenuhi ketentuan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pertama, Izin Prinsip Penanaman Modal merupakan suatu ketetapan hukum atau kepastian hukum seharusnya tidak dilandasi oleh suatu rencana atau keterangan penanam modal yang menjadi dasar untuk diterbitkan, karena rencana atau keterangan dari penanam modal atau pemohon ini bisa juga tidak dilandaskan oleh kejujuran dari segi penyampaiannya, oleh karennya landasan prosedur atau pendukung yang menjadi dasar penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal tidak dapat dikatakan sebagai bukti yuridis yang kuat dan mampu melindungi para pihak, pemerintah/lembaga, maupun masyarakat terlebih lagi Izin Prinsip Penanaman Modal ini menjadi landasan dari penerbitan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Kedua, merujuk Ease of Doing Bussiness (EODB) yang dilakukan oleh World Bank-International Finance Corporation (World Bank–IFC) yang menempatkan Indonesia masih buruk dalam kemudahan memulai usaha atau investasi, hal ini mengisyaratkan bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal harus dihapuskan karena tidak memenuhi Economic Analysis of Law yang merupakan perkembangan dari teori kemanfaatan (utulitas) baik dari unsur Nilai (value); Kegunaan (utility); dan Efesiensi (Effecieny). Untuk itu, karena masih ada izin usaha yang lebih memenuhi unsur-unsur dari Economic Analysis of Law atau teori kemanfaatan.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua Atau Lebih Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan ]]>
<![CDATA[Robby Pramono]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Hanif Nur Widhiyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (762.061 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.813
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan, ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan. Jenis penelitian bersifat normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum. Kewenangan KUA dalam memberlakukan persyaratan penarikan akta cerai berikut putusannya bagi pasangan yang pernah bercerai untuk melangsungkan kembali suatu perkawinan telah menyebabkan sulitnya dilakukan pembuktian atas status perkawinan seseorang sebagai duda/janda pada saat diperolehnya harta benda/harta kekayaan. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian apakah harta benda tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya perceraiaan dan sebelum dilangsungkanya perkawinan yang kedua/lebih, atau memang harta benda tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh dari perkawinannya terdahulu yang belum terbagi setelah terjadinya perceraiaan. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/pdt.G/2013/PN.Ska adalah contoh dari timbulnya konsekuensi berupa konflik hukum oleh karena ketiadaan akta perceraiaan maupun putusannya, sebagai alat bukti yang menjadi dasar petunjuk mengenai status kepemilikan harta benda yang dimiliki seseorang, terutama dalam hal menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan hak dengan harta benda tersebut dan wajib untuk dimintai persetujuannya, ketika harta benda tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu, baik dialihkan dengan cara dijual, dijaminkan ataupun sebatas disewakan.]]>
<![CDATA[Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum) ]]>
<![CDATA[Ria Juliana]]>;
<![CDATA[Ridwan Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (936.495 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i2.1019
<![CDATA[The State of Indonesia has never been separated from existing regulations, given that the State of Indonesia is a rule of law and all actions taken refer to the applicable law. The problem of a law lies in the procedure for the application of the law and the implementation of the law, in legal protection for children in Indonesia, both victims and perpetrators have the right to be protected, for this reason a rule of law has been set against the child’s own misconduct applicable. Problematics of arrest and detention and punishment of crimes committed by children enactment of article 43 of Act No. 3 of 1997 which explains that child detainees are basically still in effect the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP) are the loss of children's rights and protection against applicable law. The development of the rights of the child is a public concern because at this time child perseverance has spread and the application of the law continues to apply to that the rights of children must also be considered to see that children's rights must also be fought for. Above everything discussed above that neglected the rights of children and their protection was due to the lack of attention from parents and families and a small part of this resulted from an environment that was not good for the character of the child himself. To create high peace and stability then the basis of the change is parents. Improvements made to the guidance of children that are carried out fundamentally with love and love, it does not rule out the possibility of child delinquency or criminal acts that are done less, other things if the child is allowed to grow without attention then does not rule out the greater the crime that will be committed.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan ]]>
<![CDATA[Steven Gozalex]]>;
<![CDATA[Kartina Pakpahan]]>;
<![CDATA[Salim Pradana]]>;
<![CDATA[Aldo Christian T]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (917.893 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i2.1066
<![CDATA[Setiap orang dilarang mengumpulkan limbah B3 khususnya oli tanpa ada izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini di atur dalam Pasal 59 ayat (4) dan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 102 UUPPLH Dan di dalam PP Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 khusunya oli dapat merusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metodologi mengacu pada sumber data sekunder sebagai bahan hukum utamaDianalisis dan disusun secara sistematis kemudian menarik suatu kesimpulan bersifat deskriptif. Secara spesifik limbah B3 merupakan sisa bisnis dan/atau aktivitas yang mengandung bahan berbahaya dan / atau beracun karena sifat dan / atau konsentrasi dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan / atau merusak lingkungan, dan / atau dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oli sebagai pelumas / minyak kotor, yang dengan sengaja dikumpulkan untuk dijual kembali kepada mereka yang membutuhkannya dapat merusak lingkungan karena sida dari sedimen dibuang ke media tanah dapat menyebabkan kerusakan tanah. Minyak yang tersisa harus diolah atau diberikan kepada perusahaan yang dapat memproses limbah sehingga tidak berbahaya. Pelaku dapat bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan didalam diri sipelaku, tidak terdapat unsur pemaaf dan pembenar didalam diri pelaku dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif dari pasal 102 jo. 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolahan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[Interpretasi Perjanjian Internasional Terkait Historical Rights Dalam UNCLOS 1982: (Studi Kasus: Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Rakyat Cina v. Filipina dan Sengketa Kepulauan Chagos antara Mauritius v. Britania Raya) ]]>
<![CDATA[Ninne Zahara Silviani]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1082.731 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i2.1067
<![CDATA[People’s Republic of China with 9-dash-lines designed in 1947, claimed almost 90% of the South China Sea’s Area. Generally known the line not only overlapping in one Asean Country but five other countries which, The Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam and Brunei Darussalam. The Philippines took its fight over its territory to the Permanent Court of Arbitration, Den Haag in 2013. In 12th July 2016, Permanent Court of Arbitration Award declared that China has no legal basis for claiming territorial waters in the South China Sea. Yet, the PRC does not accepted the Award. PRC denied the decision due to the PRC’s interpretation to UNCLOS 1982 regulation and declared their sovereignty across the archipelagic islands in South China Sea by historical reasons. A Similar disputes was happen between Mauritius v. United Kingdom in 2010-2015 due to the Maritime Protected Area in Chagos Islands on Indian Ocean whose claimed by Mauritius because of historical reasons. This article will examine how VCLT 1969 reacted to the violation of UNCLOS 1982 which known as a package deal in accordance to regulate the sovereignty of water territory. This article is a normative legal research with secondary data, which obtained from library study descriptively.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Alat Berat Yang Digunakan Dalam Melakukan Tindak Pidana Perambahan Hutan ]]>
<![CDATA[Erlita Sipayung]]>;
<![CDATA[Kartina Pakpahan]]>;
<![CDATA[Heni Widiyani]]>;
<![CDATA[Nelly Sri Devi]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (935.149 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i2.1070
<![CDATA[Abstract Forests are the lungs of the earth that produce huge amounts of oxygen that humans need to live. But at this time there are many criminal acts of forest encroachment that are carried out irresponsibly, so that it harms many parties such as third parties as owners of heavy equipment used to commit acts of forest encroachment. Article 78 paragraph (15) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which stipulates that all forest products and proceeds of crime, violations or transportation equipment used to commit crimes or violations will be confiscated for the State. From this article, injustice arises for third parties who have heavy equipment when renting to others because their heavy equipment is seized by the State. Because the third party only rents the heavy equipment to other people without knowing that the person who hired uses it for a crime. This study uses a normative juridical method with library research data collection techniques, qualitative data analysis using inductive deductive methods. The legal action that can be taken by a third party is to object to the seizure placed on the object or object belonging to a third party as long as the case against it has not yet had a decision that has permanent legal force. By taking legal action against third parties to recover their property that was confiscated based on a decision concerning evidence of a crime which was considered relevant enough to provide justice to a third party.]]>
