Jurnal Selat
Jurnal Selat is Scientific Journal Published Periodically by Law Studies Program, Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Selat is Biannual, Published Twice a Year, which is in May and October. Jurnal Selat was first published in 2013 with the aim for the development of law studies. Term “Selat†(in Bahasa: Strait) is based on geographic feature Riau Island Province as Archipelagic Provinces and near Strait of Malacca. Jurnal Selat has the vision to contribute the development of law studies which include Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law, Business Law, Customary Law and International Law
Articles
231 Documents
<![CDATA[Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (862.649 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.320
<![CDATA[Sebelum VOC datang, Indonesia menggunakan hukum adat sebagai hukum positif di daerah nusantara, ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu adat kebiasaan, secara turun temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa. Masuknya VOC ke Indonesia, masyarakat asing mulai memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masa ini Hukum Barat (Belanda) mulai digunakan walaupun pada awalnya hanya digunakan untuk daerah pusat pemerintahan Kompeni sedangkan untuk daerah yang belum dikuasai dapat menggunakan hukum adat mereka atau bagi yang mau tunduk pada hukum Belanda diperbolehkan. Hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Hukum adat yang dikondisikan sebagai solusi kekosongan hukum disyaratkan sebagai hukum yang tak bertentangan dengan perundang-undangan. Hukum adat memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan hukum posisif Indonesia, yaitu untuk keadilan, pengendalian sosial, mengusahakan kebaikan sebagai tujuan bersama. Hukum adat keberadaanya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, di samping penggunaan hukum dan peraturan yang di buat oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Riau Andalan Pulp and Paper Terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (845.271 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.373
<![CDATA[Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Corporate Social Responsibility pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis, yang dapat menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional perusahaan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sistem hukum di Indonesia? Bagaimanakah implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 danPeraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, terhadap implementasi Corporate Social ResponsibilityPT Riau Andalan Pulp and Paper. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Corporate Social Responsibility yang pada awalnya hanya merupakan tanggung jawab moral bagi perusahaan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan saat ini berubah menjadi tanggung jawab hukum berupa kewajiban bagi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang diimplementasikan di Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan Corporate Social Responsibility untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Muhammad Junaidi]]>;
<![CDATA[Bambang Sadono]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (855.355 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.387
<![CDATA[Pemahaman diskresi atau kebebsan bertindak dalam negara hukum seperti Indonesia masih mengalami dilema akibat posisi dari kedudukan diskresi sebagai wujud pengambilan kebijakan masih dipahami secara parsial bukan hanya penyelenggara Negara akan tetapi juga penagak hukum. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontradiksi dalam penyelenggaraan Negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utamanya yaitu memberikan kejelasan kedudukan terhadap pelaksanaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu penelitian ini juga ingin mengalisis sejauah mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintah daerah mengatur keberlakuan diskresi sebagai salah satu instrument pembuatan kebijakan publik. Melalui pendekatan yuridis normative penelitian ini diharapkan melihat dan mengkaji sejauh mana keberlakuan norma dan asas yang seyogyanya perlu dibangun dalam konstruksi dasar diskresi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan tersebut kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan dukungan data secunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tertier dan bahan hukum secunder. Reposisi diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya harus menempatkan diskresi sebagai wujud utuh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hierarki perundang-undangan yang acapkali menjadi unsur hambatan dalam memahami implementasi diskresi perlu diluruskan sesuai dengan kerangka pedoman bahwa hierarki hukum hanya sebagai unsur alat produksi mendukung keadilan, sedangkan politiklah yang merupakan cikal bakal terciptanya esensi dari hukum yang bertujuan mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam ]]>
<![CDATA[Dhani Akbar]]>;
<![CDATA[Indrawan Indrawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1062.625 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.467
<![CDATA[Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang warganya merupakan salah satu terbanyak menjadi korban trafficking berupaya untuk melakukan penegakan hukum dan tindakan serta peran sebagai bentuk tindakan preventif atas merebaknya tindak pidana (TPPO) dimaksud, Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah yang pertama kali bersentuhan lansung dengan persoalan kejahatan perdagangan orang, harusnya mempunyai langkah Strategis yang langsung menyentuh akar persoalan terhadap korban trafficking. Konsep pemenuhan perlindungan, peran dan fungsi pengawasan yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah. ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan didalam konstitutional Indonesia, jangan sampai dengan lemahnya peran dan pengawasan serta langkah strategis dari pemerintah daerah, akan menambah persoalan mulai dari sosial dan hukum selain memeranginya di dalam negeri maka harus ada upaya bersama dengan negara lain. Maka kerjasama antar pemerintah, antar-NGO, ormas dan perseorangan dalam dan luar negeri yang dibina dan dikembangkan dengan baik serta sinkronisasi kebijkan menjadi keharusan. sedangkan untuk tindakan pemberantasan dilakukan upaya represif melakukan kerjasama melalui koordinasi antar lembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Hal itu demi terwujudnya penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Obyek Hak Tanggungan Yang Dinyatakan Gugur Demi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Emil Cahyo Prasojo]]>;
<![CDATA[Ghansham Anand]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (865.923 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.553
<![CDATA[Lahirnya lembaga jaminan hak tanggungan melalui diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan lembaga perbankan sebagai upaya mengamankan kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Namun demikian masih terdapat kekosongan hukum dalam UUHT terkait perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi obyek hak tanggungan dinyatakan gugur demi hukum berdasarkan putusan pengadilan. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang akibat hukum bagi kreditur setelah obyek Hak Tanggungan dinyatakan gugur berdasarkan putusan pengadilan dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas gugurnya obyek jaminan hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugurnya obyek Hak Tanggungan oleh putusan pengadilan mengakibatkan berubahnya posisi Kreditur yang semula berkedudukan sebagai Kreditur preferent menjadi kreditur konkuren yang dalam pemenuhan piutangnya tidak dapat didahulukan pelunasannya. Perlindungan hukum bagi Kreditur atas hapusnya obyek hak tanggungan dapat diperoleh secara preventif melalui perjanjian dengan memasukkan klausul mengenai penggantian obyek jaminan dengan obyek lainnya dan secara represif dengan cara mengajukan gugat ke pengadilan bersamaan dengan permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta pihak yang melakukan wanprestasi.]]>
<![CDATA[Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabulitas Autisme Menurut Persefektif Hukum Perdata Indonesia ]]>
<![CDATA[Endra Agus Setiawan]]>;
<![CDATA[Siti Hamidah]]>;
<![CDATA[Istislam Istislam]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (904.027 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.554
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme menurut persefektif hukum perdata Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait tentang konsep dan kriteria kecakapan bertindak yang berlaku bagi penyandang disabilitas autisme pasca di undangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas autisme masuk kedalam kategori disabilitas mental, padahal Autisme adalah disabilitas perkembangan dan berbeda dengan disabilitas mental sebagaimana skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Dengan menempatkan disabilitas autisme ke dalam disabilitas mental akan menimbulkan persepsi bahwa seorang dengan disabilitas autisme adalah seorang yang harus ditaruh dibawah pengampuan karena dianggap tidak cakap. Penulisan ini disusun dengan normatif legal research method dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyandang disabilitas autisme adalah subyek hukum yang cakap jika memenuhi kriteria kecakapan sebagaimana yang ditentukan dalam 1330 KUHPerdata dan selama tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas).]]>
<![CDATA[Penurunan Status Hak Kepemilikan Atas Tanah Dari Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Akibat Penyertaan Modal di Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Mogi Ksatria Prayogi]]>;
<![CDATA[Rusdianto Sesung]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (860.389 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.555
<![CDATA[Tanah seringkali dipergunakan sebagai modal saham dalam pendirian Perseroan terbatas karena pertimbangan dari nilai ekonomisnya karena tanah mempunyai nilai yang terus meningkat dalam kurun waktu tertentu dan cenderung tidak akan mengalami kemerosotan. Penggunaan tanah sebagai modal dalam Perseroan Terbatas tidak lepas dari masalah dikarenakan adanya berbagai macam hak atas tanah khususnya berkaitan dengan Hak Milik atas tanah. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang ratio legis tidak diberikannya hak milik atas tanah bagi Perseroan Terbatas dan akibat hukum status hak milik atas tanah yang dijadikan penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratio Legis tidak diperbolehkannya Perseroan Terbatas mempunyai tanah dengan hak milik untuk menghindari penyelundupan-penyelundupan terhadap batas maksimum pemilikan tanah. Hak Milik atas tanah yang dialihkan melalui penyertaan kedalam perusahaan harus terlebih dahulu diturunkan haknya menjadi hak guna bangunan agar Perseroan Terbatas sebagai menjadi subyek hukum yang menerima peralihan hak tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagai pemegang hak atas tanah. Tidak dipenuhinya persyaratan tersebut menyebabkan terjadinya cacat administrasi yang dapat mengakibatkan dibatalkannya hak atas tanah yang bersangkutan dan status tanah menjadi tanah negara.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM ]]>
<![CDATA[Rizki Tri Anugrah Bhakti]]>;
<![CDATA[Agus Riyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (995.755 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v5i2.557
<![CDATA[Bidang hukum ketenagakerjaan merupakan bidang yang memiliki potensi permasalahan yang harus dapat memberikan jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja agar mendapat perlindungan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan perjanjian perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim PN Batam terkait perjanjianperdamaian yang termuat dalam Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case ap-proach). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR yang intinya mengatur bahwa unsur perjanjian perdamaian adalah: pertama, adanya persetujuan kedua belah pihak, kedua, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa, ketiga, isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis dan keempat, sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa). Sedangkan terkait dengan putusan, Majelis hakim berpendapat, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat kedua pihak telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian oleh karenanya perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian Perdamaian (Dading) kepada penggugat, adalah sah mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau ]]>
<![CDATA[Erdianto Effendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (778.82 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.617
<![CDATA[Menurut Penjelasan UU No. 7 Tahun 1974 Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan. Dari data yang ditangani Polda Riau tersebut, kasus judi yang paling banyak diungkap adalah judi dengan kedok gelandang permainan anak-anak, yang di dalam praktiknya justru dimainkan orang dewasa dan mengandung unsur hadiah. Namun demikian, walaupun telah beberapa di antaranya ditangani oleh Penyidik Polda Riau, di tengah masyarakat masih kita jumpai beberapa permainan di mall yang dapat dikualifikasi sebagai judi namun terhadap tenpat-tempat tersebut seakan tidak tersentuh hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum atas kasus perjudian berkedok permainan anak-anak di pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru belum optimal. Dalam melakukan penegakan hukum, penegak hukum dalam hal ini penyidik berhadapan dengan kendala adanya perbedaan penafsiran judi dengan Jaksa Penuntut Umum dan tidak kongkretnya pengaturan judi dalam KUHP.]]>
<![CDATA[Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat ]]>
<![CDATA[Ivan Fauzani Raharja]]>;
<![CDATA[Eko Nuriyatman]]>;
<![CDATA[Bunga Permatasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (917.462 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.635
<![CDATA[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mendefinisikan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, dalam penelitin ini peneliti melakukan penelitian pada Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dan pada lokasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang mana penelitian ini mendapat data bahwa dalam kawasan TNKS kegiatan perambahan hutan yang mana kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Kegiatan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyakat pada kawasan TNKS adalah untuk kegiatan pertanian yang mana timbul dikarenakan adanya kebutuhan lahan pertanian dan hanya sedikit masyarakat yang berada dalam kawasan TNKS yang memiliki lahan pertanian sendiri. Dalam penelitian ini membahas dua hal, yaitu mengenai kewenangan pengawasan pemerintah daerah dalam penanggulangan perambahan hutan di kawasan TNKS dan bentuk penanggulangan perambahan hutan oleh BBTNKS di kawasan TNKS wilayah Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian non doctrinal (empiris) untuk membahas ketidak serasian antara dasolen dan dasein, serta mewawancarai beberapa pihak yang memungkinkan memberikan informasi tetrkait dengan penelitian yang berlangsung.]]>
