Jurnal Selat
Jurnal Selat is Scientific Journal Published Periodically by Law Studies Program, Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Selat is Biannual, Published Twice a Year, which is in May and October. Jurnal Selat was first published in 2013 with the aim for the development of law studies. Term “Selat†(in Bahasa: Strait) is based on geographic feature Riau Island Province as Archipelagic Provinces and near Strait of Malacca. Jurnal Selat has the vision to contribute the development of law studies which include Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law, Business Law, Customary Law and International Law
Articles
231 Documents
<![CDATA[Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Idris, Isran]]>;
<![CDATA[Yahya, Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2134.248 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.646
<![CDATA[Zakat is an important element in Indonesian society and is one of the Islamic instruments used for the distribution of income and wealth. To realize this goal zakat requires an effective system of administration and must be organized by an institution that manages the collection and distribution affairs. Without an organized institution, the implementation of zakat will not be able to run smoothly and will realize a real difference in living standards among the community. The results showed that the Bazda charity institution had an effective role in channeling the productive zakat program and materially assisting in the social sector in the district of Muaro Jambi. In terms of income, there is an increase in the amount of zakat collection within 2 years since the establishment of Bazda in Muaro Jambi Regency. This indirectly shows that the increase in the number of zakat payers is increasing from time to time, but this increase is still not comparable to the number of Islamic communities who have the right to pay zakat. It is hoped that Bazda will look for alternatives so that in the following years it can collect other types of zakat to increase the amount of zakat funds and the need for programs that are right on target and efficient for the rightful zakat recipients. The factor of distribution of zakat is an influential factor and has a real impact in efforts to alleviate poverty and become an effective financial instrument in the problem of community capital in Muaro Jambi Regency.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit ]]>
<![CDATA[Ahmad, Aden]]>;
<![CDATA[Sihabudin, Sihabudin]]>;
<![CDATA[Hamidah, Siti]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1027.212 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.809
<![CDATA[Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis kepastian hukum surat keterangan waris yang dibuat menurut penggolongan penduduk sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Adanya ketentuan penggolongan penduduk seperti ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pembuatan keterangan waris yang digunakan sebagai syarat pengambilan jaminan kredit, karena dalam praktiknya ada pihak bank yang meminta surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, walaupun yang bersangkutan termasuk golongan pribumi. Sebenarnya Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 tidak secara jelas menyebutkan kewenangan Notaris untuk membuat surat keterangan waris, namun pihak bank lebih memilih surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, dengan pertimbangan karena surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Perlu diperhatikan bahwa setelah Indonesia Merdeka, mestinya praktik pembuatan surat keterangan waris berdasarkan golongan pendudukan tidak perlu ada lagi, karena hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008, karena hal tersebut merupakan tindakan dikriminatif sekaligus rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia. Dengan demikian, aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis dan institusi yang membuatnya berbeda harus segera diakhiri, di samping itu tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya pembedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis ini.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau) ]]>
<![CDATA[Razma, Okky]]>;
<![CDATA[Sucipta, Pery Rehendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.686 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.810
<![CDATA[Indonesia adalah negara kepulauan, luasnya negara Indonesia dan banyaknya pulau yang tersebar di Indonesia mengakibatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara, itu artinya Indonesia memiki banyak kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara oleh karena itu diperlukan pengelolaan terhadap kawasan perbatasan. Dimanika kelembagaan yang terjadi pada pengelolaan kawasan perbatasan daerah provinsi kepulauan riau merupakan bagian dari politik hukum pemerintah yang ternyata menambah kompleksitas permasalahan yang telah kompleks. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui Bagaiamana Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data sekunder dan data primer, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya perbaikan terhadap arah politik hukum pemerintah yang mengarah kepada penguatan kelembagaan terhadap Badan Pengelola Perbatasan agar tujuan dari politik hukum itu sendiri dapat tercapai.]]>
<![CDATA[Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur ]]>
<![CDATA[Indriani, Raden Ine Sri]]>;
<![CDATA[Djatmika, Prija]]>;
<![CDATA[Istislam, Istislam]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (759.683 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.811
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta warisan anak yang di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran. Metode yang digunakan adalah penelitianâyuridis normatif, yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukumâ positif. Pendekatanâ yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptualâberanjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isuâyang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Anak di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat menerima warisan dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran, apabila: (a) perkawinan orang tuanya adalah sah dan tercatat; (b) anak belum genap berusia 18 tahun atau menikah; (c) setelah genap 18 tahun atau menikah, yang bersangkutan mengajukan menjadi warga negara Indonesia paling lambat 3 tahun.]]>
<![CDATA[Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Atmaja, Andi Kusuma]]>;
<![CDATA[Kusumadara, Affifah]]>;
<![CDATA[Hamidah, Siti]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (953.67 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.812
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah: (1) menganalisis penerapan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing sebagai dasar pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas sudah memenuhi kepastian hukum; (2) Memberikan pengetahuan mekanisme permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal telah dilaksanakan dengan tepat dan telah memenuhi ketentuan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pertama, Izin Prinsip Penanaman Modal merupakan suatu ketetapan hukum atau kepastian hukum seharusnya tidak dilandasi oleh suatu rencana atau keterangan penanam modal yang menjadi dasar untuk diterbitkan, karena rencana atau keterangan dari penanam modal atau pemohon ini bisa juga tidak dilandaskan oleh kejujuran dari segi penyampaiannya, oleh karennya landasan prosedur atau pendukung yang menjadi dasar penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal tidak dapat dikatakan sebagai bukti yuridis yang kuat dan mampu melindungi para pihak, pemerintah/lembaga, maupun masyarakat terlebih lagi Izin Prinsip Penanaman Modal ini menjadi landasan dari penerbitan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Kedua, merujuk Ease of Doing Bussiness (EODB) yang dilakukan oleh World Bank-International Finance Corporation (World BankâIFC) yang menempatkan Indonesia masih buruk dalam kemudahan memulai usaha atau investasi, hal ini mengisyaratkan bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal harus dihapuskan karena tidak memenuhi Economic Analysis of Law yang merupakan perkembangan dari teori kemanfaatan (utulitas) baik dari unsur Nilai (value); Kegunaan (utility); dan Efesiensi (Effecieny). Untuk itu, karena masih ada izin usaha yang lebih memenuhi unsur-unsur dari Economic Analysis of Law atau teori kemanfaatan.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua Atau Lebih Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan ]]>
<![CDATA[Pramono, Robby]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>;
<![CDATA[Widhiyanti, Hanif Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (762.061 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v6i1.813
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan, ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan. Jenis penelitian bersifat normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum. Kewenangan KUA dalam memberlakukan persyaratan penarikan akta cerai berikut putusannya bagi pasangan yang pernah bercerai untuk melangsungkan kembali suatu perkawinan telah menyebabkan sulitnya dilakukan pembuktian atas status perkawinan seseorang sebagai duda/janda pada saat diperolehnya harta benda/harta kekayaan. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian apakah harta benda tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya perceraiaan dan sebelum dilangsungkanya perkawinan yang kedua/lebih, atau memang harta benda tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh dari perkawinannya terdahulu yang belum terbagi setelah terjadinya perceraiaan. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/pdt.G/2013/PN.Ska adalah contoh dari timbulnya konsekuensi berupa konflik hukum oleh karena ketiadaan akta perceraiaan maupun putusannya, sebagai alat bukti yang menjadi dasar petunjuk mengenai status kepemilikan harta benda yang dimiliki seseorang, terutama dalam hal menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan hak dengan harta benda tersebut dan wajib untuk dimintai persetujuannya, ketika harta benda tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu, baik dialihkan dengan cara dijual, dijaminkan ataupun sebatas disewakan.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lingga Berdasakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 ]]>
<![CDATA[Suparto Suparto]]>;
<![CDATA[Muhammad Faizal Pahlevi]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1174.425 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v9i1.3765
<![CDATA[Lingga Regency has an area of 45,508.66 km2 with a land area of 2,235.51 km2 and an ocean 43,273.15 km2, with 531 large and small islands. There are still many small islands that have not been exploited for their natural resources and marine resources. Regarding the management of coastal areas, currently it has been regulated in Law no. 27 of 2007 in conjunction with Law no. 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands (UU PWP3K). The formulation of the problem is how to implement the PWP3K Law and the obstacles faced by the Lingga Regency government. Based on the research, the results show that the implementation of the PWP3K Law has not run properly, because there is no regional regulation (Perda) on the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) by the Riau Islands Province which is the legal umbrella for the Lingga Regency Government in managing coastal areas and islands. small island. The Lingga Regency Government currently prioritizes agricultural/agro-industry development programs even though developments in the marine and fisheries sector should require more special attention because most of the people work as fishermen and the area itself is included in the category of Coastal and Small Island areas. Another obstacle faced by the Lingga Regency Government is the limitation of authority between the Provincial Government and Regency/City Governments in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government in terms of marine, coastal and small island management.]]>
<![CDATA[Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ]]>
<![CDATA[Defril Hidayat Defril]]>;
<![CDATA[Arzam Arzam]]>;
<![CDATA[Ayu Efritadewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1091.337 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v9i1.4337
<![CDATA[Forest fires are a form of environmental damage, this occurs due to illegal burning or due to human treatment, therefore forest areas need attention. Recovery of the situation as a result of environmental pollution, the government forms a responsibility that is imposed on actors or businesses that can cause environmental pollution, this is called strict liability as stated in Law no. 32 Year 2009 About the Environment. This research uses normative law research methods. The purpose of this study is to find out how strict liability in forest conservation is regulated in a law. Article 88 of the Law on the Environment, explains that the concept of absolute responsibility is imposed on the perpetrator whose actions or efforts cause environmental pollution without having to prove an element of guilt, which means that the concept of the environment in the case of forest fires is to restore environmental conditions, not to take action. punish the perpetrator first. This study concludes that the concept of Strict Liability has been properly regulated in the UUPLH to restore a polluted environment and in the case of forest fires the concept of Strict Liability mandated by UUPLH has not been implemented considering the need for rapid environmental recovery, therefore the government acts as the person in charge which is not mandated by UUPLH. but this denial has a good purpose to protect the community from environmental pollution due to smog.]]>
<![CDATA[Keabsahan Kepemilikan Tanah yang Diperoleh Berdasarkan Perjanjian Nominee Antar Sesama Warga Negara Indonesia ]]>
<![CDATA[Achmad Hariyadi]]>;
<![CDATA[Rusdianto Sesung]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1064.232 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v9i1.4348
<![CDATA[Nominee agreements related to land ownership in Indonesia occur a lot in terms of land ownership by foreign nationals. Until now, there is not a single statutory regulation that prohibits the existence of a nominee agreement if the legal subject is a fellow Indonesian citizen, thus giving birth to a norm vacuum (rechtsvacuum). This study analyzes the validity of nominee agreements with land objects made between Indonesian citizens. This research is normative legal research using a statute approach and conceptual approaches. The results of the study indicate that the nominee agreement made by fellow Indonesian citizens with an object in the form of land legally applicable in Indonesia is valid and binding for the parties bound by the agreement if it is carried out in accordance with the legal terms of the agreement stipulated in the Civil Code. As mentioned above, the provisions of Article 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law, if interpreted as a contrario, can be concluded that it is not prohibited if the nominee agreement is made between Indonesian citizens.]]>
<![CDATA[Relevansi Kehadiran Tersangka Pada Saat Press Conference Dikaitkan Dengan Kewenangan Penggunaan Upaya Paksa ]]>
<![CDATA[Erdianto Effendi]]>;
<![CDATA[Davit Rahmadan]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1076.078 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v9i1.5024
<![CDATA[Tersangka adalah orang yang belum tentu bersalah menurut asas praduga tak bersalah sehingga ia harus diperlakukan layaknya orang yang tidak bersalah. Penggunaan upaya paksa harus dilakukan menurut dan berdasar hukum acara pidana yang berlaku, tidak boleh secara sembarangan. Dewasa ini, dalam praktik ditemukan tindakan penegak hukum menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers. Artikel ini bertujuan menemukan relevansi kehadiran tersangka pada konferensi pers dan berguna secara teoritik dan praktik hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, berdasarkan kajian hukum dapat disimpulkan bahwa meski ada relevansi dari segi praktis, secara yuridis, tidak ada dasar hukum untuk menghadirkan tersangka pada konferensi pers. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum atau abuse of power dan dapat pula dikualifikasi sebagai upaya paksa sehingga dapat diuji di sidang pra peradilan.]]>
