cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Merdiansa Paputungan
Contact Email
merdiansa.paputungan@umj.ac.id
Phone
+6281381364816
Journal Mail Official
aqlawreview@umj.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Al-Qisth Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 25802372     DOI : https://doi.org/10.24853/al-qisth
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal ini hadir untuk mendorong penyebarluasan pemikiran dan gagasan hasil penelitian dibidang hukum secara luas kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup peneltian yang dipublikasikan adalah meliputi bidang ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW" : 7 Documents clear
KONSTRUKSI TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDEPLEGEN) OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Aby Maulana; Nurul Azmi
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.194-231

Abstract

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana Indonesia membawa akibat sulitnya penegakan hukum untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi pelaku tindak pidana. Terlebih lagi untuk memahami kedudukan korporasi maupun personil pengurusnya sebagai pelaku mandiri atau sebagai pelaku turut serta melakukan (medepleger) dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan meninjau peraturan perundang-undangan dan teori yang berkembang. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa: dalam hal tindak pidana yang melibatkan antara korporasi dan personel pengurusnya, menunjukkan adanya ketidakseragaman pandangan dalam meletakkan keduanya sebagai subjek hukum mandiri yang mewakili pribadinya masing-masing. Sekalipun dalam prakteknya korporasi telah didudukkan sebagai pelaku turut serta, namun masih belum menunjukkan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari keterlibatan personelnya.
IMPLIKASI KEBERADAAN FRAKSI PARTAI POLITIK DALAM KELEMBAGAAN DPR Dwi Putri Cahyawati; Zainal Arifin Hoesein; Eka Widadi
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.44-69

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga parlemen di Indonesia, merupakan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini setidaknya tercermin dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, sudah seharusnya setiap anggota DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan fungsi ini terdegradasi setelah dalam UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 2 Tahun 2011 dikenal adanya fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR. Walaupun keberadaan fraksi ini dimaksudkan untuk pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, namun di sisi lain fraksi juga memiliki kewenangan seperti melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR, sehingga hal ini dapat menggangu pelaksanaan fungsi DPR sebagai perwakilan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan fraksi dalam kelembagaan DPR merupakan kepanjangan partai politik dan hal ini membawa implikasi lain berupa terganggunnya pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat oleh setiap anggota DPR menjadi perwakilan partai.Kata Kunci: Fraksi, Partai Politik, dan DPR.
PENGATURAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM surohmat surohmat
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.99-128

Abstract

Keberadaan pasal-pasal ketentuan pidana di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penegasan terhadap adanya penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana yang berhubungan dengan Pemilu. Sementara itu di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu.Oleh karena itu, terdapat masalah yang berkenaan dengan : aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu, dan pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu.Kedua masalah itu dilihat dalam perspektif penegakan hukum dan sanksi pidana dalam perundang-undangan di bidang pemilu. Melalui penelitian yang bersifat normatif, diperoleh kesimpulan, bahwa aspek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu berkenaan dengan adanya materi muatan yang berhubungan dengan konsepsi hukum mengenai perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu; Pengaturan hukum mengenai ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hubungannya dengan penegakan hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang Pemilu, menempatkan adanya ketegasan terhadap adanya subjek hukum yang dapat dikenakan pidana yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, penegakan hukum pidana di bidang Pemilu didasarkan pada adanya peran dari kelembagaan penegakan hukum yang dimotori oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu, termasuk apabila ada dugaan tindak pidana pemilu yang selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum pidana pada umumnya. Kata kunci :  Pemilihan Umum, Ketentuan Pidana, tindak pidana Pemilu
MEMBANGUN HUKUM PIDANA NASIONAL DIATAS PONDASI KEADILAN PANCASILA DALAM WUJUD NILAI KE TUHANAN YANG MAHA ESA Nanda Sahputra Umara; Pathorang Halim
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.171-193

Abstract

Ketertinggalan hukum pidana di Indonesia, berimplikasi pada penegakan hukum yang cenderung kurang adil dan tidak beradab. Karakter KUHP yang yang masih digunakan samapi saat ini didasarkan pada pandangan yang legalistic, karenanya sudah tidak cocok lagi dan jauh dari harapan cita-cita hukum nasional yang yang diharapkan. Pemberlakuan KUHP di indonesia tidak lepas dari napak tilas hukum belanda yang karakteristiknya jauh dari nilai kemanusian dan nilai ketuhanan. Karenanya perlu dilakukan pembangunan hukum pidana nasional diatas pondasi pancasila yang dilandasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.Kata Kunci : Sistem Hukum Pidana Nasional, Keadilan Pancasila, Nilai Ketuhanan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (KOINWORK) Sawitri Yuli Hartati; Muhammad Rusdi Daud; Nurohmat Nurohmat
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.129-170

Abstract

Kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi finansial, hubungan hukum hanya terjadi antara Kreditur dengan Penyelenggara layanan peminjaman uang berbasis teknologi finansial dan antara Kreditur dengan Debitur. Hal yang demikian menempatkan Penyelenggara layanan peminjaman tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitur, sehingga Penyelenggara layanan peminjaman tidak memiliki tanggungjawab hukum manakalah terjadi gagal bayar oleh Debitur. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud, khususnya tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi Kreditur dalam kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi finansial. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitia diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum PT. Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) selaku penyelenggara layanan peminjaman sebatas dengan Kreditur, bukan dengan Debitur. Adapun perlindungan hukum bagi kreditur manakalah terjadi gagal bayar oleh Debitu, telah dijamin oleh POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peminjman Uang, Teknologi Finansial, dan Kreditur.
SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA DAERAH YANG MEMBERLAKUKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS Ali Muhammad Johan
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.70-98

Abstract

Berdasarkan Pasal 18B UUD NRI 1945, Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris dengan mendasarkan pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam hal sistem pemilihan kepala daerah. Namun keragaman sistem pemilihan tersebut bukan berarti tanpa batas, melainkan harus sejalan dengan prinsip demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Penelitian ini hendak menelaah sistem pemilihan kepala daerah yang digunakan oleh daerah yang memberlakukan desnetralisasi asimetris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dari empat daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris, hanya tiga daerah yang kepala daerahnya dipilih melalui sistem yang demokratis, dan masih ada satu daerah yang sistem pemilihan kepala daerahnya tidak demokratsi.Kata Kunci: Desentalisasi Asimetris, Sistem Pemilihan, Pemilihan Kepala Daerah.  
SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UUPA Bambang Sudiarto
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.1-43

Abstract

Sejak diundangkan dan diberlakukan UUPA pada tahun 1960, di dalam pertanahan berlaku kaiadah-kaidah hukium ditetapkan di dalamnya. Di antaranya kaidah-kaidah hukum dalam Pasal 21 UUPA, mengamanatkan (1) hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.Tampak jelas dalam kaidah-kaidah hukum pasal di atas, diketahui berdasarkan kaidah hukum dalam UUPA yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warganegara Indonesia saja. Meski begitu UUPA memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan badan-badan- hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah, terbatas pada badan-badan hukum dengan bidang usaha sosial dan keagamaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 7, No 1 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW Vol 6, No 1 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2018): Al-Qisth Law Review Vol 1, No 2 (2017): Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW