Hartati, Sawitri Yuli
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PERANAN PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM PEREKRUTAN CALON TKI KE LUAR NEGERI MELALUI SKEMA P TO P Hartati, Sawitri Yuli
Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan skema privat to privat (P to P), merupakan mekanisme dan skema yang paling banyak di pilih oleh tenaga kerja indonesia yang berkerja di luar negeri. Besarnya jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui skema privat to privat (P to P), pada kenyataannya tidak diikuti dengan pengaturan dan prosedur yang baik, sehingga justru mendatangkan berbagai permasalahan bagi tenaga kerja dikemudian hari. Tulisan ini hendak menelaah berbagai permasalahan, berkenaan dengan rekrutmen tenaga kerja indonesia melalui mekanisme privat to privat, dan menawarkan solusi alternatif, untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (KOINWORK) Sawitri Yuli Hartati; Muhammad Rusdi Daud; Nurohmat Nurohmat
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 1 (2021): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.1.129-170

Abstract

Kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi finansial, hubungan hukum hanya terjadi antara Kreditur dengan Penyelenggara layanan peminjaman uang berbasis teknologi finansial dan antara Kreditur dengan Debitur. Hal yang demikian menempatkan Penyelenggara layanan peminjaman tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitur, sehingga Penyelenggara layanan peminjaman tidak memiliki tanggungjawab hukum manakalah terjadi gagal bayar oleh Debitur. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud, khususnya tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi Kreditur dalam kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi finansial. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitia diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum PT. Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) selaku penyelenggara layanan peminjaman sebatas dengan Kreditur, bukan dengan Debitur. Adapun perlindungan hukum bagi kreditur manakalah terjadi gagal bayar oleh Debitu, telah dijamin oleh POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peminjman Uang, Teknologi Finansial, dan Kreditur.
Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Laboratorium Terpadu dan Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Rabiatul Adawiyah; Sawitri Yuli; Sa'diyah Sa'diyah; Kurniawan Kurniawan; Febry Amirullah; Muhammad Guntur Alting; Elvara Norma Aroyandini
Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jurnalinovasi.v3i2.26762

Abstract

Literasi sains merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk memecahkan berbagai permasalahan, tetapi literasi sains siswa masih rendah. Literasi sains siswa harus ditingkatkan, diantaranya dengan memperbaiki manajemen laboratorium dan perpustakaan yang menunjang proses literasi sains siswa. Hasil analisis situasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta menunjukkan adanya manajemen perpustakaan dan laboratorium yang kurang memadai, sehingga literasi sains siswa juga masih rendah. Maka dari itu, dilakukan peningkatan manajemen laboratorium dan perpustakaan melalui pengabdian ini dengan tujuan agar mampu mengoptimalisasikan penggunaan laboratorium dan perpustakaan untuk mendukung terbentuknya literasi sains siswa. Pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pra-pengabdian, pengabdian, dan pasca-pengabdian. Pra-pengabdian dilakukan dengan analisis situasi. Pengabdian dilakukan dengan memberikan pelatihan yang diwujudkan dengan pelatihan manajemen laboratorium terpadu dan pelatihan optimalisasi perpustakaan. Setelah pelatihan, juga dilakukan pendampingan dengan cara membuat program-program yang mampu memicu tumbuhnya literasi sains siswa. Tahap pasca pengabdian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
Bank Syariah sebagai Reaksi atas Keraguan terhadap Bank Konvensional Aira Salsabila; Nadia Kaila Ahmad; Saskia Nur Khansa; Sawitri Yuli Hartati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat Muslim terhadap bank syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran religius merupakan motivasi utama, karena individu berusaha menghindari praktik berbasis bunga (riba) yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain komitmen keagamaan, nasabah juga terdorong oleh pertimbangan rasional, seperti kepercayaan terhadap sistem bagi hasil, transparansi dalam transaksi, serta stabilitas lembaga keuangan syariah. Bank syariah dipandang bukan semata-mata sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menegakkan keadilan dan keberkahan melalui penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah merupakan wujud nyata penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan modern. Selain itu, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah semakin diperkuat oleh regulasi yang efektif dan tata kelola yang baik. Secara substansial, perbankan syariah berkontribusi dalam memperkuat stabilitas keuangan nasional dan mendorong inklusi ekonomi melalui distribusi dana yang lebih adil. Dengan demikian, keberadaan bank syariah mencerminkan realisasi maqashid shariah yang menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi.
Implementasi Jaminan Halal terhadap Peralatan Masak dan Alat Makan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim Pada Program MBG Aisyiah Ananda; Elsa Fitriani Hasnani; Muhammad Sulthan Faraby; Sawitri Yuli Hartati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim berkewajiban menjamin kehalalan produk, termasuk peralatan masak dan alat makan yang bersentuhan dengan pangan. Meskipun diatur dalam UU Jaminan Produk Halal, PP 39/2021, dan UU Perlindungan Konsumen, implementasi di lapangan masih terkendala, seperti pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya memastikan kehalalan wadah makan. Tulisan ini bertujuan mengkaji urgensi perlindungan konsumen Muslim melalui penerapan jaminan halal pada peralatan masak dan alat makan. Risiko kontaminasi silang berpotensi mengancam hak konsumen atas pangan yang aman dan sesuai syariat. Karena itu, penguatan sertifikasi halal, pengawasan BPJPH, serta standar sanitasi menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan program pangan pemerintah.
Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan: Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nadia Maisyakilla; Shafa Aurelia Putri Kusumaningtyas; Nazwa Salsabila Rahmadina; Sawitri Yuli Hartati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan pada lembaga keuangan syariah di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya kompleksitas sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah yang membutuhkan penyelesaian secara adil, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi terhadap lembaga keuangan syariah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi internal dan alternatif penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Implementasi ini menunjukkan efektivitas dalam menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam meningkatkan sistem penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Optimalisasi Dana Sosial Syariah (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Regulasi Alika Nasywa Nirwasita; Rahma Aulia Putri; Siti Afiyah; Sawitri Yuli Hartati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis dana sosial syariah yang mencakup zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta mengidentifikasi efektivitas implementasi kebijakan dan tantangan regulasi yang dihadapi oleh lembaga pengelola seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis kebijakan publik dan data empiris sekunder dari BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ZISWAF terhadap pembangunan sosial cukup signifikan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Namun, efektivitas distribusi dan pemanfaatannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, tumpang tindih regulasi, serta belum optimalnya digitalisasi dan transparansi pengelolaan dana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola dana sosial syariah berbasis prinsip good governance melalui integrasi data nasional, peningkatan akuntabilitas lembaga amil, harmonisasi regulasi ZISWAF, serta pengembangan sistem digital terintegrasi untuk memastikan transparansi dan efisiensi distribusi. Dengan demikian, ZISWAF berpotensi menjadi instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia.
Yuridis terhadap Pengembangan Akad serta Regulasi Nasional Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta Fatwa DSN-MUI Rifat Zharfan Noor Andryan; Faturrahman Aziz; Sawitri Yuli Hartati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi ekonomi syariah yang berfungsi sebagai dasar perjanjian hukum antara para pihak. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan amanah menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan pelaksanaan akad guna memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis prinsip-prinsip tersebut dalam pengembangan akad pada praktik ekonomi syariah, termasuk dalam sektor perbankan dan pasar modal syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif, kajian ini menelaah kontemporer Islam serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan akad yang berlandaskan prinsip syariah tidak hanya menjamin keabsahan hukum dan perlindungan hak para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan menumbuhkan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.
Lembaga Keungan Syariah Non Bank di Indonesia: Jenis, Peran dan Tantangannya Aniqa Dirsya; Keisya Lintang; Sawitri Yuli Hartati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas keberadaan Lembaga Keuangan Nonbank Syariah (IKNB Syariah) di Indonesia dengan menyoroti jenis, fungsi, serta tantangan yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan konsep dan praktik lembaga nonbank berbasis syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun, sukuk, reksadana, dan pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kajian literatur dan analisis peraturan yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui layanan keuangan yang bebas dari bunga. Meski begitu, perkembangannya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi masyarakat, inovasi produk yang terbatas, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas. Karena itu, peningkatan edukasi dan pengawasan menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran IKNB Syariah dalam perekonomian nasional.
Peran dan Fungsi Bank Indonesia dalam Pengaturan, Pengawasan, dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Syariah di Indonesia Santosa Santosa; Attar Zhagy Insani; Moh Fahmi Ihsan; Sawitri Yuli Hartati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36451

Abstract

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang mendukung stabilitas sistem keuangan syariah melalui penyusunan regulasi, mekanisme pengawasan, dan penguatan infrastruktur kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis dasar hukum serta implementasi peran BI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah agar lebih stabil dan kompetitif.