cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 14   15   16   17   18 
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Naufal Akbar Kusuma Hadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.62834

Abstract

Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum. Menurut Satjipto Raharjo (Prof. Tjip), penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Salah satu wujud dari kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Prof Tjip mengungkapkan bahwa pada dasarnya teknologi dari hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu memiliki tekad untuk bersikap netral, obyektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Namun dalam realita sehari hari metode tersebut harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu memprtanyakan “siapakah orangnya”. Akibat dari doktrin tersebut asas tidak pandang bulu berubah menjadi asas “pandang bulu”, dan bukan hal yang mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Untuk melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum.
PROBLEMATIKA HUKUM PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDONESIA Andan Hafsari Mukminati
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.64922

Abstract

Ekonomi syariah dan industri financial technology (fintech) di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat.  Fintech berperan penting dalam industri keuangan islam, seperti perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank. Salah satu fintech syariah yang tumbuh di Indonesia adalah peer to peer lending (pinjaman online) syariah. Namun, industri fintech syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dan problematika hukum. Hal ini tampak pada market size fintech syariah Indonesia yang masih berada di bawah Arab Saudi, Iran, UAE dan Malaysia. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika hukum P2P Lending Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan statute approach.  Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan P2P Lending syariah dan ekonomi digital. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa P2P Lending syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika hukum, diantaranya: peraturan perundang-undangan yang belum memadai, kepatuhan syariah yang masih lemah, dan isu penyalahgunaan fintech syariah untuk pendanaan terorisme.  
ASPEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG TERPUBLIKASI PADA DIREKTORI SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA YANG DIATUR DALAM KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/ I/2011 Ferdy Arya Nulhakim
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.65115

Abstract

 Publikasi putusan melalui direktori putusan merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan menjadi hak masyarakat memperoleh informasi publik yang dijamin konstitusi. Namun demikian, sebagai bentuk perlindungan hukum ada pengecualian sehingga tidak semua informasi publik dapat diakses karena Mahkamah Agung melalui KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 telah mengatur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik. Dalam faktanya, dalam salinan putusan yang terpublikasi dalam kasus-kasus tertentu seperti identitas para pihak dalam kasus perceraian atau saksi korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan masih belum disamarkan identitasnya sehingga Mahkamah Agung dinilai telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 dalam tataran praktek belum memberikan perlindungan hukum karena dalam putusan tingkat pertama masih banyak ditemukan identitas pribadi yang belum disamarkan.
UPAYA PENCEGAHAN BULLYING DI LINGKUP SEKOLAH Ayu Widya Rachma
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.62837

Abstract

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kekerasan/Bullying yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Anak didik akan membenci dan takut terhadap gurunya, kelas kebencian dan dendam kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan hasil antara anak didik. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Cabang ilmu untuk memahami, mengamati, menjelaskan dengan pendekatan analitis empiris mengenai hukum yang dihadapi dengan fenomena lain dalam masyarakat.Pendekatan sosiologis kepada kita bahwa hukum negara menunjukkan satu-satunya sikap. Pada kenyataannya, hukum-hukum lain secara efektif dipatuhi oleh masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, setiap kekerasan adalah perilaku perilaku. Dengan demikian, perlu upaya pencegahan keterlaluan/terjadi dalam sekolah agar tidak terus-menerus.
PROTEKSI KEAMANAN TERHADAP JAKSA DAN KELUARGANYA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Anggih Romadhon
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.65156

Abstract

Jaksa memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan peradilan,oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Dalam menjalankan tugas sebagai Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara Negara, Eksekutor Putusan Pengadilan, Intelijen Penegakan Hukum dan berbagai tugas lainnya sesuai amanat Undang-undang, maka Jaksa menjadi profesi yang lekat dengan gangguan dan risiko keamanan. Tidak hanya terhadap dirinya pribadi tetapi juga terhadap keluarganya. Ancaman fisik maupun intimidasi verbal kerap diterima para Jaksa dan keluarga yang dapat menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan jiwa. Gangguan-gangguan ini tentu saja bertujuan untuk menghambat dan mengacaukan independensi serta proses penegakan hukum yang dilaksanakan. Oleh karena itu regulasi dan pengaturan yang komprehensif serta jaminan dari negara untuk melindungi jaksa dan keluarga adalah kebutuhan mutlak demi terwujudnya supremasi penegakan hukum di Indonesia.
The Urgency of Legal Protection for COVID-19 Vaccine Quality Assurance During the Pandemic in Indonesia Maria Madalina; Moch Syafrudin Dwisapto Laxamanahady
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.68905

Abstract

The implementation of vaccination has started in the first stage and will continue until the fourth stage, but in reality there are still many pros and cons that occur in the community. For people who are pro against the implementation of the COVID-19 vaccination, there are some people who accept that this vaccination is carried out as soon as possible in Indonesia because it is considered a solution in order to resolve the COVID-19 pandemic in Indonesia. As for the people who are against it, where some of these people refuse to carry out vaccinations because they think the vaccine is not necessarily safe for their bodies, and are worried about the side effects that arise after the implementation of the COVID-19 vaccination. Then there are also many questions that arise among the public regarding legal protection for them after getting the COVID-19 vaccine. So from research on legal protection if side effects occur after the implementation of COVID-19 vaccination for people in Indonesia, it is quite important, considering that the legal basis that guides the implementation of this vaccination is still new and is still being debated among the public. Where there are many regulations governing the implementation of this COVID-19 vaccination, even in every region in Indonesia, each region has the authority of regional government regulations.
THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION POLICY NO 15 OF 2011 CONCERNING THE RETRIBUTION OF NORTH TORAJA ANIMAL SLAUGHTERHOUSE ON INCREASING THE LOCALLY GENERATED REVENUE (PAD) IN NORTH TORAJA REGENCY Dedi Dariston Bistolen
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.62823

Abstract

This legal study has purpose to determine the Effectiveness of Regional Regulation Policy No. 15 of 2011 Regarding Charges or Retribution for Slaughterhouses on Increasing the Locally Generated Revenue. Regional Autonomy provides the authority to the local governments to determine policies and the progress of a region. Regional autonomy shifted the focus of attention from national to regional political issues. This policy is written in a Regional Regulation, in this case, the North Toraja Slaughterhouse Levy Policy which is then used as a guide to increase the locally generated revenue of the area where the policy grows and become a moral guideline to act as an effective legal function in the life of the people of North Toraja to provide retribution in order that the locally generated revenue (PAD) in the area is able to increase as well as the welfare of the people of North
BPJS SEBAGAI PERSYARATAN PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH MELANGGAR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Dicky Widianto Pamungkas
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.66674

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji mengenai Penerapan BPJS sebagai persyaratan dalam pelayanan publik di Indonesia, terutama pengaturan kewajiban mempunyai BPJS di Indonesia yang telah melanggar asas kebebasan berkontrak. Dasar untuk dilakukannya penelitian ini adalah diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia yang sangat mempengaruhi penggunaan asuransi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada bahan-bahan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional bertentangan dengan beberapa undang-undang dan asas-asas yang terdapat dalam hukum. Tujuan dari diciptakannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat tercapai secara optimal apabila Instruksi Presiden ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang terdapat diatasnya, asas-asas yang terdapat dalam hukum, serta kepentingan setiap lapisan masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional ini telah membuat birokrasi yang ada di Indonesia semakin rumit, hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin menyederhanakan segala urusan birokrasi yang ada di Indonesia.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN KESADARAN HUKUM PKL DALAM RANGKA MENCIPTAKAN TERTIB PENATAAN PKL Juniawan Hanif Nugraha
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.62849

Abstract

Penataan PKL tidak hanya menggunakan peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk menertibkan pedagang kaki lima namun juga tidak kalah penting kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat akan suatu hukum atau peraturan yang ada dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan bersama. Dalam hal ini berupa penegakan hukum dalam penataan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu wujud otonomi daerah untuk mengatur warga masyarakatnya karena persoalan pedagang kaki lima ini menjadi perhatian yang cukup serius dalam kondisi sosio-kultural Kota Semarang. Penguatan kesadaran hukum ini menjadi penting dalam pembahasan ini mengingat permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang tidak jarang menimbulkan suatu masalah yang menganggu ketertiban dan kelangsungan kehidupan warga masyarakat didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menekankan seberapa pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar tercipta sebuah harmonisasi kehidupan suatu masyarakat khususnya bagi pedagang kaki lima. Metode yang digunakan melalui pendekatan konseptual dan kasus yang berbasis referensi kepustakaan dan dokumen serta perolehan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian berupa kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah mendorong untuk dilakukanya sebuah tindakan konkrit dalam upaya sosialisasi maupun penyuluhan hukum bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab khsusunya Pemerintah Kota Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya kesadaran hukum tanpa paksaan merupakan nilai yang paling penting bukan hanya bermanfaaat bagi masyarakat akan tertibnya kehidupan masyarakat namun juga penegakkan atas asas supremasi hukum serta penghormatan atas hak pejalan kaki.
ANALISA YURIDIS TERHADAP ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS PUTUSAN No.95/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg ATAS NAMA ASRI MURWANI) Nana Rosita Sari; Fahmy Asyhari
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i2.63458

Abstract

Abstrak Pendapatan negara yang bersumber dari wajib pajak merupakan pendapatan yang berarti bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, namun korupsi di sektor perpajakan sangat merugikan potensi penerimaan negara dan menurunkan kemampuan negara dalam membiayai program-program kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pertama, Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dalam perkara pidana No.95/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tidak pas seharusnya diterapkan rumusan Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama dalam unsur kesalahan (kesengajaan) dan unsur setiap orang, dimana pelaku adalah wajib pajak. Kedua, Kedudukan asas Lex Specialis Systematis dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Tindak Pidana Perpajakan yang mengakibatkan adanya kerugian negara dimana keuangan negara yang menjadi objek tindak pidana di bidang perpajakan adalah keuangan dalam bidang perpajakan, maka diberlakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun keuangan negara yang bersumber dari dana pajak yang telah masuk ke dalam inventaris keuangan negara (APBN/APBD) adalah keuangan negara (berarti sudah tidak ada sengketa pajak lagi), maka keuangan negara tersebut sudah tidak lagi menjadi domain dalam tindak pidana perpajakan tetapi tindak pidana korupsi. Tetapi jaksa penyidik bukannya menggunakan Undang-undang perpajakan melainkan menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan pidana di bidang keuangan Negara (lex specialis) tidak serta - merta berlaku di bidang perpajakan, melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang perpajakan (lex specialis systematis).Undang-undang Perpajakan (lex Specialis Systematis) berlaku untuk subjek hukum tertentu yaitu para wajib pajak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang – undang perpajakan. Sedangkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan lex specialis terhadap KUHP yang ditujukan kepada setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Tindak pidana perpajakan, tindak pidana khusus

Page 16 of 18 | Total Record : 177

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue