Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Articles
177 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM MELAKUKAN INFORMED CONSENT PADA TINDAKAN C-SECTION TANPA INDIKASI MEDIS ]]>
<![CDATA[Yohana Rosita Dewi Mariyani]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49769
<![CDATA[AbstractIn recent years, Caesarean section without medical indication seems to be a trend of medical action that occurs in society. Many factors cause this to happen. Among them, so that the fetus can be born according to the desired date of the parents, or based on other factors outside of medical conditions. In the implementation of a Caesarean section, medical consent before the Caesarean section is performed is still very necessary to minimize the medical risk that the patient is suspected of experiencing. In addition, with the existence of medical approval before the Caesarean section is carried out, it is hoped that it will also be able to provide legal protection to patients and doctors both preventively and repressively.AbstrakBeberapa tahun belakangan ini, tindakan Operasi Caesar tanpa indikasi medis seolah menjadi sebuah trend tindakan medis yang terjadi didalam masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan hal demikian terjadi. Diantaranya, agar janin bisa dilahirkan sesuai tanggal keinginan dari orang tua, ataupun berdasarkan faktor lainnya diluar ketentuan medis. Dalam pelaksanaan upaya Operasi Caesar, tindakan persetujuan medis sebelum upaya Operasi Caesar ini dilakukan masih sangat diperlukan guna meminimalisir resiko medis yang diduga akan dialami oleh pasien. Selain itu, dengan adanya tindakan persetujuan medis sebelum upaya operasi Caesar ini dilaksanakan, diharapkan juga turut mampu memberi perlindungan hukum pada pasien dan dokter baik secara preventif maupun represif.]]>
<![CDATA[KEADILAN BERKONTRAK DALAM REFORMULASI HUKUM INFORMED CONSENT BERBASIS KEADILAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Aryoko Abdurrachman]]>;
<![CDATA[Isharyanto ,]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Handayani]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17596
<![CDATA[AbstractThis paper discusses necessary contracted justice on informed consent reformulation based on social justice in physician and patient relationships. The necessary begins from the absence of justice for physician and patient in the actualization of Informed Consent. Relevant legislation is not based on justice. This paper is a presciptive legal research with approach of law and conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this paper is literature study. The technique of analysis of legal materials used is the method of deduction. This paper concludes a review of Law No. 29 of 2004 on Medical Practice to accommodate the contracted justice in Informed Consent based on social justice. This paper recommended Article 2 of the a quo law the formula is changed to be"Medical Practice is based on the principle of (i) Social Justice; (Ii) Equality; (Iii) Utilization; (Iv) Humanity; And (v) Protection and patient safety." Keywords: contracted justice, informed consent, patient, physicians. AbstrakTulisan ini membahas kebutuhan keadilan berkontrak dalam reformulasi hukum Informed Consent berbasis keadilan sosial. Kebutuhan beranjak dari absennya keadilan bagi dokter dan pasien pada pemberian informasi dan persetujuan Informed Consent. Peraturan perundang-undangan yang relevan belum berpijak kepada keadilan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan diperlukan peninjauan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk mengakomodir gagasan keadilan berkontrak dalam reformulasi hukum Informed Consent berbasis keadilan sosial. Tulisan ini merekomendasikan perubahan Pasal 2 undang-undang a quo yang rumusannya diubah menjadi “Praktik kedokteran didasarkan pada asas (i) Keadilan Sosial; (ii) Kesetaraan; (iii) Kemanfaatan; (iv) Kemanusiaan; dan (v) Perlindungan dan keselamatan pasien.” Kata kunci: dokter, informed consent, keadilan berkontrak, pasien.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DALAM KEADAAN HAMIL (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Aggreini Kresnadari]]>;
<![CDATA[Isharyanto ,]]>;
<![CDATA[Supanto ,]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17760
<![CDATA[AbstractThis article examines the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman prisoners in a state of pregnancy (case study of women’s class IIB Yogyakarta). This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the pimary legal materials,secondary, and tertiary. The results of this study indicate that every pregnant female prisoners is fulfilled her right to obtain health service in class IIB Yogyakarta of Goverment regulation number 32 year 1999 due to the existence of monitoring and evaluation by head of womens’s prisoners class IIB Yogyakarta in order to minimize any barriers that occur in the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman who are pregnant.Keywords : implementation of the fulfillment of rights; female prisoners; health servicesAbstrakArtikel ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana dalam keadaan hamil (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka ( studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena adanya monitoring dan evaluasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sehingga dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan yang sedang hamil.Kata kunci : pelaksanaan pemenuhan hak; narapidana perempuan; pelayanan kesehatan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KEGAWATDARURATAN BPJS DENGAN DIAGNOSA DI LUAR DAFTAR DIAGNOSA GAWAT DARURAT DI RSUD KABUPATEN SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Triana Widati]]>;
<![CDATA[Hudi Asrori]]>;
<![CDATA[pujiyono ,]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18306
<![CDATA[AbstractThis article examines the legal protection of BPJS emergency patients with diagnoses beyond the emergency diagnostic list and factors that may inhibit the emergency services for BPJS user patients at the Sukoharjo District Hospital. This type of research is empirical. Form of research is deskriptif. The dara used are primary data, secondary data and tertiery data collection methode of documentation and interviews. Analysis of data using qualitative analysis. Based on the description of the results of research and discussion in connection with the considered promblems with the teory of the working of the legal system and the legal protection teory, it can be concluded that the legal protection of BPJS participants and the right to submit a complaint related to the health service in the National Health Insurance (JKN). Based on Article 25 letter b of Presidential Regulation Number 12 of 2013, services that are not guaranteed are services performed in health facilities that are not cooperated with BPJS Health, except in emergency conditions, but the emergency condition condition has also been determined, if the people who have emergency discharge. Factors that can inhibit the emergency services for patients using BPJS in RSUD Sukoharjo District, among others, the legal factor which limits the emergency conditions.Key Word: Legal Protection; Patients; Emergency DiagnosisAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien kegawatdaruratan BPJS dengan diagnosa di luar daftar diagnosa gawat darurat dan faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pelayanan kegawatdaruratan bagi pasien pengguna BPJS di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah empiris. Bentuk penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dengan teori bekerjanya hukum dan teori perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum peserta BPJS didasari oleh perlindungan hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai peserta BPJS dan hak menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan Pasal 25 huruf b Perpres Nomor 12 tahun 2013 pelayanan yang tidak dijamin adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat, namun demikian kondisi kegawat daruratannya juga telah ditentukan, apabila orang-orang yang mengalami kegawatdaruratan yang tidak tertulis maka tidak ditanggung oleh BPJS. Faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pelayanan kegawatdaruratan bagi pasien pengguna BPJS di RSUD Kabupaten Sukoharjo antara lain faktor hukum yang membatasi kondisi kegawatdaruratan. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pasien; Kegawatdaruratan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN TERBUKA AKIBAT PUTUSAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Sufmi Dasco Ahmad]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v6i1.19136
<![CDATA[AbstractThe aims of this research are to know the effect of what law law is caused by bankruptcy, and to know and analyze legal protection against minority shareholder in public company due to the company decided bankrupt. This study uses normative methods by collecting and analyzing primary and secondary legal materials. The primary legal materials consist of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation, and Regulation of the Financial Services Authority Number 26 / POJK.04/2017 concerning Information Disclosure for Issuers Or Public Companies Invalidated for Bankruptcy Statement. Secondary Legal Material in the form of legal material related to the source of primary legal material and related to the source of the primary law. The results showed that the legal consequences for an open company or issuer that experienced a bankruptcy is the delisting or deletion of the listing of the list of shares in the stock that is due to not meet the provisions in the exchange. Legal protection of minority shareholders of an open company due to a bankruptcy decision that a minority shareholder may object to the curator's acts in accordance with the procedure in bankruptcy law, on behalf of the company (in bankruptcy), filing a lawsuit directly for and on his own behalf in case of any loss incurred itself as a shareholder of a curator who has harmed his interests.Keywords: Legal Protection, Shares, Company, BankruptcyAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum hukum apa yang diakibatkan oleh kepailitan, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka akibat perusahaan tersebut diputus pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berhubungan dengan sumber bahan hukum primer dan berkaitan dengan sumber hukum primer tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi perusahaan terbuka atau emiten yang mengalami pailit adalah adanya delisting atau penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa yang dikarenakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bursa tersebut. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas perusahaan terbuka akibat putusan pailit yaitu pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas tindakan kurator sesuai prosedur dalam hukum pailit, dengan mengatasnamakan perusahaan (dalam pailit), mengajukan gugatan langsung untuk dan atas nama dirinya sendiri jika ada kerugian yang terjadi atas dirinya sendiri sebagai pemegang saham terhadap kurator yang telah merugikan kepentingannya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saham, Perusahaan, Pailit]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM MENCEGAH MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KRIMINAL DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI ]]>
<![CDATA[Yulianus Dica Ariseno Adi]]>;
<![CDATA[Widodo Tresno Novianto]]>;
<![CDATA[Supanto ,]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29204
<![CDATA[AbstractThis Article aims to find out Policies conducted by Police Boyolali in Controlling Circulation of Alcoholic Beverages in preventing the increase of Criminal Crime acts seta Factors affecting the Distribution of Alcoholic Beverages in Boyolali County Law Police. Is a qualitative deskreptif research, using the concept of the fifth law. Data types use Primary data and Secondary data, data source is Primary Data Source and Secondary Data Source covering Primary Law Material, Secondary Law Material and Tertiary Law Material. Methods of data collection through Interview and the method of Study Library. Data analysis with interactive analysis model. Research shows that Police Police Boyolali policy in Controlling Alcoholic Beverage Distribution in preventing theincrease of Criminal Criminal acts in the form of policy of the police is preventive or repressive. The preventive aspect of prevention efforts to prevent crime does not occur with the support and active participation of the community. If prevention efforts fail then the police take repressive measures that are factors that affect both internal and external.Keywords: Alcoholic Beverages; Countermeasures; PolicyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam mencegah meningkatnya tindak Pidana Kriminal seta Faktor-Faktor yang mempengaruhi adanya Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polres Boyolali. Merupakan penelitian Deskreptif Kualitatif, menggunakan konsep hukum kelima. Jenis data menggunakan data Primer dan Data sekunder, sumber data adalah Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data melalui Wawancara dan metode Studi Pustaka. Analisis data dengan model analisis interaktif. Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam mencegah meningkatnya tindak Pidana Kriminal berupa kebijakan kepolsian bersifat preventif maupun represif. Aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif yaitu faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.Kata kunci: Minuman Beralkhohol; Penanggulangan; Kebijakan]]>
<![CDATA[ASAS KEKUATAN MENGIKAT DALAM KONTRAK WARALABAYANG MENGALAMI PERUBAHAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA ]]>
<![CDATA[Rilo Fisyahril Ramadhan]]>;
<![CDATA[Yudho Taruno Muryanto]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43017
<![CDATA[AbstractThis article aimed to find out the form of legal protection for franchisee in franchise contract that is amended based on Government Regulation Number 42 of 2007 about Franchise. This study was a normative law research that is prescriptive in nature using statute and conceptual approaches. This study employed primary, secondary, and tertiary law materials. The methods of collecting data used were library study and the law material collected was then analyzed using deductive method. This research finally found that the form of law protection for franchisee in franchise agreement as mentioned in Government Regulation Number 42 of 2007 about Franchise has not given consequence about the change of franchise contract and has not given law protection yet to franchisee because of the clauses about the termination of contract usually subjected to the franchisor’s assessment. However, if one party makes another suffering from loss or does not perform the agreement in which it is the franchisee is thee weak or harmed party, the lost/harmed party can take legal attempt for getting compensation. It was consistent with the provision of Articles 1238 – 1243 of KUH Perdata (Civil Code). Keywords: Legal Protection; Franchise agreement or contract; contract amendmentAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap franchisee dalam kontrak waralaba yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba belum memberikan konsekuensi tentang perubahan kontrak waralaba, sehingga ketentuan ini belum memberikan perlindungan hukum kepada franchisee dalam perubahan kontrak waralaba, karena klausula tentang pemutusan perjanjian tunduk pada penilaian franchisor. Apabila salah satu pihak merugikan pihak lain atau wanprestasi yang mana franchisee lah pihak yang lemah dan dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1243 KUHPerdata.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian Waralaba; Perubahan Kontrak]]>
<![CDATA[PERAN GRASSROOT ACTOR TERHADAP POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) ]]>
<![CDATA[' Gunawan]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49762
<![CDATA[AbstractNon-Cash Food Assistance (BPNT), has the ability as an effort to protect the community (Social Defense) and an effort to achieve community welfare (Social Welfare). At the implementation stage of the program, the legal events summarize the tug of war of interests in accessing resources played by grassroot actors. This article identifies and formulates problems in the question, how is the role of grassroot actors as a potential criminogenous correlative factor for corruption in the implementation of the BPNT program? This study aims to analyze the potential for corruption in the BPNT program to arise from the sociological implications of its application in society. The research study used is a normative juridical approach in both broad and narrow terms. The results found in this study are the potential for corruption, stemming from the role of grassroot actors who have excessive power in power relations to gain access to BPNT resources (single supply of foodstuffs to E-Warong). The strengthening of the potential for corruption is boosted by the discretionary behavior of program supervisors. It takes proactivity in the role of program guard (Government) in terms of its implementation. AbstrakBantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), memiliki kemampuan sebagai upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Pada tahap implementasi program, peristiwa hukumnya merangkum tarik menarik kepentingan dalam mengakses sumber daya yang dimainkan oleh grassroot actor (Aktor akar rumput). Makalah ini mengidentifikasi dan merumuskan problematika dalam pertanyaan bagaimanakah peran grassroot actor sebagai faktor korelatif kriminogen potensi tindak pidana korupsi pada implementasi program BPNT? Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi timbulnya tindak pidana korupsi penyimpangan program BPNT bersumber dari sosiologis penerapannya di masyarakat. Kajian penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif baik dalam arti luas maupun sempit. Hasil yang ditemukan pada kajian ini ialah potensi timbulnya tindak pidana korupsi, bersumber dari peran aktor akar rumput (grassroot actor) yang memiliki excessive power dalam relasi kuasa mendapatkan akses sumber daya BPNT (pasokan tunggal bahan pangan ke E-Warong). Penguatan potensi tindak pidana korupsi dibooster oleh perilaku diskresi supervisor program. Dibutuhkan proaktivitas peran pengawal program (Pemerintah) dalam hal implementasinya.]]>
<![CDATA[ASSET RECOVERY YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Aryono ,]]>;
<![CDATA[Hari Purwadi]]>;
<![CDATA[Supanto ,]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17586
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the efforts that have been implemented by the parties related to the return of state losses, and to know the constraints of the Parties to the Corruption and Corruption Commission in the judiciary in executing the assets of the criminal act of corruption. This type of legal research is non-doctrinal. This research takes place at the Sragen State Attorney and the High Court of Semarang. The reason for choosing this location is because of the availability of data related to the problem in the thesis. In this research, the data collection technique is interview and document. Analytical technique used is interactive data model analysis technique. Based on the results of research and discussion it is known that the efforts made by the prosecutor in connection with the decision of Supreme Court No. 1361 / K / Pid.sus / 2012 against the former Regent of Sragen is the prosecutor has made efforts to seize the assets belonging to the former Regent of Sragen which the region is in East Jakarta with the estimate that the confiscated assets are worth 14 Billion, so with one asset is expected to be able to pay additional crime in the form of replacement money according to the Supreme Court's decision. Nevertheless prosecutors in this case also still find difficulties in running the execution because the confiscated assets are located outside the jurisdiction of the State Prosecutor Sragen / outside the jurisdiction of the Sragen District Attorney. Furthermore, in order to seize the assets can be confiscated, in this case the State Prosecutor Sragen together with the High Court of Semarang assisted by the High Prosecutor's Office Jakarta has appealed to BPN East Jakarta to do the blocking, and then the last attempt to do is the State Prosecutor Sragen has sent Warning letter for emptying. Keywords: asset recovery, corruption, execution AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengembalian kerugian negara, dan untuk mengetahui kendala pihak Pihak Komisi Pemberatasan Korupsi dan kejaksaan dalam mengeksekusi aset hasil tindak pidana korupsi. Jenis penelitian hukum ini adalah non doktrinal. Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena ketersediaan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.sus/2012 terhadap mantan Bupati Sragen tersebut adalah jaksa sudah melakukan upaya untuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di Jakarta Timur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, sehingga dengan satu aset tersebut diharapkan bisa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Jaksa masih menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut berada diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Selanjutnya untuk mengupayakan agar aset tersebut bisa disita maka dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sragen bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Semarang dibantu oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta telah memohon kepada BPN Jakarta Timur untuk melakukan pemblokiran, dan selanjutnya upaya yang terakhir lakukan adalah pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah mengirimkan surat peringatan untuk pengosongan. Kata Kunci : asset recovery; korupsi; eksekusi]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Arif Wibowo]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani]]>;
<![CDATA[Al. Sentot Sudarwanto]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17744
<![CDATA[ABSTRACTThis paper aims to find out and analyze the implementation of regulation of water and water energy utilization in national park especially in Kerinci Seblat National Park. The implementation of the ministry regulation can be defined as an achievement of purposes, values and directed practices. This research uses the research method of empirical law or non-doctrinal in conducting the implementation towards the permit regulation of water and water energy utilization in National Park. The case study is conducted in the Great Hall of Kerinci Seblat National Park. In implementing the permit, the permit policy of water and water energy utilization has been conducted accordance with the regulation as well as the permit granting has been done thoroughly and calculated the enviromental needs. There are some obstacles faced in implementing the permit, so it needs synchronization with the related regulations, socialization, coordination among the local governments. In additional, it also needs clear timetable in the process of administrative and technical consideration as well as it needs evaluation monitoring and coaching to make the function of permit appropriate as the control and arrangement in the term of technical and legal certainty. The activities should observe the environmental impact and support the efforts in improving the society’s prosperity and the quality of human life as well as realizing the environmental-based development.Key words: The policy implementation; The Permit Regulation of Water and Water Energy Utilization; National Park; Environmental-based Development.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan kebijakan izin pemanfaatan air dan energi air di taman nasional khusunya Taman Nasional Kerinci Seblat. Penerapan peraturan menteri tersebut dapat diartikan sebagai suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan analisis data kualitatif dengan model interaktif, lokasi penelitian di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam penerapan kebijakan izin pemanfaatan air dan energi air telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian izin dilakukan dengan cermat dan memperhitungkan kepentingan lingkungan. Dalam pelaksanaan anya adanya kendala untuk itu, perlunya singkronisasi peraturan yang terkait, sosialisasi peraturan, upaya peningkatan koordiansi dengan pemerintah daerah, dan perlunya pengaturan tata waktu yang jelas dalam proses syarat administrasi dan pertimbangan teknis, serta perlunya pengawasan, evaluasi dan pembinaan agar sesuai fungsi perizinan sebagai penertib dan pengatur dilihat dari segi teknis dan kepastian hukum. Dalam kegiatan tersebut juga memperhatikan dampak lingkungan dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.Kata Kunci : Penerapan kebijakan; Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air; Taman Nasional; Pembangunan berwawasan lingkungan]]>
