cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 71 Documents
 3   4   5   6   7 
Politik Hukum Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Puspitaningtyas, Kinanthi; Waluyo, Waluyo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i1.84679

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan tidak sah secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur ketentuan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), yang telah berubah sejak undang-undang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artikel ini menginvestigasi perkembangan yang mempengaruhi pekerja PKWT. Berdasarkan temuan penelitian, persyaratan PKWT dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah dimodifikasi. Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang diuraikan dalam UU Ketenagakerjaan, perubahan yang ada saat ini tampaknya gagal meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jangka waktu kontrak PKWT yang ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 telah diperpanjang, membuat pekerja tidak yakin tentang kelayakan mereka untuk diangkat menjadi pekerja tetap atau perubahan status kontrak mereka menjadi PKWTT. Berdasarkan kesimpulan dari perdebatan ini, perubahan yang dilakukan terhadap ketentuan PKWT dalam UU No. 6 Tahun 2023 berdampak negatif bagi pekerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah peraturan PKWT agar dapat lebih memenuhi tuntutan pekerja akan keadilan.
Institutional Challenges in the Implementation of Electronic Certificates in Land Services Gustiaji Gustiaji; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Rahayu Subekti
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i2.110019

Abstract

The Indonesia land administration system is presently undergoing a digitalization process, a highly significant development towards having a more transparent and accountable administration. However, the use of digital land certificates has still been facing a number of legal and institutional problems, making them rather ineffective to use. The objective of this research is to investigate the institutional problems involved in the creation of digital land certificates within the Indonesia land administration system. Using a qualitiative methodology with a focus on empirical legal studies, the research combines legal framework analysis and data collection procedures carried out through personal interviews, observation, and documentation, all done within the ATR/BPN Office, located within the Boyolali Regency. Data analysis involved a three-stage process: data reduction, data presentation, and drawing a conclusion, according to qualitiative analysis principles. The research focuses on the relationship between legal frameworks such as Law Number 5 of 1960 regarding the Principle of Agrarian Law and Government Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 3 of 2023, and digital land registration process within Indonesia's land administration system. The results showed a significant problem with the process of digitalization, including a lack of infrastructure, a discrepancy in the capacity among personnel, lack of cooperation, and lack of public trust. The findings showed that the successful digitalization process within Indonesia's land administration system can only be accomplished by making the process legal and institutionally ready for such a digitalization process to occur effectively within Indonesia's land administration system.
Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan Cara Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Maulana, Mochamad Ilham; Ismunarno, Ismunarno
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.80597

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan memperkaya diri sendiri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara pribadi ataupun golongan. Kasus korupsi di Indoensia saat ini sudah pada tahap yang sangat memperihatinkan, maka dari itu perlu adanya uapaya-upaya yang efektif untuk menanggulangi permasalahan korupsi di.Indonesia. Salah satu upaya.yang dilakukan adalah dengan menerapkan pidana tambahan.berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi. Namun, agar pencabutan hak politik ini mampu berjalan dengan efektif dan mampu memberikan.efek jera pada para pelaku.tindak pidana korupsi perlu adanya perangkat-perangkat hukum tambahan supaya mekansime dari pencabutan hak politik ini mampu menjadi penggerak hukum progersif dalam upaya memberantas kasus korupsi di Indonesia. Oleh karna itu pencabutan hak ini perlu berlandaskan pada tingkat kejahatan, dampak yang timbul akibat tindak pidana korupsi terhadap masyarakat dan posisi atau.jabatan seseorang saat melakukan.tindak pidana. Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan.upaya yang perlu dilakukan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Namun, pada penerapannya pencabutan hak politik bagi.para pelaku tindak pidana.korupsi dianggap kurang efektif karena adanya pembatasan masa hukuman yang dibatasi minimal selama 2 (dua).tahun dan maksimal selama 5 (lima).tahun. Untuk memaksimalkan efektivitas dari pencabutan hak politik perlu adanya perubahan peraturan dalam penerapan pencabutan hak politik yang tidak dibatasi masa hukumannya selama 5 (lima) tahun khususnya pencabutan.hak politik berupa hak.dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan pencabutan hak politik bagi.terpidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan mampu meberikan efek jera serta dapat menjamin tidak terjadinya pengulangan tindak pidana/korupsi dimasa depan.
Kajian Perlindungan Hukum Kelas Rawat Inap Standar dalam Pelayanan Kesehatan BPJS: Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Syahril Akhmad; Rosita Candrakirana
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.104847

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum kebijakan KRIS berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2024 menggunakan pendekatan teori keadilan John Rawls. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki temuan bahwa teori keadilan dalam perlindungan hukum KRIS menghilangkan diskriminasi dalam implementasi kebijakannya di lapangan, serta memberikan aturan yang jelas dan sanksi yang seadil-adilnya. Teori keadilan Jhon Rawls nantinya dapat diterapkan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan KRIS yang baru berlaku di Indonesia.
Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia Wardhani, Devita Wisnu; Pranawa, Burham
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.71862

Abstract

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan, dengan penekanan yang lebih besar pada pelaksanaan hak-hak terdakwa dan korban kejahatan. proses pelaksanaan undang-undang ini, terdapat beberapa kendala yang masih membutuhkan dukungan hukum dan kepastian hukum. Lalu Pengertian ganti kerugian dalam konteks hak korban adalah pelaku kejahatan membayar ganti rugi kepada korban kejahatan. Selanjutnya yang menjadi metode penelitian  yang digunakan penulis dalam artikel ini bersifat analisis deskriptif, yaitu hanya menggambarkan permasalahan secara umum yang diambil dari buku, jurnal maupun media lain yang relevan. Adapun yang akan penulis kaji dalam artikel ini adalah bagaimanakah Implementasi Restitusi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. Hasilnya Implementasi Restitusi Terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai restitusi ini sehingga hal tersebut membuat apparat penegak hukum mempunyai tafsir yang berbeda beda.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Republic of the Philippines: A Critical Analysis Asriati Asriati; Muhammad Ilham Agus Salim
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i2.96262

Abstract

Under ICSID arbitration related case of Fraport AG Frankfurt v. Philipphines have long been a focal point in discussions about the protection of foreign investment, state sovereignty and the enforceability of international arbitration decisions. This paper critically examines the implications of the case, focusing on the arbitral award’s reasoning, the concept of investor due diligence, and its broader consequences for international investment law that contextualize through comparisons with two other landmark cases: Saluka v. Czech (a successful claim) and Inceysa v. El Salvador (an unsuccessful claim). In Saluka, the tribunal upheld the claim of investor, emphasizing the host state's responsibility to ensure fairness and avoid arbitrary actions, even when legal complexities were involved. By contrast, in Inceysa, the tribunal rejected the investor's claim due to illegality in the investment's formation, aligning with the strict adherence to the legality principle seen in Fraport. However, the unique flaw in Fraport lies in the tribunal's failure to fully scrutinize the Philippines' complicity in enabling the investment despite its alleged non-compliance with domestic law. Unlike Saluka, which balanced investor protection with state sovereignty, or Inceysa, which rightfully penalized outright fraud, the Fraport decision rigidly applied the legality clause without considering the state's role in fostering ambiguity. This oversight diminished the case’s potential to address shared responsibilities and regulatory inconsistencies, which are crucial for a fair investment regime in evolving global markets.
Upaya Hukum dalam Strategi Perlindungan Data pada Penggunaan Internet Studi Kasus : Hacker Bjorka Putri, Annisa Nadya
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i1.81910

Abstract

Kasus peretasan yang dilakukan oleh Bjorka telah menimbulkan kontroversi dan menarik perhatian publik karena aksi meretasnya terhadap berbagai data penting dan penyebarannya melalui media sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya hukum yang dapat diterapkan dalam strategi perlindungan data terkait penggunaan internet, dengan fokus pada kasus peretasan oleh Bjorka. Penelitian ini membahas kerangka hukum dan regulasi di Indonesia yang relevan dengan tindakan peretasan Bjorka. Selain itu, penulis mengeksplorasi solusi dan upaya yang dapat diambil oleh pemerintah, lembaga yang bertanggung jawab, dan masyarakat dalam menanggulangi ancaman keamanan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan literature review sebagai metode pengumpulan data. Artikel ini disusun secara deskriptif, mengintegrasikan berbagai data primer dan data sekunder untuk mendukung analisis. Dengan merinci peraturan UU ITE, KUHP Baru, aspek-aspek kejahatan siber, dan kasus peretasan Bjorka, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang kerangka hukum dan strategi perlindungan data di era digital.
Challenges to Independence and Overlapping Authorities of Deposit Insurance Institutions in Banking Resolution after Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening Tuhana Tuhana; Dona Budi Kharisma; Vincentius Farel Oveno Shannon
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i2.110624

Abstract

Indonesia's financial system is entering a new phase, particularly its deposit insurance system, with the enactment of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. The Deposit Insurance Corporation (LPS), as the deposit insurance and bank resolution authority, has seen its mandate expanded from a paybox model to a risk minimizer, posing new legal challenges. including the potential erosion of the LPS's independence in decision-making due to the requirement for operational budget approval by the Minister of Finance, as well as overlapping authorities with the Bank of Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) during the resolution phase and the placement of funds in troubled banks. This study is a normative legal research conducted using a legal and conceptual approach that examines the involvement of various laws. The legal materials used include primary and secondary legal materials obtained through literature review. Based on the research findings, legal issues faced by the deposit insurance institution were identified, including institutional independence due to the requirement for the Minister of Finance's approval of the LPS's work plan and annual budget, potential overlapping authority with Bank Indonesia's role as the lender of last resort, and the potential weakening of the OJK's position in the bank recovery phase.
Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ady Narwan, Theo Ady Theo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.80905

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan permasalahan lingkungan dan sosial. Dengan adanya masalah tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Namun, Peraturan tersebut ada ketidaksinkronan yang mengakibatkan kebingungan dan menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan kewajiban CSR. Penelitian ini bertujuan supaya Indonesia lebih mempertegas pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan CSR. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan peraturan perundang-undangan (comparative approach). Hasil Penelitian pertama berisi mengenai ketidaksinkronan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia. Ketidaksinkronan peraturan CSR mengakibatkan munculnya peraturan dibawahnya yang lebih ditingkatkan; Perusahaan Swasta dan BUMN wajib menerapkan CSR yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN, meskipun secara implisit UUPM dan UUPT tidak mengatur mengenai sanksi.
Constitutional Educational Justice a Review on Education Budget: Nowadays Challenges Agusweka Poltak Siregar; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.106899

Abstract

One of the contents of the Constitution is the guarantee of human rights, constitutional rights as citizens. These rights are contained in the Constitution comprehensively. In the 1945 Constitution there is one chapter, namely Chapter XA which contains guarantees for human rights. One of the constitutional rights of citizens guaranteed by the 1945 Constitution is the right to education (the right to education). This right is mentioned in particular in Article 28C paragraph (1) regarding the right to receive education and benefit from science and Article 28E paragraph (1) which talks about the right to choose education and teaching.

Page 5 of 8 | Total Record : 71

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi