cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 3   4   5   6   7 
EFEKTIVITAS TINDAKAN POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL 106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA KENDARAAN RODA DUA DALAM KONTEKSPERSAMAANPERLAKUAN DI HADAPAN HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten Blora) Erwin Syahruddin; Hari Purwadi; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17588

Abstract

Abstract The purpose of this article is to analize whether the impact of policeaction toward the violators of traffic and highway rules at Blora has already realizing the equality before the law at Blora.This  law  research  used  sociological  legal reseacrh that verificated various exist data with the findings in the field (triangulation). This article concludes that traffic enforcement in Blora is still not working properly yet and dismissing the principle of equality and transparancy of law enforcement which were caused by a legal culture that is still permissive and discriminative. The transparancy principle of law enforcement can be achieved if the society is given direct access  in  monitoring  law  enforcer’s  performances  and  facilitated  by  free  access  of information which is communicative toward fictie principle of law. Meanwhile, the equality of law enforcement is a principle which treats everyone equal in front of the law (equality before the law). Key Word : enforcement; police; equality;monitoryAbstract Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis efektivitas tindakan polisi terhadap pelanggar peraturan lalu lintas dan jalan raya pada kendaraan roda dua dalam konteks persamaan perlakuandihadapan hukum. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian sosiologis yang telah memverifikasi berbagai data dengan temuan di lapangan.Artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan lalu lintas di Blora masih belum efektif dan mengabaikan persamaan perlakuan di hadapan hukum disebabkan oleh budaya hukum yang masih permisif dan diskriminatif.Prinsip transparansi penegakan hukum dapat tercapai jika masyarakat diberi akses langsung dalam memantau kinerja penegakan hukum dan difasilitasi oleh akses informasi yang bebas dan komunikatif dalam merespon asas fiktif hukum. Sementara itu, persamaan penegakan hukum adalah prinsip yang memperlakukan semua orang setara di depan hukum (persamaan di depan hukum).Key Word : penegakan; polisi;persamaan;pengawasan
URGENSI KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (COHABITATION) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Budi Sulistiyono; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17750

Abstract

AbstractThis article aims to know the criminal law policy against the current kebo gathering and to know the criminal law formulation policy against kebo assemble in the future. This research is a type of normative legal research using conceptual approach. The legal substances used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. This legal material analysis technique uses deductive analysis techniques by determining the major premise and minor premise to draw a conclusion or conclusion of the proposed problem. The results of this study indicate the need for a criminal law formulation policy in the form of criminalization of kebo kebo practices in Indonesia. Keyboard: formulation policy, criminal law, cohabitatio AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap kumpul kebo saat ini dan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kumpul kebo di masa mendatang. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menentukan premis mayor dan premis minor untuk menarik suatu konklusi atau simpulan dari permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana berupa kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo di Indonesia di masa mendatang.Keyword: kebijakan formulasi, hukum pidana, kumpul kebo
NON PUNITIVE ACTION TERHADAP PILOT AKIBAT KECELAKAAN DAN INSIDEN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL DI INDONESIA Rivay Frien Danu; Widodo.T Novianto; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18294

Abstract

AbstractThe sole objective of this article for finding out the urgention of the non punitive action implementation for the civil aviation accident and serious incident and the steps to accomply it. This research is normative study research with statute approach and comparative approach study in national and international level. The legal matterial of this research are primary legal matterial and secondary legal material with deductive analystic mind. Reffering the research above, showed that Indonesia as contracting state of Chicago Convention 1944 through joining with International Civil Aviation Organization, Indonesia need implemented the non punitive action in accident and serious incident of civil aviation through mandatation in Annex 13 ICAO. The mandate of that annex base on just culture principle and it said that everyone especially the aviation personel do not given punishment from the regulator reffered by the violation valued, so base on that act, the personel must be punished, because the just culture principle not recognize the punishment of the safety act that reffered on their experience and training. If the punitive culture still on hand, it can implicated to the contraproductive of corrective action from the accident and serious incident happening and unjust feeling of the personel affected by the punishment by the consequent of accident and serious incident. For realize the non punitive action culture for created safety culture, need the following action as recomendation in this research, such as determination of unsafe act, evaluation of national law which inconsistent with just culture principle, and the estabilished the pilot proffesion councilKeywords: Non Punitive Action; Just Culture; Civil Aviation Accident and Serious IncidentAbstrakTujuan penelitian ini  adalah  mengetahui urgensi penerapan non punitive action terhadap kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil dan langkah upaya untuk mewujudkannya. Penelitian  ini  merupakan  studi  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan ditingkat nasional maupun internasional dan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat ahli, jurnal, dan literatur non hukum dengan pola analisis deduktif. Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa Indonesia sebagaicontracting state terhadap Konvensi Chicago 1944 melalui bergabungnya Indonesia pada International Civil Aviation Organization, Indonesia perlu menerapkan prinsip non punitive action terhadap pilot akibat kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil, yang diamanatkan melalui Annex 13 ICAO. Amanat tersebut didasarkan pada prinsip just culture yang berprinsip bahwa setiap manusia khususnya personel penerbangan tidak dapat diberi penghukuman terhadap tindakan yang dinilai salah sehingga atas perbuatan tersebut personel tersebut harus dihukum, karena dalam prinsip just cultureyang merupakan bagian dari safety culture, tidak mengenal penghukuman atas sebuah tindakan maupun keputusan yang merupakan yang diperoleh dari pengalaman dan pelatihan personel tersebut, akan tetapi just culture juga tidak memberikan toleransi akibat kesalahan yang bersifat intentional violation. Apabila budaya punitive action tetap terpelihara, maka berimplikasi pada terhambatnya upaya corrective action dari peristiwa kecelakaan maupun insiden serius serta rasa ketidak adilan terhadap personel yang diberi sanksi akibat kecelakaan maupun insiden serius. Untuk mewujudkan budaya non punitiveaction agar terciptanya safety culture tersebut, diperlukan upaya-upaya yang mengikutinya sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, antara lain pendeterminasian terhadap unsafe act, evaluasi hukum nasional yang inkonsisten dengan just culture, serta pembentukan majelis profesi penerbang.Kata Kunci: Non Punitive Action; Just Culture; Kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil
POLITIK HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN Fatma Ulfatun Najicha; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18358

Abstract

AbstractThe purpose of this study was to determine the legal politics in the formation of forestry legislation in licensing mining activities in forest areas in terms of environmental management strategy that is based on justice. This research is juridical doctrinal nature descriptive, with a qualitative approach. The method used by Approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of primary data and secondary data relating to the regulation of forest management in order to policy in forestry management as a whole can be categorized as forest politics. Political laws of occupation and use of natural resources has been regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but the regulation on the management of natural resources, particularly forests that produce injustice. Even away from the sense of justice as referred to in the preamble Homeland 1945. One of the causes of injustice and abuse is the number of mining permits opening of forest destruction in violation of the principle of sustainability. Second, the law should be synergy policy in the licensing of mining activities in forest areas, the Act No. 41 1999 is still there (overlapping) overlapping the utilization of forest between mining and forestry activities are still unresolved and still occur in some areas. Similarly, Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal are not yet fully support bersinergis natural keletarian remain legalize many dredging coal mines, then the Law 32 of 2009 requires the use of natural resources that is in harmony, and balanced with environmental functions. There is a duality of government policy, in which one side seeks to protect protected areas and establish rules to preserve it, but on the other hand opened up opportunities for the protected forest area exploited. Policy or program development must be animated by the obligation to make environmental preservation and realize the goal of sustainable development. Third Act Issuer within the framework of law should not stand alone because it is still in the realm of environmental law which means it is very closely related to the Forestry Law and the Environment. Hence the need for a policy formulation based Green Legislation overarching governance for sustainable forest and justice in a single Regulation.Keywords: Politics, Law, Management of Forests, Mines, preservation, Justice.AbstrakTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan kehutanan  dalam  pemberian  izin  kegiatan  pertambangan  di  kawasan  hutan  ditinjau  dari  strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan.Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang  bersifat  diskriptif,  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  yang  dipakai  melalui  Pendekatan peraturanperundang-undangan(statuteapproach)  danpendekatankonseptual(conceptualapproach). Pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan kawasan hutan agar tetap lestari. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Politik dimaknai sebagai suatu kebijakan maka, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai  politik kehutanan.  Politikhukum  penguasaan  danpemanfaatansumberdayaalam  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  RepublikIndonesiaTahun1945,  namun pengaturan tentang  pengelolaan  sumber  daya  alam,  khususnya  hutan  yang  menghasilkan  ketidakadilan. Bahkanjauhdarirasakeadilanmasyarakatseperti  yangdimaksuddalamPembukaan  UUD  NKRI1945. Salah satu penyebab ketidakadilan serta penyalahgunaan adalah dengan banyaknya pembukaan ijin tambang perusakan hutan dengan melanggar prinsip kelestarian. Kedua, Perlu sinergisitas Kebijakan hukum dalam pemberian ijin kegiatan pertambangan di kawasan hutan, pada UU No. 41 Tahun 1999 sampai saat ini masih terdapat (overlapping) tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Sama halnya dengan UUNo.4 Tahun2009tentangMineraldanBatu Bara yang belum bersinergis penuh mendukung keletarian alam tetap melegalisasikan banyaknya pengerukan tambang batubara, Kemudian padaUU No. 32 Tahun 2009 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Terdapat dualisme kebijakanpemerintah, dimanadisatu sisi  berupaya  untuk melindungikawasanlindung  danmenetapkanaturan-aturanuntukmelestarikannya, tapidisisilainmembuka peluangkawasan hutan lindung tersebutuntuk dieksploitasi. Kebijakanatau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga Undang-undang diatasdalam kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang berarti sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya suatu formulasi kebijakan berbasis Green Legislation yang memayungi tata kelola kawasan hutan yang lestari dan berkeadilan dalam satu kesatuan Peraturan.Kata Kunci : Politik Hukum, Pengelolaan Hutan, Tambang, Lestari, Keadilan
POLITIK HUKUM ASAS NON-LEGALLY BINDING REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI Agung Ariyanto; Lego Karjoko; , Isharyanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29194

Abstract

AbstractThis study talk about analysis law political recommendations ombudsman that is not legally binding. Where in in law on Indonesian Ombudsman, this institution given the authority to made a mediation, reconciliation, and adjudication in decide maladministration. In terms of dispute resolution public service through adjudication ombudsman, ruling issued only to recommendations. The problem is how the power of these recommendations, for ombudsman is not institutions a court or forum court like the arbitration. The research is research law that is prescriptive with the approach the act and approach conceptual. Technique collection material law through the literature study and techniques analysis material law by using the method deduction. The results of this writing concluded to a weakness and lack of harmony between rules.Keywords: Legal politic; non-legally binding; recommendation of Indonesia Ombudsma; public service.AbstrakTulisan ini membahas tentang analisis politik hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat tidak mengikat secara hukum (Non-Legally Binding). Di mana di dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, institusi ini diberikan wewenang untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan ajudikasi dalam menyelesaikan perkara maladministrasi. Dalam hal penyelesaian sengketa pelayanan publik melalui ajudikasi Ombudsman, putusan yang dikeluarkan hanyalah sebatas rekomendasi. Persoalannya adalah bagaimanakah kekuatan rekomendasi ini, sebab Ombudsman bukanlah lembaga pengadilan atau forum pengadilan seperti halnya arbitrase.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya kelemahan dan ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan antara, UU Pelayanan Publik, UU Ombudsman Republik Indonesia, dan  Peraturan Ombudsman Republik Indonesia.Kata Kunci: politik hukum;non-legally binding;rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia;pelayanan publik.
TINJAUAN YURIDIS ASURANSI JIWA TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG OBYEK WISATA TAMAN WISATA ALAM GROJOGAN SEWU Mustika Larasati; Arief Suryono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43012

Abstract

AbstractThis article aims to discover the construction of legal relations that occur between life insurance  parties at grojogan sewu nature tourism park and their legal responsibilities. Legal relations are connections regulated by law that provides rights and obligations. Whereas legal responsibility here means that there are obligations and rights that must be fulfilled in accordance with both agreement and the applicable laws and regulations. The method used is of descriptive normative legal research. Based on the results of the research, construction of legal relations that occur between managers and insurance companies related to visitors as the insured that is each visitor insured by the manager to the insurance company. Managers with visitors, namely the relationship of buying and selling tourism services. An insurance company with visitors, in the form of a company obligation with visitors to a tourist park that is optional and must be insurance. The responsibility of the guarantor is facultative that means the insured are based there or not an evenemen, if no one evenemen the obligation for insurance companies was not there and otherwise, and tourist attractions that visitors obligation to pay premiums.Whereas in legal responsibility, the insured can ask for legal responsibility in accordance with the insurance agreement, namely fulfillment of material losses and if not satisfied, the insured can ask for legal responsibility in accordance with the law, namely in fulfilling immaterial losses. However, if the insured in this case still does not meet the meeting point, a settlement could be made. Disputes settlement could be carried out through litigation and non-litigation.Keywords: insured; insurance; legal relations; legal responsibilities.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hubungan hukum yang terjadi antar pihak  dalam asuransi jiwa pada Taman Wisata Alam Grojogan Sewu dan tanggung jawab hukum bagi pengelola. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan  tanggung jawab hukum disini dimaksudkan adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara pengelola dengan perusahaan asuransi berkaitan dengan pengunjung sebagai tertanggung yaitu setiap pengunjung diasuransikan oleh pengelola kepada perusahaan asuransi. Pengelola dengan pengunjung yaitu adanya hubungan jual beli jasa pariwisata. Perusahaan asuransi dengan pengunjung yaitu berupa kewajiban perusahaan dengan pengunjung taman wisata yang bersifat fakultatif wajib asuransi. Adanya tanggung jawab penanggung bersifat fakultatif berarti pada pertanggungan didasarkan ada atau tidaknya suatu evenemen, apabila tidak ada suatu evenemen maka kewajiban bagi perusahaan asuransi itu tidak ada begitu pula sebaliknya, dan kewajiban pengunjung tempat wisata yaitu membayar premi. Sedangkan pada tanggung jawab hukum, tertanggung dapat meminta tanggung jawab hukum sesuai dengan perjanjian asuransi yaitu pemenuhan kerugian materiil dan apabila tidak puas maka tertanggung dapat meminta tanggung jawab hukum sesuai dengan undang-undang yaitu dalam pemenuhan kerugian imateriil. Namun apabila tertanggung dalam hal ini tetap tidak menemui titik temu maka dapat dilakukan penyelesaian. Untuk Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan  non litigasi.Kata kunci : Tertanggung; Asuransi; Hubungan Hukum; Tanggung jawab Hukum.
PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELONCO BULLYING TERHADAP MAHASISWA BARU (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) Aldi Putra
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49758

Abstract

AbstractThis research focuses on law enforcement against acts of hazing that are based on bullying  in the college environment in the New Student Life Introduction (PKKMB) activity with the victim being a student from the Faculty of Engineering, Bengkulu University with bullying. Bullying is an act of violence committed by someone who has power by oppressing the victim both physically and verbally. The victim was subjected to verbal abuse by being forced to cross her own face with lipstick by forcing a high tone and was ordered to stand for 2 hours during the Introduction to Humanity at the Faculty of Engineering Campus. In this study, using the doctrinal method (normative) by analyzing cases studied with related regulations and legal theory according to the research. Actions carried out by perpetrators of perpleoncoan with the accusation of bullying include criminal acts by means of coercion in accordance with the Criminal Code. Based on the perspective of legal sociology that law is seen based on reality on the ground (empiric), in this study usingtheory lawas a tool of social engineering. who viewed “the law as a tool to tool of engineering”. In this case, it is seen that in theory the law used is that the law is made based on the reality on the ground to be a correction to the existing legal umbrella. However, this case is a fairly common problem in hazing, but bullying done by seniors to new students of Bengkulu University from the Faculty of Engineering is a hazing which should not be done on the basis of humanist principles. Laws should be dynamic in nature and change according to people’s lives, but such actions must be changed if they harm others on the basis even though they are based on habitsAbstrakPenelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindakan perpeloncoan yang yang  dilandasi pada tindakan bullying di lingkungan perguruan tinggi dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Mahasiswa Baru (PKKMB) dengan korban seorang mahasiswi dari Fakultas Teknin Universitas Bengkulu dengan tindakan bullying. Bullying adalah suatau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesorang yang memiliki kekuasaan dengan cara menindas korban baik secara fisik maupun verbal. Korban mendapatkan perlakuan kekerasan secara verbal dengan dipaksa mencoret wajahnya sendiri dengan lipstick dengan memaksa nada tinggi serta diperintah untuk berdiri selama 2 jam pada kegiatan Pengenalan Kehipuan Kampus Fakultas Teknik. Pada penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif) dengan menganalisis kasus dikaji dengan peraturan terkait dan teori hukum yang sesuai penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku perpleoncoan dengan diseratai bullying termasuk karenah pidana dengan adanya pemaksaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum bahwa hukum dilihat berdasarkan kenyataan di lapangan (empirik), dalam penelitian ini menggunakan teori law as a tool of social engineering yang dipandang bahwa hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Dalam kasus ini dipandang secara teori yang digunakan hukum adalah hukum sebekumnya dibuat berdasarkan kenyataan di lapangan untuk menjadi koreksi terhadap payung hukum yang ada. Namun kasus ini menjadi permasalahan yang cukup lumrah dalam perpeloncoan, namun bullying yang dilakukan oleh senior tehdap mahasiswa baru Universitas Bengkulu dari Fakultas Teknik merupakan suatu perpeloncoan yang seharusnya tidak dilakukan dengan dasar asas humanis. Hukum seharusnya bersifat dinamis berubah sesuai kehidupan masyarakat, namun tindakan seperti itu harus diubah apabila merugikan orang lain atas dasar walau berdasarkan kebiasaan.
HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK DWI UTORO
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52644

Abstract

The whole world community agrees that the right to health is a basic right (Fundamental Right) that is owned by every human being. The right to health which was previously seen as merely a private matter related to the fate or gift of God, has now undergone a very large paradigm shift into a legal right (legal rights) which is certainly guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic that has spread to almost all regions of Indonesia, the Government must be prepared to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people. This research uses the method of library research with the statutory approach. This research found that the Government's policy to determine the Public Health Emergency status and choosing Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to Public Health Emergency is a wise step, besides the Government must also pay attention to the economic and fiscal sectors according to the conditions and capabilities of the country.Keywords: Right to health, health service, Pandemic Covid-19. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.Kata Kunci: Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Pandemi Covid-19.
PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM RAHASIA KEDOKTERAN PASIEN HIV/AIDS DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA Wahyu Indianto; Emmy Latifah; Isharyanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17574

Abstract

AbstractThe purpose of the article are to analyze the development of the meaning of the principle of secret balance confidentiality of HIV / AIDS patients and analyze the ideal construction of its application in Indonesia. It is normative research.  Confidentiality does not change as Hippocrates Oath, including HIV/AIDS confidentiality. Application of the HIV/AIDS confidentiality develops in conformity with the development of values in society and medicine. The obligation to keep this secret is not an absolute obligation but a prima facie, until there is a greater obligation to be undertaken such as to protect the sexual partner or to protect the public interest. This principle of balancing is a generally principle. The Balance of Medical Confidentiality is a certainty of protection for humans, in this case health workers /doctors and PLWHA and also must be able to restore the balance of disturbed community order in the original state. The development of the meaning of the balancing of Medical Confidentiality in HIV/AIDS sufferers has taken place in the effort of combating HIV/AIDS embodied in the principles that include Councelling, Consent, Confidentiality, diagnosis Correct Test with the consequence to Conect to health service to Care Support and Teratment (5C). The ideal construction of the balancing HIV confidentiality is an effort to overcome the still-sensitive issues of high stigma and discrimination against PLHIV and the key population which is an obstacle to the decline in HIV / AIDS rates. The existence of punitive and criminal regulations causes barriers to test in health services. It's should be reviewed or deleted in order to reduce the barriers to the reach of health services in HIV/AIDS cases.Keywords: Balancing:, Confidentiality: HIVAbstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa perkembangan makna prinsip keseimbangan  pasien HIV / AIDS dan menganalisa konstruksi ideal di Indonesia. Penelitian bersifat normatif. Kerahasiaan tidak berubah seperti Sumpah Hippocrates, termasuk kerahasiaan HIV / AIDS. Penerapan kerahasiaan HIV / AIDS berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan kedokteran. Kewajiban menjaga rahasia ini bukanlah kewajiban mutlak tapi bersifat prima facie, sampai ada kewajiban yang lebih besar untuk dilakukan seperti melindungi pasangan seksual atau untuk melindungi kepentingan umum. Prinsip keseimbangan ini adalah prinsip umum. Keseimbangan Kerahasiaan Kedokteran merupakan kepastian perlindungan bagi manusia, dalam hal ini petugas kesehatan / dokter dan ODHA dan juga harus mampu mengembalikan keseimbangan ketertiban masyarakat yang terganggu. Perkembangan makna keseimbangan rahasia kedokteran pada penderita HIV / AIDS telah terlaksana dalam upaya pemberantasan HIV / AIDS yang tercakup dalam asas yang mencakup Konseling (Councelling), persetujuan (Consent), kerahasiaan (Confidentiality), test yang benar (Correct Test) dengan konsekuensi dihubungkan ke layanan , dukungan dan terapi (Conect to health service to Care and Treatment). Pembangunan yang ideal untuk menyeimbangkan kerahasiaan HIV adalah upaya untuk mengatasi isu-isu stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan populasi kunci yang merupakan hambatan bagi penurunan tingkat HIV / AIDS. Adanya peraturan hukum yang bersifat punitif dan kriminal menyebabkan hambatan dalam melakukan tes kesehatan. Ini harus ditinjau atau dihapus untuk mengurangi hambatan terhadap jangkauan layanan kesehatan dalam kasus HIV / AIDS.Kata kunci: Menyeimbangkan; Kerahasiaan; HIV
PERANAN TNI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PERPEKTIF PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA Denny Puspitasari; Sunny Ummul Firdaus; Agus Riwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17724

Abstract

AbstracThis research aimed to analyze the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) and to study the legal politics built by government regarding the policy of terrorism eradication by TNI viewed from state defense and security. The method employed in this research was normative one, the method using primary law materials including legislations and secondary law materials or literature including legal principles, legal procedure, vertical and horizontal synchronization (interrelated legislations). This research employed statute approach with comparative analysis on law concepts.  The statute approach was carried put by studying regulation or legislation related to legal issues, in this case, the role of TNI in eradicating terrorism in the State Defense and Security perspective to be analyzed. The result of research showed that the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) still had relevance to the following law: Article 30 of UUD 1945 (1945 Constitution), Republic of Indonesia Police’s Law No. 22 of 2002, Law about Terrorism Crime No.15 of 2003, TNI (Indonesian Army) Law No.34 of 2004 and State Defense Law No.3 of 2002. The politics of law built by government should be able to create a responsive law product corresponding to t he ideals of Indonesian law as included in the 4th paragraph of Preamble of 1945 Constitution.Keywords: TNI, politics of law, terrorism, defense and security  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis identifikasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme oleh TNI,kemudian mengkaji bagaimana politik hukum yangdibangun pemerintah tentang kebijakan pemberantasan terorisme oleh TNI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif,yaitu metode yang menggunakan bahan bahan hukum primer seperti peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder atau kepustakaan,mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertical dan horizontal(peraturan perundang-undangan yang berkaitan).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan,analisa konsep hukum,perbandingan hukum. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi atau perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yaitu Peranan TNI dalam pemberantasan Terorisme perspektif Pertahanan Keamanan Negara yang akan di analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi hukum peraturan perundang-undangan tentang pemeberantasan Terorisme oleh TNI yang masih mempunyai relevansi hukum diantaranya adalah UUD 1945 pasal 30.,Undang-undang kepolisian Negara RepubliK Indonesia no 22 Tahun 2002,Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003,Undang-undang TNI no 34 tahun 2004 dan Undang-undang Pertahanan Negara no 3 tahun 2002.serta Politik Hukum yang dibangun Pemerintah harus mampu menciptakan produk hukum yang responsive sesuai dengan cita cita hukum Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea 4Kata Kunci: TNI;politik hukum; terorisme; pertahanan dan keamanan.

Page 5 of 18 | Total Record : 177

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue