cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 71 Documents
 2   3   4   5   6 
Penjatuhan Pidana Khusus Perkara Narkotika Atas Penerapan Asas the Binding Persuasive of Precedent Puspitaningrum, Aulia
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i1.68738

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang juga secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kata lain diatur di luar KUHP. Dalam memutus tindak pidana narkotika, hakim akan mempertimbangkan hal-hal tertentu sesuai dengan undang-undang terkait dan mengambil keputusan sesuai dengan keyakinannya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang paling relevan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan melakukan telaah terhadap kasus atas putusan pengadilan yang juga telah berkekuatan hukum tetap (inkraht). Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, serta teknik analisis dalam penelitian hukum ini bersifat deduktif dengan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dapat menggunakan beberapa tolak ukur seperti melihat usia terdakwa yang di bawah umur atau lanjut usia, keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika, berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari terdakwa, dan kemungkinan terdakwa mengulangi tindak pidananya tersebut. Konsekuensi hukum penjatuhan sanksi di bawah minimum khusus atas penerapan asas the binding persuasive of precedent berkaitan dengan aspek keadilan yakni akan terbuka kemungkinan menyebabkan disparitas pidana yang pada akhirnya terpidana tersebut akan merasakan ketidakadilan dan menjadi korban dari diskriminasi penegakan hukum.
The Existence of Customary Law Communities and Citizenship Rights: Implementation of Sociological Laws and Customs in Aceh in the era of Globalization Sasono, Satryo; Isharyanto, Isharyanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.68362

Abstract

Aceh is a province located at the western tip of Indonesia, namely Sumatra Island. Aceh was given special autonomy authority in running the government and self-regulating the local community’s interests by the laws and regulations in the system and the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of geographical differences and patterns of interaction caused the tribes in Aceh different. This privilege is related to regulations concerning the fields of religion, custom, education, and clergy as stipulated in Law no. 44 of 1999. This research discusses one of Aceh's customary laws, namely qonun and jinayat, and how Aceh's history was formed up to the challenges that will be faced by the people of Aceh in the era of globalization. The purpose of this research is to explore and find out more about the diversity of tribes in Aceh and find out how the tribes in Aceh maintain their customary law from the shocks of social change in the development of the globalization era.
The Position of Adat Law in the Indonesian Criminal Code Which Adheres to Legality Principle Clara Mega Kharisma Sari; Mohammad Jamin
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i2.94205

Abstract

On 6 December 2022, it was approved that law number 1, the year 2023 about Indonesia’s criminal code (KUHP) has been implemented since the day of approval. This is an effort of legal politics to solve the problems in the community nationally and patriotically. In law number 1, the year 2023 which still adheres to the principle of legality has become a problem where the principles are different from the Adat (customary) law which is written. The position of Adat law should be elaborated concretely so that multi-interpretation does not happen because Indonesia is an archipelago meaning that it has many islands with various tribes and cultures. Besides, the mechanism guideline for the system of the Adat criminal court has not been adjusted yet. With the case in mind, the researcher used normative juridic methodology to identify the research questions using a conceptual approach related to the position of Adat Law in law number 1, the year 2023 that adheres to legality principle, analyze the implementation of legality principle, and the regulations related to the current problems. The data gathered were primary data, secondary, and tertiary. The findings showed that it was important to be concerned about the society’s aspirations in making operational procedures from the various policymakers including the Adat community, Adat authority, the organization of Adat law, and the activists of Adat law. That should be done to make sure that involving Adat Law in the National Law system can represent the spirits and wishes of Indonesians to reach Expediency, Justice, and Certainty for the people.
Perkembangan Citizen Lawsuit dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Putri Anjelina Nataly Panjaitan
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i2.115562

Abstract

Kewenangan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan mandat hukum untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang kurang optimal dapat mempengaruhi lingkungan, seperti kasus pencemaran udara Jakarta, yang menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, sehingga melemahkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup dan berkontribusi terhadap berlanjutnya permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup meningkat. Mekanisme citizen lawsuit (CLS) muncul sebagai instrumen penting bagi partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, CLS memperoleh legitimasi melalui norma konstitusional dan yurisprudensi yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLS berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas negara, memperluas akses keadilan, dan mendorong penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, penerapan CLS berkontribusi positif terhadap kepastian hukum dan integrasi dimensi lingkungan dalam kebijakan pembangunan, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi dan inkonsistensi penerapan di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan konsistensi yurisprudensi agar CLS dapat berfungsi optimal sebagai pilar penegakan hukum lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick Dermawan, Doni; Yaswirman, Yaswirman; Eva, Yusnita
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i1.82118

Abstract

Hubungan hukum dan kekuasaan merupakan setali mata uang dalam konstelasi bernegara. Untuk mengetahui bagaimana tipe hubungan hukum dan kekuasaan tersebut, Nonet dan Selznick telah mengemukakan teori tipologi karakter hubungan hukum dan kekuasaan. Dari teori yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick ini dapat diketahui bagaimana sebenarnya relasi hukum dan negara tersebut. Tulisan ini mencoba menjawab persoalan bagaimanakah tipologi relasi hukum dan kekuasaan yang sesuai untuk diterapkan disebuah negara. Tujuan dari dibuatnya kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tipologi relasi hukum dan kekuasaan yang sesuai untuk diterapkan berdasarkan kepada pemikiran Nonet dan Selznick. Untuk menjawab persoalan yang diajukan, penulis menggunakan metode penelitian diskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Berdasarkan pemahaman terhadap pemikiran Nonet dan Selznick, tipologi  hukum dalam repressive law, autonomous law dan responsive law sangat berkaitan dengan tipe masyarakatnya. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan bahwa penguasa dapat menggunakan repressive law, autonomous law dan responsive law dalam satu waktu yang sama.
Rekonstruksi Sistem Hukum Pengawasan Dana Desa Yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas; Jadmiko Anom Husodo
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i2.103072

Abstract

Pengawasan terhadap dana desa merupakan aspek penting dalam usaha menciptakan pengelolaan pemerintahan desa yang efisien dan mengacu pada prinsip pemerintahan desa yang baik. Namun, pelaksanaan pengawasan saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti lemahnya pengawasan internal, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta minimnya keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum pengawasan dana desa agar lebih efektif dan akuntabel, dengan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif, serta mengacu pada kerangka pemikiran sistem hukum menurut Peter Mahmud Marzuki. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pengawasan yang ideal harus bersifat terintegrasi, dengan menggabungkan aspek regulasi, kelembagaan, teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Temuan utama mencakup pentingnya memperkuat peran Inspektorat Daerah, membentuk lembaga pengaduan masyarakat yang independen di tingkat desa, serta memanfaatkan teknologi digital melalui platform seperti e-village budgeting dan e-audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi sistem hukum pengawasan dana desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
40 Tahun Reformasi Administrasi, Institusi Perpajakan Belum Berhasil Meningkatkan Tax Ratio Bayari, Bayari; Isra, Saldi; Warman, Kurnia; Irianto, Edi Slamet
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.80566

Abstract

Indonesia merupakan sebuah welfare state, tercermin dari sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Alinea keempat Pembukan Konstitusi, “memajukan kesejahteraan umum” yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, beserta berbagai pasal dalam Batang Tubuhnya. Untuk mewujudkan visi negara kesejahteraan diperlukan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memerlukan biaya yang tertuang dalam APBN.  Biaya dikumpulkan dari sumber penerimaan negara yang aman, berkelanjutan, dan murah, yakni dari sektor perpajakan. Faktanya, penerimaan dari sektor perpajakan masih kecil dibandingkan potensinya karena masih tingginya tax gap atau rendahnya tax ratio.  Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab tingginya tax gap atau rendahnya tax ratio dengan metode penelitian normatif yuridis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah rendahnya penerimaan perpajakan adalah masih belum optimalnya efektivitas dan efisiensi kinerja institusi perpajakan walaupun telah 40 tahun (1983-2023) dilakukan reformasi administrasi perpajakan. Buktinya berupa fakta masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk membayar perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Konstitusi. Rendahnya penerimaan perpajakan dibandingkan dengan kebutuhan APBN mengakibatkan terjadinya defisit anggaran yang berlangsung secara terus-menerus. Defisit anggaran ditutupi dengan pembiayaan berupa utang, baik utang dalam negeri maupu luar negeri. Kesimpulan penelitian adalah diperlukan langkah fundamental (radikal) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja DJP dan DJBC berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dengan membentuk Badan Penerimaan Perpajakan Negara (BPPN) yang merupakan badan hukum tunggal hasil penggabungan DJP dan DJBC, berstatus hukum setingkat kementerian, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Lingkungan Baik dan Sehat Masyarakat Adat Awyu Berdasarkan Hak Asasi Manusia Dimas Pangastuti; Erna Dyah Kusumawati
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i2.101418

Abstract

AbstractIndigenouspeoples are communities that live side by side with forests and tend to apply sustainable principles for the environment for generations. Indigenous peoples are at the forefront of the fight against climate disasters. The irony is the lack of access to education and understanding is often used by certain parties to reap benefits in an unfair way. In fact, indigenous peoples as part of Indonesian citizens also have the right to benefit from the earth, water and all natural resources in this country as stated in Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of The Republic Indonesia, and their rights are recognized by the state as stated in Article 18 B of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. On that basis, this article will analyze how the state’s obligation to protect the right to a good and healthy environment for the Awyu Tribe based on Human Rights. This Type of research is normative, prespective in nature with a statutory approach and uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This article aims to find the essence of the state’s obligation to protect the right to a good and healthy environment for indigenous peoples, especially the Awyu Tribe.  
Perlindungan Sosial Terhadap Hak Atas Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Dewayanti, Irma; Suryono, Arief
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.69100

Abstract

Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) seluruh Warga Negara Indonesia. Hak tersebut termasuk hak bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Demi menjamin tercapainya standar hidup yang layak bagi penyandang disabilitas, maka diperlukan adanya perlindungan sosial, salah satunya dengan menjamin hak atas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, fasilitas pelayanan kesehatan belum secara optimal mewujudkan persamaan kesempatan dalam mengakses layanan kesehatan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan sosial terhadap hak atas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakomodir hak atas akses pelayanan kesehatan terkait persyaratan bangunan, tenaga kesehatan yang kompeten bagi penyandang disabilitas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun masih ditemui fasilitas pelayanan kesehatan yang bangunan dan pelayanannya belum ramah disabilitas. Oleh karena itu, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas dengan mempertimbangkan skala prioritas pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Para pemohon izin operasional dihimbau agar sebelum membangun fasilitas pelayanan kesehatan sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dinas kesehatan sehingga mampu menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah bagi para penyandang disabilitas.
Confirmation of State-Owned Enterprise Finances as State Finance to Strengthen Attestation of Criminal Acts of Corruption in State-Owned Enterprises (SOEs) Prabowo Setyo Aji; Hartiwiningsih Hartiwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v12i2.94769

Abstract

The researcher looks at the presence of state funds under the supervision of State-Owned Enterprises, which clearly still generates different interpretations of the matter of state financial situation. The researcher became interested in doing a legal study to assist in attesting elements of state financial losses in criminal activities of corruption inside State-Owned Enterprises. This paper aims to investigate and comprehend the presence of state finances in State-Owned Enterprises to support the attestation of aspects of state financial losses in State-Owned Enterprises in addressing criminal actions of corruption. Analyzing the legislative and case approaches helps one to adopt a normative juridical writing style. Since State-Owned Enterprises officials with strategic duties and authority and a significant part in the running of the national economy commit corruption offenses, they constitute a type of corruption as an unusual crime. Under the application of the unique nature of Lex Specialis of the Corruption Eradication Law, which follows the flow of state finances wherever the money is located, efforts aiming at strengthening attestation of state financial losses under the management of State-Owned Enterprises declare losses resulting from unlawful acts or fraud as state losses.

Page 4 of 8 | Total Record : 71

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi