cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 107 Documents
 3   4   5   6   7 
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT KARENA OBJEK JAMINAN TIDAK SAH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN BDG) Tesalonika Marta Ayuning Tyas; Pranoto ,; Adi Sulistiyono
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aimed to find out and to answer the problem statement on the status of consideration the deed treaty credit canceled because the unauthorized security and effect certificate law when credit agreement between the creditors and debtor in cancel. This research is using methods of statute approach and conceptual approach. Based on the results of research and discussion produced drawing conclusions that the object guarantee is not valid because a for justice, then credit agreement as basic agreement does not necessarily void. So that a credit agreement certificate Number 04 date 04 March 2011 between Bank UOB with Mr. Chandra should be kept legal and debtors must remain pay off its debts to a creditor. Consideration judge in declaring credit agreement certificate not legal and have no might evidence according to author has already been surpassed the authority of a magistrate, because is not mentioned in a lawsuit the plaintiff.Keywords: The cancellation certificate, Credit Agreement, Guarantee AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim yang membatalkan akta perjanjian kredit karena objek jaminan tidak sah dan akibat hukum apabila akta perjanjian kredit antara Pihak Kreditur dan Debitur di batalkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undangundang dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa objek jaminan yang tidak sah karena suatu sebab hukum, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak serta merta batal. Sehingga Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 Tanggal 04 Maret 2011 antara PT. Bank UOB dengan Tuan Chandra tersebut seharusnya tetap sah dan Debitur harus tetap melunasi hutangnya kepada Kreditur. Pertimbangan hakim dalam menyatakan Akta perjanjian Kredit tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti menurut penulis telah melampaui kewenangan hakim, karena tidak tercantum dalam gugatan Penggugat.Kata Kunci: Pembatalan Akta, Perjanjian Kredit, Jaminan
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI TANAH DAN KUASA MENJUAL (Putusan Nomor : 173/K/Pdt/2012) Mita Ardianti; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objective of this article are to investigate based of the judge's consideration in deciding the case of abuse of authority of the power of attorney in the agreement of sale and purchase of land and the power of selling (verdict number: 173/K/Pdt/2012). This article is a normative juridical article, which is in the form of diagnostic and perspective that is to examine the principles of law, and legal systematics. Based on the result of the article and discussion it can be concluded that the abuse of authority done by the authorized party in the agreement of sale and purchase of land and the power of sale is not disputed by the judge and keeps running as it should. The heirs of the power of attorney in this matter shall not enjoy legal protection from the decision of the Supreme Court and shall not be compensated for any damages resulting from the abuse of power they have undergone. Based on the decision of the Supreme Court it is expected that the judge in deciding cases using applicable laws and regulations must follow and understand the values of law and sense of justice that lives in the community.Keywords: Power of Sale, Sale and Purchase Agreement, Misuse of Authority.AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan wewenang penerima kuasa dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan kuasa menjual (putusan nomor : 173/K/Pdt/2012). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik dan perspektif yaitu meneliti asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan kuasa menjual tidak dipermasalahkan oleh hakim dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ahli waris pemberi kuasa dalam hal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut dan tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat penyalahgunaan pemberian kuasa. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut diharapkan agar hakim dalam memutus perkara menggunakan peraturan undang-undang yang berlaku serta harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.Kata Kunci: Kuasa Menjual, Perjanjian Perikatan Jual Beli, Penyalahgunaan Wewenang. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN JIKA TERJADI PEMBATALAN APHT DAN PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN Vita Dyah Mandasari; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to know the shape of the legal protection of creditor banks as holders of rights to the dependents in case of cancellation of the Deed Granting the credit agreement and Dependents by Court. The methods used in this research is the normative legal research which is prescriptive approach legislation and the approach to the case. Approximation of legislation is done by studying all legislation and regulations with the relevant legal issues that are being dealt with and the approach of the case done by doing a review against the ruling of the Supreme Court Verdict Number 1138 K/Pdt/ 2012 judgment about the suit of the owner of the object of the guarantee the guarantee debt without the owner's knowledge, any warranty Entitlement Dependants credit agreement in the bank. A lot happens in banking violations, which caused losses for banks as creditors because the owner of the object of the guarantee turned out to be never menjaminkan or allow other parties to menjaminkan his property to a bank to get the loan. The Bank should be careful in disbursing the loan funds, required the implementation of the principles of the distribution of credits are accurate and thorough. The results of this research were obtained that, ketidakhati-hatian in the bank credit channel, resulted in the bank did not receive legal protection in the event of tort by the debtor in the collateral obtained object against the law. Yet the existence of provisions expressly governing liability of the Bank. However, the bank could do another attempt, by obliging the debtor to change object security that has annulled the Court with other objects that have the same nominal value.Keyword : Protection; Credit, Debitors; Mortgage RightAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan jika terjadi pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pengadilan Negeri.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan  pendekatan  kasus dilakukan  dengan  melakukan  telaah  terhadap  putusan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pdt/2012 yang mengadili tentang gugatan pemilik jaminan dari obyek jaminan utang yang tanpa sepengetahuan pemilik, dijadikan jaminan Hak Tanggungan perjanjian kredit di bank. Banyak terjadi pelanggaran dalam perbankan, yang menimbulkan kerugian bagi Bank sebagai kreditor karena pemilik obyek jaminan ternyata tidak pernah menjaminkan atau memperbolehkan pihak lain untuk menjaminkan tanah miliknya kepada suatu bank untuk mendapat pinjaman. Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana pinjaman, diperlukan pelaksanaan prinsip-prinsip penyaluran kredit yang akurat dan teliti. Hasil penelitian ini didapat bahwa, ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit,mengakibatkan bank tidak mendapat perlindungan hukum saat terjadi wanprestasi oleh debitor yang obyek jaminannya didapat secara melawan hukum. Belum adanya ketentuan  yang  tegas  yang  mengatur  mengenai tanggung  jawab Bank. Namun, bank bisa melakukan upaya lain, yaitu dengan mewajibkan debitur untuk mengganti objek keamanan yang telah dibatalkan pengadilan dengan benda lain yang memiliki nilai nominal sama.Kata kunci : Perlindungan; Kredit; Debitur; Hak Tanggungan
URGENSI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA DI INDONESIA Mohamat Riza Kuswanto; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to understand of importance the transfer of notary protocols in elektronic form as the legal consequences associated cyber notary in Indonesia. In doing writting this writter uses the approach juridical normative. This research analitical is uses deductive logical or material processing law in way of deductive to explain from general to specific conslusions. Protocol notary is an archive and state documents should be kept and maintained by a notary in accordance with UUJN clause 1 sentence (13). The conventional documents (paper based) is easily damaged or lost event easier to recovered in a short time. Regulation of act in indonesia related protocol storage in the form of electronic could not stand alone because it is not so autentically of documents, article 6 law ITE the validation of electronic document is the same on a document shaped paper besides deed made by a notary , article 1866 BW and article 184 KUHP the evidence of electronic document need witness and an expert witnessKeywords: protocol notary, validity, documents electronic. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik serta kepastian hukumnya di negara Indonesia. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Protokol notaris adalah arsip dan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan UUJN Pasal 1 ayat (13). Dokumen konvensional (berbentuk kertas) mudah mengalami kerusakan ataupun hilang, berbeda dengan dokumen berbentuk elektronik yang tidak dapat mengalami kerusakan atau hilang bahkan mudah untuk ditemukan kembali dalam waktu singkat. Peraturan undang-undang di Indonesia terkait penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik belum dapat berdiri sendiri karena masih belum diakuinya keotentikan dari dokumen dalam bentuk tersebut, Pasal 6 UU ITE kebasahan dokumen elektronik adalah sama pada dokumen yang berbentuk kertas selain akta yang dibuat oleh notaris, Pasal 1866 BW dan Pasal 184 KUHAP alat bukti berupa dokumen elektronik membutuhkan saksi-saksi dan saksi ahli.Kata Kunci: protokol notaris, keabsahan, dokumen elektronik.
METODE HAKIM DALAM PERTIMBANGANNYA MEMUTUS PERKARA JUAL BELI HAK ATAS TANAH YAYASAN TERBLOKIR DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Ska Mega Titis Arumdalu; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article was written to know the method of judge in deciding the case of Sale and Purchase of the right of the Foundation Foundation Blocked in Banjar Sari Sub-district, Surakarta City (Analysis of Decision of the Surakarta Negotiation Court Number 199 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska This research is Normative. data use, literature study and interviews to find the rule of law, legal principles, to answer the legal issues encountered The method of data analysis using several stages starting from data collection, data analysis and final taking conclusions In deciding a case the judge has a role very important because the judge is a milestone for the existence of justice The process or method to take a decision in a legal case must also be examined The method used by Judge in deciding Case Number 199 / Pdt.G / PN.Ska is degan mengedapankan Consideration of consideration judge in the presence of proof or truth only formally and beside it is material proof or truth. That in this Case pursuant to Article 1337 of the Civil Code provides that a cause is prohibited, where prohibited by law, or when contrary to good morals or public order. This method provides an opportunity for judges to undertake legal discoveries on the grounds that if the law establishes certain things for a particular event, the rules are limited to that particular event and for events the opposite is true.Keywords: Legal Discovery method, buying and sellingAbstrakTujuan ditulisnya artikel ini untuk mengetahui metode hakim dalam memutus perkara Jual Beli hak atas Tanah Yayasan Terblokir Di Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta ( Analisis Putusan Pengadilan Negri Surakarta Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Ska. Penelitian ini bersifat Normatif. Metode pengumpulan data menggunakan,studi kepustakaan dan wawancara dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim mempunyai peranan yang sangat penting. Hal tersebut karena Hakim merupakan tonggak untuk adanya keadilan. Proses atau metode untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu perkara hukum pun harus dicermati. Metode yang digunakan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 199/Pdt.G/PN.Ska adalah degan mengedapankan Pertimbangan pertimbangan hakim dengan adanya bukti atau kebenaran formil saja dan mengesampingkan bukti atau kebenaran materiil. Bahwa dalam Perkara ini sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.Kata Kunci : metode Penemuan Hukum, jual beli
KETIDAKSINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS Erlina Kusumaningdiah; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstack This study aims to find out a lot of the laws and regulations that deny each other with each other. Obligation to keep confidential the contents of the notarial deed and obligations as good citizens in law enforcement. The principle of equality before the law creating notary must submit and adhere to the provisions of the Act that are not synchronized with the Oath of Office to keep secret all the information and contents delivered to the Notary deed that is the will of the parties. This research is descriptive normative law. This research was carried out by comparison approach (Comparative Approach). The data used is secondary data. Data collection techniques used were inventoried secondary law in the form of legal materials. Technical analysis of the data used by technical analysis, looking for non singkronan applicable law. Many of the rules that are denied and abolished in default of obligations, thus making decision-makers to use regulation to doubt taken his decision if the issue involves a notary. Keywords: unsynchronicity, Obligation Default Notary. Abstak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui banyak peraturan perundang-undangan yang saling menafikan antara satu dengan yang lain. Kewajiban merahasiakan isi akta dan kewajiban Notaris sebagai warganegara yang baik dalam penegakan hukum. Prinsip equality before the law membuat Notaris harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang yang lain yang tidak singkron dengan Sumpah Jabatan Notaris untuk merahasiakan semua keterangan dan isi akta yang disampaikan kepada Notaris yang merupakan kehendak para Pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu inventarisasi bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Tehnik analisis data yang digunakan dengan tehnik analisis deskriptif, mencari ketidak singkronan Undang-Undang yang berlaku. Banyak peraturan yang saling manafikan dan meniadakan kewajiban ingkar Notaris, sehingga membuat pengambil keputusan menjadi ragu menggunakan peraturan untuk megambil keputusan jika terjadi persoalan yang melibatkan Notaris. Kata Kunci: Ketidaksinkronan, Kewajiban Ingkar Notaris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Ratna Nova Andana; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine the criteria used by the Honorary Council of Notaries in giving approval or rejection of the Notary's examination by the Investigator. This research is sociological research. Data analysis was done qualitatively with interactive model analysis technique. The results of the research indicate that the main criteria of approval of the notary examination is the fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Publicity Council, the Notary has performed his duty and position correctly in order to assist the ongoing judicial process or when the Notary does not meet the inspection call by the Examining Assembly. Approval of the examination of a Notary will be rejected if the offense is not the domain of the Notary Publicity Council, the non-fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Publicity Board or because the Notary has performed his duties and positions correctly.Keywords: legal protection; Notaries; alleged offenses; Honorary Council of NotariesAsbtrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan maupun penolakan pemeriksaan Notaris oleh Penyidik. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria utama pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris adalah terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar dalam rangka membantu proses peradilan yang sedang berlangsung atau pada saat Notaris tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa. Persetujuan pemeriksaan Notaris akan ditolak apabila tindak pidana yang dimaksud bukan merupakan ranah Majelis Kehormatan Notaris, tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris atau karena Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar.Kata Kunci: perlindungan hukum; Notaris; dugaan tindak pidana; Majelis Kehormatan Notaris
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Makamah Agung Nomor 40 /Pid.B / 2013/ Pn.Lsm) Aris Setyono; Widodo Tresno Novianto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article writes about the analysis of Supreme Court ruling number 40 / Pid.B / 2013 PN Lsm who impose a 2 month imprisonment to a notary in Kota Lhokseumawe Notary IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. which has been proven legally and convincingly guilty of committing an authentic act of counterfeiting as provided for in Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code. namely making a fake authentic deed by making minuta deed number: 01 dated November 2, 2012 it. The purpose of this article is to know the judge's legal considerations in deciding cases against a notary who commits an authentic act of counterfeiting and knowing the legal consequences of an authentic deed made by a notary who commits an authentic act of counterfeiting. This research is normative. Methods of data collection using literature study. Methods of data analysis using descriptive and interpretation techniques. The judge's judicial consideration in the decision number 40 / pid.b / 2013 / PN.Lsm only based on the written law in the judicial power law contains provisions stating that the judge should dig, seek and find the existing laws in the community. So the judge should not only be based on the written law. As a result of an authentic law deed made by a notary who commits an authentic act of counterfeiting in the case of an authentic deed made by or before a notary who commits an authentic act of counterfeiting, the authentic status of the deed may itself be altered and may be degraded in authenticity. The Deed may be revoked and the deed is null and void in which the legal consequences of the deed are in accordance with the court's decision.Keywords: Notary; Crime; Authenticity of Deed of Authenticity.AbstrakArtikel ini menulis mengenai analisis putusan Mahkamah Agung nomor 40 / Pid.B /2013 PN Lsm yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada seorang notaris di Kota Lhokseumawe Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana. yaitu membuat akta otentik palsu dengan cara membuat minuta akta nomor : 01 tanggal 02 november 2012 tersebut. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan mengetahui akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik. Penelitian ini bersifat normatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah kepustakaan. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan interpretasi. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 40/pid.b/2013/PN.Lsm hanya berpatokan pada hukum tertulis dalam undang – undang kekuasaan kehakiman dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim harus menggali, mencari dan menemukan hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis. Akibat hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Akta dapat dibatalkan dan akta batal demi hukum yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.Kata Kunci : Notaris; Tindak Pidana; Pemalsuan Akta Otentik.
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN Aditya Anggi Pamungkas
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractArticles aims to understand function of customs a seal in a letter agreement and seals and legal whereabouts of the agreement letter .In doing writing this writer uses the approach juridical normative .When many people who argued or assume that without a seal the agreement that has been made will is not legal and because yakinnya it , not only a few community members willingly makes repeated agreement them for forgetfulness in the provision of or acquittance a seal in the agreements .Function of customs a seal in a letter the agreement is as a tax on documents in must have the uubm 1985 .Therefore by the absence of document in this agreement letter so not be needed of customs a seal .A valid whereabouts of the agreement letter not prescribed by the whereabouts of a seal but by article 1320 the book the act of civil .So a seal is not the basis of that determines the validity of a an agreement.Keywords: customs seal, agreements , tax AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian serta meterai dan sah tidaknya surat perjanjian. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai perjanjian yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Fungsi bea meterai dalam sebuah surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen secara pasti telah ditegaskan dalam UUBM 1985. Maka dari itu dengan tidak adanya dokumen dalam hal ini surat perjanjian maka tidak perlu ada Bea meterai. Sah tidaknya suatu surat perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai namun oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Jadi meterai bukanlah patokan yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian.Kata kunci: bea meterai, perjanjian, pajak
TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG TERHADAP KERAHASIAAN AKTA Triyanto Setyo Prabowo; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aimed at to analyze purpose answer candidates notary in implementing activities an apprentice in keeping the votes certificate .Under the terms of the addition of article 16 a the act of number 2 2014 about office notary , expressed candidates notary an apprentice likened to a notary namely to responsibility to maintain secrecy over a deed which he made .This research using the methodology empirical .The nature of this research with deductive descriptive analysis .The data was obtained through interviewing some senior notary to achieve expected data .Research result that article 16 a undang-undang number 2 years 2014 about office notary supposed to keeping the votes all relevant by deed inflicted is notary , not a candidate notary apprentice .Need to the regulations separate set candidates notary an apprentice .Keywords: notary candidate , apprentice , responsibility AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisa pertanggung jawaban calon notaris dalam melaksanakan kegiatan magang dalam menjaga kerahasiaan akta. Berdasarkan ketentuan penambahan pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan calon notaris magang disamakan dengan notaris yaitu berkewajiban bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sifat penelitian ini deskriptif dengan analisa deduktif. Sumber data didapatkan dengan wawancara terhadap beberapa notaris senior sehingga diperoleh data yang diharapkan. Hasil penelitian bahwa redaksi pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang seharusnya berkewajiban menjaga kerahasiaan segala sesuatu terkait dengan akta yang dibuatnya adalah notaris, bukan calon notaris magang. Perlu adanya ketentuan tersendiri yang mengatur calon notaris magang.Kata Kunci: Calon Notaris, magang, tanggung jawab

Page 5 of 11 | Total Record : 107

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)