cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 107 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA Prasidya Mohammad
Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk membahas implementasi hak merek yang hingga kini belum terdapat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek sebagai jaminan fiusia, tidak adanya pengaturan secara khusus menimbulkan terjadinya perbedaan pernafsiran terhadap pengalihan hak merek sebagai objek jaminan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kumpulan bahan hukum primer dan kumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak merek sebagai jaminan fiusia perlu adanya peraturan khusus sebagai bentuk kepastian hukum atas pengalihan hak merek berupa jaminan fiusia dalam mendukung perkembangan ekonomi di zaman moderen saat ini.Kata Kunci: Hak Merek; Jaminan; Fidusia.
IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA Prasidya Mohammad
Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk membahas implementasi hak merek yang hingga kini belum terdapat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek sebagai jaminan fidusia, tidak adanya pengaturan secara khusus menimbulkan terjadinya perbedaan pernafsiran terhadap pengalihan hak merek sebagai objek jaminan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kumpulan bahan hukum primer dan kumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak merek sebagai jaminan fidusia perlu adanya peraturan khusus sebagai bentuk kepastian hukum atas pengalihan hak merek berupa jaminan fidusia dalam mendukung perkembangan ekonomi di zaman moderen saat ini.Kata Kunci : Hak Merek;Jaminan;Fidusia.
LEGALITAS BITCOIN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI PENGGANTI UANG RUPIAH Muhammad Said Honggowongso
Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini mendeskripsikan keabsahan penggunaan bitcoin sebagai alat tukar pengganti rupiah dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Kajian hukum normatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum berupa bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Keabsahan bitcoin merupakan ilegal payment bila digunakan dalam transaksi e-commerce di Indonesia, karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi yang dinilai tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hukum di Indonesia, karena sebuah informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE. Selain itu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan uang yang sah yang menjadi legal tender di Negara Kestuan Republik Indonesia adalah rupiah.Kata Kunci: Keabsahan Bitcoin; Transaksi E-commerce; Alat Tukar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS WANPRESTASI PENJUAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Dyah Ayu Almuhqni
Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli dalam transaksi e-commerce. Kajian ini didasarkan dengan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan teknik analisis metode deduksi. Perlindungan yang diberikan kepada pembeli atas wanprestasi penjual tersebut tetap tunduk pada ketentuan UUPK dan UU ITE dalam memberikan perlindungan represif dan preventif. Namun baik UUPK maupun UU ITE masih dirasa kurang dapat memberikan kemanan dan kenyamanan terhadap konsumen dalam transaksi e-commerceKata kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; E-commerce.
PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN Radix E.S.
Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan ini hendak mengetahui lebih dalam tentang perlindungan terhadap profesi notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tulisan ini dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap profesi notaris sebagai saksi pada perkara pidana dan perdata mengenai kewajiban notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meliputi: keseluruhan isi Akta yang terdiri dari awal Akta, badan Akta dan akhir Akta, Akta-Akta yang dibuat notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada notaris baik yang tercantum dalam Akta maupun yang tidak tercantum di dalam Akta dalam proses pembuatan Akta. Berkaitan dengan proses peradilan pidana yang harus dijalani notaris sehubungan pemanggilannya sebagai saksi, kewajiban menjaga rahasia jabatan ini bersifat relatif. Notaris dapat memilih untuk tetap melaksanakan kewajiban ingkarnya untuk sebagian ataupun keseluruhan yang berkaitan dengan isi Akta dengan menggunakan hak ingkarnya. Notaris memilih membuka sebagian isi Akta hal tersebut hanya sebatas pada awal Akta maupun akhir Akta. Namun apabila notaris memilih merahasiakan keseluruhan isi Akta maka hal tersebut meliputi tiap-tiap bagian dari Akta mulai dari awal Akta, badan Akta hingga akhir Akta.Kata Kunci : Rahasia Jabatan, Notaris, Akta
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS WANPRESTASI PENJUAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Dyah Ayu Almuhqni
Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli dalam transaksi e- commerce. Kajian ini didasarkan dengan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan teknik analisis metode deduksi. Perlindungan yang diberikan kepada pembeli atas wanprestasi penjual tersebut tetap tunduk pada ketentuan UUPK dan UU ITE dalam memberikan perlindungan represif dan preventif. Namun baik UUPK maupun UU ITE masih dirasa kurang dapat memberikan kemanan dan kenyamanan terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce Kata kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; E-Commerce.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Muhammad Arif Widyanto
Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui problematika perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskiptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan problematika perlindungan konsumen dapat muncul karena beberapa faktor diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang sudah terlalu tua dan butuh pembaharuan, tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dalam melakukan transaksi elektronik, ketidaktahuan konsumen mengenai peraturan yang melindungi hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, serta peran pemerintah yang kurang dalam melakukan tindakan preventif dan represif dalam menyelesaikan persolan perlindungan konsumen yang terjadi di transaksi elektonik. Perlindungan konsumen menjadi problematika yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah mengingat problematika tersebut sudah terjadi sejak lama hingga sekarang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen secara optimal.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perlindungan Konsumen; Transaksi Elektronik

Page 11 of 11 | Total Record : 107

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)