Articles
107 Documents
<![CDATA[PELANGGARAN JABATAN (PPAT) DALAM HAL PEMBUATAN AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA PPAT (Studi Kasus Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl.) ]]>
<![CDATA[Dwi Sersio Nugraheni Pangastuti W.P]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.558 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran jabatan PPAT dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) pada Register No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl). Penelitian ini bersifat hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dan studi pustaka dengan melakukan dan mencari data tentang bentuk pelanggaran jabatan PPAT yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Metode analisis data menggunakan teknik yakni pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah : bentuk pelanggaran jabatan PPAT dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) pada Register No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl), dan perjanjian jual beli antara para penggugat dengan Tergugat I batal maka akibat hukumnya adalah sertifikat hak milik atas nama Hermanus I Ketut Suyatra kembali lagi menjadi hak milik Agustinus Sastro Suparjo dan oleh karena itu maka dengan Putusan ini memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Pejabat PPAT sebagai bentuk pelanggaran jabatan (PPAT) dalam hal pembuatan akta tanah (PPAT) oleh Pengadilan Negeri (Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl), yakni untuk menghapus daftar nama pemegang hak Hermanus I Ketut Suyatra dan mendaftarkan dan atau mencatatkan kembali nama Agustinus Sastro Suparjo sebagai pemegang hak atas objek tanah pada buku tanah. Mendaftar kembali nama pemilik semula pada objek tanah adalah sepenuhnya kewenangan administratife dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Kata Kunci : pelanggaran; perjanjian jual beli; pejabat pembuat akta tanah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS TERJANGKAU PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK MEMPERCEPAT PENSERTIFIKATAN TANAH ]]>
<![CDATA[Ariandayu, Adinda]]>;
<![CDATA[Karjoko, Lego]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.883 KB)
<![CDATA[Abstrak Tujuan penulisan ini mengkaji implementasi asas terjangkau dalam proses pendaftaran tanah di Kabupaten Sukoharjo guna mempercepat pensertifikatan tanah. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang bersifat perspektif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Penulisan hukum ini menggunakan penalaran deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan implementasi dari asas terjangkau dalam proses pendaftaran tanah yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo belum memenuhi asas terjangkau. Hal ini dikarenakan tingginya nilai NJOP yang lolos dalam tahap validasi, honorarium PPAT yang diatas satu persen dari harga transaksi dan adanya biaya lain-lain. Hal ini mengakibatkan sulitnya terwujud asas terjangkau pendaftaran tanah.Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Kabupaten Sukoharjo, Asas Terjangkau]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA JUAL BELI PPAT YANG CACAT HUKUM DENGAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt.G/2012/PT. TK) ]]>
<![CDATA[Rafiq Adi Wardana]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.189 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban PPAT atas akta yang cacat hukum. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibutanya, dalam hal ini akta jual beli, Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, seperti mencocokan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, namun dalam Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PT.TK terdapat kekeliruan dari PPAT sehingga menyebabkan aktanya dinyatakan cacat hukum. Pada dasarnya PPAT bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sebaiknya PPAT bersikap lebih teliti agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas.Kata kunci : Pertanggungjawaban; Akta Jual Beli; PPAT]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN AKTA JUAL BELI TANAH TERKAIT SYARAT SUBJEKTIF ]]>
<![CDATA[Fatmawati .]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.234 KB)
<![CDATA[ AbstrakTujuan artikel ini adalah mengetahui permasalahan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pembatalan perjanjian akta jual beli tanah dan akibatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dipandang dari sudut bentuknya, penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian perskritif, yaitu suatu penelitian yang ditujuakan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan perjanjian akta jual beli tanah ini adalah: a) Harga jual beli yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli tidak dilunasi oleh pihak pembeli sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, b) dokumen-dokumen tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah dihadapan PPAT) belum selesai sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, c) obyek jual beli ternyata di kemudian hari dalam keadaan sengketa, d) para pihak tidak melunasi kewajibannya dalam membayar. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perjanjian akta jual beli tanah yang terkait syarat subjektif adalah para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, seperti mengembalikan pembayaran yang telah diterima, denda dan ketentuan lainnya yang telah diperjanjikan.Kata Kunci : Pembatalan; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Akte.]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN PERSEORANGAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK OLEH YAYASAN DI KABUPATEN KARANGANYAR ]]>
<![CDATA[Aditya Dimas Wijaya]]>;
<![CDATA[M. Hudi Asrori]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (429.712 KB)
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan, Prosedur penyelesaian hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan apabila ketua yayasan meninggal dunia, Kendala proses balik nama pengurus yayasan agar tanah milik yayasan bersertipikat atas nama Yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Surakarta.Simpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengurus Yayasan telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan klarifikasi kepada pihak keluarga almarhum Ketua Yayasan Berita Hidup untuk melakukan proses peralihan hak 13 (tiga belas) sertifikat tanah dikembalikan kepada yayasan atas dukungan pihak ahli waris almarhum ketua Yayasan yang telah meninggal dunia. 2) Prosedur penyesaian hak atas tanah milik Yayasan yang bertulis atas nama ketua Yayasan Berita Hidup yang telah meninggal dunia. menjadi atas nama Yayasan Berita Hidup. 3) Tidak terjadi kendala proses peralihan hak pengurus yayasan agar tanah milik yayasan bersertipikat atas nama Yayasan karena telah dilakukan upaya mediasi antara para pihak yaitu wakil Yayasan Berita Hidup dan seluruh ahli waris almarhum Ketua Yayasan. Implikasi penelitian ini yaitu Pihak Notaris yang berperan sebagai mediator telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang artinya dalam penyelesaian perselisihan hak atas tanah yang semula atas nama ketua yayasan telah dikembalikan kepada yayasan Berita Hidup sebagai pemegang hak atas tanah yang mengeluarkan seluruh biaya pembelian ke 13 (tiga belas) tanah dimaksud. Implikasi dalam tesis ini yaitu perlunya langkah mediasi untuk menyeleisakan permasalahan yang berhubungan dengan status tanah untuk menghindari ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian perselisihan yang telah terpecahkan dalam hal peralihan hak yayasan Berita Hidup hendaknya ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Karanganyar untuk segera menerbitkan sertifikat yang baru dengan atas nama Yayasan Berita Hidup Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hak Milik, Yayasan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Widyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui problematika perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskiptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan problematika perlindungan konsumen dapat muncul karena beberapa faktor diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang sudah terlalu tua dan butuh pembaharuan, tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dalam melakukan transaksi elektronik, ketidaktahuan konsumen mengenai peraturan yang melindungi hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, serta peran pemerintah yang kurang dalam melakukan tindakan preventif dan represif dalam menyelesaikan persolan perlindungan konsumen yang terjadi di transaksi elektonik. Perlindungan konsumen menjadi problematika yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah mengingat problematika tersebut sudah terjadi sejak lama hingga sekarang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen secara optimal. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Perlindungan Konsumen; Transaksi Elektronik]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN TERNAK ANTARA PT CEMERLANG UNGGAS LESTARI DENGAN PETERNAK RAKYAT ]]>
<![CDATA[Yonna Aprilla Kurniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Cemerlang Unggas Lestari dengan Peternak Rakyat jika terjadi wanprestasi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT Cemerlang Unggas Lestari merupakan perusahaan penyedia sarana produksi bagi budidaya ayam pedaging. PT Cemerlang Unggas Lestari menerapkan sistem kerjasama kemitraan dengan para peternak rakyat. Kerjasama kemitraan kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Ayam Pedaging. Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terjadi beberapa permasalahan terkait tidak didaftarkannya barang jaminan yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik plasma oleh inti dan terdapat beberapa pihak plasma yang melakukan wanprestasi. Cara penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui negosiasi.Kata Kunci: Perjanjian; Kemitraan; Jaminan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN TERNAK ANTARA PT CEMERLANG UNGGAS LESTARI DENGAN PETERNAK RAKYAT ]]>
<![CDATA[Yonna Aprilla Kurniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Cemerlang Unggas Lestari dengan Peternak Rakyat jika terjadi wanprestasi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT Cemerlang Unggas Lestari merupakan perusahaan penyedia sarana produksi bagi budidaya ayam pedaging. PT Cemerlang Unggas Lestari menerapkan sistem kerjasama kemitraan dengan para peternak rakyat. Kerjasama kemitraan kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Ayam Pedaging. Di dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terjadi beberapa permasalahan terkait tidak didaftarkannya barang jaminan yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik plasma oleh inti dan terdapat beberapa pihak plasma yang melakukan wanprestasi. Cara penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui negosiasi. Kata Kunci : Perjanjian; Kemitraan; Jaminan]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT MACET MELALUI JALUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Windy Putri Daniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyeselasaian kredit macet pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang melalui jalur KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang yang mana debitur tersebut wanprestasi karena tidak mampu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan kredit. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan kredit yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Kredit Macet, KPKNL]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT MACET MELALUI JALUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Windy Putri Daniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyeselasaian kredit macet pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang melalui jalur KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang yang mana debitur tersebut wanprestasi karena tidak mampu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan kredit. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan kredit yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Kredit Macet, KPKNL]]>
