cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 107 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI LELANG TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG RISALAH LELANGNYA DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT OLEH PENGADILAN Yelina Rachma Pranamawati; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal protection of buyers auction against the execution of mortgages whose minutes of auction are declared invalid and has no binding legal force by the courts. This research is a normative legal research that is prescriptive.The data used are secondary data. The approach method is Statute Approach. Data collection techniques through literature study. The method of data analysis is done by deductive reasoning. From the results of the research note that legal protection for auction buyers of mortgage execution whose minutes of auction are declared invalid and has no binding legal force is the buyer of the auction may request compensation in accordance with article 1365 Civil Code to the party issuing the loss.Keywords : Legal Protection; Auction buyers; Losses AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli lelang terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan  yaitu data sekunder. Metode pendekatan berupa Statute Approach. Teknik pengumpulan data melalui penelitian studi pustaka Metode analisa data dilakukan secara penalaran deduksi.Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pembeli lelang dapat meminta ganti kerugian sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata kepada pihak yang menerbitkan kerugian.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pembeli lelang; Kerugian
PROBLEMATIKA COVERNOTE NOTARIS SEBAGAI PEGANGAN BANK UNTUK MEDIA REALISASI PEMBIAYAAN / KREDIT DALAM DUNIA PERBANKAN Dwi Wahyu Juliyanto; Moch Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to find out the problems of Notary Public’s Covernote as the medium of realizing financing / loan in banking realm. This study was a doctrinal research using 2 (two) approaches relevant to the problem studied: statute and Conceptual Approaches. Considering the result of study, it could be found that no article in Law Number 2 of 2014 about Notary Public Position can be interpreted as the notary public’s authority of releasing recommendation called covernote. Therefore, viewed from its binding power, considering the covernote usually used the guideline by the bank, Covernote is not an authentic deed, because the law does not mention firmly the notary public’s authority of releasing authentic deed, so that viewed legally, in fact, covernote does not have a binding and perfect power of law.Keywords: covernote; binding power; ethical codeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui problematika Covernote Notaris sebagai media realisasi pembiayaan / kredit dalam dunia perbankan. Jenis penelitian ini adalah doktrinal, menggunakan 2 (dua) pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan Konseptual (Konseptual approach). Berdasarkan hasil kajian bahwa tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai covernote. Oleh karena itu, jika dilihat kekuatan mengikatnya, dengan hanya melihat covernote yang biasa dijadikan pegangan oleh bank. Covernote bukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris untuk mengeluarkan akta otentik, sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna.Kata Kunci : covernote; kekuatan mengikat; kode etik.
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel) Retno Puspo Dewi; Pranoto ,; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was made to analyze the reasons (ratio decidendi) decision on the cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement of land by the judge. Writing this law using non-doctrinal approach or normative research. The results showed that the defendant did not pay the remaining price of the land until the promised time period, the defendant is not good intention to pay off with no immediate sign the deed of sale of land, the act of default by the defendant, the judges indicated their assessment Deed Sale and Purchase Agreement No. 12 dated September 12, 2011 has qualified the validity of an agreement pursuant to Article 1320 of the Civil Code. The court decision stated the defendant to pay compensation of material does not meet the values of justice because they do not pay attention to faith buyer that will pay off through giro and buyers have never enjoyed such land either physically or use thisKey Words : cancellation of the Deed,Binding sale and Purchase Agreement, Tort, Reason of Judges AbstrakArtikel ini di buat untuk menanalisis (ratio decidendi) pengambilan keputusan atas pembatalan Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah oleh hakim.Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan non doctrinal atau penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat tidak melunasi sisa harga tanah sampai jangka waktu yang dijanjikan, tergugat tidak beriktikad baik untuk melunasi dengan tidak segera menandatangani akta jual beli tanah, tindakan wanprestasi oleh tergugat, ditandai adanya Penilaian Majelis Hakim Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 12 September 2011 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Keputusan hakim yang menyatakan tergugat harus membayar gantirugi materiil kurang memenuhi nilai keadilan karena tidak memperhatikan iktikad pembeli yang akan melunasi lewat bilyet giro serta pembeli belum pernah menikmati tanah tersebut baik menguasai secara fisik maupun menggunakannya.Kata kunci: Pembatalan Akta, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Wanprestasi, alasan pertimbangan hakim
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL PERSAMAAN NOMOR HAK SERTIPIKAT PADA OBYEK TANAH YANG BERBEDA (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) Supriyadi ,; Isharyanto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe study aims to analyze the causes of the emergence of the equation of certificate numbers on different soil objects and to know the legal protection efforts against the certificate holder with the same number on different land objects at the National Land Office of Sukoharjo Regency.Research method with empirical juridical approach. Data collection techniques with interviews and literature studies are books or documents related to the problem under study.The results of the issuance of land title rights certificate due to the writing of the same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency has been in accordance with the prevailing laws and regulations, namely Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Issuance of land certificate by the Land Office (BPN) is a legal act in the field of state administration. Legal protection of the substitute certificate holder due to the writing of the same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency which has been issued is the same as the legal protection against the holder of the land title certificate in general. Basically a land certificate is a powerful evidence, which provides legal certainty and protection for its owner. Because after the issuance of the certificate of replacement because of writing the same certificate rights number, then the cancellation of the certificate that is due to write the same certificate rights number with one of them crossed out and replace it with a new number.Keywords: Legal Protection, Equal Rights NumberAbstrak Penelitian bertujuan menganalisa penyebab munculnya persamaan nomor sertipikat pada obyek tanah yang berbeda  dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dengan nomor yang sama pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo.Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan yaitu buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitianpenerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah. Penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan (BPN) adalah perbuatan hukum di bidang tata usaha negara. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang telah diterbitkan sama dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah pada umumnya. Pada dasarnya sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Karena setelah terbitnya sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama, maka dilakukan pembatalan terhadap sertifikat yang karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama dengan salah satunya mencoret dan menggantinya dengan nomor yang baru.Kata Kunci    :   Perlindungan Hukum, Persamaan Nomor Hak Sertifikat 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK BERDASAR UU NO 11 TAHUN 2016 SESUAI ASAS KEADILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA Kristin Maryani; Djoko Wahju Winarno
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn essence, every country needs financing source for development, and people welfare. One of internal financing sources is tax. Tax evasion leads to greater tax burden that honest tax payers should bear. This leads to high injustice. Tax amnesty program was conducted due to severe tax avoidance. This study aims to determine implementation of tax amnesty policy based on Law number 11/2016 in Surakarta Tax Office. This is juridical empirical research that based on result of field research. It used qualitative approach with descriptive analysis. It means the research was expected to obtain clear, detail and systematical description. Data consisted of primary and secondary data. The results indicate that Surakarta Tax Office was successful in doing tax amnesty. Redemption money was Rp 844,950,026,925.Keywords: Implementation, Tax Amnesty, Equity Principle AbstrakPada hakekatnya setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak. Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar ajak menjadi lebih berat.Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, dimana penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, yang berbentuk Deskriptif Analistis, maksudnya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dinilai berhasil dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak dan diperoleh data sebagai berikut, perolehan uang tebusan yang masuk adalah sebesar Rp. 844.950.026.925,00Kata kunci: Implementasi, Pengampunan Pajak, Asas Keadilan
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SRAGEN Hermita Ambar Sari; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this thesis is to know and analyze the Agreement of Sale and Purchase of Land Sell in Sragen regency which has not run effectively in order to realize legal certainty. This research is empirical. Methods of data collection using observation, interview, literature study and field study. Methods of data analysis using several stages ranging from data collection, data analysis and final retrieval. Although the legal force of the deed of binding agreement of sale and purchase of land rights made by Notary in the execution of the Deed of Sale is strong (notary certificate is authentic deed), in practice there are still many people who do the activity of buying and selling rights to their land using customary law. The ideal bonding and sale agreement for land titles and protecting the parties depends on the strength of the contract of sale and purchase made and the clauses contained in the PPJB must also reflect preventive and repressive legal protections. Legal efforts made by the parties if there is a problem either party to default can be reached through two options namely non litigation and non litigation. The use of PPJB as a legal breakthrough in the implementation of land sale and purchase transactions has not been so well known by the people in Sragen Regency. The land purchase agreement shall serve as a proof if one of the parties is defaulted and to demand based on an agreed article. The parties in making the deed of buying and selling before the notary, really understand the promised clauses, so that all the contents of the deed of buying and selling is actually known and understood by both parties. Suggestion :1) The parties should make a deed of buying and selling before the notary, completely understand the promised clause. 2) For the Notary in the Deed of Sales of Bid Belt must be firmly in its articles about clause about wanprestasi so that party either seller or buyer get legal protection.Keywords: Sale and Purchase Agreement, Legal Protection, Legal CertaintyAbstrakTujuan ditulisnya tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah di Kabupaten Sragen yang belum berjalan secara efektif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini bersifat empiris. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Meskipun kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah kuat (akta notaril yang bersifat akta otentik), dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan aktifitas jual beli hak atas tanahnya menggunakan hukum adat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang ideal dan dapat melindungi para pihak, tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat serta klausul yang tercantum dalam PPJB harus pula mencerminkan perlindungan hukum yang preventif  dan represif.  Penggunaan PPJB sebagai upaya terobosan hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah belum begitu diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Sragen. Perjanjian pengikatan jual beli tanah berfungsi sebagai alat pembuktian apabila salah satu pihak wanprestasi dan untuk menuntut berdasarkan pada pasal pasal yang telah disepakati. Saran yang diajukan oleh penulis adalah: 1) hendaknya para pihak benar-benar memahami klausul yang diperjanjikan, 2)  Bagi para Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Belinya harus secara tegas menuliskan dalam pasal-pasalnya tentang klausul mengenai wanprestasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka penyelesaian apabila terjadi sengketa atau wanprestasi adalah menempuh jalur non litigasi dan litigasi.Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG IDEAL DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Boyolali, Desa Kiringan) Isnaningtyas, Fauzia; ,, Isharyanto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to analyze and examine the ideal procedure of compensation in the procurement of land for public purposes. This research is empirical law research with descriptive research characteristic. Sources of data derived from secondary data and primary data through literature research and field research. Methods of data collection with bibliography, observation and interviews with some residents affected by toll road projects, Village Devices, Boyolali District, Boyolali National Land Agency. Data were analyzed qualitatively. The results showed that the results of the study showed that the compensation was in accordance with the law number 2 of 2012 and the implementing regulations, with the executor of land procurement to make compensation based on the estimated haga of the aprasial team. but it is detrimental to the people affected by the land procurement project, the deliberation is only done unilaterally by directly giving estimation of the amount of compensation. Deliberation as a condition of land acquisition for public interest and determination of form and amount of compensation should unite opinionto reach consensus among government through executing land acquisition with land acquired society.Keywords: Land Procurement;Compensation; Public Interest.  AbstrakArtikel ini bertujuan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan tata cara yang ideal pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan kepustakaan, observasi dan wawancara dengan beberapa warga yang terkena proyek jalan tol, Perangkat Desa, Kecamatan Boyolali, Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional Boyolali. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksananya, dengan cara pelaksanaan pengadaan tanah menetapkan ganti kerugian berdasarkan taksiran haga dari tim aprasial. Namun hal tersebut merugikan masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah, musyawarah hanya dilakukan secara sepihak dengan langsung memberikan taksiran besarnya ganti kerugian. Musyawarah sebagai syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian seharusnya menyatukan pendapat untuk mencapai mufakat diantara pemerintah melalui pelaksana pengadaan tanah dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah.Kata Kunci: Pengadaan tanah; Ganti Kerugian; Kepentingan Umum.
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor300/Pid.B/2015/PN.Dps) Sari, Devi Nurmala; Saptanti, Noor; Novianto, Widodo Tresno
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article is aimed to analyze the basic consideration in the judge ruled on the criminal liability of the accused. As well as analyzing the judge›s decision if it is associated with tort theory and the theory of legal certainty. Normative research type, nature descriptive study, with any form of evaluative research, using deductive logic analysis, using normative juridical approach .sumber data using literature data. The results of writing stating that the consideration of judges in imposing criminal sanctions of a criminal offense of tax evasion fees for acquisition of land and buildings (BPHTB) is not appropriate, as should the judge handed down the criminal liability of the accused as the self, not as a notary. The judge›s decision does not create legal certainty for the defendant and the injured party. According to the theory of tort, the judge›s ruling was appropriate, because the terms of an act is referred to as an unlawful act is if it fulfills all the elements that exist in the criminal offense.Keywords: Criminal Fraud, Tax BPHTB, Notary Public AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa. Serta menganalisis putusan hakim tersebut jika dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum dan teori kepastian hukum. Jenis penelitian normative, Sifat penelitian deskriptif, dengan bentuk penelitian evaluative, dengan menggunakan analisis logika deduksi, menggunakan metode pendekatan yuridis normative .sumber data menggunakan data kepustakaan. Hasil penulisan menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana penggelapan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak tepat,karena seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa sebagai diri pribadi, bukan sebagai Notaris. Putusan hakim tersebut tidak menciptakan kepastian hukum bagi terdakwa dan pihak yang dirugikan. Menurut teori perbuatan melawan hukum, putusan hakim sudah tepat, karena syarat suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum adalah bila memenuhi semua unsur yang ada dalam delik pidana tersebut.Kata kunci :Pidana Penggelapan, Pajak BPHTB, Notaris
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIABAIKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Rochim, Bayu Nur; Sulistiyono, Adi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to know and explain the position of the peace deed made before the notary as evidence in the settlement of civil disputes, and to know and explain the basis of the judge's consideration of the peace deed made before a notary neglected by the judge as evidence in the decision of the Court Supreme Number 935 K/PDT/2010. This article is a doctrinal legal research or normative juridical method, which examines the research problem of existing law and its implementation related to the position of the peace deed made before the notary and the judges' consideration in deciding a case. Methods of data collection is done by library research. Current Article uses deductive reasoning methods that are used to draw conclusions from general terms into specific things that are then drawn into conclusions. The results of this study indicate that a peace deed made before a notary public as a form of a peace effort outside the court may be evidence of appropriate evidence that meets the formal and material requirements of the authentic deed made as set forth in the Civil Code and Act No. 2 Year 2014 joncto Law Number 30 Year 2004. In the case concerned, the peace deed is ignored as evidence because the peace deed does not meet the validity requirements of the agreement because one of the parties is unbalanced because it is in custody so that the deed does not meet one of the formal requirements . In this case, there is no rule that clearly stipulates that an agreement does not meet formal requirements because one of the parties is in custody.Keywords: Acta Van Dading; Agreement; Dispute resolutionAbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim terhadap akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang diabaikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/PDT/2010. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau metode yuridis normatif, yang meneliti masalah penelitian dari undang-undang yang ada dan implementasinya berkaitan dengan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Artikel saat ini menggunakan metode penalaran deduksi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa akta perdamaian dibuat di hadapan notaris sebagai bentuk upaya perdamaian di luar pengadilan dapat menjadi bukti bukti yang tepat yang memenuhi persyaratan formal dan material dari akta otentik yang dibuat sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 joncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam kasus yang bersangkutan, akta perdamaian diabaikan sebagai alat bukti karena akta perdamaian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena salah satu pihak kedudukannya tidak seimbang karena berada di tahanan sehingga akta tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan formal. Dalam hal ini, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur bahwa suatu perjanjian tidak memenuhi syarat formil karena salah satu pihak berada dalam tahanan.Kata Kunci : Akta Perdamaian; Perjanjian; Penyelesaian Sengketa
PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS DAN MPD TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA Agus Purwanto; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze the responsibilities of the Notary's heirs and the accountability of the Notary's Regional Supervisory Board to the Notary's protocol which has not been submitted to the Notary holder of the protocol and to know and analyze the provisions of the law concerning the procedure and procedure of the delivery of the Notary protocol to the Notary of the protocol holder. The research method used to achieve the objectives of this legal research using normative juridical approach method and the source data derived from secondary data. Data analysis techniques used in this study is to study the literature by reading, studying and taking note of the books and regulations relevant laws and related to the subject matter studied in the writing of this article. Research results state that in practice there are still many Notary protocols abandoned, unresolved and not yet Notary protocol holders of Notary who has died. This is due to the lack of socialization of the MPD and the notary organization of INI to the Notaries and to the public at large. Moreover, the lack of legal education concerning the duties, obligations and authorities and protocol Notary from Notary itself to his family. Such matters lead to a lack of knowledge and understanding of the heirs regarding the importance of the Notary protocol. MPDs that have the authority to take notary protocol abandoned still ignore it and do not exercise the authority maximally. The Organization of Indonesian Notaries Association (INI) located in the local area also does not pay attention to the issues concerning Notary protocol. These things cause many Notary protocols to remain abandoned and unresolved so that client rights associated with the evidence will be difficult or even unfulfilled.Keywords : notary protocol, the responsibilities of notary heirs, MPD responsibilities, neglect of Notary protocol, authority of MPD Abstrak  Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ahli waris Notaris dan pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Notaris pemegang protokol serta untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan undang-undang mengenai prosedur dan tata cara penyerahan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif  dan sumber data berasal dari data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat dari buku–buku serta peraturan undang–undang yang relevan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan artikel ini. Hasil Penelitian menyatakan bahwa dalam prakteknya masih banyak protokol Notaris yang terlantar, belum terselesaikan dan belum ada Notaris pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dari MPD dan organisasi Notaris INI kepada para Notaris dan kepada masyarakat secara luas. Terlebih lagi minimnya edukasi hukum mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan serta protokol Notaris dari Notaris itu sendiri kepada keluarganya. Hal-hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ahli waris mengenai arti pentingnya protokol Notaris. MPD yang mempunyai kewenangan untuk mengambil protokol Notaris yang terlantar pun masih mengabaikannya dan tidak melaksanakan kewenangan tersebut secara maksimal. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berada di daerah setempat juga tidak memperhatikan permasalahan mengenai protokol Notaris. Hal-hal ini menyebabkan protokol Notaris banyak yang masih terlantar dan belum terselesaikan sehingga hak-hak klien terkait dengan alat bukti akan sulit atau bahkan tidak bisa terpenuhi.Kata kunci :  protokol notaris, tanggung jawab ahli waris notaris, tanggung jawab MPD, penelantaran protokol Notaris, kewenangan MPD

Page 3 of 11 | Total Record : 107

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)