cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 107 Documents
 2   3   4   5   6 
PERAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE/ GUNTAI DI KABUPATEN SUKOHARJO Anastasia Apsari Astutiningsih; Isharyanto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand is an important resource for the community, either as a medium for growing plants, or as a space or container where to perform various activities. Indonesia is a country where most of the population is livelihood in agriculture, either as the owner of agricultural land, farmers and farm laborers. As the implementation of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles (UUPA) the government issued Law no. 56 Prp Year 1960 on Stipulation of Land Area of Agriculture is further regulated by Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency Number 18 Year 2016 About Control of Agricultural Land Tenure, there are still many people who have farm land in absentee / guntai, so in practice the existence of regulations regarding absentee / guntai ground ban can not be applied effectively, so this article aims to know the role of Land Office of Sukoharjo Regency in overcoming or solving the problem of absentee / guntai land. This research uses Juridical Sociological method, using primary data and secondary data which then analyzed by using qualitative analysis technique. The results show that the Land Office of Sukoharjo Regency has made efforts to overcome the absentee / guntai land ownership by doing the administrative and law controlling. Furthermore, to prevent the occurrence of new absentee / guntai land ownership needs to be coordinated between the Land Office of Sukoharjo regency with the related agencies namely Head of Village, Village Head and PPAT / Notary. In addition, the current ban on absentee / guntai land ownership still needs to be revised to be adapted to the current developments and needs of the community.Keyword: ownership of land,Absentee/Guntai Land, the Role of the Agrarian Office AbstrakTanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan.Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani.Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah absentee/guntai belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tanah absentee/guntai. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum.Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai baru perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris.Selain itu ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.Kata Kunci: Peran Kantor Pertanahan, Kepemilikan Tanah, Tanah Absentee/Guntai
PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Syarief Toha; Pujiyono ,
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article intends to identify and analyze problematics in the takeover of credit with mortgage guarantee. Type of Research article is a normative legal research or an equation with doctrinal research. Based on the results of this research is that the implementation of the credit take over with collateral mortgage starting from the loan application by the debtor and all the completeness of the terms of credit application, to do a survey to customers. If eligible, then continue to make a credit proposal that will be submitted to a credit comitee. If approved continued with the credit agreement and collateral agreement that are required to bring the debtor. Then the bank employees accompany the debt to the former creditor, to make payment with funds obtained from third party to make payment with funds obtained from third party. If the repayment has done, required to request full payment slip and genuine proof of guarantee ownership, then they can be burden by mortgage, roya has to be done first. The transfer mechanism of mortgage in credit takeover done is too risky for a new creditor if the Roya’s mail can not be published on the same day. So that way is provide less certainty and legal protection for the new creditors.Keywords: credit takeover, mortgage, banking AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika dalam pelaksanaan pengambilalihan (take over) kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Jenis penelitian di dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan take over kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dimulai dari permohonan kredit oleh debitur beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit, dilakukannya survey ke nasabah. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada pemutus kredit. Jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib menghadirkan debitur. Setelah melakukan pengikatan jaminan maka debitur dengan didampingi pegawai bank menuju ke kreditur awal untuk melakukan pelunasan dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Apabila pelunasan telah dilakukan, wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan jaminan untuk selanjutnya dapat dibebani Hak Tanggungan dengan terlebih dahulu dilakukan roya. Mekanisme pengalihan Hak Tanggungan yang dilakukan dalam take over kredit terlalu berisiko bagi kreditur baru apabila surat roya tidak dapat terbit di hari yang sama. Sehingga cara tersebut kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur baru.Kata kunci: pengambilalihan kredit, Hak Tanggungan, Pebankan.
EFEKTIVITAS PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI DI SURAKARTA Maharani Kumalasari; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrackThe purpose of this article is to find out and analyze The Effectiveness Of Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 About The Limits Of Notarial Deeds Of The Day In Surakarta. The research methods used to achieve the objectives of this legal research are sociological or empirical legal research. This research is explanatory legal study with data analysis technique used is qualitative analysis technique with interactive model. The result of the research stated that Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 About The Limits Of Notarial Deeds Of The Day has been effective in Surakarta, although there are still some Notraies who violate, with the data as follows: the number of Notary in the Surakarta City there are 86 (eighty six)person, from that result there were 5 (five) Notary making of the fiduciary over certificate and 2 (two) Notary making teh bank housing loans certificate of BTN. Based on this data, who has fulfilled could be done at the Regulation Of The Council Honor Central Ties Of Indonesian Notary No. 1 Year 2017 as many as 90% (ninety percent) and those who had not complied with the requirements the  regulation is as many as 10% (ten percent).Keywords: effectiveness; Notary; deed restrictions; fiduciary AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari di Surakarta. Metode penelitian yang diguakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bersifat penelitian hukum eksplanatori (explanatory legal study) dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menyatakan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 telah berlaku secara efektif di Kota Surakarta, walaupun masih ada beberapa Notaris yang melanggar, dengan data sebagai berikut: jumlah Notaris di Kota Surakarta ada 86 (delapan puluh enam) orang, dari jumlah tersebut ada 5 (lima) orang Notaris yang membuat akta Fidusia dan 2 (dua) orang Notaris yang membuat akta KPR BTN. Berdasarkan data tersebut, yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dan yang belum memenuhi ketentuan peraturan tersebut sebanyak 10% (sepuluh persen).Kata Kunci: Efektivitas; Notaris; pembatasan Akta; fidusia
ANALISIS PENERAPAN BIAYA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU DENDA DALAM PEMBIAYAAN AL MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Teuku Arie Azhari; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to find out and analyze the implementation costs for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking. This article is an article of law or doctrinal dogmatic, or juridical normative method. Approach to an alyze or harmonise the clauses in the legislation and regulations in the Islamic law. Legal materials analysis techniques used in this article is with the method of reasoning deduction. The method of reasoning deduction is used for drawing conclusions from things that are commonly headed into special incidental who then pulled into a conclusion. The results of this article shows that the application of a fee for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking is not allowed, because the existence of the application of the fines can be assumed that the value of the sale price buy goods will increase. The presence of the addition cost of delay in payment or fine can be categorized as usury perpetrated by people and ignorance in the era of the Prophet Muhammad. The result of the presence of not a good faith and deliberate action to delay the payment, the bank can suffer losses. This loss because the bank performs an effort in order to perform its due top billing to customers. The cost is calculated as compensation (ta’widh).Keywords: Financing;Fine;Murabahah;Islamic BankingAbstrakArtikelini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah. Artikel ini merupakan artikel hukum doktrinal atau dogmatik, atau metode yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam Hukum Islam.Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah ini tidak diperbolehkan, karena dengan adanya penerapan denda tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai harga jual beli barang akan bertambah. Adanya penambahan biaya keterlambatan pembayaran atau denda ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Muhammad SAW. Akibat dari adanya itikad tidak baik dan kesengajaan untuk menunda-nunda pembayaran tersebut, pihak bank dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dikarenakan pihak bank melakukan suatu upaya dalam rangka untuk melakukan penagihan atas haknya kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan ini dapat diperhitungkan sebagai ganti rugi (ta’widh).Kata Kunci: Pembiayaan;Denda; Murabahah;Perbankan Syariah
IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta) Maria Anggita Dian Pramestie; Jamal Wiwoho
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to determine implementation of freedom of contract in the agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in Surakarta. This study is descriptive research which could be classified on socio-legal research, so it could be said that it is using non doctrinal method. The types of legal materials in this study are primary legal material, secondary one, and tertiary one. The data collection is done by interviews, focus group discussion, questioner, and documents. A systems method for this study is in interactive qualitative analysis. Result of this study had shown that the principle of freedom of contract in the agreement standards of credit is categorized in failure implementation of policy which non implementation (could not be implemented). The clauses of the agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in Surakarta only protect PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. as the creditor without pay attention to debtor’s legal rights. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. and banking institutions are expected to implement all the rules and regulations associated with the credit agreement. Enforcement of sanctions firmly by law enforcement officers against banking institutions that had violated provision of the standard clause incriminating replacement debtor so that the law can work in the community. Debtors have to read the credit agreement critically so they understand and agree with the terms before they sign it.Keywords: Freedom of Contract, Bank Credit Agreement, Standard Contract AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, focus group discussion, kuisioner, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan kualitatif interaktif mengalir. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang non implementation (tidak dapat diimplementasikan) yang mana klausul-klausul dalam perjanjian pemberian kredit hanya melindungi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. pada khusunya dan lembaga perbankan pada umumnya diharapkan dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait pembuatan perjanjian kredit tersebut di dalam praktik perbankan.Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Perjanjian Baku
AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPAN NOTARIS SETELAH DINYATAKAN PAILIT Hendy Prastyo; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbsctractThe purpose of writing this article isto know and anlyze about the authentication power of an authentic deed made by a notary after being declared bankrupt by the commercial court, and whether a notary who is a pibilc official of the state may be declared bankrupt. Research methods used to achieve the objectives of this legal research using normative jurudical approach method. The data analysis technique used in this research is using descriptive analysis method approach which then cantinued with method of interpretation analysis. The results of the study indicate that a notary whois ageneral official of the state can not necessarily be declared bankrupt by the court, but must be seen from the cause of bankruptcy experienced, whether from the person who became mismanaged about this property to cause the person to go bankrupt or from the unprofessional notary him self who caused it. In addition to causing the notary to be terminated, bankruptcy will also result in adeed made by a notary who has been declared bankrupt by a commercial court.Keywords: dee; notary; bankruptAbstrakTujuan  penulisan artikel  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris setelah dinyatakan pilit oleh Pengadilan Niaga, dan apakah Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat umum negara bisa dinyatakan pailit. Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  hukum  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatanmetode analisis deskriptif yang kemudian dilanjutkan dengan metode analisis interpretasi.Hasil Penelitian menyatakan bahwa notaris yang merupakan pejabat umum negara tidak serta merta dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, namun harus dilihat dari penyebab kepailitan yang dialami, apakah dari orang yang menjadi notaris yang salah urus mengenai harta kekayaannya sehingga menyebabkan orang tersebut pailit atau dari ketidak profesionalan notaris sendiri yang menyebabkannya. Selain menyebabkan notaris diberhentikan, pailit juga akan berakibat pada akta yang dibuat oleh notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.Kata kunci : akta;notaris;pailit
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN Erdhyan Paramita; Irnawan Darori
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to understand and analyzes concerning the validity of agreement marriage shall not be ratified by employees registry marriage and analyzes due to legal for husband and wife and the third party about agreements marriage shall not be ratified.The research is research law normative, data collection method used in this research was using a technique literature study. The result of this research inferred the requirements that had to filled that an agreement marriage have binding power covenants the marriage to be qualified valid agreement article 1320 kuhperdata and to be able to bind third party so marriage the agreement must be verified for employees recording marriage as stipulated in section 29 paragraph ( 1 ) the law number 1 of 1974 about the marriages with the enactment of the law number 1 of 1974 about the marriages, and then rules about agreements marriage arranged in the book the constitution civil law (burgerlijk wetboek) has no longer apply. Due to law when agreement marriage is not registered to conjugal not take effect law significant , because the agreement remain binding to both sides, while for the third , when agreement marriage not authorized so due to the law agreement marriage was not legal power that binds with a third party.Keywords: Marriage, Agrrement marriage, Legal consequences AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan menganalisa akibat hukum bagi suami istri dan pihak ketiga tentang perjanjian perkawinan yang tidak disahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat adalah perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan untuk dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka aturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sudah tidak berlaku lagi. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk suami-istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS JAMINAN KEBENDAAN YANG TERINDIKASI BUKAN MILIK DEBITUR Citra Amira Zolecha; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of writing this article is to know and analyze the legal protection of the creditor on the collateral of the debtor against objects that are not hers. Research methods used to achieve the objectives of this legal research using the normative method. Data analysis technique used in this research is using deductive reasoning. The result of the research states that in the case of collateral that is not owned by the debtor, since the guarantee is an assesoir agreement, it is returned to the principal agreement that is credit agreement / debts. The preperent right granted by the guarantee (Right of Tanggung) is lost and makes the creditor as the concurrent creditor.Keywords: agreement, guarantee, preference, concurrency AbstrakTujuan  penulisan artikel  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan kebendaan yang bukan miliknya. Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  hukum  ini menggunakan metode normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penalarandeduktif.Hasil Penelitian menyatakandalam hal jaminan yang bukan milik debitur, karena jaminan merupakan perjanjian yang bersifatassesoir maka kembali kepada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit/hutang-piutang.Hak preperen yang diberikan oleh jaminan (Hak Tanggung) menjadi hilang dan menjadikan kreditur sebagai kreditur konkuren.Kata kunci : perjanjian, jaminan, preperen, konkuren
INISIASI PENGADILAN KELUARGA (FAMILY COURT) PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Anjar SC Nugraheni; Pranoto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Polemics about a discourse of family court establishment in Indonesia is very interesting to study. For that,this article describe any factors that cause the family court discourse, looking for alternative ways to realize the family court then , analyse it and verivy the suitability of the family court with existing regulations.From the results of the study it can be concluded that the reason for the family court discourse is to improve access to justice for women and children. Alternative way of the establishment of family courts isfamily courts formation outside the four judicial existing or establishment of special family courts in the district courts and religious courts. As for the appellate court, is establishment of the rooms in the High Court and the High Court of Religion.From both of these alternatives, creation of special family courts in jurisdictions that already exist, it is more effective. Adjustments to the rules that must be done is the competence of the court adjustment, the establishment of integration adjective law, reform substantive law and preparation of judges as law enforcement officials.Keywords: establishment, family court, Legal System, Indonesia Abstrak:Polemik tentang wacana pembentukan pengadilan keluarga di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu artikel ini memberikan identifikasi faktor-faktor penyebab adanya wacana pengadilan keluarga, mencari alternative cara-cara mewujudkan pengadilan keluarga dan menganalisisnya serta menguji kesesuaian pengadilan keluarga dengan peraturan yang ada.Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa alasan diwacanakannya pengadilan keluarga adalah untuk meningkatkan akses keadilan (acces to justice) bagi perempuan dan anak-anak. Alternative cara pembentukan pengadilan keluarga ialah  dengan pembentukan peradilan keluarga di luar keempat peradilan yang sudah ada atau pembentukan pengadilan khusus keluarga di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sementara untuk pengadilan tingkat banding, dengan pembentukan kamar di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.Hasil analisis menunjukkkan bahwa dari kedua alternarif tersebut, pembentukan pengadilan khusus keluarga di lingkungan peradilan yang sudah ada, ternyata lebih efektif.Penyesuaian peraturan yang harus dilakukan adalah penyesuaian kompetensi pengadilan, pembentukan hukum acara integrasi, pembaharuan hukum materiel dan penyiapan hakim sebagai aparat penegak hukum.Kata kunci: pembentukan, pengadilan keluarga, sistem peradilan, Indonesia.
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK TANAH YANG BELUM TERDAFTAR BERSAMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Abdul Kholiq Imron; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose is study knowing and analyzing related to the imposition of Mortgage Rights to the object of land which has not been registered as regulated in Article 10 paragraph (3) of the Mortgage Law and the mechanism of loading of Mortgage from girik, petok D, letter C or customary rights Which was carried out simultaneously with the first land registration application to the Land Office. Type of research used is empirical law research method. As a method by conducting research on legislation related to the application of practice in the community, in the context of imposition of the Rules of Mortgage on the object of land that has not been registered to be used as collateral for debtor›s debt on bank credit agreement. The result of the research shows that there is only a small number of banks that accept as debt guarantee, but there are most banks that refuse and to know and analyze the mechanism of loading of Mortgage Rights coming from unregistered land objects together with the first land registration application to the Land Office. Keywords: Unregistered land, Bank, Mortgage Rights.AbstrakTujuan kajian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek tanah yang belum terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Hak Tanggungan serta mekanisme pembebanan Hak Tanggungan yang berasal dari girik, petok D, letter C atau hak-hak adat lama yang dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Sebagai metode dengan mengadakan penelitian peraturan perundang-undangan terkait penerapan praktik di masyarakat, dalam konteks pembebanan aturan Hak Tanggungan pada objek tanah yang belum terdaftar untuk dijadikan jaminan utang debitor atas perjanjian kredit bank. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebagian kecil bank yang menerima sebagai jaminan utang, tetapi adanya sebagian besar bank yang menolaknya dan untuk mengetahui serta menganalisis mekanisme pembebanan Hak Tanggungan yang berasal dari objek tanah yang belum terdaftar bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan.Kata Kunci : Tanah yang belum terdaftar, Bank, Hak Tanggungan.

Page 4 of 11 | Total Record : 107

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)