Articles
107 Documents
<![CDATA[FENOMENA DEBITUR MENGGUGAT KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN BERUPA HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Ayu Kurniajati]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai alasan debitur menggugat kreditur dalam perjanjian hutang piutang serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penulisan ini adalah legal research dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan penelitian, beberapa alasan debitur kepada kreditur antara lain wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta debitur tidak diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian kredit. Debitur pada gugatannya seringkali memberikan pernyataan yang sebenarnya belum terjadi. Dapat dikatakan bahwa debitur hanya mengada-ada akan hal tersebut. Disisi lain, pertimbangan hakim mengenai gugatan debitur kepada kreditur yaitu berdasar alasan-alasan yang ditemukan di lapangan gugatan tersebut hanya untuk mengulur waktu eksekusi dalam pelelangan barang jaminan.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER) DIBIDANG MINERAL DAN BATUBARA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Tamara Adita Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKegiatan pengolahan dan pemurnian bahan tambang mineral dan batubara yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha pertambangan. Adanya kewajiban tersebut, diharuskan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter guna memberikan nilai tambah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mengenai kebijakan pengolahan dan pemurnian di bidang mineral dan batubara dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter di PT Megah Surya Pertiwi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu PT Megah Surya Pertiwi telah memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dengan membangun smelter seperti yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Kata kunci: Smelter; Pengolahan dan Pemurnian; Nilai Tambah]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS COMMUNAL REGIME DI INDONESIA (Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar) ]]>
<![CDATA[Ayu Cholisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya alam berbasis komunal di Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Metode Pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa di Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar sebagian besar aset desa akan terserap untuk kepala desa dan perangkat desa, ditambah lagi sebagian besar tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi digunakan untuk tanah bengkok sehingga cita-cita Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya terwujud untuk kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Komunal; Sumber Daya Alam; Tanah Kas Desa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER) DI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Tamara Adita Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKegiatan pengolahan dan pemurnian bahan tambang mineral dan batubara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha pertambangan. Adanya kewajiban tersebut, diharuskan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter guna memberikan nilai tambah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan mengenai kebijakan pengolahan dan pemurnian di bidang mineral dan batubara dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter di PT Megah Surya Pertiwi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu PT Megah Surya Pertiwi telah memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dengan membangun smelter seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kata kunci: Smelter; Pengolahan dan Pemurnian; Nilai Tambah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI ]]>
<![CDATA[Zennia Almaida]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya dan mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik saat melakukan transaksi tol non tunai. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol non tunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol non tunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan content identifiation (memperlajari substansi) dengan menggunakan penafsiran hukum historis, penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum teologis. Hasil dari kajian ini adalah uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya memiliki persamaan dan perbedaan yang diidentifiasi dari fungsi dan kegunaanya dan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Uang Elektronik, Transaksi Tol Non Tunai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI ]]>
<![CDATA[Zennia Almaida]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya dan mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik saat melakukan transaksi tol non tunai. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol non tunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol non tunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan content identification (memperlajari substansi) dengan menggunakan penafsiran hukum historis, penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum teologis. Hasil dari kajian ini adalah uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya memiliki persamaan dan perbedaan yang diidentifikasi dari fungsi dan kegunaanya dan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.Kata Kunci: perlindungan hukum, uang elektronik, transaksi tol non tunai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ]]>
<![CDATA[RR. Intan Ratih Perwitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPerkembangan Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Indonesia sangatlah pesat, khususnya pada salah satu jenis IKD, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dalam perkembangannya, ditemukan kasus penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi Penerima Pinjaman dalam transaksi LPMUBTI. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum atau tersier. Hasil Penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum data pribadi secara preventif dan represifdalam transaksi LPMUBTI, sehingga Penyelenggara LPMUBTI dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan Penerima Pinjaman mendapatkan perlindungan hukum data pribadi oleh otoritas yang berwenang.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Penerima Pinjaman; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN NOTARIS MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN KEPADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Prastiwi Wahyuningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa yang diduga menggunakan transaksi keuangan mencurigakan, mengetahui dan menganalisis kendala kendala Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan juga untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Penelitian ini adalah penelitian sosiolegal research, yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer, data sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling, dengan memakai purposive sampling (sempel bertujuan). Metode analisis data dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip mengenali pengguna jasa sudah diterapkan oleh Notaris Kota Surakarta, namun Notaris tidak dapat menerapkan pemantauan transaksi keuangan disebabkan tidak ada aturan yang memberi kewenangan bagi Notaris untuk menerapkan pemantauan transaksi keuangan, kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan antara lain : Tidak adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi oleh kliennya. Perlindungan Hukumnya sangat diperhatikan, Jaminan perlindungan tersebut telah diberikan pada saat pelaporan. Dengan demikian pemberian perlindungan tersebut diberikan sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Secara materiil, pengaturan mengenai perlindungan bagi korban dan saksi tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum yang berupa perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik.Kata Kunci : Pelapor; Transaksi Keuangan Mencurigakan; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM ( SURROGACY) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Desy Rosanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur sewa rahim berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam pengkajiannya. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa ada beberapa peraturan yang secara implisit dan eksplisit melarang, seperti pada Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Namun tidak ada sanksi yang tegas dan jelas apabila terdapat pihak yang melanggarnya. Sehingga hal ini membuat beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang melakukannya secara diam-diam atau kekeluargaan.Kata kunci: Sewa Rahim; Peraturan Hukum; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.]]>
<![CDATA[KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN PENERBANGAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Lailia Syifaatur Rosida]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perjanjian baku berklausula eksonerasi yang pada kenyataannya masih ada pada tiket penerbangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab.Kata Kunci: Perjanjian Baku; Klausula Eksonerasi; Tiket Penerbangan.]]>
