Articles
107 Documents
<![CDATA[LEGALITAS PENETAPAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo) ]]>
<![CDATA[Bun Sui Lie]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Artikel ini bertujuan untuk:1) mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah;2) mengetahui, mengkaji dan menganalisis dasar legalitasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penetapan pajak peralihan hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini meliputi bahan hukum primer.Hasil penelitian adalah:1) dasar pertimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah adalah:1) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan divalidasi;2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);3) Zona Nilai Tanah (ZNT); dan4) Membandingkan dengan transaksi lingkungan sekitar (nilai pasar); 2) dasar legalitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumu dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kata kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); legalitas; Badan Keuangan Daerah]]>
<![CDATA[KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN PENERBANGAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Lailia Syifaatur Rosida]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perjanjian baku berklausula eksonerasi yang pada kenyataannya masih ada pada tiket penerbangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab. Kata Kunci: Perjanjian Baku; Klausula Eksonerasi; Tiket Penerbangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM SENGKETA DESAIN INDUSTRI DAN HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Novita Ratna Cindi Filianky]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan atas Desain Industri dan Hak Cipta dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta, dan sistem perlindungan hukum yang tepat diterapkan untuk meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (statute approach) yang masih relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian dapat diambil simpulan, bahwa tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta belum benar-benar tercapai dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam putusan sengketa Desain Industri dan Hak Cipta yang tidak dapat membatalkan Desain Industri dengan dasar Hak Cipta walaupun sudah jelas ada pelanggaran didalamnya. Sistem Perlindungan Overlapping Hak Cipta dan Desain Industri yang tepat diterapkan dalam meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta adalah sistem perlindungan overlapping ganda.Kata Kunci: Desain Industri; Hak Cipta; Overlapping]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM SENGKETA DESAIN INDUSTRI DAN HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Novita Ratna Cindi Filianky]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan atas Desain Industri dan Hak Cipta dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta, dan sistem perlindungan hukum yang tepat diterapkan untuk meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus (statute approach) yang masih relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian dapat diambil simpulan, bahwa tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta belum benar-benar tercapai dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam putusan sengketa Desain Industri dan Hak Cipta yang tidak dapat membatalkan Desain Industri dengan dasar Hak Cipta walaupun sudah jelas ada pelanggaran didalamnya. Sistem Perlindungan Overlapping Hak Cipta dan Desain Industri yang tepat diterapkan dalam meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta adalah sistem perlindungan overlapping ganda.Kata Kunci: Desain Industri; Hak Cipta; Overlapping]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Silvi Triadita Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa konstruksi hukum perjanjian leasing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian leasing bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek leasing secara yuridis berdasarkan BPKB. Meskipun perjanjian leasing didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk leasing kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) tersebut sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata bagi debitur dalam perjanjian.Kata Kunci: Perjanjian Leasing; Hubungan Hukum; Akibat Hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Silvi Triadita Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa konstruksi hukum perjanjian leasing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian leasing bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek leasing secara yuridis berdasarkan BPKB. Meskipun perjanjian leasing didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk leasing kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) tersebut sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata bagi debitur dalam perjanjian. Kata Kunci : Perjanjian Leasing; Hubungan hukum; Akibat hukum.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGURUS YAYASAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK YAYASAN (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) ]]>
<![CDATA[Christ Aldo Susanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah yayasan, syarat serta tanggung jawab yang dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui apa tugas dan wewenang dari seluruh organ baik itu pengurus, pembina dan pengawas terutama dalam hal peralihan aset milik yayasan di Indonesia. Penelitin ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Perkembangan yayasan di Indonesia sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang telah disahkan dan harus ditaati oleh seluruh komponen yayasan di Indonesia. Yayasan sebagai sebuah badan hukum tentu memiliki aturan seperti badan hukum lain di Indonesia, termasuk tentang peralihan aset milik yayasan. Peraturan peralihan aset yayasan ini yang seringkali menimbulkan banyak masalah. Penelitian ini akan megkaji tentang bagaimana peraturan peralihan aset milik yayasan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci: Yayasan; Badan Hukum; Peralihan Aset; Tanah Milik Yayasan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SUROGASI DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lintang Wistu Malindi]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKajian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan dan status hukum anak yang dilahirkan dari surogas berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi seperti buku-buku dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik surogasi bertentangan dengan hukum dan status hukum anak yang dilahirkan melalui surogasi masih belum memiliki kepastian berdasarkan hukum pedata di Indonesia.Kata kunci: Surogasi; Status Hukum Anak; KUHPerdata.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGURUS YAYASAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK YAYASAN (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) ]]>
<![CDATA[Susanto, Christ Aldo]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah yayasan, syarat serta tanggung jawab yang dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui apa tugas dan wewenang dari seluruh organ baik itu pengurus, pembina dan pengawas terutama dalam hal peralihan aset milik yayasan di Indonesia. Penelitin ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Perkembangan yayasan di Indonesia sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang telah disahkan dan harus ditaati oleh seluruh komponen yayasan di Indonesia. Yayasan sebagai sebuah badan hukum tentu memiliki aturan seperti badan hukum lain di Indonesia, termasuk tentang peralihan aset milik yayasan. Peraturan peralihan aset yayasan ini yang seringkali menimbulkan banyak masalah. Penelitian ini akan megkaji tentang bagaimana peraturan peralihan aset milik yayasan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Yayasan; Badan hokum; Peralihan Aset; Tanah milik Yayasan]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SUROGASI DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Malindi, Lintang Wistu]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Kajian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan dan status hukum anak yang dilahirkan dari surogasi berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi seperti buku-buku dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik surogasi bertentangan dengan hukum dan status hukum anak yang dilahirkan melalui surogasi masih belum memiliki kepastian berdasarkan hukum pedata di Indonesia. Kata kunci: Surogasi; Status Hukum Anak; KUHPerdata]]>
