Articles
107 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Arinda Dyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berlakunya Pasal 55 Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan haknya di FKTP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang ditunjang dengan data primer sebagai pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika peserta BPJS Kesehatan di FKTP meliputi problematika peserta BPJS Kesehatan di luar wilayah faskes dan di dalam wilayah faskes. Adapun problematika di luar wilayah faskes meliputi tafsir dan batasan diluar wilayah faskes yang tidak diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak menafsirkan makna di luar wilayah faskes sesuai kepentingannya, perawatan berkelanjutan, dan pengaruh dana kapitasi terhadap klaim FKTP. Sedangkan, problematika di dalam wilayah faskes meliputi peserta yang berada di wilayah yang sama maka tidak mendapat pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Peserta; BPJS Kesehatan; dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ]]>
<![CDATA[Arinda Dyah Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berlakunya Pasal 55 Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan haknya di FKTP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang ditunjang dengan data primer sebagai pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika peserta BPJS Kesehatan di FKTP meliputi problematika peserta BPJS Kesehatan di luar wilayah faskes dan di dalam wilayah faskes. Adapun problematika di luar wilayah faskes meliputi tafsir dan batasan diluar wilayah faskes yang tidak diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak menafsirkan makna di luar wilayah faskes sesuai kepentingannya, perawatan berkelanjutan, dan pengaruh dana kapitasi terhadap klaim FKTP. Sedangkan, problematika di dalam wilayah faskes meliputi peserta yang berada di wilayah yang sama maka tidak mendapat pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Peserta; BPJS Kesehatan; dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta) ]]>
<![CDATA[Angelina Maharani Ngesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini membahas problematika yang dihadapi PT BPD Bank Jateng Cabang surakarta sehingga belum bisa melaksanakan amanat Pasal 108 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenai pengikatan paten sebagai objek jaminan fiusia. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan melakukan analisis secara kualitatif pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hambatan dalam sistem hukum pelaksanaan paten sebagai jaminan fiusia. Hambatan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum proses pengikatan dan metode penilaian aset paten sebagai objek jaminan fiusia. Agar pihak perbankan khususnya PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta bisa segera melakukan pengikatan paten sebagai jaminan fiusia pemerintah dalam hal ini BI atau OJK perlu segera membentuk suatu peraturan yang memberi kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur yang akan melakukan pengikatan paten sebagai objek jaminan fiusia.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Kredit Perbankan; Fidusia; Paten.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta) ]]>
<![CDATA[Angelina Maharani Ngesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Artikel ini membahas problematika yang dihadapi PT BPD Bank Jateng Cabang surakarta sehingga belum bisa melaksanakan amanat Pasal 108 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenai pengikatan paten sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan melakukan analisis secara kualitatif pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hambatan dalam sistem hukum pelaksanaan paten sebagai jaminan fidusia. Hambatan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum proses pengikatan dan metode penilaian aset paten sebagai objek jaminan fidusia. Agar pihak perbankan khususnya PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta bisa segera melakukan pengikatan paten sebagai jaminan fidusia pemerintah dalam hal ini BI atau OJK perlu segera membentuk suatu peraturan yang memberi kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur yang akan melakukan pengikatan paten sebagai objek jaminan fidusia. Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Kredit Perbankan; Fidusia; Paten.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun) ]]>
<![CDATA[Indah Nur Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiusia oleh KSP Sendang Artha Mandiri dan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh KSP Sendang Artha Mandiri antara lain: 1) Pendekatan secara langsung; 2) Pemberian surat peringatan; 3) Novasi; dan 4) Penyitaan dan pelelangan harta kekayaan debitur wanprestasi. Sedangkan menurut Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur bahwa debitur yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fiusia tanpa persetujuan kreditur dipidana dengan pidana penjara dan denda. Perbedaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiusia antara KSP Sendang Artha Mandiri dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebabkan adanya asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.Kata Kunci: Wanprestastasi; Jaminan Fidusia; Koperasi.]]>
<![CDATA[LEGALITAS SISTEM PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGYDI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ditarizky Wijayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi investor peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana regulasi hukum mengenai peer to peer lending serta kelemahan penerapan peer to peer lending di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang sudah ada pengaturan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor secara preventif dan represif, tindakan represif bisa dilaksanakan melalui jalur non litigasi dan litigasi, namun belum ada undang-undang secara spesifi yang mengatur terkait fiancial technology dan peer to peer lending itu sendiri.Kata Kunci: Peer to Peer Lending; Peraturan; Perlindungan Hukum; Investor; Otoritas Jasa Keuangann (OJK).]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN PERSEORANGAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK TERHADAP HAK MILIK YAYASAN DI KABUPATEN KARANGANYAR ]]>
<![CDATA[Aditya Dimas Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan, prosedur penyelesaian hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan apabila ketua yayasan meninggal dunia, kendala proses balik nama pengurus yayasan agar tanah milik yayasan bersertipikat atas nama Yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Surakarta. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa: Pengurus Yayasan telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan klarifikasi kepada pihak keluarga almarhum Ketua Yayasan untuk melakukan proses peralihan hak 13 (tiga belas) sertifikat tanah agar dikembalikan kepada yayasan atas dukungan pihak ahli waris almarhum ketua Yayasan. Implikasi dalam tesis ini yaitu pengurus yayasan, pihak keluarga dan notaris telah melakasanakan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan status tanah untuk menghindari ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian perselisihan yang telah terpecahkan dalam hal peralihan hak kepada yayasan. Hendaknya BPN Kabupaten Karanganyar untuk segera menerbitkan sertifikat yang baru dengan atas nama Yayasan Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hak Milik, Yayasan.]]>
<![CDATA[LEGALITAS SISTEM PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ditarizky Wijayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak:Artikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi investor peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana regulasi hukum mengenai peer to peer lending serta kelemahan penerapan peer to peer lending di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang sudah ada pengaturan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor secara preventif dan represif, tindakan represif bisa dilaksanakan melalui jalur non litigasi dan litigasi, namun belum ada undang-undang secara spesifik yang mengatur terkait financial technology dan peer to peer lending itu sendiri.Kata Kunci: peer to peer lending; peraturan; perlindungan hukum; investor; Otoritas Jasa Keuangann (OJK)]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Ervita Tri Aryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 7, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce dan untuk mengetahui mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce. Penelitian ini bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis dengan metode deduksi. Terdapat upaya preventif dan represif dalam menyelesaikan sengketa transaksi e-commerce. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non litigasi, dan melalui litigasi.Kata Kunci: Pilihan Hukum; Sengketa; Transaksi E-commerce; Ganti Rugi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Ervita Tri Aryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce dan untuk mengetahui mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e -commerce. Penelitian ini bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis dengan metode deduksi. Terdapat upaya preventif dan represif dalam menyelesaikan sengketa transaksi e-commerce. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non litigasi, dan melalui litigasi.Kata Kunci: Pilihan Hukum; Sengketa; Transaksi E-Commerce; Ganti Rugi]]>
