cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 355 Documents
 32   33   34   35   36 
Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Siyasah Qada’iyyah di Indonesia Az-Dzahabi, Gibran; Ramadani
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30434

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam kerangka Siyasah Qada’iyyah. Masalah yang ditelaah adalah apakah intervensi eksekutif yang menghentikan proses penuntutan atau menghapus akibat pidana saat peradilan masih berjalan menggerus kemandirian hakim dan prinsip checks and balances. Tujuan penelitian meliputi analisis dasar normatif, penilaian dampak praktis terhadap otoritas yudikatif, dan evaluasi kesesuaian tindakan tersebut menurut fikih siyasah. Metode yang dipakai adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kajian konsep, serta studi kasus melalui telaah dokumen dan literatur fikih. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pengampunan negara sah secara formal, penerapannya pada perkara yang belum inkracht berisiko melemahkan peradilan dan menurunkan kepercayaan publik kecuali bila terbukti membawa maslahat umum yang jelas. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian Siyasah Qada’iyyah dengan kriteria evaluatif baru; secara praktis, temuan ini menawarkan pedoman bagi pembuat kebijakan dan pengelola peradilan untuk menyelaraskan hak prerogatif pengampunan dengan perlindungan independensi yudisial. Kata Kunci: Abolisi; Amnesti; Independensi Kehakiman; Siyasah Qada’iyyah; Hak Prerogatif Presiden.
Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, Dan Dogmatis Ibnu Hamzah, Saiful
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menghadapi problematika fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi KHI menjadi Undang-Undang melalui tiga lapisan kajian: filosofis, teoretis, dan dogmatis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, secara filosofis, transformasi KHI dijustifikasi oleh kerangka Maqashid al-Shari'ah khususnya prinsip hifzh al-nasl dan hifzh al-mal serta metodologi Maslahah Mursalah yang memungkinkan adaptasi hukum terhadap konteks kontemporer. Kedua, secara teoretis, transformasi ini menyelesaikan defisit struktural dalam perspektif Positivisme Hukum dan memperkuat tiga komponen Teori Sistem Hukum Friedman: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga, secara dogmatis, terdapat kekosongan norma materiil yang krusial terutama menyangkut harta bersama dalam poligami dan pengakuan kontribusi non-ekonomi istri yang dibuktikan oleh 23.761 putusan Mahkamah Agung terkait harta bersama dan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara keluarga Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi KHI menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga Islam merupakan kebutuhan sistemik untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi umat Islam Indonesia. Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam; Transformasi Hukum; Maqashid al-Shari'ah; Teori Sistem Hukum; Kepastian Hukum.
Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Legitimasi Prosedural dan Partisipasi Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah Nasaruddin; Azhari , Aidul Fitriciada; Susilah, Jaka; Anggar Putra
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i2.26727

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja sebagai instrumen untuk menilai legalitas prosedural pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap partisipasi publik dan legitimasi hukum dari perspektif konstitusi dan fiqh siyasah (politik Islam). Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan No. 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip musyawarah (syura), transparansi, dan keadilan prosedural (al- ‘adalah al-ijra’iyah) dalam etika politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja mengalami cacat formil karena kurangnya partisipasi publik yang bermakna dan minimnya keterbukaan informasi. Dari perspektif fiqh siyasah, proses tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai syura dan keadilan prosedural yang menjadi prasyarat legitimasi suatu kebijakan dalam Islam. Oleh karena itu, pengujian formil berperan penting tidak hanya dalam menegakkan konstitusionalitas formal, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap produk hukum lahir dari proses yang adil, partisipatif, dan bermartabat secara moral dan religius.   Kata Kunci: Pengujian Formil, Undang-Undang Cipta Kerja; Partisipasi Publik; Fiqh Siyasah; Syura; Keadilan Prosedural.
Menunda Pernikahan Karena Karier: Analisis Fikih Kontemporer Dan Maqashid Syari’ah Hasanuddin, Hasriah; DT, Kiki Reski Amalia; Maloko, M. Thahir; Musyahid, Achmad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.29811

Abstract

Kajian ini menunjukkan hukum mengadakan pernikahan karena pekerjaan dari sudut pandang fikih modern dengan mengutamakan perubahan sosial yang berdampak pada kecenderungan wanita muslim muda untuk menunda pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa pernikahan masih dianggap sebagai mitsaqan ghalizan dalam pandangan fikih modern, tetapi untuk melaksanakannya diperlukan persiapan fisik, psikologis, material, dan moral. Penundaan pernikahan karena pekerjaan dianggap sebagai ikhitiar untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, asalkan memiliki alasan yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Selain itu, Pernikahan yang tertunda karena pekerjaan atau pendidikan tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah, sebaliknya itu sejalan dengan lima tujuan utama: hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-'ird. Wanita yang menunda pernikahan karena alasan karier harus mematuhi etika kerja Islam dengan menjaga kehormatan diri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, keseimbangan antara kewajiban karier dan pernikahan dapat dicapai melalui pertimbangan kemampuan, komitmen, prinsip-prinsip Islam, dan persiapan yang cermat. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan syariah hukum islam yang lebih berorientasi pada wanita yang ingin berkarier dan menunda pernikahan analisis fikih kontemporer dan maqashid syari’ah.    Kata Kunci: Menunda Pernikahan, Fikih Kontemporer, Karier, Maqashid Syari’ah, Pernikahan.
Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong) Rahmad Siregar, Andika; Azizah, Noor
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30436

Abstract

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menimbulkan dampak sistemik terhadap keuangan negara, legitimasi hukum, dan kepercayaan publik, sehingga pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara menjadi isu sentral dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, serta mengkaji penerapannya dalam kasus kebijakan impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan studi kasus, didukung oleh pendekatan konseptual terhadap teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyelenggara negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia, melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP baru, menekankan pertanggungjawaban fungsional berbasis jabatan, di mana penyelenggara negara dapat dipidana atas penyalahgunaan kewenangan meskipun tanpa pembuktian keuntungan pribadi. Sebaliknya, hukum pidana Islam menempatkan unsur niat jahat (mens rea) dan pengkhianatan amanah (ghulul) sebagai prasyarat utama pertanggungjawaban pidana, sehingga kebijakan publik yang diambil tanpa motif memperkaya diri cenderung dipandang sebagai kesalahan administratif atau kekeliruan ijtihad kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam kriminalisasi kebijakan publik. Oleh karena itu, integrasi prinsip mens rea dan amanah publik penting untuk mencegah over-kriminalisasi terhadap kebijakan strategis negara serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyelenggara Negara, Korupsi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.
Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Politik Islam Kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Qardhawi Dan Ali Abd Raziq) Razaq Hammam Alamsyah; Arif, Zainal
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30500

Abstract

Isu politik dan hukum seperti pembentukan kekuasaan dan demokrasi masih menjadi isu kontroversial. Begitu banyak ulama yang fokus pada masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Ali Abd al-Raziq mengenai isu pembentukan kekuasaan dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode jenis metode library research dengan pendekatan komparatif-normatif, dimana peneliti mengumpulkan informasi mengenai permasalahan kemudian mendeskripsikan dan menganalisisnya. Peneliti mendapakan temuan bahwa dalam hal pembangunan demokrasi kedua tokoh sepakat tidak menentukan bentuk negara secara pasti, tapi memberikan karakteristik khusus, tetapi berbeda dengan landasan negara dan sumber kekuasaan negara apakah rakyat atau Allah. Dalam hal demokrasi, kedua tokoh bersepakat bahwa demokrasi sejalan dengan Islam dan bisa diterapkan dalam konsep negara Islam modern. Tetapi berbeda pendapat apakah demokrasi harus diterapkan dalam sebuah negara Islam atau tidak. Dengan pendapat dua tokoh ini memberikan panduan dalam kehidupan bernegara terutama dalam perkembangan keilmuan fiqh siyasah mu’ashiroh. Kata Kunci : Pembangunan Kekuasaan, Demokrasi, Politik Islam, Qardhawi, Ali Abd Raziq.
Penetapan Tanah Hak Guna Bangunan Sebagai Objek Penertiban Tanah Terlantar Perspektif Maslahah Mursalah Cahara, Da; Tarigan, Tetty Marlina
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30611

Abstract

Tanah merupakan sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia mulai dari tempat tinggal hingga kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, banyak tanah HGB yang sengaja dibiarkan terlantar untuk kepentingan spekulatif, sehingga menghambat fungsi sosial atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif mengenai penetapan tanah HGB sebagai objek penertiban tanah terlantar serta menilai kebijakan tersebut melalui perspektif Maslahah Mursalah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum agraria serta Maslahah Mursalah, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan penetapan tanah HGB sebagai objek penertiban tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar didasarkan pada kriteria tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara, serta tahapan penetapan mulai dari evaluasi, pemberian peringatan, hingga penetapan administratif. Kebijakan ini dibenarkan secara syar’i karena mencegah kemudaratan sosial akibat penelantaran aset produktif dan mendukung Maqashid Syariah untuk menjaga harta (Hifz Al-Mal) dan keberlangsungan hidup masyarakat (Hifz Al-Nafs).Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan analisis hukum agraria positif dan perspektif Maslahah Mursalah sebagai kerangka normatif-etis dalam menilai kebijakan penertiban tanah terlantar, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kata Kunci: Penetapan; Tanah; Hak Guna Bangunan; Terlantar; Maslahah Mursalah.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm Tentang Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual Muhammad Said Harahap; Fauziah Lubis
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30664

Abstract

Penegakan hukum jinayat di Aceh bertujuan mewujudkan keadilan substantif melalui pencapaian kebenaran materiil dalam setiap putusan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan problematika kualifikasi hukum yang berpotensi mengaburkan perlindungan terhadap korban, khususnya kelompok rentan. Penelitian ini berangkat dari persoalan adanya dugaan ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kualifikasi jarimah dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan kebenaran materiil; dan (2) apakah penentuan kualifikasi jarimah telah sesuai dengan unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan penerapan norma hukum jinayat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), disertai analisis konseptual terhadap doktrin kebenaran materiil dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim membatasi unsur pemaksaan pada kekerasan fisik semata dan tidak mempertimbangkan secara memadai eksploitasi kerentanan korban penyandang disabilitas intelektual sebagai bentuk pemaksaan nonfisik. Akibatnya, perbuatan yang secara substansial memenuhi unsur jarimah pemerkosaan justru dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat diskursus akademik mengenai pentingnya pendekatan substantif dalam pembuktian jarimah pemerkosaan, khususnya terhadap korban rentan, serta mendorong konsistensi penerapan prinsip kebenaran materiil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak korban dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. Kata Kunci: Kebenaran Material; Pemerkosaan; Pelecehan Seksual; Qanun Jinayat; Jarīmah Ta'zīr.
Pengaruh Intensitas Game Online Dan Dinamika Komunikasi Rumah Tangga Pasangan Generasi Z Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Faiq Rahman, Faiq Rahman Isa Anshori; Adang Djumhur; Samsudin; Nadia Sholihah Fatimatuzzahro
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30717

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pada pasangan suami istri Generasi Z yang memiliki kedekatan tinggi dengan media digital. Salah satu fenomena yang menonjol adalah meningkatnya intensitas penggunaan game online yang berpotensi memengaruhi kualitas komunikasi dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intensitas game online dalam kehidupan rumah tangga pasangan Generasi Z, dinamika komunikasi suami istri yang terbentuk, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pasangan suami istri Generasi Z yang aktif bermain game online dan didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game online memiliki sifat ambivalen, yaitu berfungsi sebagai sarana hiburan dan etika etika, namun dapat menurunkan kualitas komunikasi etika tidak dikelola secara proporsional. Temuan juga menunjukkan bahwa komunikasi dialogis, kesepakatan bersama, dan pengelolaan waktu menjadi faktor kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengelolaan aktivitas digital yang selaras dengan prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf relevan untuk mempertahankan keseimbangan relasi suami istri di era digital.   Kata Kunci: Game Online, Komunikasi Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam.
Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Oleh Konselor Agama Perspektif Maqashid Syariah Mulyana; Setyawan, Edy; Salam Suharto, Nasich; Ratu Salma Salsabila
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30750

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang bersifat struktural dan belum dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan hukum formal semata. Di wilayah dengan masyarakat Muslim yang kuat, seperti Kabupaten Subang, konselor agama menempati posisi strategis dalam membentuk norma keluarga, menyelesaikan konflik domestik, dan memengaruhi respons masyarakat terhadap KDRT. Namun, peran konselor agama dalam pencegahan dan penanganan KDRT masih belum terkonseptualisasi secara sistematis dan kerap berada dalam ketegangan antara upaya menjaga harmoni keluarga dan kewajiban melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran pendidikan, mediasi, dan advokasi konselor agama dalam pencegahan KDRT serta menjelaskan relasinya dengan mekanisme hukum formal dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum Islam normatif-konseptual melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan kebijakan terkait KDRT dan konseling keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor agama bersifat ambivalen: pendidikan dan mediasi keagamaan berpotensi mencegah KDRT apabila berperspektif keadilan dan perlindungan korban, tetapi dapat menjadi kontraproduktif jika normatif dan bias patriarkal. Advokasi konselor agama terbukti efektif ketika terintegrasi dengan sistem perlindungan hukum formal melalui mekanisme rujukan yang jelas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model sinergi konselor agama dan hukum formal berbasis maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama pencegahan dan penanganan KDRT. Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Konselor Agama; Maqashid Syariah

Page 35 of 36 | Total Record : 355

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol. 11 No. 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol. 10 No. 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol. 10 No. 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol. 9 No. 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) More Issue