cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 342 Documents
 31   32   33   34   35 
Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Siyasah Qada’iyyah di Indonesia Az-Dzahabi, Gibran; Ramadani
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30434

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam kerangka Siyasah Qada’iyyah. Masalah yang ditelaah adalah apakah intervensi eksekutif yang menghentikan proses penuntutan atau menghapus akibat pidana saat peradilan masih berjalan menggerus kemandirian hakim dan prinsip checks and balances. Tujuan penelitian meliputi analisis dasar normatif, penilaian dampak praktis terhadap otoritas yudikatif, dan evaluasi kesesuaian tindakan tersebut menurut fikih siyasah. Metode yang dipakai adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kajian konsep, serta studi kasus melalui telaah dokumen dan literatur fikih. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pengampunan negara sah secara formal, penerapannya pada perkara yang belum inkracht berisiko melemahkan peradilan dan menurunkan kepercayaan publik kecuali bila terbukti membawa maslahat umum yang jelas. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian Siyasah Qada’iyyah dengan kriteria evaluatif baru; secara praktis, temuan ini menawarkan pedoman bagi pembuat kebijakan dan pengelola peradilan untuk menyelaraskan hak prerogatif pengampunan dengan perlindungan independensi yudisial. Kata Kunci: Abolisi; Amnesti; Independensi Kehakiman; Siyasah Qada’iyyah; Hak Prerogatif Presiden.
Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, Dan Dogmatis Ibnu Hamzah, Saiful
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menghadapi problematika fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi KHI menjadi Undang-Undang melalui tiga lapisan kajian: filosofis, teoretis, dan dogmatis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, secara filosofis, transformasi KHI dijustifikasi oleh kerangka Maqashid al-Shari'ah khususnya prinsip hifzh al-nasl dan hifzh al-mal serta metodologi Maslahah Mursalah yang memungkinkan adaptasi hukum terhadap konteks kontemporer. Kedua, secara teoretis, transformasi ini menyelesaikan defisit struktural dalam perspektif Positivisme Hukum dan memperkuat tiga komponen Teori Sistem Hukum Friedman: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga, secara dogmatis, terdapat kekosongan norma materiil yang krusial terutama menyangkut harta bersama dalam poligami dan pengakuan kontribusi non-ekonomi istri yang dibuktikan oleh 23.761 putusan Mahkamah Agung terkait harta bersama dan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara keluarga Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi KHI menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga Islam merupakan kebutuhan sistemik untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi umat Islam Indonesia. Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam; Transformasi Hukum; Maqashid al-Shari'ah; Teori Sistem Hukum; Kepastian Hukum.

Page 35 of 35 | Total Record : 342

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 12 No 2 (2023) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol. 11 No. 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 10 No. 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol. 10 No. 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol. 9 No. 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) More Issue