cover
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Articles 342 Documents
Analisis Tradisi Mappanini Bosi Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Urf’ Ahsan, Muh; Suci Cahaya Ningsih; Dewi Nirwana; Sitti Faisyah Az Zahra Darwis; Nur Hazmi Asyikin
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28664

Abstract

This research explores the practice of Mappanini Bosi (rain diversion) in Bugis wedding ceremonies in Waetuoe Village, Lanrisang District, Pinrang Regency. The issue examined in this study concerns the persistence of this traditional practice and its relation to urf’. The purpose is to analyze how Mappanini Bosi is conducted, what meanings it holds for the community, and how it aligns with Islamic beliefs. The study employs a qualitative field research design using a phenomenological approach. Data were obtained through interviews with local sanro (traditional healers or rain shamans) and community members, supported by secondary sources such as books, journals, and previous research. The findings show that Mappanini Bosi is performed to ensure favorable weather during important ceremonies, using ritual tools such as rice, fish without broth, cigarettes, lighters, and seven kinds of cakes. Although it involves traditional spells and rituals, practitioners emphasize that success ultimately depends on the will of Allah SWT. The study concludes that this tradition reflects local cultural values and spiritual beliefs without contradicting Islamic teachings, as long as it remains rooted in faith in God’s power. However, its continuity may face challenges from modernization and scientific reasoning. Keywords: Mappanini Bosi, Bugis Marriage Tradition, ‘Urf.
The Impact of Early Marriage In The Perspective of Maqashid Syariah: A Systematic Literature Review Afra Aulia Hesasy, Salsabila; Yunika Triana
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28667

Abstract

Early marriage is a phenomenon that must be prevented because it has the potential to deprive children of their rights, such as the right to protection from discrimination, the right to education, the right to health, and social rights. The main drivers of early marriage include economic, religious, parental, and environmental factors. Early marriage has various consequences and impacts that are detrimental to personal well-being. This study used a systematic literature review method by taking data from Scopus and found 9 articles relevant to the research topic. The results showed that the impacts of early marriage on children include interruption of education, low economic status, stress, and the risk of maternal and child mortality. Therefore, the impact of early marriage is not in line with the principles of maqashid sharia which upholds human welfare. This study aims to determine the impact of early marriage and reveal that early marriage is not in line with the principles of maqashid sharia. The principles of maqashid sharia are protecting the mind (hifdz al-aql), protecting the soul (hifdz an-nafs), and protecting property (hifdz al-mal). In addition to discussing the impacts of early marriage and observing maqashid sharia, this study also provides recommendations for preventing early marriage. Keywords: Early Marriage, Impact of Early Marriage, Maqashid Sharia, Maslahah.
Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Pondasi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupatean Lombok Tengah) Tamimi, Lalu Muhammad; Tutik Hamidah; Aunul Hakim
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28671

Abstract

Pernikahan dalam Islam memerlukan kesiapan lahir dan batin agar pasangan mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan tanggung jawab. Dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan generasi digital, program bimbingan pranikah menjadi sarana penting untuk membekali calon pengantin secara mental, spiritual, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat dalam membentuk ketahanan keluarga di era digital. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan belum optimal akibat rendahnya partisipasi peserta, kurang menariknya metode fasilitator, keterbatasan sarana pendukung, dan ketiadaan kebijakan remedial. Selain itu, karakter generasi Z sebagai digital natives menuntut inovasi dalam metode dan media pembelajaran. Optimalisasi program dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi fasilitator, pemanfaatan media digital, dan penguatan strategi penyampaian agar bimbingan lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda. Kata Kunci: Efektivitas , Bimbingan Pranikah, Keharmonisan Rumah Tangga.
Fenomena Tren Marriage Is Scary Di Kalangan Generasi Z: Perspektif Hukum Positif di Indonesia Dwi Arini Zubaidah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tren marriage is scary dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia. di dalamnya digambarkan perkawinan yang menakutkan, belakangan banyak dibicarakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia di media sosial. Orang yang cukup berumur dewasa pun tidak lepas dari dampak penyebaran konten ketakutan tersebut. Adanya isu ini selaras dengan penurunan angka perkawinan yang menimbulkan banyak hal.  Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, pendapat/doktrin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  ketakutan/kekhawatiran tentang perkawinan disebabkan oleh paparan media sosial, ekonomi, dan Fear of Missing out (FOMO). Adapun dari faktor hukum, antara lain proses perceraian yang rumit, masalah harta bersama hingga korban KDRT yang memilih diam. Tujuan perkawinan belum selaras dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Aturan hukum positif di Indonesia belum bisa menjadi payung hukum yang solutif bagi seseorang yang takut dengan perkawinan atau terdampak atas pandangan marriage is scary. Isu ini sebagai dorongan untuk reformasi hukum perkawinan yang lebih mencerminkan pengayoman kepada setiap orang. Kata Kunci: Asas Perkawinan, Tren Marriage is Scary, Faktor Hukum.
Poligami Dalam Sistem Perundang-Undangan Hukum Keluarga: Studi Komparasi Di Indonesia Dan Turki Munawaroh, Lathifah; Arini, Putri
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.27505

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis perbandingan peraturan poligami di Indonesia dan Turki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi komparatif. Penelitan ini menemukan bahwa hukum perkawinan di Indonesia dan Turki sama-sama menganut asas monogami, namun berbeda dalam penerapan poligami. Indonesia menerapkan asas poligami terbuka, ditandai dengan adanya pasal yang memungkinkan praktik poligami, didukung oleh mayoritas masyarakat muslim bermadzhab Syafi’i, pandangan ulama yang tidak melarang poligami, serta faktor adat dan budaya yang masih kuat. Sebaliknya, Turki menerapkan asas poligami tertutup, yang dipengaruhi oleh gagasan modernisasi Mustafa Kemal Atatürk, pandangannya bahwa poligami merupakan bentuk penghinaan dan kekerasan terhadap perempuan, serta pengesahan The Turkish Civil Code 1926 yang secara hukum melarang poligami. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa perbedaan regulasi poligami di Indonesia dan Turki menunjukkan bagaimana hukum perkawinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor keagamaan, sosial-budaya, dan politik modernisasi negara.   Kata Kunci: Poligami Terbuka, Poligami Tertutup, Prinsip Perkawinan.
Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kabupaten Banyuwangi Dengan Metode Sinus Cosinus Rizqy Fauzy, Muhammad; Miftahudin Azmi
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28282

Abstract

Masjid adalah tempat ibadah umat muslim yang pasti bangunannya memiliki arah kiblat. Arah kiblat masjid harus berusaha ditentukan dengan seakurat mungkin. Namun nyatanya, masih terdapat masjid yang belum sesuai. Sebagaimana pengalaman peneliti di suatu masjid dan melihat arah kiblat masjid saat sholat tergantung dengan imamnya. Terdapat pula masjid yang barisan safnya tidak simetris dengan bangunannya. Dan artikel ini disusun dalam rangka mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar terkait metode penentuan arah kiblat pada masjid-masjid besar di kabupaten Banyuwangi, dan juga arah kiblat pada masjid-masjid besar di kabupaten Banyuwangi perspektif ilmu Falak dengan metode Sinus Cosinus. Ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian berupa deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Ada beberapa masjid yang penentuan arah kiblatnya dahulu menggunakan ilmu batiniyah, seperti masjid Al-Munawaroh yang menggunakan alat berupa potongan pisau dijatuhkan ke air. Namun ada juga masjid yang penentuan arah kiblatnya menggunakan ilmu pengetahuan seperti menggunakan kompas, hitungan rubu’, dll. Adapun dari 12 masjid yang diteliti, terdapat 4 masjid yang terjadi deviasi berdasarkan rumus Sinus Cosinus. Kata Kunci: Akurasi; Arah Kiblat; Sinus Cosinus.
Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam Ilham Rahmani; Hendri Sayuti
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28819

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal terhadap pelaksanaan hak asuh anak (hadhanah) pascaperceraian dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis berbasis fenomenologi, penelitian ini memadukan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, hakim, dan tokoh adat, serta data sekunder yang bersumber dari literatur fikih, peraturan hukum nasional, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak hanya dipandang sebagai kewenangan yuridis semata, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual yang berlandaskan prinsip maslahah al-thifl dan maqasid al-syari‘ah. Integrasi nilai Islam dengan budaya lokal seperti musyawarah, rahmah, dan gotong royong melahirkan model hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan humanistik. Dalam praktiknya, hakim, tokoh agama, dan tokoh adat memainkan peran penting sebagai mediator antara norma hukum formal dan realitas sosial masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia tengah bergerak menuju bentuk yang lebih progresif, responsif, dan berpihak pada nilai kemanusiaan, budaya lokal, serta kepentingan perlindungan anak secara menyeluruh. Kata Kunci: Hadhanah, Maqashid Syariah, Adat Lokal, Maslahah, Hukum Islam, Fenomenologi.
Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis Panjaitan, Bukhori Syahtibi; Muhibbussabry
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28834

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewarisan beda agama dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara, dengan latar belakang keberagaman sistem hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum waris Islam, adat, dan perdata. Dalam konteks hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini secara khusus menyoroti kasus wafatnya Bapak Salimun di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang meninggalkan ahli waris non-Muslim, yaitu anaknya, Safril, yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan fatwa MUI setempat, ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris Muslim. Namun, untuk menjawab realitas sosial dan menjaga keadilan, MUI memberikan alternatif melalui hibah dan wasiat wajibah sebagai solusi pemberian hak secara syar'i kepada ahli waris non-Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun MUI tetap berpegang pada ketentuan fikih waris Islam, pendekatan solutif seperti wasiat wajibah menjadi sarana penting dalam menjembatani persoalan kewarisan beda agama di masyarakat. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa MUI Labuhanbatu Utara mampu memadukan prinsip syariah dan kebutuhan sosial melalui solusi seperti hibah dan wasiat wajibah. Temuannya dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam menangani kewarisan beda agama secara adil dan syar‘i.   Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama; Majelis Ulama Indonesia (MUI); Wasiat Wajibah.
Sejarah Perlindungan Hak Waris Anak Yatim: Analisis Hukum Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 6 Wahyudi, Novianto Ade; Muhammad Jembar Risky; Muhammad Faisal Reza; Syaiful Yamin; Mohammad Syaifuddin; Arditya Prayogi
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28864

Abstract

Pada periode pra-Islam, tatanan sosial Jahiliyah sangat memarginalkan anak yatim, di mana hak waris secara eksklusif hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang kapabel secara militer. Akibatnya, posisi anak yatim menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi aset oleh wali atau kerabat yang lebih kuat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis-historis secara mendalam terhadap Surah An-Nisa' ayat 6. Fokus utama penelitian adalah untuk membedah dan mengkonstruksikan mekanisme hukum presisi yang ditetapkan Al-Qur'an dalam memberikan perlindungan hak waris anak yatim. Menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-historis, penelitian ini menerapkan analisis isi (content analysis) terhadap Al-Qur'an sebagai sumber primer serta literatur tafsir dan fikih terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini mengintroduksi sebuah revolusi yuridis, mentransformasi status anak yatim dari objek pasif menjadi subjek hukum yang kemandiriannya harus diverifikasi. Penyerahan harta tidak hanya didasarkan pada kedewasaan fisik (balaghun-nikāḥ), tetapi secara kumulatif bergantung pada verifikasi kematangan intelektual-finansial (rusydan). Rusydan didefinisikan sebagai kapabilitas ganda: kemampuan mengelola aset (husnu al-tasarruf) dan integritas agama (Salah al-Din). Konsekuensinya, wali wajib menahan harta dari individu yang telah balig namun masih safih (belum cakap finansial), selaras dengan prinsip Hifzhu al-Mal. Penelitian ini berkontribusi dalam menegaskan bahwa kerangka hukum Al-Qur'an menyediakan mekanisme perwalian yang akuntabel dan protektif, yang mensyaratkan verifikasi kapabilitas objektif melampaui sekadar batas usia kronologis.   Kata Kunci: Hak Waris, Perlindungan Anak Yatim, Surah An-Nisa' Ayat 6, Rusydan, Hifzhu al-Mal.
Analisis Hubungan Suami Istri Pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS Di Desa Simalas Perspektif Maqasid Syariah Moler, Awaluddin Fadly; Prasetya, Nurul Huda
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28880

Abstract

Penelitian ini bertujuan menegaskan dasar penetapan hukum Hubungan Suami-Istri pada keluarga yang berhadapan dengan HIV dengan kompas Maqasid Syariah, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan normatif–empirik (sosiolegal). Dengan pendekatan Maqasid, analisis dilakukan secara tematik lalu ditimbang menggunakan kaidah sadd al-dzarī‘ah, dar’ al-mafāsid, dan lā ḍarar wa lā ḍirār. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyuluh agama, tenaga kesehatan puskesmas, dan pihak terdampak di Desa Simalas; dilengkapi observasi terbatas serta telaah dokumen layanan. Temuan menunjukkan model keputusan bertahap berbasis risiko: Hubungan Suami-Istri ditunda ketika terapi antiretroviral belum patuh, viral load masih terdeteksi atau belum dipantau, pengungkapan status tidak aman, dan penggunaan kondom tidak konsisten; kebolehan bersyarat dipertimbangkan saat pencegahan memadai-terapi patuh hingga viral load tidak terdeteksi, kondom konsisten, disclosure atau aPN yang aman, konseling berulang, serta opsi PrEP bagi pasangan yang negatif. Implikasi teoretis: hasil ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer berbasis Maqasid. Implikasi praktis: temuan mendukung penguatan kurikulum bimbingan pranikah dan praktik konseling pasangan di layanan primer, serta menyediakan panduan mikro bagi penyuluh agama dan tenaga kesehatan agar keputusan keluarga lebih aman, jelas, dan bermartabat.   Kata Kunci: Maqasid Syariah; HIV/AIDS; Hubungan Suami–Istri; Hukum Keluarga Islam; Sadd Al-Dzari‘Ah.