cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 355 Documents
 32   33   34   35   36 
Analisis Tradisi Marere Pasca Akad Nikah Di Desa Sihare-Hare Perspektif Fiqih Munakahat Dan ‘Urf Nasution, Ahyana; Prasetiya, Nurul Huda
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.29091

Abstract

Penelitian ini mengkaji tradisi pascanikah marere di Desa Sihare-hare, Labuhanbatu, Sumatera Utara dalam perspektif fikih munakahat dan ‘urf. Tujuan penelitian adalah menjelaskan kedudukan marere dalam fikih munakahat serta menilai perannya bagi penguatan kekerabatan sebagai bagian dari ‘urf yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif deskriptif. Data dibaca dari literatur fikih munakahat, kajian ‘urf, dan sumber mutakhir, sedangkan praktik lokal dianalisis dengan kerangka maqāṣid al-syari’ah. Hasil menunjukkan bahwa marere adalah kunjungan pengantin kepada orang tua dan kerabat setelah akad yang berisi salam hormat dan bingkisan simbolik. Masyarakat memandangnya sebagai kewajiban sosial yang ditegakkan melalui sanksi moral berupa teguran dan penilaian negatif, tanpa sanksi hukum negara. Selama substansinya tidak bertentangan dengan syariah, marere dinilai sebagai ‘urf ṣaḥīḥ yang mendukung pemeliharaan keturunan dan kehormatan serta memperkuat kohesi sosial. Kelalaian melakukan marere tidak memengaruhi keabsahan akad nikah, tetapi berdampak pada turunnya martabat keluarga dan harmoni sosial. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan dua perspektif sekaligus, yaitu fikih munakahat dan ‘urf, untuk menempatkan marere sebagai tradisi lokal Mandailing dalam kerangka maqāṣid al-syari’ah sehingga batas antara etika sosial adat dan syarat sah akad dalam hukum Islam menjadi lebih jelas. Penelitian merekomendasikan pedoman kultural dan religius yang menegaskan status marere sebagai tradisi sosial, memberi batas etis dan biaya agar tidak memberatkan pasangan, serta mendorong edukasi publik oleh tokoh adat dan agama.   Kata Kunci: Marere; Fikih Munakahat; ‘Urf; Perkawinan Adat; Mandailing.
Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat Yola, Yesa Peby; Frenki, Frenki; Rahmah, Nur
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.29249

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemerintah dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya penyediaan sarana produksi pertanian, di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah . Isu utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang kuat untuk melindungi petani dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait penyediaan sarana produksi bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan subsidi sarana produksi pertanian dan meninjau implementasi tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya Siyasah Tanfidziyah , yang tekanan tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mengutamakan keadilan dan keadilan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research ). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Peratin (Kepala Desa), ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan narasi dan fenomena di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan perlindungan dan pemberdayaan petani belum berjalan optimal, karena sebagian besar petani masih belum merasakan manfaat bantuan, terutama dalam penyediaan fasilitas produksi pertanian. Faktor penghambat utamanya adalah kurang aktifnya kelompok tani sehingga penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak berjalan optimal, keterbatasan kuota pupuk, kekhawatiran komoditas yang disubsidi, dan belum diterimanya bantuan benih dan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah , pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena belum memberikan manfaat umum ( Maṣlaḥah 'Āmmah ) bagi sebagian besar petani. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan analisis Siyasah Tanfidziyah sebagai dasar normatif dalam menilai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, yang masih jarang dilakukan pada kajian-kajian terdahulu, sehingga memperkaya pengembangan hukum tata negara berbasis syariah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Petani, Siyasah Tanfidziyah
Sound Horeg In The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Analysis of The East Java MUI Fatwa Number 1 Of 2025 Hendri; Busyro; Ismail; Harun, Mohd Taufik
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.29461

Abstract

The phenomenon of using sound horeg in East Java society gave birth to social and health polemics, so the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) forbade it through Fatwa No. 1 of 2025. This article aims to examine the ijtihad method used in the determination of the East Java MUI fatwa No. 1 of 2025 and how from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. The research method uses a qualitative approach based on literature study and content analysis of fatwas, complemented by fiqh rules and sharī'i arguments. The results show that the ijtihad of MUI East Java is contextual with the following steps taḥqīq al-manāṭ through an assessment of the social impact of high-volume sound and istinbāṭ al-aḥkām using qiyas coupled with the fiqh rule of dar'ul mafsadid muqaddamun 'ala jalbil maṣāliḥ (preventing harm takes precedence over attracting maslahat), maqashid sharia analysis that sound horeg is only tabi’iyyah (entertainment, prestige), while the harm touches ashliyyah (protecting the soul, protecting the mind, protecting property, and maintaining order). Therefore, MUI East Java's fatwa No. 1 of 2025 is the result of integrative contemporary ijtihad, combining classical sharia texts with modern social reality. This shows a methodological shift in fatwa from merely normative to responsive, by prioritizing the principle of maqāṣid al-syarī'ah as the main instrument to maintain the benefit of the people. Keywords: Sound Horeg, Maqashid Al Shari’ah, Fatwa, Indonesian Ulama’ Council.
Maqāṣid Al-Sharīʿah Based Comparative Analysis Of Crypto Asset Regulation In Indonesia, Malaysia, And The United Arab Emirates Prayitno, Farrel Izham; Multazam, Ahmad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.29653

Abstract

The rapid expansion of crypto assets since 2020 has generated complex challenges for Islamic economic law, particularly regarding the coherence of legal norms and fatwas across jurisdictions. Although crypto assets offer economic opportunities, regulatory and juristic responses in Muslim majority countries remain fragmented, reflecting the absence of a standardized maqāṣid al sharīʿah based evaluative framework. This study aims to analyze and compare the legal norms and fatwas governing crypto assets in Indonesia, Malaysia, and the United Arab Emirates during 2020 to 2025 from a maqāṣid-oriented perspective. The research employed a normative comparative legal approach supported by an evaluative simulation model, utilizing secondary data from publicly available regulations, fatwas, and official policy documents. The simulation operationalized key maqāṣid dimensions, namely protection of wealth, protection of intellect, and prevention of harm, across three regulatory scenarios consisting of crypto assets as means of payment, commodities or investment instruments, and objects of zakat. The results show that crypto assets receive higher normative acceptance when positioned as commodities or investment instruments, while their treatment as means of payment and zakat objects remains legally contested. Cross-jurisdictional variations reveal how differing institutional priorities and implicit maqāṣid orientations shape regulatory outcomes. These findings contribute theoretically by demonstrating the applicability of maqāṣid al sharīʿah as an operational evaluative tool in digital finance governance and practically by offering a framework to support the harmonization of fatwas and regulatory policies. Overall, the study highlights the importance of a standardized maqāṣid based approach to enhance legal coherence and certainty in regulating crypto assets within Islamic economic systems. Keywords: Maqāṣid Al-Sharīʿah, Crypto Assets, Legal Norms And Fatwas, Islamic Economic Law, Comparative Legal Analysis.
Perlindungan Hukum Terhadap Bidder Lelang Online Melalui Instagram Perspektif Maqashid Syariah Muhammad Khairil Agum Siahaan; Rahman Harahap, Abd
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.29905

Abstract

Pelaksanaan lelang online melalui media sosial Instagram berkembang pesat, namun belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi bidder (penawar). Praktik lelang tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, seperti penipuan, manipulasi harga, dan ketidakjelasan objek lelang. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap bidder lelang online di Instagram dalam perspektif Maqasid Syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Maqasid Syariah yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum secara spesifik mengatur mekanisme dan tanggung jawab dalam lelang online berbasis media sosial, sehingga bidder rentan dirugikan. Dari perspektif Maqasid Syariah, perlindungan hukum terhadap bidder merupakan perwujudan utama hifz al-mal dan hifz al-nafs. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dengan Maqasid Syariah dalam konteks lelang online di Instagram, yang masih jarang dikaji. Penelitian ini berkontribusi memberikan kerangka normatif bagi penguatan regulasi lelang online yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Syariah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lelang Online, Bidder, Instagram, Maqasid Syariah.
Tren Perceraian Karena Financial Independence Istri: Analisis Maqasid Syariah dan Teori Keadilan Gender Naela Rosita; Nafiah Wachidlatul Jannah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.29922

Abstract

Divorces in Indonesia continues to rise year after year. Many of these divorce lawsuits are filed by wives. One factor that motivates a wife to file for divorce from her husband is her financial independence. When a wife is financially stable, she is no longer dependent on her husband. Therefore, if the husband commits an act that violates the marriage, the wife can easily decide to end the marriage. This study aims to determine the factors causing divorce among financially independent wives, the concept of maqasid sharia in divorce decisions filed by wives, and the rights of wives after divorce from a gender justice perspective. This study is a normative study with a conceptual and case approach. The results show that factors that make financially independent wives easily choose to divorce include the wife's lack of financial dependence, the hope of having equal family relationships, and a high awareness of fighting for her dignity and honor. From the perspective of maqasid sharia, divorce can be a means to maintain the dignity, emotional health, and moral safety of women. According to the theory of gender justice, a wife who is financially independent still has the right to post-divorce rights because the essence of justice is not whether a woman is economically capable or not, but rather the fulfillment of responsibilities and relational respect.  The implications of this research suggest that a wife's financial independence should not be understood as a threat to the integrity of the marriage, but rather as a protection of the maqasid sharia and the enforcement of gender justice in marital and post-divorce relationships. Keywords: Divorce, Financial Independence, Maqasid Syariah, Gender Justice, Women's Rights.
Disparitas Standar Tata Kelola Industri Makanan Di Indonesia Dan Taiwan Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur Akne, Akne Nabila
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.29971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan standar pengelolaan industri pangan antara Indonesia dan Taiwan dengan pendekatan Maqasid Syariah Ibnu’Asyur, khususnya pada dimensi al-khassah dan al-ammah. Metode yang digunakan adalah kualitatif komparatif dengan pendekatan studi literatur, yang mencakup analisis regulasi, kebijakan publik, dan sumber akademik dari kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam penerapan kebijakan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019, yang mencerminkan implementasi Maqasid al-khassah untuk melindungi konsumen muslim. Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi Maqasid al-ammah, terutama dalam keselarasan dengan standar internasional dan penggunaan teknologi modern dalam pengawasan pangan. Di sisi lain, Taiwan lebih fokus pada kemaslahatan umum dengan kepatuhan tinggi terhadap ISO 22000 dan HACCP, serta penerapan teknologi seperti automated testing dan blockchain traceability. Namun, Taiwan belum mengakomodasi dimensi perlindungan khusus yang ada dalam kebijakan halal Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur sebagai instrumen analisis komparatif antara standar pengelolaan industri pangan di Indonesia dan Taiwan. Kontribusi ilmiah penelitian ini yaitu merumuskan kebijakan pangan integratif yang menggabungkan nilai keagamaan, kepentingan publik, standar global, dan teknologi untuk mengembangkan industri pangan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan industri pangan yang ideal perlu bersifat integrative dan seimbang yaitu menggabungkan perlindungan khusus dan kepentingan umum secara harmonis. Pendekatan Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur berperan penting dalam pengembangan kebijakan pangan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai moral, social, dan spiritual demi tercapainya keadilan serta keberlanjutan industri pangan global. Kata Kunci: Maqasid Syariah, Standar Industri Makanan, Indonesia, Taiwan.
Praktik Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Di Desa Sei Rampah Perspektif Maqashid Syariah Andinata, Muhammad Pebri; Irwan
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30105

Abstract

Praktik pengangkatan anak di banyak komunitas Muslim menimbulkan persoalan hukum terkait pola pemberian harta warisan, karena anak angkat tidak memperoleh hak waris berdasarkan nasab. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pemberian harta warisan bagi anak angkat di Desa Sei Rampah, mengidentifikasi faktor penghambat penerapan mekanisme hukum seperti wasiat wajibah, dan mengevaluasi implikasinya terhadap tujuan maqāṣid al-sharīʿah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus; data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan informan purposif (empat anak angkat, orang tua angkat, dan tokoh masyarakat), serta data sekunder dari kajian hukum dan literatur. Novelty penelitian terletak pada pemadanan analisis normatif-empiris dengan sudut pandang maqāṣid untuk menilai kesesuaian norma dan praktik lokal. Hasil menunjukkan pola pembagian harta lebih banyak dilakukan melalui hibah atau musyawarah keluarga, bukan mekanisme formal wasiat wajibah, hambatan utama adalah rendahnya literasi hukum dan dominasi tradisi lokal. Kontribusi penelitian: menyediakan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan peran tokoh agama dalam sosialiasi mekanisme perlindungan ekonomi bagi anak angkat.   Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Anak Angkat; Hukum Keluarga Islam; Praktik Hukum Lokal.
Rekonstruksi Konsep Wali Nikah Dalam Praktik Pernikahan Online di Kota Padang Perspektif Maqāṣid al-syarī‘ah Firdaus; Desminar; Habibulloh; Pipin Novrianti
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30229

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi konsep wali nikah dalam praktik pernikahan digital berdasarkan kaidah maqāṣid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena fenomena pernikahan daring belum banyak diteliti secara empiris dari masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima narasumber, yaitu dosen Hukum Keluarga Islam, Kepala KUA Kota Padang, pasangan GR dan NR, serta wali nikah, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling, dan analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan data dengan konsep maqāṣid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan virtual GR dan NR mampu memenuhi tujuan syariah secara menyeluruh. Pertama, hifz al-din, nilai agama tetap terjaga karena wali hadir melalui video call dan saksi lengkap. Kedua, hifz al-nasl, legitimasi nasab dan kepastian keluarga terjamin, Ketiga, hifz al-nafs, keselamatan dan kenyamanan peserta tercapai karena tidak ada risiko perjalanan jauh. Keempat, hifz al-aql, proses dilakukan secara rasional, pengawasan identitas dan saksi dijalankan dengan tertib. Kelima, hifz al-mal, hak finansial pasangan, termasuk mahar dan nafkah, tetap terlindungi melalui pencatatan resmi dan dokumentasi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan daring dapat dijadikan alternatif yang efektif, aman, dan sah secara syariah, terutama dalam situasi darurat atau keterbatasan mobilitas. Kata Kunci: Wali Nikah, Maqasid Syariah, Nikah Online.
Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Kondisi Force Majeure sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Nasabah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Mustaqim, Dede Al Mustaqim; Edy Setyawan
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.30236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi force majeure pada Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Cirebon ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam berbasis maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan data lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan telah sesuai dengan regulasi OJK dan prinsip perlindungan konsumen, serta memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, restrukturisasi pembiayaan mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan melalui perlindungan harta, jiwa, dan keberlangsungan kehidupan nasabah dengan menerapkan kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysīr. Penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi force majeure bukan hanya kebijakan teknis perbankan, melainkan instrumen perlindungan hukum yang memiliki legitimasi yuridis dan nilai etis syariah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Nasabah; Restrukturisasi Pembiayaan; Force Majeure; Maqāṣid Al-Syarī‘ah; Perbankan Syariah.

Page 34 of 36 | Total Record : 355

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol. 11 No. 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 10 No. 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol. 10 No. 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol. 9 No. 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) More Issue