cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 5   6   7   8   9 
The Role of Social Media in Multi-Track Diplomacy: Jakarta Feminist Combating Violence Against Women in Indonesia [Peran Sosial Media dalam Diplomasi Multi-Jalur: Jakarta Feminist dalam Melawan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia] Pincanny Georgiana Poluan; Firman Daud Lenjau Lung
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 27 (2022): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i27.5911

Abstract

Violence Against Women (VAW), in its various forms, has become a global issue for many years; it is specifically considered a violation of human rights. With all the efforts of numerous institutions, like UN Women, VAW is still prevalent in many countries, including Indonesia. The obliviousness and never-ending occurrence of VAW in Indonesia seem to encourage some activists, both in and outside the country, to initiate movements with the help of digital media (specifically social media). One of the activist groups is Jakarta Feminist. A study shows that Jakarta Feminist is using social media to both disseminate activism information and mobilize actors. However, no study has discussed how that relates to their role as Track 6 in Multi-Track Diplomacy. This paper argues that, with its nature as a new media (emphasizes participatory culture), social media could support the implementation of MTD to abolish VAW issues in Indonesia, particularly looking at the growth of activism groups – Jakarta Feminist and/ or SEAFAM. Employing the desk research and observation methods, this paper aims to describe the role of social media in the implementation of MTD. This paper finds that social media plays a significant role as a supporting tool for Jakarta Feminist in performing their role as an activist group – Track 6. Moreover, through Instagram, Jakarta Feminist could generate power with and within their followers through educative content (Track 5) and dissemination of relevant information (Track 9). By doing so, they could hold a grassroots movement (Track 4) – Women's March, then influence the government’s decision as Track 1.Bahasa Indonesia Abstract: Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk telah menjadi isu global dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sudah dianggap secara spesifik sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan seluruh upaya dari berbagai institusi, seperti UN Women, kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi masalah besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Elemen kejelasan dan peristiwa yang tidak pernah berhenti terjadi dalam kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mulai memancing beragam aktivis, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memulai gerakan-gerakan dengan bantuan media digital (khususnya media sosial). Salah satu kelompok aktivis tersebut adalah Jakarta Feminist. Sebuah studi menunjukkan bahwa Jakarta Feminist menggunakan sosial media sebagai sarana diseminasi informasi aktivis dan mobilisasi aktor. Namun, belum ada studi yang membahas bagaimana hal tersebut berkaitan dengan peran aktivis sebagai bagian dari Jalur 6 dalam Diplomasi Multi-Jalur. Naskah ini berpendapat bahwa sosial media, dengan naturnya sebagai media baru (penekanan pada budaya partisipasi), dapat mendukung implementasi Diplomasi Multi-Jalur untuk memberantas isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, terutama melihat pertumbuhan kelompok-kelompok aktivis seperti Jakarta Feminist dan/atau SEAFAM. Dengan menggunakan metode penelitian meja dan observasi, naskah ini bertujuan untuk menjelaskan peran sosial media dalam implementasi Diplomasi Multi-Jalur. Naskah ini menemukan bahwa media sosial memainkan peran yang signifikan sebagai alat pendukung bagi Jakarta Feminist untuk menjalankan peran mereka sebagai kelompok aktivis dan bagian dari Jalur 6. Selain itu, melalui Instagram, Jakarta Feminist dapat menghasilkan energi dan semangat di antara pengikut mereka melalui konten-konten edukasi (Jalur 5) dan diseminasi informasi yang relevan (Jalur 9). Dengan demikian, mereka dapat terus menjaga eksistensi pergerakan akar rumput (Jalur 4) dalam bentuk demonstrasi perempuan dan dapat memengaruhi keputusan pemerintah sebagai Jalur 1.
Analisis Nasib Globalisasi Pasca Pandemi COVID-19 [The Analysis of the Fate of Globalization Post-COVID-19 Pandemic] Karmel Hebron Simatupang; Brigitte N. E. Motoh; Thesalonica P. Kelung
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 27 (2022): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i27.5903

Abstract

The world is currently being hit by the COVID-19 pandemic, which threatens human civilization. The presence of this pandemic has had a multi-sectoral impact and slowed globalization. This research is intended to provide an overview of how globalization will continue despite global challenges, especially the COVID-19 pandemic. This research was conducted using a qualitative approach by conducting interviews with selected sources. This study shows that even though COVID-19 suddenly appeared amid globalization, the two of them can still go hand in hand. The currents of globalization continue to change the world from before the pandemic, during, and after the pandemic. The question that then arises during the pandemic related to globalization is whether globalization is still relevant after the pandemic ends. According to the results of this study, it can be concluded that globalization will remain relevant both now and after the pandemic ends because countries can survive the existential challenges of humankind only with cooperation and interdependence.Bahasa Indonesia Abstract: Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang dapat mengancam peradaban manusia. Kehadiran pandemi ini menimbulkan dampak multisektor serta memperlambat globalisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran bagaimana globalisasi akan tetap terus berlanjut walaupun di tengah tantangan global khususnya pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terpilih.Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun COVID-19 hadir secara tiba-tiba di tengah globalisasi, keduanya ternyata tetap dapat berjalan beriringan. Arus globalisasi terus mengubah dunia dari sebelum masa pandemi, pada saat pandemi, dan setelah pandemi nantinya. Pertanyaan yang kemudian muncul di tengah pandemi terkait dengan globalisasi adalah apakah globalisasi masih relevan setelah pandemiberakhir? Menurut hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa globalisasi akan tetap relevan baik di masa sekarang maupun setelah pandemi berakhir, karena hanya dengan kerja sama dan saling ketergantungan negara-negara dapat bertahan menghadapi tantangan eksistensial umat manusia.
Imperialisme Budaya Jepang Melalui Film Animasi Battle of Surabaya [Japanese Cultural Imperialism through Battle of Surabaya Movie Animation] Pierre Mauritz Sundah
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 27 (2022): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i27.5904

Abstract

Mass media as one of the means to develop culture has the function of cultural transmission, not only in the form of arts and symbols but also in the form of procedures, modes, lifestyles, and norms. Nowadays, movie animations out there mostly coming from the United States and Japan. In 2015, there is a local Indonesian movie animation that achieved national and international awards called the Battle of Surabaya. This movie animation tells the story of the Surabaya people independency movement on November 10th 1945. This research wants to describe how the form of cultural imperialism shown in local movie animation. The paradigm used in this research is the critical paradigm and a qualitative descriptive research. Data collection technique used are the in-depth interview, observation, and secondary-sources literature study technique. The informant for this research consists of a movie director, two audiences, and an academician who follows the development of movie animation in Indonesia. The results of this research shows that there are Japanese cultural hegemony shown in the Battle of Surabaya movie animation. Aside from using the anime style, Japanese cultural elements like foods, ethics, mores, and habits used to describe the daily life of Indonesian. This thing happens because Indonesian have been dominated by Japanese popular culture for a long time, especially anime.Bahasa Indonesia Abstract: Media massa sebagai salah satu sarana yang berfungsi untuk pengembangan kebudayaan, tidak hanya budaya dalam bentuk seni dan simbol tetapi juga budaya seperti tata cara, mode, gaya hidup dan norma-norma sehingga media memiliki fungsi cultural transmission. Saat ini, film animasi yang beredar di masyarakat lebih banyak merupakan film animasi luar terutama dari Amerika Serikat dan Jepang. Pada tahun 2015, terdapat film animasi lokal yang berhasil memperoleh penghargaan secara nasional dan internasional. Film animasi Battle of Surabaya menceritakan bagaimana perjuangan rakyat Surabaya 10 November 1945. Penelitian ini hendak menggambarkan bagaimana bentuk imperialisme budaya terlihat dalam film animasi lokal. Paradigma dalam penelitian adalah kritis dan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui in-depth interview, observasi dan studi literatur untuk sumber-sumber sekunder. Informan penelitian terdiri dari sutradara, dua orang penonton dan seorang akademisi yang mengikuti perkembangan film animasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya hegemoni budaya Jepang terlihat dalam film animasi Battle of Surabaya. Selain menggunakan gaya anime, unsur budaya Jepang seperti makanan Jepang, etika, adat istiadat maupun kebiasaan dalam masyarakat Jepang digunakan dalam menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Indonesia telah lama didominasi oleh budaya populer Jepang terutama anime.
Food and Agricultural Product Industry as the Economic Defence for Indonesia's COVID-19 Economic Crisis [Industri Produk Pangan dan Tani sebagai Pertahanan Ekonomi untuk Krisis Ekonomi di Indonesia selama Pandemi COVID-19] Roy Vincentius Pratikno; Jhon Maxwell Yosua Pattinussa
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 27 (2022): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i27.5906

Abstract

The global economic crisis as a result of the COVID-19 pandemic has become one of the worst crises in the current era of the integrated modern economy. The decline in GDP and economic growth in almost all countries was forced to experience negative contractions throughout 2020. The paralysis of the manufacturing industry and the obstruction of the global production chain became one of the main causes of the crisis. All countries in the world are forced to re-evaluate and look again at the right solution amid international trade uncertainty. Indonesia, which is still dependent on the manufacturing industry, is forced to look for other solutions that can be applied in this situation. By prioritizing agricultural and food products, Indonesia has managed to get out of the economic crisis of the COVID-19 pandemic. Therefore, this paper aims to identify the government's decision to make agricultural and food products the spearhead of the national economy. Using a qualitative approach, and focusing on identifying solutions for the agriculture and food industry, the research team tried to look at the economic logic in international and national contexts. In this paper, the researcher’s team agreed that Porter's Diamond theory can be used as a reference for the based framework because it is considered to be able to explain in detail the relationship between government decisions and changes that occur amid modern international trade uncertainty.Bahasa Indonesia Abstract: Krisis ekonomi global akibat dari pandemi COVID-19 menjadi salah satu krisis terparah di era ekonomi modern teritegrasi saat ini. Penurunan GDP dan pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh negara terpaksa harus mengalami kontraksi negatif sepanjang tahun 2020 silam. Kelumpuhan industri manufaktur dan terhambatnya rantai produksi global menjadi salah satu penyebab utama krisis tersebut. Seluruh negara di dunia terpaksa untuk kembali melakukan evaluasi dan melihat kembali bagaimana solusi yang tepat di tengah ketidakpastian perdagangan internasional. Termasuk Indonesia yang masih bergantung dengan industri manufkatur terpaksa mencari solusi lain yang dapat diterapkan dalam kedaan ini. Dengan mengedepankan produk pertanian dan pangan Indonesia berhasil keluar dari keterpurukan krisis ekonomi pandemi COVID-19. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan identifikasi terhadap keputusan pemerintah yang menjadikan produk tani dan pangan sebagai ujung tombak perekonomian nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan berfokus kepada identifikasi solusi industri tani dan pangan, tim peneliti mencoba untuk melihat logika ekonomi dalam konteks internasional dan nasional. Dalam penyusunan tulisan ini, tim penulis sepakat bahwa teori Porter’s Diamond bisa digunakan sebagai acuan pikir dalam tulisan, karena dinilai dapat menjelaskan secara mendetail mengenai hubungan antara keputusan pemerintah dan perubahan yang terjadi di tengah ketidakpastian perdagangan internasional modern.
Papua under Joko Widodo's Administration: Implications for Australia-Indonesia Bilateral Relations [Papua di Bawah Pemerintahan Joko Widodo: Implikasi terhadap Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Floranesia Lantang
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6569

Abstract

The issue of Papua is a “pebble in the shoe” for Indonesia. Unresolved past human rights violations, discrimination, and poverty remains the spotlight of countries especially the South Pacific Island, not to mention Australia. Given the complexity of this region, Joko Widodo (Jokowi) has done some progress in this Eastern most Provinces. Development and security become the center of Jokowi’s approach, while at the same time slowly progressing on human rights issue. This research will have a particular focus on the policies of Jokowi from his first to second period regarding Papua. Furthermore, this research will discuss the implication of Jokowi’s policies to Papua for Australia-Indonesia bilateral relationship. This research uses descriptive research method with two concepts from international relations: national security and human security.  There are two main arguments derived from this topic: First, Jokowi’s approaches in Papua have shown Jakarta’s seriousness in developing Papua both from infrastructure and human resources sectors which aligned with national security and human security concept. Second, Australia must take an opportunity of Jokowi’s openness and approaches in Papua to at least addressing the reality and progress of this region for its public.Bahasa Indonesia Abstract: Isu Papua adalah "kerikil di dalam sepatu" bagi Indonesia. Kemiskinan, diskriminasi, dan bahkan pelanggaran HAM masa lalu selalu menjadi perhatian utama negara-negara baik di Pasifik Selatan, dan juga Australia. Melihat begitu kompleksnya isu Papua ini, Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan berbagai progres dengan penekanan pada aspek pembangunan dan keamanan sebagai pusat pendekatan ke Papua, sekaligus secara perlahan menyelesaikan isu HAM di Papua.  Penelitian ini berfokus pada kebijakan Jokowi dari periode pertama hingga kedua terkait Papua. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai implikasi kebijakan Jokowi di Papua terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan dua konsep dari hubungan internasional yaitu keamanan nasional dan keamanan manusia. Dua argumentasi utama yang diangkat dari topik ini adalah: Pertama, pendekatan Jokowi di Papua telah menunjukkan keseriusan Jakarta dalam membangun Papua baik dari sektor infrastruktur maupun sumber daya manusia yang sejalan dengan konsep keamanan nasional dan keamanan manusia. Kedua, Australia perlu mengambil kesempatan dari keterbukaan dan pendekatan Jokowi di Papua untuk memaparkan realita dan progress kawasan ini kepada publik di Australia.
Dampak Perang Rusia Ukraina terhadap Peningkatan Inflasi Negara-negara Baltik [The Impact of Russia Ukraine War towards the Increase of Inflation in Baltic Countries] Jhon Maxwell Yosua Pattinussa; Roy Vincentius Pratikno; Rexford David Nugroho
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6570

Abstract

After the COVID-19 economic crisis, the world economy is currently rocked by the Russia-Ukraine war crisis. Inflation and recession occurred in almost all countries. Scarcity of consumer goods occurred throughout Europe and resulted in a prolonged economic crisis over the past year. Some of the most affected countries are Estonia, Lithuania, and Latvia. As a result of these countries' dependence on resources and trade relations with Russia, as well as the European Union's economic policies in recent months, the Baltic countries have fallen into the countries with the highest inflation rates in Europe. Therefore, this journal article aims to understand how and what happened to these Baltic countries. By using a qualitative approach and focusing on providing descriptive-explanative explanations in this journal article, the writing team tries to provide in-depth identification and explanation of the contestation of interests that occurs, and how it impacts the economies of the Baltic countries. Bahasa Indonesia Abstract: Setelah krisis ekonomi COVID-19, saat ini perekonomian dunia diguncangkan dengan krisis perang Rusia-Ukraina. Inflasi dan resesi hampir terjadi di seluruh negara. Kelangkaan barang pakai barang konsumsi terjadi di seluruh wilayah Eropa dan mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan selama setahun terakhir. Beberapa negara yang paling terkena dampaknya adalah negara Estonia, Lituania, dan Latvia. Akibat dari bergantungnya negara-negara tersebut pada sumber daya dan hubungan dagang dengan Rusia, serta kebijakan ekonomi Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara Baltik terjerumus menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di Eropa. Maka dari itu tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana dan apa yang terjadi pada negara-negara Baltik ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan berfokus untuk memberikan penjelasan secara deskriptif-eksplanatif pada jurnal arikel ini, tim tim penulis mencoba untuk memberikan identifikasi dan pemaparan secara mendalam mengenai kontestasi kepentingan yang terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian negara-negara Baltik.
Wacana Relasi Kuasa Foucault dalam Bingkai Profesi Public Relations Perempuan di Indonesia [Foucault's Power Relations Narrative in the Framing of Women Public Relations Professions in Indonesia] Marsefio Sevyone Luhukay
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6571

Abstract

There is a premise in public space that Public Relations (PR) profession exclusively ‘belongs’ to women, yet at the same time, this premise acts as a constraint for women. The Glass Ceiling theory suggests that there is a power relations idea constructed in people’s minds in Indonesia and even around the world that supports the premise. Strategic positions such as Corporate Communications are dominated by men whereas women only have a bigger chance as subordinates. This indicates a patriarchal system and that men are the hegemon in Corporate Communications and women can only hold the PR professions. Moreover, women have a challenging time getting to top-level management. This leads to a question, asking what kind of knowledge the PR corporations live by that preserves the previous premise. From the literature study, the research finds that women are perceived to be more suitable for certain professions, such as pers, journalism, and media relations, and even serve as the ‘face’ for their institutions, without bringing big concepts. Foucault’s idea on the obligation for women to be presentable seems to be relevant here. Women’s looks are the main consideration for companies’ hiring decisions. Men, on the other hand, are comfortably put in Corporate Communications positions. This must be deconstructed. Women must have strategies for bigger opportunities in their institutions, broaden their horizons, and improve their capabilities. This is aligned with the theory from Cutlip et. Al that it is imperative to continuously develop Skills, Knowledge, Abilities, and Qualities.Bahasa indonesia Abstract: Dalam ruang ruang publik, pertarungan wacana yang menyebutkan bahwa profesi Public Relations (PR) adalah profesi “milik” perempuan sekaligus profesi PR adalah profesi yang menjadi justru merupakan hambatan bagi praktisi PR perempuan menurut Glass Ceiling Theory, menunjukkan bahwa ada relasi kuasa yang terbangun dalam pemikiran dan pengetahuan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dalam profesi PR di Indonesia, bahkan di dunia. Relasi kuasa yang terjadi di ruang publik bahwa posisi penting PR atau Corporate Communications adalah milik laki-laki masih menjadi pernyataan yang terus ada sampai saat ini, sedangkan perempuan dianggap sebagai subordinat semata. Artinya, dominasi, patriarki dan hegemoni laki-laki masih kental dalam profesi PR, maupun Corporate Commmunications, jika berbicara mengenai wacana kuasa sebagai pemimpin dalam organisasi. Sedangkan perempuan dipandang subordinat yang masih memiliki keterbatasan untuk menjadi PR setingkat manajemen papan atas. Namun, jika kembali melihat pernyataan bahwa pengetahuan apa yang dilestarikan oleh perusahaan di Indonesia sehingga praktisi PR dipersepsikan sebagai profesi khusus bagi perempuan? Dari studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa PR masih dipandang sebagai profesi teknisi komunikasi (communication technician) yang lebih banyak dititikberatkan pada aktivitas media relations semata, di mana menjalin relasi atau hubungan baik dengan pers, wartawan, hingga menjalin relasi, menjadi “wajah” bagi organisasi dan bukan konsep “besar” seperti pemikiran strategis dan eksekusi program. Sehingga, wacana relasi kuasa Foucault terlihat di sini bahwa praktisi PR haruslah tampil cantik dan elegan masih mengemuka di masyarakat dan menjadi poin pertimbangan ketika akan mencari pekerjaan yang “terlihat” lebih menjanjikan bagi perempuan. Sementara posisi yang lebih strategis adalah wilayah laki-laki. Ketika menempati posisi manajemen papan atas, posisi PR dan Corporate Communications kebanyakan dipercayakan pada laki-laki. Oleh karena itu, praktisi PR perempuan perlu untuk lebih mengedepankan aktivitas yang strategis, memiliki pandangan yang cemerlang dan kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Termasuk yang dikatakan oleh Cutlip, et al, bahwa praktisi PR perlu terus mengasah Skill, Knowledge, Abilities, and Qualities.
Perbandingan Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Status Darurat Narkotika dengan Filipina dan Portugal [The Making and Implementation of Indonesia's Policy in Facing the Narcotics Emergency Status in Comparison with the Philippines and Portugal] Qanszelir GB Pandjaitan XIV; Selly Stefany Novelina
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 14, No 28 (2022): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v14i28.6572

Abstract

Indonesia is one of the countries that have to deal with narcotics problems. Even since the first period of President Joko Widodo's administration in 2014, Indonesia is often in the narcotics emergency status, where President Joko Widodo and other government officials have consistantly mentioning that status on numerous occassions. However, the making and the implementation of the narcotics-related policies in Indonesia have not reflecting any kind of seriousness in facing that aforementioned status. This is resulting in the number of any forms of narcotics-related crime that have not showed any signs of significant decline yet. In addition, people are often shocked with the kinds of people who became the actors of the narcotics-related crimes in Indonesia. Not only the civil society, but the government officials, celebrities, even the law enforcement officials are also the actors of the narcotics-related crime. This research is using the case study and comparative method by looking at the Philippines and Portugal who are also facing the similar status with Indonesia. The result of this research shows that Indonesia, either the government or the civil society, still have a lot of homeworks in dealing with the narcotics emergency status in comparison with the Philippines and Portugal who are facing the similar narcotics emergency status with Indonesia.Bahasa Indonesia Abstract: Indonesia adalah salah satu negara yang selalu harus berurusan dengan permasalahan narkotika. Bahkan, sejak memasuki periode pertama Presiden Joko Widodo pada 2014, Indonesia sering disebut berada dalam status darurat narkotika, di mana Presiden Joko Widodo dan para pemangku jabatan pemerintahan lainnya juga sering menyampaikan status tersebut di berbagai kesempatan. Namun, pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia yang berkaitan dengan narkotika belum bisa mencerminkan adanya keseriusan dalam menghadapi status darurat narkotika tersebut. Hal ini berujung kepada angka kejahatan narkotika dalam berbagai bentuk belum menunjukkan adanya tanda-tanda mengalami penurunan yang berarti. Bahkan, variasi pelaku kejahatan narkotika di Indonesia cukup membuat banyak orang terheran-heran. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga para pemangku jabatan, selebritas, bahkan aparat penegak hukum juga tidak luput sebagai pelaku kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan komparatif dengan melihat Filipina dan Portugal yang kurang lebih berada dalam status darurat narkotika yang mirip dengan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, baik pemerintah dan masyarakat, masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menghadapi status darurat narkotika jika dilihat dari perbandingan dengan Filipina dan Portugal yang menghadapi status darurat narkotika yang serupa.
Peran Presidensi G20 Indonesia dalam Meningkatkan Literasi Digital [The Role of G20 Presidency in Improving Digital Literacy] Adri Arlan; Avirell Felicia Kangmajaya
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 15, No 29 (2023): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i29.7403

Abstract

One of the focuses of the Indonesian Presidency G20 in 2022 is the digital economy. One of the priorities is digital literacy. Indonesia is known for being one of the lowest countries with a digital literacy rating in the world. Based on the Digital Literacy report, Indonesia's digital literacy index in 2021 was at the level of 3.49 with a maximum value of 5.00. This figure increased from 2020 to 3.46. An important aspect of improving digital skills and digital literacy is collaboration between stakeholders in digital transformation. Cooperation between G20 member countries can increase capability and capacity in digital skills. The Boston Consulting Group (BCG) predicted that potential gains in the digital economy will reach US$11 billion and will triple to US$33 billion by 2025. There must be significant lessons learned from Indonesia’s presidency to other G20 members to improve the quality of public policy on digital platforms.Bahasa Indonesia Abstract: Salah satu fokus Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 adalah ekonomi digital. Salah satu topik prioritas yang di dalamnya adalah literasi digital. Indonesia tercatat memiliki peringkat literasi digital yang rendah di dunia. Ada pun, berdasarkan laporan Status Literasi Digital 2021, indeks literasi digital Indonesia pada 2021 berada di level 3,49 dari nilai maksimum 5,00. Angka ini meningkat dari 2020 yang sebesar 3,46. Aspek penting dalam meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital di Indonesia adalah melalui kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi digital. Kerja sama di antara negara-negara anggota G20 diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam peningkatan keterampilan digital. Boston Consulting Group (BCG) bahkan meramalkan bahwa potensi keuntungan dalam ekonomi digital mencapai 11 miliar dolar AS dan akan mencapai hampir tiga kali lipatnya menjadi 33 miliar dolar AS pada 2025. Untuk itu perlu ada pembelajaran signifikan dari presidensi G20 Indonesia guna menciptakan kebijakan publik yang lebih berkualitas di platform digital dari negara-negara maju yang tergabung di dalamnya. 
Human Development and Mental Health: A Comparative Case Study of Indonesia and Singapore [Pembangunan Manusia dan Kesehatan Mental: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura] Firman Daud Lenjau Lung
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 15, No 29 (2023): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v15i29.7404

Abstract

Mental health has been a subject of growing discussion for the past years. However, there is still an ongoing debate as to how it has been incorporated into the human development discussion, especially in the Southeast Asia region that mostly consisted of economically growing countries. This paper chooses Indonesia and Singapore to see the disparities and commonalities between the two countries in integrating mental health into their strategy and to what extent it has affected their human development. To answer the question, this paper utilises a combination of qualitative and quantitative data derived from the Human Development Index (HDI) from UNDP and other reports that constitutes the accessibility of mental health infrastructure to the general public. Despite the ongoing assumption that countries with higher HDI have better mental health coverage, the finding of this study illustrates how both in Indonesia and Singapore, access to mental health is heavily circumscribed. The growing awareness of people towards mental health problems is not being acquainted with proper response from stakeholders, namely the government; and sociocultural shift that eliminates stigmatisation surrounding the sufferers.Bahasa Indonesia Abstract: Kesehatan mental telah menjadi topik perbincangan yang hangat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat beragam perdebatan mengenai bagaimana kesehatan mental dapat diintegrasikan dalam diskusi pembangunan manusia, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar terdiri dari negara berkembang. Artikel ini memilih Indonesia dan Singapura untuk melihat perbedaan dan persamaan antara kedua negara dalam mengintegrasikan kesehatan mental terhadap strategi mereka dan sampai sejauh mana dapat memengaruhi pembangunan manusia mereka. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, artikel ini menggunakan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif yang berasal dari Human Development Index (HDI) dari UNDP dan laporan lainnya yang menjelaskan daya akses infrastruktur kesehatan mental bagi khalayak umum. Meskipun terdapat asumsi yang mengatakan bahwa negara dengan HDI yang lebih tinggi memiliki cakupan kesehatan mental yang lebih baik, temuan dari artikel ini menggambarkan bagaimana di Indonesia dan Singapura akses terhadap kesehatan mental sangat dibatasi. Kesadaran orang yang semakin tinggi terhadap masalah kesehatan mental tidak dibarengi dengan tanggapan yang tepat dari pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, dan pergeseran sosial-budaya yang menghapus beragam stigma di sekitar para penderita.

Page 7 of 12 | Total Record : 114

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue