Hasanuddin Law Review
Hasanuddin Law Review (Hasanuddin Law Rev. - HALREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Hasanuddin University. HALREV published three times a year in April, August, and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in l
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ]]>
<![CDATA[Santoso, Wahyu Yun]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (915.776 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.116
<![CDATA[Sejak pertama kalinya bergulir, isu perubahan iklim atau global warming telah menjadi trend setter tersendiri dalam wacana diskusi multidisipliner, termasuk dalam konteks hukum. Dalam diskursus ilmu hukum sendiri, isu perubahan iklim berkembang dalam sekian aspek pembahasan, terlebih dengan masih adanya banyak perdebatan yang terjadi mengenai penyebab maupun lingkup dampak dari perubahan iklim tersebut. Sebagai sebuah masalah global, tiap negara memiliki karakter tersendiri pada model kebijakannya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini bersifat normatif dan bertujuan untuk dapat memaparkan secara garis besar konsep kebijakan nasional Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Secara garis besar, Indonesia telah memberikan kontribusi cukup signifikan dalam rezim perubahan iklim, terutama pasca Bali Action Plan 2007.]]>
<![CDATA[Protecting Indigenous Peoples through Right to Natural Resources: Lesson from the Existence of Navajo Tribe in the United States ]]>
<![CDATA[Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (867.069 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.111
<![CDATA[From the perspective of international law, indigenous peoples have the rights to own, use, and control their natural resources within their territories. In the United States, the Navajo Tribe has enjoyed those rights. In terms of law making process, this tribe can enact some acts to preserve a control over their natural resources. Specifically, the Air Pollution Prevention and Control Act, the Clean Water Act, and the Solid Waste Act. Concerning law implementation and enforcement, Navajo Tribe has a right to equitable benefit sharing in natural resources and fair court proceeding for breach. As a result, the existence of rights for natural resources requires the U.S federal government to ensure fair administration of natural resources in order to mitigate an economic exploitation of natural resources in indigenous land.]]>
<![CDATA[The Development of New Clinical Legal Education Courses at the Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar- Indonesia: Challenges and Prospects ]]>
<![CDATA[Maskun, Maskun]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (924.377 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.117
<![CDATA[Clinical subjects are a new model in Faculty of Law Hasanuddin Universityâs curriculum. It currently is implementing four legal clinics: (1) a civil law clinic; (2) a criminal law clinic; (3) an anti-corruption law clinic; and (4) an environmental law clinic. All of these clinics have been adopted in FH-UNHASâs curriculum. This paper will focus on those subjects as new clinics and the students as new clinicians. It also discusses many challenges we face in managing the clinics and ensuring that all clinic students are able to engage in quality programming while working with our partners (local civil society organizations [CSOs] and formal justice institutions, such as District Courts and Provincial Prosecutor Offices).]]>
<![CDATA[Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mochtar, Zainal Arifin]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (973.623 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.112
<![CDATA[Realita banyaknya undang-undang produksi DPR dan Presiden yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, terjadi sebagai akibat materi muatan undang-undang tersebut yang jamak mencermikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Tingginya angka judicial review menjadi sinyal kurang terakomodasinya kepentingan dan hak-hak warga negara dalam sebuah produk perundang-undangan. Tidak adanya keharmonisan pengaturan yang dilakukan DPR itulah yang memberi dampak pada jamaknya undang-undang yang digugat. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan beberapa perdebatan antinomi yang mewarnai eksistensi perundang-undangan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan, antinomiâ pertentanganânorma dalam peraturan perundang-undangan adalah satu hal yang sulit terhindarkan, apalagi mengingat buruknya proses legislasi di DPR saat ini. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi norma bukanlah satu titik tekan yang utama, melainkan terkalahkan oleh politik transaksional antarfraksi di DPR yang justru tampak lebih dominan. Namun bilamana pertentangan norma tersebut justru membentuk satu aturan hukum yang simultan, dinamis, dan memenuhi cita hukum, tentu tidak menjadi persoalan. Selama tidak menimbulkan kerugian bagi pemenuhan hakhak konstitusional (constitutional rights) warga negara.]]>
<![CDATA[Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi ]]>
<![CDATA[Patra, Rommy]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (878.294 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.118
<![CDATA[Eksistensi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang dilematis selama ini. Di satu sisi, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan penuntutan secara independen, sedangkan di sisi lain adalah bagian dari lembaga pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan selama ini dirasakan menyebabkan independensi kejaksaan tidak optimal sehingga muncul stigma bahwa kejaksaan hanyalah sebagai alat kekuasaan dari yang memerintah. Selain itu, ditinjau dari segi pengaturan yang hanya berdasarkan undang-undang, kejaksaan tidak mempunyai legal standing sebagai organ konstitusi yang mempunyai kewenangan konstitusional sehingga kedudukannya saat ini tidak merefleksikan urgensitas tugas dan fungsi yang dimilikinya. Dalam upaya menata institusi kejaksaan ke depan sebaiknya diatur langsung oleh konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan kejaksaan sebagai bagian dari main state organ yang mempunyai legal standing sama seperti lembaga penegak hukum lainya, yaitu Kepolisian dan Pengadilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Selain itu, untuk memerkuat dan memerjelas kedudukan sebagai lembaga negara, memusatkan kewenangan penuntutan berada di kejaksaan sebagai central of authority, membenahi hubungan kelembagaan antar sesama penegak hukum maupun lembaga terkait dan memperkuat independensi kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.]]>
<![CDATA[Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Priyanta, Maret]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (948.033 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.113
<![CDATA[Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara, pembangunan nasional dilakukan oleh semua komponen bangsa. Pembangunan nasional dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan penataan ruang menjadi aspek penting sebagai landasan hukum, di mana materi muatan serta tujuan peraturan tersebut tidak hanya bersumber dari ilmu hukum, namun juga bersumber dari ilmu-ilmu pengetahuan bidang lingkungan dan tata ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Ruang lingkup penelitian yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap sistematika hukum. Permasalahan pengaturan dalam bidang lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan pada awalnya bersumber pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal materi muatan yang diatur memiliki kecenderungan tidak lagi bersumber pada ilmuilmu pengetahuan yang melandasi undang-undang bidang lingkungan dan tata ruang. Konsep pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus dikaji dari segi keilmuan dengan pendekatan utuh menyeluruh, inter dan multidisipliner serta lintas sektoral dengan mengharmoniskan ilmu terkait lingkungan dan tata ruang dengan asas, teori dan filsafat dalam ilmu hukum.]]>
<![CDATA[Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls’ Theory of Justice ]]>
<![CDATA[Juanrico A.S. Titahelu]]>;
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>;
<![CDATA[Hamid Awaludin]]>;
<![CDATA[Muhammad Ashri]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (857.889 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.119
<![CDATA[Pela-Gandong could be seen as an alliance among two or more villages in Central Maluku territory. Pela-Gandong, besides as brotherhood and friendship among them,this alliance also shared common purpose of cooperation and collective security. Conflict in the beginning of 1999 draws up public attention to the effectiveness of the principles which contains in pela-gandong alliance. Important question come forward because of the plurality condition among current Indonesian society. Should pela-gandong principles nowadays, still playing role to develope social, economy and cultural life of Maluku traditional society? The purpose of this writings is to find out the weaknesses of pela-gandong alliance(s). Based on this, it should offers some suggestion how to strengthening the principles of pela-gandong alliance into the state and the social life in Indonesia.]]>
<![CDATA[Local Value in Management of Fish Resource and Development of Law (Studies of Bajo Tribe in Gorontalo) ]]>
<![CDATA[Fenty U. Puluhulawa]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (797.808 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.114
<![CDATA[This article is intended to analyze the existence of local values that have become part of local wisdom prevailing in Bajo community. Type of research is legal anthropology, using interviews and focus group discussion. The results showed that the Bajo Gorontalo society, there are the local values associated with the management of fish resources in the sea. Local values mean that has been implemented since long time ago, and until this day the local values still remains valid. For the people of Bajo the values meant being a model society, thus forming a community adherence behavior in managing and treating fisheries resources in the sea, so that it becomes part of the public legal awareness. Therefore, it is important to identify the values that are still applicable and to make it as a basis for the development of laws related to fisheries, which is expected to be developed, as the expectations set forth in the legislation.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara ]]>
<![CDATA[Muhamad Muhdar]]>;
<![CDATA[Mohamad Nasir]]>;
<![CDATA[Rosdiana Rosdiana]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1584.291 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.120
<![CDATA[Penelitian ini disampaikan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, bagaimana kerangka hukum mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara dan apa masalah-masalah hukum yang terdapat di dalamnya; Kedua, bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pertambangan batubara. Penelitian ini menggunakan penggunakan pendekatan socio-legal dengan menggunakan sejumlah narasumber dan area terpilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara adalah tindakan menghilangkan hutan yang dilegalisasi oleh negara. Terdapat ketidakjelasan status hukum pertanggungjawaban peminjam yang tidak melakukan pengembalian kawasan hutan, kecuali hanya melakukan pembayaran kepada negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa reklamasi. Praktik ini juga memunculkan ketidakjelasan makna hubungan hukum pinjam-meminjam. Implementasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan batubara tidak memberikan fungsi perlindungan hutan di Kalimantan Timur.]]>
<![CDATA[Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegaran Negara Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Galang Asmara]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (876.935 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v1i3.115
<![CDATA[Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam sidang-sidang MPR 1999-2000 telah merombak sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk menyangkut kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang walau masih dipertahankan sampai saat ini, namun termasuk yang mengalami banyak perubahan. Di antara perubahan tersebut adalah terkait dengan kedudukannya yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang biasa dilakukan setiap 5 tahun sekali. MPR juga tidak lagi diberi kekuasaan untuk menetapkan GBHN, dan lain-lain. Tulisan ini mengkaji tentang upaya penguatan MPR tersebut sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan RI. Metode yang digunakan dalam menganalisis isu tesebut adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konsep (conceptual aproach). Dari pengkajian disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegara Republik Indonesia antara lain adalah: (1) Merekonstruksi (meluruskan) pemahaman (persepsi) tentang kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan RI; (2) MPR hendaknya berhak untuk meminta dan menilai kinerja lembaga-lembaga negara; (3) MPR juga hendaknya diberi kewenangan untuk menilai produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan UUD apakah sesuai dengan kemauan UUD; (4) MPR hendaknya diberikan kewenangan untuk membuat GBHN.]]>
