cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irwan Sugiarto
Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id
Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Wawasan Yuridika
Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung
ISSN : 25490664     EISSN : 25490753     DOI : 10.25072
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2020): September 2020" : 7 Documents clear
Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia Appludnopsanji Appludnopsanji; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.562 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.369

Abstract

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah melebihi kapasitas (overcrowded) menjadi kekhawatiran pemerintah akan penularan COVID-19 di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji problematika kebijakan pembebasan narapidana sebagai bentuk upaya penanggulangan COVID-19. Spesifikasi pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang telah “overcrowded” adalah dengan mengambil kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari adanya problematika yang hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan kebijakan ini.Kata Kunci: COVID-19; Indonesia; Kebijakan; Pembebasan Narapidana. AbstractThe condition of correctional institutions in Indonesia that has exceeded capacity (overcrowded) is a concern of the government about the transmission of COVID-19 in it. This research aims to identify and examine the problem of prisoner release policies as a form of an effort to tackle COVID-19. The specification in this research is descriptive with the type of normative legal research. This study uses secondary data that obtained through library research as a data collection technique, then analyzed with qualitative method. The results of study indicate that the government's effort to tackle COVID-19 in prisons that have been "overcrowded" is to adopt a policy of releasing prisoners through assimilation and integration rights. However, this policy cannot be separated from the problems that exist amid society, such as the repetition of criminal acts committed by ex-convicts who have been released under this policy.
Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi Yaris Adhial Fajrin; Ach. Faisol Triwijaya
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1034.395 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.367

Abstract

Eksistensi penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi menyebabkan problem yuridis, karena terdapat inkonsistensi norma di dalamnya, serta menyebabkan tumpang-tindih aturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pengaturan tersebut mencerminkan sikap tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pornografi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap UU Pornografi dan melakukan rekonstruksi materi muatan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Problem yuridis tersebut apabila tetap berlaku akan menimbulkan permasalahan perundang-undangan dalam penerapannya saat ini dan di masa yang akan datang, karena pornografi dapat menjadi pemicu atau menjadi faktor kriminogen kejahatan seksual lainnya. Kondisi tersebut harus segera ditanggulangi dengan berpegang pada falsafah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung agar menciptakan undang-undang pornografi yang sesuai dengan falsafah Indonesia.AbstractExistence of Article 4 and Article 6 of the law causes the legal problem because there is an inconsistency of norms therein, and there is a degree of interpiersion with other laws, so that the chapter reflects an earnest attitude in combating pornography. The purpose of this research is to conduct a juridical review of the Law concerning Pornography and reconstruct the content of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Law. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, then analyzed qualitatively. The legal problem is that it is left to be a big problem, because pornography can be a trigger or a factor of other sexual crimes. The condition must be immediately addressed by adhering to the values contained in idea of Pancasila to create the laws of pornography in accordance with Indonesian philosophy.Keyword: Pancasila; Penal Law Reform; Pornography.
Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas Jamiat Akadol; Tamrin Muchsin; Sri Sudono Saliro
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1169.275 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas, dan faktor apa yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris. Hasil temuan mengungkap bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dimulai dari adanya pengaduan, yang kemudian setelah memenuhi syarat akan mendapatkan nomor register, selanjutnya surat undangan pelaksanaan mediasi, dan selanjutnya pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator. Gagalnya pelaksanaan mediasi disebabkan oleh faktor ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak, faktor waktu yang relatif lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri.AbstractThis research aims to analyze the failure of mediation in resolving land disputes at the Sambas ATR/BPN Ministry Office. This research focuses on how the implementation of mediation in land dispute resolution at the Office of the Ministry of ATR/BPN Sambas, and what factors cause the failure of mediation to resolve land disputes. This research is a descriptive with empirical juridical type. The findings reveal that the implementation of land dispute resolution through mediation starts with a complaint, which after fulfilling the requirements will get a register number, then a letter of invitation to carry out mediation, and then the implementation of mediation led by a mediator. The failure to carry out mediation was caused by the absence of the parties or one of the parties, the relatively long time factor, the supporting data factor, and the mediator factor itself.
Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit Apriliana Mart Siregar
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.169 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.351

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kredit macet yang penanggungnya (personal guarantee) meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, terhadap harta penanggung yang berada dalam penguasaan ahli waris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, antara lain jika debitur utama di kemudian hari terjadi kredit macet, lalu personal guarantee meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, maka implikasinya kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi harta kekayaan personal guarantee kepada ahli waris. Tetapi, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1826 jo. Pasal 1100 KUHPerdata. Apabila ahli waris menerima harta warisan dari personal guarantee yang meninggal dunia tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada para ahli waris, termasuk tanggung jawab penanggungan dari personal guarantee.                                             AbstractThis research’s purpose is to establish implication of bad credit that the personal guarantee has passed away before credit repayment, to all inherited assets in the heirs. This is a descriptive research with normative juridical method, using statute approach and conceptual approach which analized qualitatively. The outcome of this research is that if the main debtor develop a bad credit in the future, and the personal guarantee passed away before credit repayment, so as it is implicated creditor can not immediately execute the property to the heirs. But creditor can ask for responsibility to the heirs as noted on article 1826 juncto article 1100 Indonesia Civil Code. If the heirs receive assets from the personal guarantee that has passed away, then all rights and liability attached to the inherited assets will go to the heirs, include vouch responsibility from the personal guarantee.Keywords: Bad Credit; Debts; Guaranteed Law; Personal Guarantees.
Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona Ade Mahmud; Dian Alan Setiawan; Arini Puspitasari
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1100.912 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.366

Abstract

Penyebaran virus corona menimbulkan dampak meluas secara sosial, ekonomi, dan ritual keagamaan. Sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah ditutup yang menimbulkan perselisihan di tengah umat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan indikator penerapan karantina pada situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus corona berdasarkan hukum positif dan fiqh maslahat serta menentukan model karantina kesehatan yang tepat pada situasi darurat kesehatan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan akhir dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan fiqh maslahat mengandung kesamaan susbtansi untuk menerapkan karantina sebagai respon cepat mengatasi penularan virus corona dengan menggunakan model karantina wilayah.AbstractThe spread of the corona virus has a wider socio-economic and religious ritual impact, a number of public facilities and places of worship are closed which causes disputes among the people. This research aims to determine the implementation indicator of health quarantine in positive law and fiqh maslahat and explain the ideal quarantine model to break the chain of transmission of the corona virus. This research is descriptive researcg with normative juridical type, through a statute approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed positive law and fiqh maslahat contain similar substance to apply quarantine as a quick response to overcoming corona virus transmission by using a regional quarantine model. Keywords: Corona; Fiqh Maslahat; Positif Law; Quarantine.
Keberadaan dan Evolusi Prinsip Common But Differentiated Responsibilities dalam Instrumen Hukum Internasional Amira Bilqis; Arie Afriansyah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.935 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.379

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perkembangan prinsip CBDR, diikuti dengan elaborasi dua elemen, yaitu common responsibility dan differentiated responsibility serta memberikan penjelasan mengenai implementasi prinsip CBDR dalam beberapa instrumen hukum internasional.Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji taraf sinkronisasi instrumen internasional melalui studi kepustakaan.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif di mana penulis mengelaborasi kedudukan CBDR sebagai prinsip hukum lingkungan internasional melalui analisis implementasinya pada instrumen hukum internasional secara umum. Artikel ini berkesimpulan bahwa eksistensi prinsip CBDR dalam instrumen internasional terkait terdapat dalam tiga periode: awalan pembentukan prinsip, kristalisasi konsep dalam intrumen hukum internasional dan lahirnya aturan khusus sebagai bentuk lanjutan dari konsep CBDR khususnya dalam bidang perubahan iklim. AbstractThis article aims to provide an overview of the development of the CBDR, followed by an elaboration of two elements, the principle of general responsibility and differentiated responsibility as well as providing an explanation of the implementation of CBDR principles in several international legal instruments.The analysis conducted using the normative juridical method. It will examine international instruments through a literature study. The analysismethod used in this research is the qualitative method to convince the reader that CBDR is a principle of international environmental law through an analysis of its implementation on general international legal instruments. This article concludes that the existence of CBDR principles in related international instruments occurs in three periods: the beginning of the formation of principles, the crystalizing of concepts in international legal instruments and the birth of special rules as a continuation of the CBDR concept, especially in the field of climate change.
Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mochamad Ramdhan Pratama; Mas Putra Zenno Januarsyah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1037.444 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i2.350

Abstract

Aksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (naturlijke persoon), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hokum (rechts persoon) menjadi subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. AbstractAccentuation of the development of science and technology today provides changes about the development of society and the development of the subject of criminal acts. At first, the subject of follow-up only involved natural people (naturlijke persoon), but at the present, legal entity (rechts persoon) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches. Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system, thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management..Keywords: Corporate; Corruption; Criminal Liability.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): 2025 Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue